MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2021 dikarenakan Penggugat memasuki Pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja

Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi dan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp30.129.000,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf(c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menghukum

Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

$me Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, merekahidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Di DesaKaranggedang selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai 2e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat denganTergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitarbulan Agustus 2003 saksi sering mendengar antara Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup,lantaran Pemohon diberhentikan bari bekerja (PHK

dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya memperkuatdalildalil permohonan Pemohon j ~777777 7773737333Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sertaketerangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka telah diperoleh faktafakta di persidangan yang padapokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Agustus2003 diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Jlantaran Pemohondiputuskan hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak ParaPenggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin ); Uang Pesangon;9 x 2 x Rp2.800.000,00 = Rp50.400.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1 x Rp2.800.000,00 = Rp22.400.000,00 Uang penggantian perobatan/perumahan15%x Rp72.800.000,00 = Rp10.920.000,00 Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00 Cuti Tahunan, tahun 2015;(Rp2800.000,00/25) x 12 = Rp 1.344.000,00 +Jumlah = Rp89.543.984,00Terbilang

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hakPara Penggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin);Uang Pesangon; 9 x 2 x Rp2.800.000,00 =Rp50.400.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1x Rp2.800.000,00 =Rp22.400.000,00Uang penggantian perobatan/perumahan15% x Rp72.800.000,00 =Rp10.920.000,00Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00Cuti Tahunan, tahun 2015;(2800.000/25) x 12 =Rp 1.344.000,00 +Jumlah =Rp89.543.984,00Terbilang

menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yangbelum dibayarkan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai denganbulang Maret 2019, sebesar:a) 7 (tujuh) bulan upah = Rp9.872.357,00 (Sembilan juta delapan ratustujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);b) Dan tetap membayarkan upahupah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai ataudikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Menetapkan Putus Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada PenggugatKonvensi sebesar Rp182.972.372,00 (seratus delapan puluh dua jutasembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);5.

saat asesmenmedis, Para Penggugat mengakui telah mengkonsumsi shabu dan ganjabeberapa hari sebelum pemeriksaan tes urine, hal mana dikuatkandengan bukti T9A, T9B dan T9C berupa Berita Acara Pemeriksaandimana Penggugat dan Penggugat II mengaku menggunakan shabusedangkan Penggugat III mengaku menggunakan ganja;Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah di bidang transportasisehingga keselamatan adalah hal yang utama, oleh karenanya sudahtepat putusan judex facti yang menyatakan pemutusan hubungan kerja(PHK

) dengan memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugattelah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PeraturanPerusahaan PT.

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Karyawan dari PT Buana SriwijayaSejahtera (PT BSS) sejak diangkat menjadi karyawan tetap tanggal 1Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 13/BSS/POMP/SKDIII/2010;Menyatakan PHK sepihak dengan kualifikasi mengundurkan diri,

dari PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) bertentangan dengan hukum;Menyatakan menerima permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK)yang diajukan oleh Penggugat, dan telan memenuhi persyaratan yangdimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaiuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak

Bahwa Perusahaan dapat saja melakukan PHK dengan seketika ataspelanggaran Pasal 62 ayat (6) butir (i) Perjanjian Kerja Bersama yangberbunyi dengan alasan mendesak maka perusahaan dapatmemberikan sanksi PHK seketika bilamana pekerja teroukti melakukan;Pekerja menolak untuk dimutasikan baik intern departemen maupunantar departemen sesuai surat keputusan dari Perusahaan, akan tetapiPerusahaan tidak langsung sewenangwenang melaksanakan PHKtetapi masih memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat

Bahwa melalui kedua Surat peringatan tersebut, pekerja tetap tidak maumelaksanakannya perintah jabatannya maka Perusahaan mengeluarkanSurat No.36/HRD/VIIVX, tanggal 9 Agustus 2010 tentang keputusanManajemen untuk melakukan Skorsing menuju PHK kepada Penggugat(BUKTI T14) ;iii.

