Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering;
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.Pbm
Tanggal 25 Juli 2017 — Bayu Hermawan Alias Bayu Monster Bin Arifai
25 — 17
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 08-03-2018
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Pbm
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
CAESARINI ASTARI, SH.
Terdakwa:
ENDANG SAPUTRA Bin WAHYONO
18 — 14
  • persidangan,tidak ditemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, danoleh karenanya dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 13-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 96/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 13 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT Indonesia Xin Hai Steel Structure
Terbanding/Penggugat : Jerry Sudhira Pard, Direktur P.T Karya Beton Sudhira
Turut Terbanding/Tergugat II : Adi Purwoko
67 — 37
  • konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Penggugat,perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dansecara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat.Bahwa perbuatan dari Tergugat dengan tidak membayar pesanan betonsiap pakai kepada Penggugat, namun melakukan pembayaran kepadaHalaman 6 dari halaman 30 Putusan Nomor 96 /PDT /2020 /PT.BDG19.20.21.perseorangan yang merupakan pihak yang tidak berwenang, yakniTergugat Il dan tidak memiliki kapasitas/otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 194/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 26 Nopember 2015 — EFAN SUSANTO Bin KHAIRUL ANWAR
55 — 19
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 04-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN.Pbm
Tanggal 28 Agustus 2014 — MIRUL LATIF bin MARJAN
30 — 22
  • terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yangdapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, olehkarenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danuntuk itu dijatuhi pidana;Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 14-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RONALDUS DARSON alias DARSON
56 — 10
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — YELIS AFANTI VS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
127 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasakepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan haktanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadapbarang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1)dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sedangkan
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Kwg
Tanggal 5 September 2019 — PT. OTO MULTIARTHA LAWAN DIJAH HODIJAH, DKK
268 — 89
  • Pemohon Keberatan telah mengalihkan tanggung jawab penagihankepada Pihak ke 3 (Debt Kolektor Ekternal) untuk melakukanpenagihan baik kepada Termohon Keberatan maupun kepada orangtua kandung Termohon Keberatan, hal ini sangatlah dilarang olehUndang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 18 Ayat 1 Hurup a, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangannomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 22.Ill.6.c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARFIELD INDONESIA;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2015(semula Terbanding) berpendapat bahwa Hatfield ConsultantsLtd (HCL) menulis tagihan sesuai dengan jenis transaksi,mengingat invoice yang diterbitkan oleh Hatfield ConsultantsLtd (HCL) pasti juga akan diperiksa oleh Otoritas Perpajakandimana Hatfield Consultants Ltd (HCL) berada.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 93/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. TRINITY SELULER INDONESIA Diwakili Oleh : TEUKU RIZKIANSYAH SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. Yogyakarta Katamso
101 — 33
  • TERGUGAT, maka PENGGUGAT telahdirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak mengetahui denganjelas beban hutang yang ditanggungnya, yaitu Sisa Hutang Pokok,Bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT merupakan Bunga Berbungaatau tidak, serta Denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT sudahsesuaikah dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaandan transparansi data yang diatur oleh undangundang Perbankanmaupun peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN KENDARI Perdata Khusus PHI
Register : 06-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi
Tanggal 27 Februari 2020 — KASRA JARU MUNARA LAWAN PT. SURYA SAGA UTAMA
267 — 132
  • Bahwa hubungan Pemegang Saham sebagai otoritas tertinggdalam Perusahaan dan sekaligus juga sebagai Pemilik Perusahaandengan ODireksi haruslan dibangun berdasarkan PrinsipKepercayaan (Fiduciary Duties) dan Pemberian Mandat / Amanat(Legal Mandatory).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 158/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 8 Juni 2016 — PT.SRI REJEKI PERDANA STEEL >< HYUNDAI CORPORATION CS
301 — 183
  • dalam Arbitrase dapatdimintakan pertanggung jawaban terhadap pembayaran Bright/BlackAnnealed Cold Rolled Steel Straps yang sudah dikirimkan namun disita olehpihak kepabeanan Indonesia.10.Bahwa dengan dimulainya sidang sengketa arbitrase tersebut, makaPENGGUGAT dengan terpaksa harus mengeluarkan uang, waktu dan tenagauntuk mengikuti jalannya persidangan yang pada pokoknya adalah mengenaikerugian yang timbul dikarenakan oleh disitanya barang yang dikirimkan olehTERGUGAT melalui TURUT TERGUGAT oleh otoritas
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 06-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 150/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN BKN
Tanggal 12 Januari 2017 — PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk melawan SUPRIADI
326 — 236
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 150/Padt.SusBPSKkK/2016.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 13 Juni 2017 — BI KIAU
53 — 6
  • dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN SUKADANA Nomor 10/Pid.B/2017/PN.Sdn.
Tanggal 28 Februari 2017 — Pidana - MUHAMAD AINI Bin AHMAD SYARIFUDIN
136 — 17
  • Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hinggamaksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
20 — 14
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 06-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2013 — ABDULLAH SAPPE. dkk Melawan BUPATI BARRU dan 2. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI
115 — 88
  • sesuaiprosedur, tata cara dan persyaratan yang berlaku, tidak ada pihakyang di rugikan dan tidak terdapat kelalaian ataupun pelanggaranatas pelaksanaan asasasas umum penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas KKN ;Pernyataan tersebut di atas, juga telah di perkuat dengan pernyataan surat bukti DPRD Kabupaten Barru yang telah memfasilitasi danmemediasi melalui pertemuanpertemuan dengar pendapat semuapihak terkait dan hasil kunjungan klarifikasi ke Dinas Koperasi danUMKM Provinsi Sulawesi Selatan, ke Kantor Otoritas
    prosedur, tatacara dan persyaratan yang berlaku, tidak ada pihak yang di rugikandan tidak terdapat kelalaian ataupun pelanggaran atas pelaksanaanasasasas umum penyelenggaraan Negra yang bersih dan bebas KKNpernyataan tersebut di atas, juga telah di perkuat dengan pernyataansurat bukti DPRD Kabupaten Barru yang telah memfasilitasi danmemediasi melalui pertemuanpertemuan dengar pendapat semuapihak terkait dan hasil kunjungan klarifikasi ke Dinas Koperasi danUMKM Provinsi Sulawesi Selatan, ke Kantor otoritas
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-11-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
338 — 206
  • Dinas ESDM Sultra;Bahwa Tergugat Ill telah membiarkan Tergugat dan Tergugat Ilmelakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP dengan tidakmelakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas danwewenang yang dimiliknya;Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat dan Tergugat Ilmelakukan kegiatan pertambangan illegal di dalam kawasan hutan dengantidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugasdan wewenang yang dimiliknya;Bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas
    Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yangmenegaskan bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhanwilayah Molawe dan Marombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB)kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahalHalaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Unhpengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki SuratKeterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 14-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 10 Februari 2016 — HARDIANTO Alias HERI Bin SUTIONO
22 — 4
  • bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri terdakwa, terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehinggamemperlancar jalannya sidang;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 214/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 29 Juni 2015 — ARISANDI Als.SANDI Bin SAIRIN
34 — 10
  • ditujukan kepada seseorang apakah seseorangmempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih lebihmengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuanUndangundang (Langemeyer).Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata melawandiartikan menentang atau menyalahi sedangkan aarti kata hukum mengandungarti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkanoleh penguasa , pemerintah atau otoritas