Bahwa Tergugat Il / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HanuraKabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 julli2018 mengeluarkan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 TentangPerihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. MusiRawas;5.

Dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKab. Musi Rawas.

Maka surat Tersebut tidak menuangkan alasan dan dasarhukum yang jelas sehingga Penggugat di PAW oleh Tergugat , sehinggaMembuat Penggugat merasa di rugikan dan di zolimi oleh pihak Tergugat,Tergugat Il dan Tergugat IIl dan sangatlah pantas majelis hakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini untuk membatalkan Surattersebut dan atau menyatakan bahwa Perbuatan tergugat terbukti bersalahMelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.SusParpol/2018/PN LIg17

/Termohon , fergugat II/Termohon II dan Tergugat III/Termohon Ill telah mengeluarkanSurat dari DPP nomor : A/09/DPPHANURA/V/2018, Surat Nomor DPCNomor 57/DPCHANURA/MURA/VII/2018 dan surat Nomor : 97/DPDHANURA/SS/V1/2018 Tentang Perihal : Usulan Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab.

Menunda dan atau memberhentikan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Atas nama Sdr.MARWAN CHANDRA , kepada Sdr. ABDUL MALIK sampai adanyakeputusan Mahkamah Partai Hati nurani Rakyat dan PutusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum Tetap (Inkrah);3.

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan Tahun20142019 bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPRD Provinsi SulawesiTengah terpilin Periode 20142019;Bahwa ketika PENGGUGAT memangku jabatan sebagai anggota legislatifDaerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, tibatiba pada BulanMaret 2016 yang lalu, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa pihakTERGUGAT , atas usul TERGUGAT Ilmemberhentikan PENGGUGATsebagai anggota Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) danmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW

Atas adanya informasipemberhentian tersebut diatas, pihak PENGGUGAT berusahamenghubungi beberapa rekan anggota Partai Nasional Demokrat (PartaiNasDem) baik di Kantor Pusat/DPP Jakarta maupun di daerah, ternyatainformasi pemberhentian PENGGUGAT tersebut benar adanya, namunsampai sekian lama PENGGUGAT belum menerima dan diberitahu secararesmi tentang adanya pemberhentian PENGGUGAT sebagai anggota PartaiNasional Demokrat (Partai NasDem) dan Penggantian Antar Waktu (PAW)sebagai anggota DPRD Provinsi

menerima secara resmisurat dari DPP Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang dikirimmelalui pos dan ternyata surat tersebut adalah Surat Keputusan DPP PartaiNasional Demokrat Nomor : 008 Tahun 2016 tertanggal 30 April 2016,kemudian PENGGUGAT membaca surat itu yang mana isi dari surattersebut yaitu keputusan memberhentikan PENGGUGAT sebagai anggotaHalaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 73/PDT/2016/PT PALPartai Nasional Demokrat (Partai NasDem) dan mengusulkan PenggantianAntar Waktu (PAW

Surat Keputusan mana mengusulkan kepada DPRDProvinsi Sulawesi Tengah periode 20142019, untuk melakukanPenggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT, hal mana tidak adil sebabperkara ini belum diputus maka dimohon kepada Pengadilan Cq MajelisHakim yang mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan Putusan Provisiyang memerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II untukmenghentikan seluruh kegiatan menyangkut pemberhentian PENGGUGATsebagai anggota Partai NasDem dan menyangkut Pemberhentian AntarWaktu (PAW

Talaud tanggal 26 November 2012 kepada Gubernur Sulut terkaitdengan usulan PAW (vide bukti T.12) dan Surat DPRD Kab. Kep.

Talaud No. 10/KPUTLD/X/2012 Perihal PAW AnggotaDPRD Kab. Kep. Talaud dari PNBKI kepada Pimpinan DPRD Kab. Kep.

Peraturan DPRD Pasal103, 104 dan pada Bagian Kedua Bab Penggantian Antar Waktu bahwa telahJelas kapasitas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya meresmikanpemberhentian dan atau Penggantian Antar Waktu yang sebelumnya telahdiproses dan diverifikasi oleh Partai Politik, DPRD dan KPU.KEBERATAN KEDUABahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tara Usaha NegaraMakassar adalah keliru dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenaPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melaksanakan proses PAW

