Ditemukan 14386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Anita lie Sh vs otoritas jasa keuangan cq. dewan komisioner ojk; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-07-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 314/Pid.Sus/2016/PN Jbg
Tanggal 22 Agustus 2016 — SUDIBYO Bin PARDI
67 — 15
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2017/PT KALBAR
Tanggal 7 April 2017 — 1. HERYADI (PEMBANDING I – TERBANDING I) 2. HERLINA (PEMBANDING II -TERBANDING II) melawan 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I – PEMBANDING) 2. PT. Bakri Land Development Tbk (TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING)
379 — 176
  • Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor01/POJK.7/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Larangan kepadaBank untuk mempromisikan produknya / programnya melalui teleponatau Short Message Service (SMS) kepada Konsumen dan CalonKonsumen;.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2014 — Upload : 13-12-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 368/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 3 Nopember 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK Nasional Indonesia, dkk melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Klaten Kota
47 — 16
  • Bahwa Tergugat menolak tegas dalildalil Para Penggugat butir12, 13, 14 dan 15 karena senyatanya Para Penggugat adalahtidak berkapasitas sebagaimana Bank Indonesia atau Otoritas JasaKeuangan (OJK yang berkedudukan sebagai Pengawas Bank yangmempunyai kewenangan untuk menyatakan jika Tergugat tidakmenjalankan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam PBIataupun UU Perbankan No.10 Tahun 1998 berkait dengan proseskredit berikut pencairan fasilitas kredit yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-10-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN BOYOLALI Nomor 36/Pid.B/2012/PN.Bi
Tanggal 2 Mei 2012 — - HEDI YUDA PERMANA DWI NURCAHYO als LONDO bin SUDIBYO EKO C
58 — 14
  • Aspekaspek pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut :e Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan43hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;e Bahwa merupakan oprinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus
Register : 26-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 57/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Tjb
Tanggal 13 Desember 2016 — - TERGUGAT : NGATIMAN - PENGGUGAT : PT. BANK NEGARA INDONESIA
97 — 48
  • Konsumen yang menjadiobyek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupaaturan baru, tambahan, lanjutan dan / atau pengubahan lanjutanyang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumenmemanfaatkan jasa yang dibelinya:h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminanterhdap barang yang dibeli oleh konsumensecaraangsuran.DAN begitu juga dengan yang diperintahkandan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas
Pengadilan PN SINTANG Pidana Umum
Register : 06-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Stg
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
AGUS GUNTORO Als AYAH Bin OJEL
38 — 15
  • Apalagi telan nyata pula selamapersidangan bahwa Terdakwa adalah figur otoritas bagi Anak Korban DF ,sehingga sulit bagi Anak Korban DF untuk melawan ataupun tidak menurutinafsu berahi yang keji dari Terdakwa;Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN StgMenimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu memaksaanak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;Ad.3.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-04-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. RAMLAN, MBA.MM
242 — 140
  • Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) Kalabahi Nomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014;70. 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TB. SDS-6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ;71. 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapal TK.
    SDS-6 tanggal 8 Oktober 2014;75. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653/ / /KSOP.KBI-14 tanggal 8 Oktober 2014;76. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212 tanggal Oktober 2014,- sebesar Rp. 66.000,-77. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213 tanggal 08 Oktober 2014,- sebesar Rp. 166.000,-78. 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dari
    Sunindo Transnusa Sejahtera (Cabang) KalabahiNomor : 04/A.10/2014 tanggal 07 Oktober 2014; 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dariKantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapalTB. SDS6 Nomor : Q.5/KM.17/635/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 ; 1 (satu) lembar asli tindisan kedua Surat Persetujuan Berlayar dariKantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi kepada kapalTK.
