Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut, TergugatHal. 12 dari 92 Putusan Nomor: 015/G/2016/PTUN Smg.memberikan jawaban sebagaimana Surat Nomor: 811/60033.74/11/2016, tertanggal 29 Pebruari 2016, perihalTanggapan Surat Permohonan Pencabutan Blokir, yang padaintinya menyatakan :a.

Bahwaberdasarkan pasal 126 (2) Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997,terhadap permohonan pemblokiran tersebut angka 1jangka waktu pemblokiran adalah 30 hari tetapi dalamrangka pelaksanaan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik maka blokir baru bisa dicabut setelahpermasalahan selesai;7.

Bahwa pencatatan blokir atas ketiga hak milikPenggugatdiketahui oleh Kuasa Hukum Penggugat padasaat sidang persiapan pada tanggal 13 April 2016 diPengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dimanapencatatan blokir dalam Buku Tanah :a.

Bahwa pada saat pencatatan blokir pada tanggal 552014atas masing masing Sertipikat obyek sengketa dilampiriHal. 28 dari 92 Putusan Nomor: 015/G/2016/PTUN Smg.dengan Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahdari Sdr SITL HASANAH alamat JI.

Bahwa pencatatan blokir tersebut merupakan langkah awaldalam proses penyelesaian permasalahan tanah yangdilakukan oleh Tergugat, sedangkan terkait dengan hal tersebutmasih diperlukan tindakan hukum lain untuk menyelesaikanpermasalahan sehingga pencacatan blokir yang dimaksud olehPenggugat belum termasuk kategori Keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalamPenjelasan Pasal 1 Angka9 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4445/2016. (diberi tanda P88.10);98.Fotocopy dari Asli SHGB 00022, Desa Sendangsari, Luas :7,650 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4446/2016. (diberi tanda P88.11);99.Fotocopy dari Asli SHGB 00024, Desa Sendangsari, Luas :6,898 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4447/2016. . (diberi tanda P88.12);100.

Blokir: 1Feb16, No. Blokir: 4448/2016. (diberi tanda P88.13);101. Fotocopy dari Asli SHGB 00027, Desa Sendangsari, Luas: 1,500 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4449/2016. (diberi tanda P88.14);102. Fotocopy dari Asli SHGB 00028, Desa Sendangsari, Luas: 4,825 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4450/2016. (diberi tanda P88.15);103. Fotocopy dari Asli SHGB 00029, Desa Sendangsari, Luas: 2,013 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg!

Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4451/2016. (diberi tanda P88.16);104. Fotocopy dari Asli SHGB 00030, Desa Sendangsari, Luas: 5,886 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4452/2016. (diberi tanda P88.17);Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN Btl105. Fotocopy dari Asli SHGB 00032, Desa Sendangsari, Luas: 21,669 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4453/2016. (diberi tanda P88.18);106.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4457/2016. (diberi tanda P88.22);110. Fotocopy dari Asli SHGB 00216, Desa Guwosari, Luas :595 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4458/2016. (diberi tanda P88.23);111. Fotocopy dari Asli SHGB 00222, Desa Guwosari, Luas :1,636 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4459/2016. (diberi tanda P88.24);112.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4482/2016. (diberi tanda P88.34);122. Fotocopy dari Asli SHGB 00244, Desa Guwosari, Luas :744 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4484/2016. (diberi tanda P88.35);123. Fotocopy dari Asli SHGB 00262, Desa Guwosari, Luas :10,250 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4486/2016. (diberi tanda P88.36);124.

sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00909 telahdijual oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk keperluanbiaya anakanak hasil perkawinan antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA serta telah dibeli PIHAK KETIGA, sehingga dengan iniPIHAK PERTAMA menyatakan untuk membuka blokir sebagaimanadimaksud dalam Surat tertanggal 21 Mei 2012, Nomor : 55/GH/V/2012 diKantor Pertanahan Kota Batu.Dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan dan memberikan kuasapenuh kepada PIHAK KETIGA dan/atau kuasanya untuk

mengirimkansurat pencabutan blokir kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu,dan untuk itu Kesepakatan Perdamaian ini berlaku pula sebagai suratkuasa pencabutan blokir dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGAdan/atau kuasanya.Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.SdaDalam hal diperlukan kuasa oleh Pihak KETIGA untuk menjalankan hakhaknya berkenaan dengan pengalihan hak ini, maka kuasa tersebutdianggap telah termuat dalam kesepakatan ini, oleh karena itu tidakdiperlukan lagi kuasa khusus

kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KETIGA dalam kesepakatan ini, merupakan bagian yangpenting dan tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini, diberikandengan tidak dapat dicabut kembali, dibatalkan atau berakhir karenasebab alasan apapun, termasuk alasan yang termuat dalam Pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undangundang Hukum Perdata.PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan dirinyapula kepada PIHAK KETIGA untuk menandatangani suratsurat ataudokumen pengurusan pencabutan blokir

dan/atau balik nama di KantorPertanahan Kota Batu apabila diperlukan PIHAK KETIGA gunakepentingan pengurusan pembukaan blokir dan/atau balik namadimaksud.c.

Menyatakan batal sikap diam Tergugat terhadap SuratNomor: 08/II/Perm.Blok/2016, perinal Permohonan Blokir dan Bongkar,yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/20183.

Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan surat PerintahBongkar atas Gedung Bangunan yang menjadi objek permohonanPenggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukanoleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016;4.

Mewajibkan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menjawab danmemproses surat Pemohon Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal:Permohonan Blokir dan Bongkar, tanggal 13 Juni 2016;3.

Mewajibkan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan suratPerintah Bongkar atas Bangunan Gedung milik Saudara Balduin Purbayang menjadi objek permohonan Pemohon kepada Bupati KabupatenKepulauan Mentawai berdasarkan Surat Pemohon Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal: Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukanPemohon tanggal 13 Juni 2016 yang berkedudukan di JI.

RAHMAN TAMIN (Dalam Likuidasi);Dikembalikan kepada Saksi Khairil Poloan, S.H..1. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRY JHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 24 Februari 2014 ;2. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

Nomor: 044/Lik.PT.RT/VIII/2014 tertanggal Jakarta 9 September 2014 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, perihal Permohonan Pencabutan Blokir ;6. 1 (satu ) lembar asli Surat dari Prabudiningrum Law Office Nomor: 05/Permoh-IX/2014/PL tertanggal 15 September 2014 yang di tunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal permohonan Perpanjangan Blokir ;7. 2 (dua) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Nomor: 324-13.75/300/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal Permohonan Pencabutan Blokir yang di tunjukan kepada Tim Likuidator PT.

RAHMANTAMIN (Dalam Likuidasi);DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL POLOAN, S.H..1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi tanggal 24 Februari 2014;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februariperihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

Nomor:Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN BktDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL POLOAN, S.H.1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi tanggal 24 Februari 2014;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor : 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari 2014perihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

RAHMAN TAMIN(Dalam Likuidasi) ;1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRY JHONLYyang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal24 Februari 2014 ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota BukittinggiNomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihal PermohonanPenangguhan Blokir kepada Sdr.

RAHMAN TAMIN(Dalam Likuidasi);Dikembalikan kepada Saksi Khairil Poloan, S.H..1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggitanggal 24 Februari 2014 ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihalPermohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

/300/X/2014tertanggal 24 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal PermohonanPencabutan Blokir yang di tunjukan kepada Tim LikuidatorPT.

Bahwa agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Cijawura, GambarSituasi Tanggal 22 11 1994 Nomor 11422/1994 Luas 300 m2 atasnama NYONYA LINA ANGELINA (Penggugat) tidak dibalik nama /dialinkan / dijual oleh orang yang tidak berhak maka Penggugatmendaftarkan pencatatan Blokir ke Kantor Pertanahan KotaBandung (Turut Tergugat) hingga Kantor Pertanahan Kota Bandungdapat melakukan pencatatan Blokir tertanggal 24 Maret 2015;18.

olehstaf saya, dan sore harinya bagian blokir Kantor Pertanahanmenelpon staf Tergugat Il dan mengatakan atas SHM tersebutdiatas sdh di lakukan Blokir, Belakangan Tergugat II baru tahusetelah membaca surat gugatan No. 163/PDT/D/2015/PN.BDGbahwa sebenarnya blokir resmi baru di lakukan Penggugat padatanggal 24 Maret 2015.