menyetujuiSaudara Nendong Ramli Hangaro sebagai pengganti untuk melaksanakan tugasHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/2014sebagai anggota DPRD di sisa masa bakti 2 tahun (20122014) sehingga apayang dilaksanakan oleh DPD PNBK Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan DPCPNBK Indonesia Kabupaten Kepulauan Talaud tidak melangkahi kewenanganDPP PNBK Indonesia serta telah sesuai dengan yuridis formal sebagaimanadalam Pasal 103 ayat (1) beserta penjelasannya, sehingga beralasan hukumuntuk memproses PAW

ayat 2 huruf e, h dan iUndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, serta telah sejalan dengan pasal 102ayat 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo pasal 102ayat 2 huruf e, h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun5 KEBERATAN KELIMABahwa judex factie tidak cermat mempertimbangkan alat bukti serta saksiyang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, karena :e Fakta di persidangan membuktikan kepengurusan Partai PDS sampaisaat ini masih tetap aktif dan tetap eksis, yaitu terbukti adanyapengajuan PAW

MahkamahKonstitusi Nomor:39/PUUXI/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang diumumkan padatanggal 31 Juli 2013, mengenai pengujian pasal 16 ayat 3 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik;Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan tingkat pertama telahmengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan dasarpertimbangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Bahwa dari bukti T4, T6 dan T7, maka proses Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu ( PAW

Utaradan pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD KabupatenMinahasa Utara ( vide T.5 ) dan Bupati Kabupaten Minahasa Utara ( vide3 Bahwa berdasar bukti T.2, T.3, dan T.4 terbukti DPC Partai DamaiSejahtera (PDS ) Kabupaten Minahasa Utara masih ada/mempunyai kaderyang diusulkan untuk menggantikan Penggugat/Terbanding sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, yaitu Selfran Wungouw,4 Bahwa berdasar bukti P.4 terbukti bahwa jumlah Anggota DPRDKabupaten Minahasa Utara yang diusulkan untuk di PAW

No. 27/B/2014/PTTUN.MKSkonstitusionalnya, walaupun seandainya quod non para Anggota DPRDKabupaten Minahasa Utara yang5 (lima ) orang tersebut di PAW tanpaada penggantinya karena sudah tidak ada kader lagi dari Partai Politiknyamasingmasing;Menimbang, bahwa berdasar pada faktafakta hukum tersebut MAJELISberpendapat bahwa kenyataan dan keadaan hukum yang ada dalam sengketa a quotidak perlu dan tidak memenuhi syarat untuk diberlakukannya putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 39/PUUXI/2013 yang diumumkan

Nomor 555 K/Pdt/SUS/201 1tertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/INDPP/IX/2010 perihalPenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan ;Isi surat tersebut pada pokoknya menginstruksikan DPC PDI PerjuanganKabupaten Tabanan untuk segera mengajukan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan ( selanjutnyadisingkat DPRD Kabupaten Tabanan) dari PDI Perjuangan atas nama Drs.

Bahwa jika di dalam hal pemecatan Penggugat berdasarkan surat DPP PDIPerjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/II/2010 tanggal 6 Maret 2010, Tergugatll dan Tergugat Ill sebagai pihak yang mengusulkan sebagaimanadikemukakan di atas, kini dengan adanya surat dari DPP PDI Perjuangantertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihalpenegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Tergugat Il danTergugat Ill tidak melakukan pembelaan atas Penggugat setidaktidaknyamemberikan penjelasan kepada Tergugat

Bahwa tindakan Tergugat memecat Penggugat dari keanggotaan PDIPerjuangan sekaligus keanggotaannya di DPRD Kabupaten Tabanan danmenginstruksikan agar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabananmengajukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tabanandari PDI Perjuangan menggantikan Penggugat, dengan mengeluarkan surattertanggal 22 September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal :penegasan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dengan mendasarkanatas surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 456/KPTS/DPP/IIV2010

Menyatakan tindakan Tergugat dengan bantuan atau dukungan Tergugat Ildan Tergugat Ill, mengeluarkan surat tertanggal 22 September 2010 Nomor :328/IN/DPP/IX/2010 perihal, penegasan PAW Anggota DPRD KabupatenTabanan adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan ;4. Menyatakan oleh karena itu surat DPP PDI Perjuangan tertanggal 22September 2010 Nomor : 328/IN/DPP/IX/2010 perihal penegasan PAWAnggota DPRD Kabupaten Tabanan, batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum ;5.