    SDS6 tanggal 8 Oktober 2014; 1 (Satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653// /KSOP.KBI14 tanggal 8 Oktober 2014; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212tanggal Oktober 2014, sebesar Rp. 66.000, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213tanggal 08 Oktober 2014, sebesar Rp. 166.000, 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dariPerusahaan Pelayaran PT.
    terpencil dan terluar Kabupaten Alor TA 2014 dikantor Kementerian PDT Jakarta dimana Terdakwa DirekturUtama PT Mina Fajar Abadi dan pada tahun 2014 PT FajarMina Abadi sebagai penyedia Pekerjaan Konstruksi atauKontraktor pelaksana dari pekerjaan pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut/Dermaga diDaerah Pulau Terpencil dan Terluar Kabupaten Alor PropinsiNTT pada Satker Pengembangan Daerah KhususKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahunanggaran 2014 ;e Pada Kantor Kesahbandarandan Otoritas
    SDS6 tanggal 8 Oktober 2014; 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Menggandeng Kapal dari KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalabahi Nomor : PK.653// /KSOP.KBI14 tanggal 8 Oktober 2014; 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170212tanggal Oktober 2014, sebesar Rp. 66.000, 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi No. 14.170213tanggal 08 Oktober 2014, sebesar Rp. 166.000, 1 (satu) lembar asli Surat Rencana Kedatangan Kapal dariPerusahaan Pelayaran PT.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 06-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2013 — ABDULLAH SAPPE. dkk Melawan BUPATI BARRU dan 2. KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI
115 — 88
  • sesuaiprosedur, tata cara dan persyaratan yang berlaku, tidak ada pihakyang di rugikan dan tidak terdapat kelalaian ataupun pelanggaranatas pelaksanaan asasasas umum penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas KKN ;Pernyataan tersebut di atas, juga telah di perkuat dengan pernyataan surat bukti DPRD Kabupaten Barru yang telah memfasilitasi danmemediasi melalui pertemuanpertemuan dengar pendapat semuapihak terkait dan hasil kunjungan klarifikasi ke Dinas Koperasi danUMKM Provinsi Sulawesi Selatan, ke Kantor Otoritas
    prosedur, tatacara dan persyaratan yang berlaku, tidak ada pihak yang di rugikandan tidak terdapat kelalaian ataupun pelanggaran atas pelaksanaanasasasas umum penyelenggaraan Negra yang bersih dan bebas KKNpernyataan tersebut di atas, juga telah di perkuat dengan pernyataansurat bukti DPRD Kabupaten Barru yang telah memfasilitasi danmemediasi melalui pertemuanpertemuan dengar pendapat semuapihak terkait dan hasil kunjungan klarifikasi ke Dinas Koperasi danUMKM Provinsi Sulawesi Selatan, ke Kantor otoritas
Pengadilan PN UNAAHA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 09-11-2019
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Unh
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
338 — 206
  • Dinas ESDM Sultra;Bahwa Tergugat Ill telah membiarkan Tergugat dan Tergugat Ilmelakukan kegiatan pertambangan illegal dalam wilayah IUP dengan tidakmelakukan langkah penghentian secara kongkrit sebagaimana tugas danwewenang yang dimiliknya;Bahwa Tergugat IV juga telah membiarkan Tergugat dan Tergugat Ilmelakukan kegiatan pertambangan illegal di dalam kawasan hutan dengantidak melakukan langkah penindakan secara kongkrit sebagaimana tugasdan wewenang yang dimiliknya;Bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas
    Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat yangmenegaskan bahwa Tergugat V selaku pemegang otoritas pelabuhanwilayah Molawe dan Marombo telah memberikan Surat Izin Berlayar (SIB)kepada Tergugat II untuk melakukan pengapalan ore nikel padahalHalaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Unhpengapalan ore nikel yang dilakukan oleh Tergugat II tidak memiliki SuratKeterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Pencurian
Register : 14-12-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Bls
Tanggal 10 Februari 2016 — HARDIANTO Alias HERI Bin SUTIONO
22 — 4
  • bersalah atas tindak pidana yang didakwakanterhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri terdakwa, terlebin dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : e Terdakwa bersikap sopan di persidangan;e Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, sehinggamemperlancar jalannya sidang;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 214/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 29 Juni 2015 — ARISANDI Als.SANDI Bin SAIRIN
34 — 10
  • ditujukan kepada seseorang apakah seseorangmempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih lebihmengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuanUndangundang (Langemeyer).Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dimulai dari arti kata melawandiartikan menentang atau menyalahi sedangkan aarti kata hukum mengandungarti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkanoleh penguasa , pemerintah atau otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-03-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 15 April 2015 — SUPRAYOGI bin SUPRATONO