resmi pada tanggal 24 April2015 setelah membaca surat gugatan karena staf Tergugat II yangdisuruh untuk mengetahui jelasnya blokir terjadi kapan tidakpernah diberikan penjelasan yang transparan oleh pihak KantorPertanahan setempat (Turut Tergugat) ;Bahwa Tergugat Ilsama sekali tidak tahu soal itu, sebagaimanagugatan Penggugat pada butir 18;Bahwa Tergugat II berpendapat terhadap dailildalil penggugat butir19 dan butir 20, menyerakan penyelesaiannya kepada Penggugatdan Tergugat untuk bermusyawarah

),pada hari yg sama juga semua pajakpajak juga sudah dibayarlunas dan Akta jual beli juga sudah selesai dibuat, hari berikutnyasaksi di suruh Tergugat II untuk mendaftarkan proses Balik Namaatas Akta Jual Beli dimaksud namun ternyata di tolak oleh staff diKantor Pertanahan Kota Bandung dengan alasan ada Blokir ;e Bahwa setelah mengetahui ada blokir, Tergugat sudah terlebihdahulu melakukan pengecekan dan memang tidak tercatat adablokir di buku tanah tentu saja heran dan menyuruh saksi untukminta penjelasan

detil dan melihat langsung di buku tanah kapan/tepatnya tanggal berapa Blokir di lakukan, namun petugas kantorpertanahan hanya memperlihatkan bahwa ada blokir melalui layardi monitor bukan di buku tanah, begitu seterusnya ketika dimintaipenjelasannya staff BPN selalu berkelit dengan mengatakanberkasnya belum ketemulah ;e Bahwa setahu saksi blokir dicatatkan tanggal 24 Maret 2015;e Bahwa bayaran atas jasa pembuatan Akta Pengikatan Jual Belidan akta Kuasa Menjual yang diberikan Andi Haruman (Tergugat

Jendral Gatot Subroto Kavling 3638, Jakarta Selatan ;Bahwa agar transaksi bisnis Penggugat dapat berjalan secara maksimal,Tergugat wajib membuka blokir rekening Penggugat : 11900 898999999 paling lama 7 (tujuh) hari kalender, sejak putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai, Tergugat ditetapkandenda perhari sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;PERMOHONANHal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIBerdasarkan urian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bahwa ternyata Penggugat selain tidak menjalankan kesanggupanuntuk mengurus pembukaan blokir SHM No. 73/Pancoran tersebutdan Penggugat juga tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuaiHal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIjadwal maupun kesepakatan dalam Perjanjian Kredit sehinggakolektibilitas kredit Penggugat terus menurun hingga saat ini menjadikolektibiltas 5 (kredit macet).i.

BBC.JMN/TL2.0460A/2014 tanggal 24Desember 2014 Butir B angka 3 telah jelas dinyatakan syaratHal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIkesanggupan Penggugat untuk mengurus pembukaan blokir SHMNo. 73/Pancoran pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untukselanjutnya dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.Sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 24Juni 2015 Penggugat telah menyanggupi untuk menguruspembukaan blokir SHM No. 73/Pancoran pada Kantor PertanahanJakarta Selatan.

Namun demikian hingga saat ini Penggugat tidakjuga melakukan pengurusan pembukaan blokir SHM tersebut.Bahwa Addendum & II PK diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sesuai permohonan yang diajukan Penggugat dengandasar itikad baik dari Tergugat mengingat diperlukannya kelonggaranwaktu bagi Penggugat untuk mengurus pembukaan blokir dan untukdilakukannya pembayaran angsuran kewajiban Penggugat terhadapTergugat.

SHM No. 73/Pancoran atau mengganti agunantersebut.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yangmenyatakan telah ada pemblokiran Rekening No. 11900898999999karena Tergugat tidak pernah melakukan blokir atas RekeningPenggugat dan rekening tersebut adalah rekening tabunganHal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.

Memerintahkan Tergugat tetap melakukan pencatatan blokir SertifikatHak Milik Nomor 155 dan 916 Kelurahan Gamer;5. Menyatakan Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriilyang harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus;6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil:a. Kehilangan tanah dan rumah objek sengketaRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);b. Membayar honorarium pengacara Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah);7.

kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal8 Oktober 2018, tanpa kontra memori kasasi dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tepat putusan Judex Facti yang menyatakan tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenaperbuatan Tergugat menolak permohonan pencatatan blokir

yang diajukanoleh kuasa Penggugat telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 yang berbunyi: Perorangan ataubadan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran, dimana objekyang dimintakan blokir oleh Kuasa Penggugat telah beberapa kali terjadiperalihan kepemilikan dan terakhir beralih kKepemilikannya menjadi milik EkaHendra M (Turut Tergugat), dan dengan demikian Penggugat (Muhtarom)tidak lagi

memiliki hubungan dengan objek tanah yang dimintakanpermohonan blokir oleh Kuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 hal.