PENETAPAN 59 PAW 20191. Mengabulkan permohonan para Pemohon;2. Menyatakan telah meninggal dunia Sofyan Daud bin M. Yusuf, pada tanggalakibat sakit;3. Menetapkan ahli waris dari Sofyan Daud bin M. Yusuf adalah :3.1. Fatmawati binti Abdurrahman (Isteri);3.2. Sukmasoviati binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.3. Widya Sovian binti Sofyan Daud (Anak Kandung);3.4. Muhammad Heikal bin Sofyan Daud (Anak Kandung)4. Menyatakan penetapan ahli waris ini dapat dipergunakan untuk keperluan :4.1.

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P12);23.Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat dan Tergugat Il yangtelahmenerbitkan Surat Nomor: 1.37/DPDNTT/HANURA/III/2018, tertanggal 28Maret 2018, tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA (BuktiP10), Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 (Bukti P11) tentang Perubahan Komposisi Fraksi PartaiHANURA DPRD NTT dan Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV

Surat Nomor: e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW);3. Surat Nomor: e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17September 2018 tentang Perubahan Komposisi Fraksi Partai HANURADPRD NTT;Yang masingmasing ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat II danjuga mengikat Tergugat III, IV, V, VI selaku Pimpinan DPRD Provinsi NTT hinggaperkara a quo berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARAHalaman 17 dari 37 dari Putusan Nomor 169/Pdt/2019/PT KPG.1.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentang Pergantian AntarWaktu (PAW);5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Nomor : e.29/DPDNTT/HANURA/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT;6.

MEMERINTAHKAN Tergugat dan Tergugat II Mencabut SuratNomor: 1.37/DPDNTT/HANUR /III/2018, tertanggal 28 Maret 2018,tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai HANURA, Surat Nomor:e.29/DPDNTT/HANURA/JIX/2018, tertanggal 17 September 2018 tentangPerubahan Komposisi Fraksi Partai HANURA DPRD NTT, Surat Nomor:e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25 April 2018 tentangPergantian Antar Waktu (PAW);8.

Surat Nomor : e.11/DPDNTT/HANURA/IV/2018, tertanggal 25April 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) (Bukti P10);OLEH SEBAB ITU, APA YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEHMAJELIS HAKIM PADA HALAMAN 35 PUTUSAN PENGADILANNEGERI KELAS 1A KUPANG NOMOR : 308/PDT.G/2018/PN.KPG,TANGGAL 20 AGUSTUS 2019 ADALAH KELIRU DAN TIDAKBERDASAR OLEH KARENANYA HARUS DIBATALKAN;4.

PUTUSANN om or 7/Pdt.G /2017/PA .M sherr yor Ul paw,DEM!

Bahwa semasa hidupnya, NURBANI BIN SAMANHUDI hanya menikah satukali juga, yaitu dengan SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH.7.Bahwa baik PEWARIS maupun para AHLI WARIS dalam permohonanpenetapan ahli waris (PAW) ini dalam keadaan memeluk Agama Islam.8.Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapanahli waris (PAW) dari SILVI ARDIYANTI AGUSTINA BINTI MOCHAMADSOLEH yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021 kepadaPengadilan Agama Kota Surabaya guna menguruSsBALIK NAMAhartapeninggalannya

SEKURITASi) BANK MANDIRI FINANCE UTAMAj) BANK PERMATA SYARIAH9.Bahwa juga suami dari Pewaris (SILVI ARDIYANTI AGUSTINA bintiMOCHAMAD SOLEH) yang bernama NURBANI bin SAMANHUDI yangmeninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, mempunyai Harta Peninggalanberupa :a) S(SATU) MOBIL FORD ECOSPORT 1.5L4X2AT TAHUN 20141 (SATU) MOBIL FORD FIESTA 1.0L4X2ATS TAHUN 2015a) TABUNGAN BANK PERMATAb) TABUNGAN BANK BNIc) TABUNGAN BANK CENTRAL ASIAd) TABUNGAN BANK PERMATA SYARIAH10.Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW

) ini salah satunya untukmencairkan DANA TABUNGAN HAJI pada Kelompok Bimbingan Ibadahhaji (KBIH) TAKHOBBAR" di Jalan Ketintang no. 154 Surabaya.11.Bahwa oleh karena demikian Para Pemohon untuk itu MEMERLUKANLEGALITAS PENETAPAN AHLI WARIS (PAW) dari kantor PengadilanAgama Kota Surabaya.Hlm.4 dari 17 hlm.