18 — 9
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkankepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 19-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Dps
Tanggal 8 Agustus 2017 — IPTUI WAYAN SUDARTA melawan KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI
187 — 99
  • memotong/membongkar botolsampho) barang bukti tidak didukung oleh CCTV (Closed Circuit Televion)atau CCTV tidak berfungsi;Bahwa pada tangga 15 Februari ketika PEMOHON menitipkan baranguntuk tahanan yang mengizinkan barang yang boleh masuk adalahpetugas jaga atau petugas Tahti;Bahwa petugas Tahtilan (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmensortir barang atau memilah barang titipan apa saja yang boleh masukartinya petugas Tahtilah (Petugas Piket Tahti Rutan Polda Bali) yangmempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan PN Wangi Wangi Pidana Umum
Register : 07-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Wangi Wangi Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Wgw
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
PUTRA HARWANTO, S.H
Terdakwa:
ANDRIO DESEMBRASYA Alias RIO Bin LA YANI
68 — 29
  • Kuatnya kehendakdapat diukur dari kekuatan fisik atau otoritas yang dimilikinya terhadap sipemaksa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan untukpenerapan pasal ini adalah memasukan kemaluan pria ke kemaluan wanitasedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kKemaluan wanita, tidak dapatdipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit,yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya sesudah dewasa
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 13/Pid.B/2015/PN.Lbs
Tanggal 26 Maret 2015 — - Taufik Hidayat panggilan Taufik
26 — 3
  • Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapdiri Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaiberikut :Keadaan yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintahdalam hal pemberantasan Narkotika dan upaya untuk mempersempit ruanggerak pelaku tindak pidana Narkotika;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Terdakwa masih berusia muda;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SARTIKA RATU AYU TARIGAN, SH
Terdakwa:
AGUS AFDANI ALS AGUS BIN SUKARDI
29 — 11
  • faktorfaktor yang menghapuskankesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaafserta tidak pula terdapat faktorfaktor yang menghapus sifat melawan hukumperbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandangHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN BIssebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yangdilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 01-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 100/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 1 Desember 2016 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk CABANG PEMATANG SIANTAR LAWAN PRISTIWATI MANURUNG
96 — 54
  • konsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan /atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya: Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 19-09-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 19 September 2017 — RAMLI MALAU VS PT OTO MULTIARTHA
151 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • manfaatjasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masaKonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secaraangsuran";Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN MAKALE Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Ny MARTHINA TANGKE SALLE
Tergugat:
Ny ELISABETH SARANGA
86 — 36
  • Paulus Tangke;Menurut ilmu hukum waris ke 4 orang ahli waris tersebut mempunyaihak perseorangan (privat) dan kepentingan hukum yang sama tetaplterhadap harta warisan (Boedel) dan secara terpisah mempunyai hakbagian waris yang harus terbagi (Legitieme fortie) sehingga setiap orangahli waris punya otoritas kepentingan pribadi dalam hal menentukansikapnya, termasuk dalam perkara a quo, dari alasan hukum tersebutternyata masih 3 (tiga) ahli waris yang mempunyai kepentingan hukumyang sama dengan Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 27 Februari 2017 — SYAHRIAL MARPAUNG VS PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
127 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kekayaan konsumen yang menjadiobjek jual beli jasa;Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yangberupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahanlanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masakonsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkanoleh Peraturan Otoritas