Rp16.442.500.416,00 yang terdiri atas: koreksi kas positif perubahan aktiva lain sebesar Ro11.024.457.346,00, koreksi atas kas masuk dari inventaris penjualan aktiva tetap sebesarHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2016Rp4.465.136.606,00, koreksi atas jasa diluar usaha perbankan secara umum sebesarRp952.906.464,00 yang terdiri dari: PPK JL Asuransi sebesar Rp558.397.973,00, PPK JL Notaris sebesar Rp170.422.440,00, PPK JL dalam rangka proses kredit sebesar Rp204.287.051,00, PPK JL Blokir

diterima Pemohon Banding adalah dari debiturPemohon Banding sehubungan dengan transaksi kredit debitur denganPemohon Banding, oleh karenanya jasa yang berhubungan dengan kreditmerupakan jasa perbankan yang menurut ketentuan Pasal 4 A ayat (3)termasuk dalam "penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai sebagaimana dalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut: (d) jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewaguna usaha dengan hak opsi;Bahwa faktanya jasa blokir

PPK JL Blokir BPKB Rp 4.984.000,00e.

(semula Pemohon Banding)sebagai persyaratan dalam rangka pemberian kredit kepadanasabah.Bahwa penyerahan jasa tersebut adalah terjadi antara Rekanan(pihak pemberi jasa notaris, asuransi, jasa administrasi blokir BPKB,Jasa lain dalam rangka proses kredit dan jasa lainnya) dengannasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melalui Pihak PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang

BPKB, jasa lain dalam rangkaproses kredit dan jasa lainnya kepada nasabah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa semua jasa tersebut dilakukan oleh pihak lain yangmerupakan Rekanan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam rangka untuk persyaratan pemberiankredit kepada nasabah.Dengan demikian TIDAK TERBUKTI ADANYA PENYERAHANJasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa jasa notaris, jasaasuransi, jasa blokir BPKB,

Duta Sembilan Kartika dan PermintaanPencabutan Blokir Rekening Bank Atas Nama Hadi Prakosa sertamelampirkan buktibukti terkait, namun Pemohon tidak mendapatkantanggapan atau jawaban dari Termohon selaku Kepala Kantor Pajak(Bukti P3);Bahwa Surat Penolakan Sebagai Penanggung Pajak PT Duta SembilanKartika dan Permintaan Cabut Blokir Rekening Bank Atas Nama Yusraltersebut diatas telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September2017 sesuai dengan bukti penerimaan Surat Nomor: PEM:01005870077sep2017

DutaSembilan Kartika dan Permintaan Cabut Blokir Rekening BankAtas Nama Hadi Prakosa dan Surat Pemohon Nomor:002/HP/11/2017, Tanggal 27 November 2017, Perihal:Permohonan Pencabutan Blokir Rekening DanPembebasan/Penolakan Sebagai Penanggung Pajak PT. DutaHalaman 18 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTSembilan Kartika Atas Nama Hadi Prakosayang berisi penjelasandan buktibukti: terkait;c.

DutaSembilan Kartika dan Permintaan cabut Blokir Rekening Bankatas nama Hadi Prakosa (fotokopi sesuai dengan aslinya danlampiran fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor 002/HP/11/2017, tanggal 27 November 2017,perihal Permohonan Pencabutan Blokir Rekening danPembebasan/Penolakan sebagai Penanggung Pajak PT. DutaSembilan Kartika atas nama Hadi Prakosa (fotokopi sesuaiHalaman 60 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTdengan aslinya dan surat kuasa lampiran fotokopi darifotokopi);15.

