DudaCerai;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal dirumah kediaman milik orangtua Tergugat di Kabupaten Kediri Jawa1Timur dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, namunbelum dikaruniai anak;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah tidakharmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakanantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran terusmenerus yang disebabkan:Bahwa setelah Tergugat di PHK

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 danPasal 172 HIR;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksisaksi tersebut,terbukti fakta kejadian sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXX dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA KecamatanXXXXXX Kabupaten Sumedang;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah tidakharmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcokan teruS menerusyang disebabkan Bahwa setelah Tergugat di PHK

Majelis Hakim yang saya muliakan untukmengabulkan gugatan Penggugat untuk menyegerakan kepadaTergugat dan Tergugat II, untuk segera membayar uang penghargaanmasa kerja sebagaimana anjuran dari Pimpinan Kepala Suku DinasTenaga Kerja Jakarta Timur sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empatpuluh lima juta rupiah) sekaligus dan secara tunai;Apabila perkara ini diputus sela Penggugat memohon kepada KetuaMajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untukmemberikan secara jelas terkait perkara PHK

berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:1.Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkangugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan melanjutkanpemeriksaan sebagaimana dengan ada keterangan dari kuasa hukumibu Erna Nurlina, S.H., dan keterangan dari pihak Termohon Kasasi Termohon Kasasi Il dan keterangan dari Ketua RW 014, berikutmelanjutkan putusan sela putusan mengadili perkara PHK

kompensasi pemutusanhubungan kerja kepada Tergugat berupa uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannyaberjumlah Rp250.580.400,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus delapanpuluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut: No Hakhak Tergugat Jumlah1 Uang Pesangon: 2 x 9x Rp7.782.000,00 Rp140.076.000,002 Uang Penghargaan Masa Kerja: 1x10 Rp7.782.000,Rp77.820.000,003 Uang Penggantian Hak:15 % x Rp217.896.000, Rp 32.684.400,00Total Kompensasi PHK

tenggangwaktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja; Bahwa dalam PKB perusahaan Tergugat, tidak disebutkan secaraeksplisit "pelanggaran tertentu" apa saja yang dapat diberikan SP3 yangpertama dan terakhir; Bahwa oleh karena skorsing dan SP3 dijatunkan tanpa melalui SP1dan SP2 maka hal itu tidak memenuhi ketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggasudah tepat Judex Facti yang memberikan kompensasi PHK

Nomor 793 K/Pdt.SusPHI/2019Tergugat sudah tidak harmonis, maka demi keadilan, kepastian dankemanfaatan hubungan kerja harus diakhiri dengan cara yang tidakmerugikan kedua belah pihak yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 dengan kualifikasi pengusaha melakukan pengurangan karyawan(efisiensi) sehingga Para Tergugat memperoleh kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon 2 kali uang pesangon, uangPenghargaan Masa

BahwaSaksi mengetahui penyebab dari pertengkarantersebut, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap,setelah di PHK dari tempat kerjanya ;e. Bahwa, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat,pada awinya Penggugat mengira Tergugat membawa anak ketempat orang tua Tergugat, setelah beberapahari tidakpulang, ternyata Tergugat tidak ada ke tempat orang tuanya,sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak ada kabarf.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal di rumah orang tua Penggugat, pernahmengontrak, namun kembali ke rumah orang tuaPenggugat sampai mempunyai satu orang anak ;Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat danTergugat awalnya rukun rukun saja, tetapi sejakTergugat di PHK dari pekerjaannya, sering terjadipertengkaran, karena Penggugat menyuruh Tergugatmencari pekerjaan, saksi mendengar langsungPenggugat dan Tergugat bertengkar, karena kamartidur saksi bersebelahan dengan kamar tidurPenggugat

yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3)Juncto Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Para Penggugat bertentangan dengan Perjanjian KerjaBersama PT Selaras Kausa Busana Pasal 59 ayat (6) huruf c;Menyatakan: Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/SKPHK/XI/2017,tertanggal 14 November 2017 terhadap Penggugat atau MuhammadMuktar, dan; Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan: Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/SKPHK/XI/2017,tertanggal 14 November 2017 terhadap Penggugat atau MuhammadMuktar, dan; Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 02/SKPHK/XI/2017,tertanggal 24 November 2017 terhadap Penggugat II atau Ardiyansyah;adalah tidak sah dan batal demi hukum;6. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan TergugatHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 70 K/Pdt.SusPHI/2019tidak terputus;7.