Perusahaan) serta Upah Berjalan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 25 Mei2011 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2011 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena darifaktafakta persidangan ternyata Pemutusan Hubungan Kerja (PHK

) paraPenggugat oleh Tergugat, tidak cukup alasan oleh karenanya para Penggugatyang menuntut hakhaknya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalahberalasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Judex Facti dan sesuai denganhukum UndangUndang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PT AMBHARA TARUNA tersebut harus ditolak ;Menimbang

Nomor 69/Pdt.SusPHI/2020/PN Sby12.13.14.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat secara bipartit tidak mencapaikesepakatan, maka mengacu pada UU No. 2 tahun 2004, Penggugatmencatatkan perselisihan PHK ini kepada Dinas Tenaga Kerja,Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malanguntuk dimediasi.

kerja karena Reorganisasi di PerusahaanPenggugat terjadi pada semua tingkat jabatan karyawan, staf hinggaAVP tanpa dipengaruhi oleh faktor lamanya masa kerja ataupun kinerja,melainkan karena pekerjaanpekerjaan tertentu. yang dihapuskan.Seluruh proses komunikasi pemutusan hubungan kerja dengan parakaryawan terdampak maupun yang tidak terdampak telah berlangsungterbuka, lancar, aman tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihakmanapun, hal ini terbukti dengan telah ditandatanganinya PerjanjianBersama PHK

Bahwa mekanisme dan proses PHK terhadap Para Tergugat telahditempuh oleh Penggugat sesuai dengan amanat UndangUndang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Demi kepastian hukum dan terwujudnya tujuan Reorganisasi untukmenjadikan Perusahaan Penggugat menjadi organisasi yang efektif,efisien dan lincah sehingga dapat bertahan dan tumbuh dalammenjawab kebutuhan digitalisasi industri, maka Penggugat mengajukangugatan

melalui email untuk hadir dalam pertemuan Bipartit pada hariSenin tanggal 24 Februari 2020, namun Para Tergugat tidak hadir danpenggugat memanggil lagi yang ke dua Para Tergugat pada hari Kamistanggal 27 Februari 2020 namun Para Tergugat tetap tidak menghadiripertemuan Bipartit Il tersebut.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Para Tergugat secara bipartit tidak mencapaikesepakatan, maka mengacu pada UU No. 2 Tahun 2004, Penggugatmencatatkan perselisinan PHK

rinciansebagai berikut := Uang Pesangon 18 x Rp24.541.445, = Rp441.746.010,= Uang Penghargaan Masa Kerja :10 x Rp24.541.445, = Rp245.414.450,= Uang Penggantian Hak:(Rp 441.746.010, + Rp 245.414.450,) x 15%= Rp103.074.069,+Total = Rp790.234.529,Bahwa atas Anjuran Mediator No. 560/0477/35.73.406/2020 tertanggal20 April 2020 tersebut di atas, Penggugat telah menyatakan setuju danmenerima Anjuran Mediator tersebut melalui surat Penggugat No.074.pa.0420 tertanggal 27 April 2020;Bahwa mekanisme dan proses PHK

Dan PemutusanHubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat dikualifikasikantelah melakukan effisiensi, maka Penggugat berhak atas kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana telah dipertimbangkandengan tepat oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh

Nomor 1166 K/Padt.SusPHI/2020Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebuttidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksamamemori kasasi tanggal 31 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal19 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam halini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesungguhnya PHK kepada Para Termohon Kasasi adalahkarena diangap melakukan

pelanggaran berat sebagaimana diatur dalamPasal 158 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan PutusanNomor 012/PUUI/2003 sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebuttidak termasuk dalam alasan daluarsa Pasal 171 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UndangUndang Nomor2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrialsebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 012/PUUI

Sejak bulan Januari 2017 Tergugat danPenggugat sering berselisin dan bertengkar; Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat denganPenggugat karena a. tidak benar, Tergugat memberikan semua gaji Tergugatkepada Penggugat namun setelah di PHK tahun 2018 Tergugat mendapatkanpesangon sebesar Rp.94.000.000, untuk modal usaha di rumah, b. tidakbenar, Tergugat mempunyai modal dan bekerja di rumah, c. tidak benar,Tergugat hanya memukul anak untuk mendidik, d. tidak benar, Ssudah 12 tahunyang

dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudahdidamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat ;Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta mempunyai usah sebagaisupplier bahan pokok dan memiliki usaha air isi ulang;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliksecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penggugat Penggugat menolak jawaban Tergugat karena yang benaradalah Tergugat setelah di PHK