Sebagaimana SuratPemohon Nomor: 002/HP/11/2017, Tanggal 27 November 2017, Perihal:Permohonan Pencabutan Blokir Rekening Dan Pembebasan/Penolakan SebagaiPenanggung Pajak PT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati buktiP1=T10 berupa Surat Nomor : 002/HP/11/2017 tanggal 27 November 2017Perihal Permohonan Pencabutan Blokir Rekening Dan Pembebasan/PenolakanSebagai Penanggung Pajak PT.

Bahwa Pemohon Banding mempunyai simpanan di Deutsche Bank Swissyang sedang dalam status "blokir yang diajukan oleh Pemerintah (melaluiKejaksaan Agung) hingga dua tahun ke depan) ;3. Bahwa status blokir yang diajukan oleh Pemerintah telah mengeliminir hakPemohon Banding untuk menyampaikan bukti yang diminta oleh Terbandingyang juga merupakan bagian dari organisasi Pemerintah ;4.

Bahwa pelaporan Pemohon Banding untuk tidak melaporkan rekeningsimpanan di Swiss tersebut yang berstatus blokir dalam SPT 1770 tahun2005 adalah benar mengingat bahwa pada saat ini rekening tersebut tidakmerupakan milik Pemohon Banding maupun Pemerintah Indonesia, dengankata lain dalam status "quo sampai dua tahun ke depan ;Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 52/B/PK/PJK/20105.

Bahwa kesimpulan Terbanding atas sesuatu rekening yang tidak tentu(isinya), dalam status blokir tidak dapat dibuktikan oleh Terbandingmengenai isi rekening tersebut, karena tindakannya (oleh Pemerintah yangmerupakan atasan baik Kejaksaan Agung maupun Departemen Keuanganyang membawahi Direktorat Jenderal Pajak) Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan apapun dari rekening tersebut, sebagai penghasilan adalahtindakan yang sewenangwenang dan oleh karenanya tidak dapatdibenarkan ;6.

Bahwa apabila rekening terbut sudah dibuka kembali (tidak lagi dalamstatus "blokir atau dengan kata lain dalam status quo) barulah Pemeriksadapat melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap rekening tersebutuntuk mendapatkan suatu sumber pembuktian sesuai dengan peraturanyang ada ;7.

Neloe yang merupakan Private Bankyang telah dibekukan senilai US$ 5,3 juta atau kirakira senilaiRp. 52.173.200.000,00 (sesuai kurs KMK per 30 Desember 2005,US$ 1.00 = Rp. 9.844,00) ;Pernyataan ini tidak ada dasarnya, bukti rekening pada Deutsche Bankdi Swiss tidak pernah ditunjukkan atau ditemukan, berkaitan denganstatus blokir. Dengan demikian Pemeriksa tidak mempunyai bukti yanglengkap sebagai dasar kesimpulan atas pospos yang dikoreksi ;d.

Mewajibkan Termohon untuk melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan pembukaan blokir terhadap:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 696/Air Hitam tertanggal 5 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 01440/Air Hitam/2018 tertanggal 7 Desember 2018, seluas 2.760 m²atas nama SUTARSO;

b.

Sebagaimana Surat Permohonan tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Pembukaan Blokir;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Memberikan izin kepada Pemohon Sapna Mare Sajena (ibu kandung) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:

Dikarenakan pemilik rekening atas nama Nur Asiatelah diindikasikan menjadi penyelahgunaan rekening maka pihakTergugat melakukan blokir terhadap rekening atas nama Nur Asia ;6. Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2018 Kurniawankembali datang ke BRI Unit Wawondula dengan membawa suratpengaduan ke Polsek Towuti terhadap kejadian yang telahmenimpanya. Berdasar surat pengaduan tersebut BRI UnitWawondula melaporkan ke BRI Kantor Pusat.

Setelah itu BRIKantor Pusat melakukan blokir terhadap ketiga rekening Nur Asiadengan nomor rekening 500801015556536, 214901000448505,dan 500801017040531. Pada saat ini terhadap ketiga rekeningatas nama Nur Asia telah dilakukan pembukaan blokir karenasetelah dilakukan pengecekan tidak ada penyalahgunaan rekeningpada rekening Nur Asia ;7. Bahwa Tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pihak Tergugat dalam melakukan pemblokiran yangtelah dilakukan terhadap pihak Penggugat.