No. 611 K/Pdt.Sus/2010sebagaimana tersebut dalam Anjuran Nomor 155/DTKPP/PP/III/2008 tertanggal24 Desember 2008 ;Bahwa akibat tuduhan Tergugat tidak terbukti dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang tetap dan Tergugat telah melakukan PHK karenaPenggugat tidak bersedia dimutasi tanpa alasan yang sah, dan mutasi dilakukanperusahaan adalah alasan semata supaya Penggugat mundur untukmenghindari hakhak Penggugat karena masa kerja sudah lama danberkurangnya tenaga karena faktor usia, maka Penggugat berhak

PUTUSAN SELABahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan yangbertentangan dengan hukum, dimana Tergugat melakukan mutasi terhadapPenggugat tanpa ada dasar hukum yang sah sehingga Penggugat memohonagar Tergugat meninjau kembali keputusannya, selama dalam prosesperselisihan Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya namun selaludilarang Tergugat dan Tergugat menyatakan Penggugat di PHK dengankwalifikasi mengundurkan diri ;Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tanpa adanyaskorsing,

SusPHI/2020tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT);Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dikarenakanPerjanjian Kerja Waktu tertentu ( PKWT ) antara Penggugat dengan ParaTergugat telah putus dan / atau berakhir sejak berakhirnya PerjanjianKerja Waktu tertentu ( PKWT );4. Menyatakan Penggugat sudah tidak memiiki kKewajiban memberikan hak hak pesangon dan hubungan kerja lainnya dikarenakan hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir karenaberakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT );5.

Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi PemutusanHubungan Kerja (PHk);3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 14 Juli 2020;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hakhak dan ganti rugi kepada Penggugat dengan total Rp69.182.500,00 (enampuluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);5.

Penggugat denganTergugat II demi hukum beralin menjadi hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat ; Bahwa bukti P12 berupa percakapan via Whatsapp antara Penggugatdengan Herling (pimpinan satpam) pada pokoknya menerangkan bahwaPengugat telah diberhentikan dengan menggunakan kalimat off sehinggaolen karena Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan keraterhadap Penggugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat maka sudahtepat putusan Judex Facti yang menyatakan Penggugat berhak ataskompensasi PHK

Phk Jakesche bukti

Akan tetapi Tergugat tidak menanggapi Surat Penggugat tersebutdan Tergugat justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepadaPenggugat dengan diskualifikasi mengundurkan diri sebagaimanadituangkan dalam Surat PT.

pembicaraanterlebih dahulu dan sangat mendesak maka mutasi tersebut merupakanperbuatan semenamena dan oleh karenanya bertentangan dengan asaspenempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaituasas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi.Bahwa karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan denganasas penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun2003, maka seharusnya PHK

Dengan demikian PHK yangdilakukan oleh Tergugat dengan cara mutasi merupakan PHK yangbertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

petitum gugatan Penggugat angka 2, oleh karena terbuktipemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat merupakanpemutusan hubungan kerja sepihak, maka petitum gugatan Penggugat tersebutpatut dikabulkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 untukmengganti kerugian tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim oleh karena secarahukum terbukti Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT), sehingga sebagai konsekuensi logis dari PHK

Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Upah SelamaPekerja Sakit ayat (1) Pekerja yang sakit berkepanjangan dengan dibuktikan olehSurat Keterangan yang sah dari dokter atau Balai Pengobatan yang ditunjukPerusahaan,tetap mendapatkan hak upahnya dengan ketentuan sebagai berikut:a Selama 4 (empat) bulan pertama dibayar sebesar 100%;b Selama 4 (empat) bulan kedua dibayar sebesar 75%;c Selama 4 (empat) bulan ketiga dibayar sebesar 50%;d Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum Perusahaan melakukan PHK

melaporkanpermasalahan ini kepada instasi di bidang ketenaga kerjaan hal mana perbuatanTergugat bertentangan dengan Undangundang ketenagakerjaan tersebut;Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Juni 2100,Tergugat telah melakukan PHKterhadap Penggugat dengan seenaknya mengadangada alasan mengundurkan diriatas kemauan sendiri tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUNo.2 Tahun 2004 juncto Pasal 151 UU No.13 Tahun 2003, dan karenanya menurutPasal 155 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, Tindakan PHK

lebih dahulu(uitvoebaar bij voorraad) meskipun timbul verset atau kasasi;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:DALAM PUTUSAN SELA:Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/20121Menyatakan penghentian upah Penggugat selama proses perselisihan adalahbertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama PT.Bhineka Karya Manunggal Pasal 24 Ayat (1);2 Menyatakan PHK

dikualifikasikan mengundurkan din dan pengertian tidak hadir bekerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturutturut atau lebih dapat dikualifikasikanmengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 buku Perjanjian KerjaBersama PT.Bhineka Karya Manunggal II berdasarkan bukti dalam persidangan (BuktiT9, TI0, TIl),dan di perkuat dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengakuiadanya bukti surat tersebut, bukan apa yang di pertimbangkan oleh Judex JurisPemohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan PHK