sebagaiberikut :Bahwa benar saksi selaku Bintara yang bertugas di Sat PamobsusPoltabes Medan sekitarnya ditugaskan pimpinan melakukanpengamanan di Kantor DPRD Sumut sejak bulan Nopember 2008 danpada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 seperti biasanya sejak jam08.00 Wib, saksi melaksanakan tugas pengamanan di Gedung DPRDSumut ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

benar saksi jelaskan bahwa massa pendukung terbentuknyaProtap (Propinsi Tapanuli) sudah mulai berdatangan pada pada hariSelasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 Wib dan adapunmassa yang melakukan unjuk rasa tersebut yang dapat saksi ketahuiadalah dari kelompok masyarakat yang mendukung terbentuknyaPropinsi Tapanuli dan kelompok Mahasiswa UniversitasSisingamangaraja Medan, hal itu saksi ketahi dari jaket warna kuningyang mereka kenakan ;Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sidang paripurna PAW

pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya kejadiantragedi unjuk rasa anarkis pada tanggal 03 Februari 2009 yang lalu,dimana saksi turut hadir di Gedung DPRD Sumut yang terletak di JalanImam Bonjol No.5 Medan ;Bahwa benar ada 3 (tiga) jadwal kegiatan sidang paripurna yang harusdilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2009 tersebut sesuai denganjadwal yang telah ditentukan, yang perkara adalah sidang paripurnaIstimewa pelantikan PAW

Kecamatan Medan diberikan janji/sumpah pada pokoknyamenerangkan di dalam persidangan sebagai berikut :Bahwa benar adanya kejadian unnjuk rasa anarkis pada tanggal 03Februari 2009 di Kantor DPRD Sumut, dimana saksi turut hadir diGedung DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol No.5 Medanselaku Sekretaris Dewan (Sekwan) ;Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 dijadwalkankegiatan sidang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut antara lain :Sidang paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW

palu tanda sidang dimulai, berhasil menjebol pintu masukbagian belakang gedung sidang paripurna massa sambil berteriakteriakmasuk kedalam dan memenuhi ruang sidang paripurna dengan adanyaperobuatan massa pendukung Protap maka sidang menjadi terhenti ; Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi berada di ruangan sidangparipurna DPRD Sumut yang terletak di lantai Il Gedung DPRD Sumuttersebut mengikuti sidang paripurna sehubungan jabatan saksi sebagaiSekretaris Dewan yang bertugas untuk membacakan SK PAW

Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta Demokrat KabupatenBanyuasin telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Ketua Umum DPPPartai Demokrat untuk melaksakan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD kabupaten Banyuasin atas nama Penggugat dan Sdr. AA.

Rizal Friady, SH) masih melakukan upaya hukum diMahkamah Agung Republik Indonesia.Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka DPC partai Demokrat baru akanmemproses/menindaklanjuti usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) mana kalaKeputusan Pemberhentian tersebut dikeluarkan oleh dewan Pimpinan Pusat partaiDemokrat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

T..Int.12 :: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0018/A.2/PD/DPDSS/IV/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Surat dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumsel Nomor:0011/A.2/PD/DPDSS/V/2016 perihal: Pergantian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat. (fotocopy sesuai dengan aslinya);: Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPDPHPU/2014Pemberhentian Sdr. H.

dengan usulan dari DPP PartaiDemokrat adalah tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai Demokrat;Bahwa pengganti Penggugat yang di PAW sudah dilantik;2.

Banyuasin dengan suratnyaNomor: 0018/A.2/PD/DPDSSS/IV/2016 perihal: Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Banyuasin dari Fraksi PartaiDemokrat tanggal 04 April 2016 (vide bukti T3=T.II.Intv6), olehkarena surat Nomor: 0011/A.2/PD/DPDSSA/II/2016 belum ditindaklanjuti oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kab.

Ismed terdiri dari 1 (Satu) orangistridan 1 (satu) orang anak yang saat ini masih hidup; Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikah tabungan pada Bank BRI unit Jantho; Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik dan dapat dipercayasebagai Kuasa ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan padaBank BRI Unit Jantho;2.Samsu Anwar bin Zaini, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Gampong JanthoMakmur, Kecamatan Kota Jantho

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengambil uang tabungan milik T. Ismed bin T. Hasan Ibrahim;. Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menunjuk Pemohon (Rosmawarbinti M. Juned) sebagai Kuasa Ahli Waris untuk mengurus penarikan uangtabungan milik T. Ismed bin T.

Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan PAW untukmengurus penarikan uang tabungan pada Bank BRI Unit Jantho dengannomor rekening 351801000014530 atas nama T. Ismed;Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2018/MS.Jth6. Bahwa Pemohon (Rosmawar bin M. Juned) dapat dipercaya untukmengurus penarikan uang pada Bank BRI milik T. Ismed;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas telah terbuktibahwa T. Ismed bin T.