SusPHI/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak bertentangandengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Mei 2021dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2021 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti terdampak kondisi pandemi Covid19 sehinggaTergugat tidak bisa menjalankan kegiatan operasional dan kondisitersebut mengharuskan Tergugat melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK

Menyatakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sosialantara Tergugat dan Penggugat di perusahaan PT Sandratex Rempoasudah tidak lagi tercapai maka pihak Tergugat dapat mengakhiri hubungankerja kepada Penggugat dan selama dalam proses peselisihan/a quo sesuaiPasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat harusHal. 1 dari 6 hal.Put.Nomor 49 K/Pdt.SusPHI/2018membayar hakhak atas upah yang diterimakan setiap bulannya danmemberikan konpensasi PHK sesuai dengan peraturan perundangundangan

Uang Pisah (masa kerja 44 tahun 10 bulan)Kategori PHK alasan mendesak Rp100.000,00Total Rp100.000,00Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Hal. 4 dari 6 hal.Put.Nomor 49 K/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:bahwa alasan tersebut

Jayapura dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan PKB dan PHI PTFI 20172019 adalah sah dan berlakumengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja Penggugat;Menyatakan Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja, yaknimengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak milik Perusahaantanpa memiliki SIM/lisensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan.Dimana sanksi atas pelanggaran kerja tersebut adalah PHK

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jayapura, Mahkamah Agung berpendapat JudexFacti sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya tidak salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yangdiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (17) Tahun 20172019; Maka tepat Judex Facti pemutusan hubungan kerja (PHK

hanya mempertimbangkankepentingan perusahaan saja tanopa memperhatikan kepentingan pekerjasecara seimbang; Bahwa pada saat Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan perkara a quo usiaPenggugat sudah mencapai usia pensiun atau sudah lebih dari 55 tahun(bukti T3), olen karenanya dengan merujuk pada ketentuan pasal 167ayat (5) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Penggugat berhak memperoleh uang kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK

SusPHI/2021upah selama proses PHK sebagaimana telah dipertinbangkan dengantepat dan benar oleh Judex Facti dalam putusannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT WANA JINGGA TIMUR PERKEBUNAN BASERAHtersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon akibat dariPemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat yaitu sebagaiberikut: Masa kerja sejak 29 April 2011 sampai dengan Oktober 2018 (7tahun 5 bulan); Upah: Rp4.625.000 per bulan;a. Uang penghargaan masa kerja2 x 8 x Rp4.625.000,00 :Rp 74.000,00b. Uang penghargaan masa kerja2 x Rp4.625.000,00 :Rp 13.875.000,00c. Uang penggantian perumahan pengobatandan perawatan 15% x (a + b) > Rp 13.181.250,00Jumlah : Rp101.056.250,00d.

berakhirnyaperjanjian kerja waktu tertentu hubungan kerja Penggugat tetapberlanjut tanpa adanya perjanjian kerja, maka dengan mengacu padaketentuan Pasal 5/7 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013tentang Ketenagakerjaan, status hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktutidak tertentu, terhitung sejak tidak adanya perjanjian kerja atau setelahberakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu pada tanggal 30 April 2013; Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK

tempat tingggal bersamadi rumah orang tua Penggugat seminggu, lalu di rumah kost di Surabaya kuranglebih 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat kembali ke orang tua Penggugat lagiselama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Tergugat puang ke rumah orang tuanyahinggasekarang 5ebahwa mulamula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dantelah dikaruniai seorang anak nama Boby Riawan, umur 9ebahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat setelah Tergugat terkena PHK

dipanggil dengan patutsedang ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus denganverstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat yang dikuatkan denganketerangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta di persidangan yang padapokoknya sebagai berikut :* bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang setidaktidaknya dapat diduga disebabkan oleh karena Tergugat setelah di PHK

Menyatakan PHK yang dilakukan PT. Setia Agro Utama/Tergugat II adalahtidak sah;4.

kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukankontra memori kasasi Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi masingmasing yang diterima tanggal 9 November 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan:Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan hukum menyatakanpemutusan hubungan kerja (PHK