Pemohon Kasasi/Tergugat memutushubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara a quo;KEBERATAN KEDUAHal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 866 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Judex Juris berdasarkan pertimbangan hukumnya telah salah dan tidak cermatdalam menerapkan Hukum UndangUndang ketenagakerjaan Pasal 161 Ayat (3), danPasal 156 ayat (2,3,4), sekali lagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menjelasakandengan sebenarbenarnya tanpa ada rekayasa menerangkan bahwa Pemohon Kasasitidak sama sekali pernah melakukan PHK

Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyelesaikan kewajibannyamengenai upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat untuk selanjutnyaTergugat melakukan PHK terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnyayakni secara khusus mengenai Pesangon bagi Penggugat.Halaman 4 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST12.13.14.Bahwa upah adalah merupakan hak pekerja/buruh oleh karena itu wajar apabilapekerja menanyakannya, hal ini Sesuai dengan BAB Pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Republik Indonesia

Total yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat PHK adalahsebesar: Uang Pesangon : Rp11.619.000 Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp4.647.600 Uang Penggantian Hak : Rp1.742.850 +TOTAL : Rp18.009.450,Terbilang: Delapan Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Lima PuluhRupiah.Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan uang prosesPenggugat sejak dimulainya proses Bipartit hingga berakhirnya gugatanperselisihan hubungan industrial ini di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

Dan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap Penggugattersebut dengan alasan mengalami kesuiltan kKeuangan/finansial sebenarnya dapatdibenarkan sepanjang dapat dibuktikan dalam bentuk Laporan Keuangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Penggugat di atas, semestinya Tergugatdapat membantah dan menolaknya, namun selama persidangan berlangsung,terbukti Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan

akan tetap memeriksa,mempertimbangkan dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat(VERSTEK);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuanPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003, yang digunakan sebagaiHalaman 16 Putusan Nomor 1594 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTdalil Penggugat sebagai alasan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaTergugat, yaituPasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU No. 13 Tahun 2003:Pekerja/brurh dapat mengajukan pernohonan PHK

kepada lembaga peyelesaianperselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatansebagai berikut:a. dst.b. dst.c. tidak membayar upah tetap pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)bulan berturutturut atau lebihd. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh,Menimbang, bahwa dengan demikian mencermati alasan yang digunakanPenggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan dapatdibenarkan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan PHk

(dua juta dua ratus empat puluh tigaridbu rupiah);Bahwa para Penggugat selama bekerja pada perusahaan Tergugat selalumelaksanakan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jam kerja yangditentukan Tergugat serta senantiasa mentaati pada peraturan yangditetapkan;Bahwa secara tibatiba tanpoa pemberitahuan dan tanpa musyawarahperundingan terlebin dahulu, Tergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01Maret 2018 dengan alasan sebagai pelaksanaan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)tersebut tanpa disertai pemberian Pesangon dan Hakhak lainnya kepadaPara Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan denganHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus PHI /2018/PN JmBketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan PemutusanHubungan Kerja (PHK) tersebut, sehingga Para Penggugat berusahamelakukan perundingan dengan Pihak Tergugat tetapi tidak tercapaikesepakatan.

karyawan (Para Penggugat) sesuai dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 dan Kepmen Nomor .100 Tahun 2004;Bahwa terhadap Anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagaan Kerjaan Kab.Bungo tersebut, Pihak Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakannya,sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mohon putusanhukum sehingga para Penggugat mendapatkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku;Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

Sebagaimanaalasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pihak Tergugat yaitu sebagaipelaksanaan Program Efisiensi atau Restrukturisasi, maka sesuaiketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan

kirinya.Penggugat berusaha mencarikan pengobatan untuk Tergugat, Semua jenispengobatan dicoba oleh Penggugat dari medis hingga non medis bahkanbertentangan dengan ajaran agama serta hati nurani Penggugat sebagaiseorang muslim; Bahwa ternyata Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan yang samaseperti Penggugat untuk kesembuhan dirinya sendiri, sehingga seringkalimarah tanpa alasan, berkata kasar, mengabaikan anakanak, dan tidakmemberikan perhatian kepada anakanak; Bahwa pada Mei 2014 Tergugat di PHK