Ngj.ext gers)l alll paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yangdiajukan oleh :1. Nama > XXXXXXX,Umur : 54 tahun,Agama : Islam,Pendidikan : SLTA,Pekerjaan : Swasta/Pedagang,Alamat : Dusun Rejoso, RT 02 RW 02, Desa Rejoso, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk, sebagai PEMOHON I.2.

melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baikdengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutangatau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

), dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang samasekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalamtangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSebagai berikut : 22 ene nn enna nen enn nn enen nn en enna nn nenenaeeBahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

PN.BglMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma;Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari tanggal dan waktu yang tidakdapat diingat lagi sekira bulan September tahun 2018 bertempat di Desa BabatanKm 20 Jalan Lintas Seluma Kabupaten Seluma; Bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saatHalaman 12 dari 19 HalamanPutusan Nomor 388Pid.B/2020/PN.Bglitu terdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

/2020/PN.Bgl Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai Sesuatu jabatanmengaku dan bertindak sebagai pegawai sebuah perusahaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa berikut barang bukti maupun alat bukti dipersidangan maka diperoleh faktayaitu bahwa sekira akhir bulan September 2018, terdakwa datang ke rumah saksikorban Zamhari Yacoef Bin (Alm) Yacoef bersama temannya Jusnadi, pada saat ituterdakwa membahas tentang masalah Pergantian Antar Waktu (PAW

Hasan BasriSelian, dengan Nomor, KTA, Gerindra 1102040102650003, jugatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 27 Tahun2009, tanggal 29 Agustus 2009 tentang MPR, DPR, DPD danDPRK "Tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW)" hal inidengan jelas dapat terlinat dimana dengan tegas Pasal 383 ayat(2) huruf (a),(6) dan (c) menyatakan antara lain adalah sebagaiberikut:Huruf (a) menyatakan Apabila Anggota DPRK tersebut tidak dapatmelaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaianggota

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Gerindra dengan Nomor 01.005/A/DPPGerindra/2013, tertanggal 11 Februari, tentang Pergantian AntaraWaktu (PAW) Anggota Dewan DPRD Kabupaten Aceh Tenggaradari Partai Gerindra atas nama Sdri. ERDA RINA PELIS, SPdengan Nomor KTA. Gerindra. LL. 02000011.04.08 adalah tidaksyah dan batal demi hukum;3. Menghukum Para Pihak Tergugat untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini;4.

PUTUSANea> ol go> sl all paw,"#S%H" HH #8" 'H" LISOH #" #$%S THE" &*HH O"(# *l HH HH )SH" #1%$) IoH+ " # &4(H" *& &)H"* (HH LHS H%#H( H" HHPEMOHON. && /0 #+&". ### )%H#. *I"$SS(#" # HH+ )HYHIGHH.*( HHT I*# (1 SHH" $ H2K*H " H2H%". )lOH HS14" 3lst #"TERMOHON. && / #+&". ### )%#. *I"$S(H" # HH+ GH.*( HHT I*# (1 SHH" $ H2K*H " H2H%". )lOH HS14" 3"#S%H" HH )I2& 3Motte *IOHH#D)RHAR HH" QHD H HL (HESS 3Mode IIe (LLB eT La" )l #*#H)HOS S BH)SH =.DUDUK PERKARA"$ OH". HATH 4" HH aH tL +H" # #%5( 2!

Foto copy Berita Acara Nomor ; 28/SDM.14BA/1222/KPUKab/III/2018 tentang Pemeriksaan PemenuhanPersyaratan Calon PAW DPRD Kabupaten LabuhanbatuSelatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.beeen ee ee ee eaeenaeaees (Bukti T2);. Foto copy Surat Komisi Pemilihan Umum KabupatenLabuhanbatu Selatan kepada Ketua DPRD KabupatenLabuhanbatu Selatan Nomor ; 298/PY.04.1SD/1222/KPUKab/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 Perihal PAW AnggotaDPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. ............. (Bukti T3);.

Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor170/43/DPRDLBS/2018 tertanggal 23 April 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan.CGH THK SRG AWG EEE VE DEE EER eee ee vaeda2 40049 coRRTRREE ERIE ESRERRRRE (Bukti T.