Tibatiba Ibu dan adik Tergugat yang rumahnya bersebelahandatang ke rumah namun tidak merespon apapun, hanya menganggapkejadian mencekam tadi hanya sebauh angin lalu;Bahwa selama tiga tahun Penggugatlah yang menghidupi keluarga,bekerja lebih keras namun ternyata Tergugat tidak pernah peduli sertamengabaikan Penggugat;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Penggugat akhirnya beranimenanyakan uang pesangon atas PHK Tergugat yang proses pencairandibantu oleh abang ipar Penggugat sejak tahun 2014, dan selesai

Uang penggantian hak 15 % dari total uang pesangondan uang penghargaan masa kerja.Rp62.040.000 x 15% = 9.306.000,00Rp71.346.000,00Jadi, total keseluruhan hak yang harus diterima oleh Penggugat dari akibat PHK secara sepihak oleh Tergugat yang disebabkan karena Tergugattidak melaksanakan kewajibannya adalah Uang Pesangon + UangPenghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak sebesarRp/1.346.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam riburupiah);11.

benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang;Bahwa ternyata Penggugat sudah tidak masuk bekerja lagi diperusahaan PT Sawitunggul Prima Plantations untuk bulan Maret 2019adalah selama 24 (dua puluh empat) hari mangkir dan Penggugat telahdipanggil 2 kali oleh Tergugat dengan Surat Pemanggilan Nomor06/SUPP/PK/ MLG/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat PemanggilanNomor 09/SUPP/PK/MLG/III/2019 tanggal 12 Maret 2019, sehinggaPenggugat di PHK

berpendapatterlepas dari alasanalasan kasasi Judex Facti telah salah menerapkanhukum dengan pertinbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti T7 berupa Putusan Nomor 47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby tanggal 9 September 2019, kondisi keuanganperusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga Tergugatmengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), dengan demikian perusahaan dapat melakukan pemutusanhubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1), sehinggaPenggugat berhak atas kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat berupa Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaansejumlah Rp71.168.880,00 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluhdelapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);4.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi PHK terhadap Pengugat seluruhnya sebesar 15% x 13 x Rp17.416.000,00 = Rp33.961.200,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

aequo et bono):Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelan meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 11 September2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 26 September 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

pada ketentuan Pasal 26B Kepmenakertrans Republik IndonesiaNomor 78 Tahun 2001 yaitu sebesar 15% x 13 x Rp17.416.000,00 =Rp33.961.200,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribudua ratus rupiah);Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harusdiperbaiki sepanjang amar nomor 3, yaitu' Menghukum Tergugat untukmembayar Uang Kompensasi PHK

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para PenggugatKompensasi uang PHK yang terdiri dari:AkhmadinUang pesangon 1 x PMTK. Dengan perincian sebagai berikut:Masa kerja Penggugat mulai bekerja 13 Maret 1996 sampai dengantanggal 27 September 2016 (20 tahun 6 bulan).

dan kontra memoripeninjauan kembali dari para pihak ternyata tidak ditemukan adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan danputusan Judex Facti;Begitu juga alasan tentang adanya bukti baru (Novum) yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat kehadiran dan mutasitersebut juga tidak bersifat menentukan, karena peristiwa hukum dalamNovumNovum tersebut tidak terkait dengan peristiwa hukum dalamperselisihan mutasi tahun 2015 yang dilanjutkan dengan perselisinan PHK

sebagaimana biasa akan tetapi ditolak oleh Pekerja;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pekerjamohon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanDaerah Propinsi Sumatera Utara supaya menjatuhkan putusansebagai berikut Memerintahkan Pengusaha untuk memberikan uang pesangondan hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utaratelah menjatuhkan putusan, yaitu) putusan No. 532/820/37603/PHK

Pelaksanaan putusan ini berada di bawah PengawasanPegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Medan;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.230 K/PHI/2007 tanggal 19 September 2007 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.YUKI ABADI tersebut;Memperbaik i amar putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.532/820/376 03/PHK/II/12 2005 tanggal 20 Desember 2005sehingga amar selengkapnya