Foto copy Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatankepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu SelatanNomor : 170/26/DPRDLBS/2018 tertanggal 02 Maret 2018Halaman 69 dari 84Putusan PTUN Medan Nomor: 122/G/2018/PTUNMDNPerihal Pengajuan PAW. ........cccccccceceeeeeeeeeeeeeeaeaeeeeeaeeees(Bukti T5);6.

Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Selatan kepadaGubernur Sumatera Utara Nomor : 170/633/PEMOTDA/2018 tertanggal 22 Mei 2018 Perihal PengajuanCalon Anggota PAW Kabupaten Labuhanbatu SelatanMasa Jabatan 20142019.nee ne nana nate nates (Bukti T6);7.

Foto copy Surat Labuhanbatu Selatan Nomor170/663/PEMOTDA/2018 tanggal 22 Mei 2018 PerihalPengajuan Calon Anggota DPRD PAW KabupatenLabuhanbatu Selatan Periode masa jabatan 20142019atas nama Jappar Siddik.cicog 1x Senseo Ba x NEE @ x RAR # & x RENEE 8 RUE (Bukti TIIInt7);8. Foto copy Salinan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1224/KPS/2018 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRDKabupaten Labuhanbatu Selatan. .............. (Bukti TIIInt8);9.

kepada anggota KPURI lainnya yang samasama mempunyai kewenangan dalam menerbitkankeputusan terkait hasil Pemilu, agar terhadap surat permohonan tersebutsegera ditindaklanjuti dengan alasan karena di luar sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPHalaman 11 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PT.DKIDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karenaposisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020 perihal Penjelasan,yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atasnama RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU karena tidak memenuhiketentuan peraturan perundangundangan pemilu.

APRILIAkepada HARUN MASIKU segera ditindaklanjuti dengan alasan karena diluar Sudah ramai.Pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa menyampaikan dalam forumRapat Pleno KPU RI bahwa Terdakwa II selaku utusan dari DPP PDIP inginberkonsultasi terkait masalah PAW di DPR RI.

Dalam pertemuan ituTerdakwa II menanyakan proses PAW untuk anggota DPR RI dari PDIPDapil Sumatera Selatan atas nama RIEZKY APRILIA agar dapat digantikanoleh HARUN MASIKU, dan dijawab HASYIM ASYARI karena posisiRIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanismepenggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RIkepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP.Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan suratkepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01SD/06/KPU/I/2020

Istridalam keadaan :Suci,hamilatau haidh ua PAW. 1 bPri4. Alasantalak dijatuhkan Nikah mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agania Kecamatan di... Grolw9..

Konsideranmengingat dalam Objek Sengketa; 13.Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa a quo adalah bentuk rangkaiantindak lanjut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosespemeriksaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),pemberhentian tetap oleh TERGUGAT, kemudian dilanjutkan denganmelakukan pergantian antar waktu; 14.Bahwa rangkaian proses tersebut seharusnya dilakukan dengan tahapanpemeriksaan di DKPP, Pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan Pergantian Antar Waktu (PAW

Ulil Amrin,SE., M.Ap. tanggal 20 Januari 2015 perihal UndanganPelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Konawe PeriodeBuO Be Ga11. Bukti T11 : Fotokopi Daftar hadir Rapat tanggal 21 Januari 2015;12. Bukti T12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Komisi PemilihanUmum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor58/KPU.PROV.026//2015 tanggal 21 Januari 2015 atasnama Abdul Hasim, SP., M. Si; 13.

Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan keputusan pemberhentiantetap Para Penggugat sebagai anggota KPU Kabutaen Konawe, Tergugatmelaukan rapat pleno pengganti antar waktu anggota KPU KabupatenKonawe, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 03/BA/V/2015Tentang Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Periode 20132018 (vide Bukti T9) ;.

Bahwa, pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU KabupatenKonwe direncanakan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2015 berdasarkanUndangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :03/UND//2015 perihal Undangan Pelantikan PAW Anggota KPU KabupatenHalaman 53 dari62 Hal. Putusan Nomor : 05/G/2015/PTUN.KdiKonawe Periode 20132018 tanggal 20 Januari 2015 yang ditujukan kepadaABDUL HASIM, SP., M.Si., dan ULIL AMRIN, SP., M.AP. (vide Bukti T10) ; 7.

melalui hasil rapatpleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagimana tertuangdalam Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2015 Tentang Pleno Penetapan PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten KonawePeriode 20132018 (vide Bukti T9), yang pada pokoknya Pengganti Antar Waktu(PAW) anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 20132018 berdasarkan urutanperingkat dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi SulawesiTenggara.