Dalam pasal 1 ayat 28Undang Undang no. 10 tahun 1998 telah mengatur :Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan denganketerangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bukanmemberitahukan / menginformasikan keterangan atau datasimpanan Nasabah melainkan melakukan blokir denganpersetujuan/kuasa dari nasabah/pemilik rekening sendiri. Haltersebut menunjukan bahwa blokir rekening nasabah bukanmerupakan rahasia bank.14.

Dalam hal ini Tergugat tegaskan tindakan blokir yangdilakukan oleh Tergugat merupakan antisipasi penyalahgunaanrekening berdasarkan pengaduan nasabah atas nama Kurniawan.Dan pada faktanya, terdapat sejumlah dana masuk ke dalamrekening Nur Asia / Penggugat sebesar Rp 27.000.000, (DuaPuluh Tujuh Juta Rupiah) dari nasabah atas nama Kurniawan ;15.

Dalamhal ini Tergugat tegaskan blokir yang telah Tergugat lakukan tidakmerugikan Penggugat.

Agraria No.3 Tahun 1977 terhadappermohonan pemblokiran paling lama 30 hari apabila tidak ada Pentepan sita dari Pengadilan,sedangkan perkara daftar : 351/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang sudah diputuskan sejak 2 November2010 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak pernah mengeluarkanPenetapan Sita terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6281, sehingga Pencatatan Sitaoleh Tergugat If adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat danTergugat II dihukum untuk mencabut permohonan Blokir

BANKMANDIRI (Persero) Tbk, Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakartaberdasarkan Hak Tanggungan No.1148/2010, Akta PPAT Siti Anggraenie Hapsari, SHtanggal 24 Februari 2010 No. 050/2010 ;= Bahwa terdapat catatan dalam buku tanah antara lain :e Permohonan Blokir dari ETTY AGUSTINA SONDANG NAINGGOLANdan ELLYZABETH ROSITA NAINGGOLAN ;e Surat Panggilan dari POLDA JATIM tanggal 30 Maret 2010 No. Pol : B/2084/THW/2010/Ditreskrim, Laporan Polisi No.

Bank Mandiri (Persero)Tbk., Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ;17= Bahwa terkait pencatatan blokir/sita adalah termasuk kategori Beschiking yangkewenangan menyatakan sah/tidak sah pencatatannya ada pada Peradilan Tata UsahaNegara sebagai mana tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sampai 6, Pasal 3 danPasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004 Jo.

Oleh karena mana Penggugat menuntut penyelesaian kewajibanTergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi baik materiel maupun immateriel serta menuntut TergugatII untuk mencabut blokir terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6281 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 PeraturanMenteri Agraria No. 3 Tahun 1977 Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut masih berada dalampembebanan Hak Tanggungan.

BANKMANDIRI (Persero) Tbk, Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakartaberdasarkan Hak Tanggungan No.1148/2010, Akta PPAT Siti Anggraenie Hapsari, SHtanggal 24 Februari 2010 No. 050/2010 ;e Bahwa dalam buku tanah juga tercatat adanya permohonan blokir dari ETTYAGUSTINA SONDANG NAINGGOLAN dan ELLYZABETH ROSITANAINGGOLAN serta Surat Panggilan dari POLDA JATIM tanggal 30 Maret 2010No. Pol : B/ 2084/II/2010/Ditreskrim, Laporan Polisi No.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Bank BCA Cabang Medan untuk membuka blokir rekening Nomor 846.035.1350 atas nama Andi Akiruddin dan menarik seluruh dana tersisa milik Pemohon yang telah Pemohon transfer ke rekening tersebut untuk dikembalikan kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat kemudian dengan sengaja membukakan blokir DebitorNur Edi Cahyanto pada tanggal 30 September 2011 tanpa mediakonfirmasi dan tujuannya adalah agar pinjaman Debitor menjadi lancar(back to current);9.

Selanjutnya atas dasar permintaan teamcollection tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memiliki dasarhukum mengabulkan permohonan pembukaan blokir atas namaDebitor Nur Edy Cahyanto, dan hal tersebut sesuai dengan bukti T1; Bahwa terbukti di dalam persidangan saksi yang diajukan PemohonKasasi dahulu Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah yaitu Sdr.

Demi Riansyah yang telah menyampaikan padafakta persidangan bahwa memang benar pembukaan blokir rekeningNur Edy Cahyanto karena adanya permintaan dari team collection,hal tersebut disebabkan Debitor Nur Edy Cahyanto sudah masukdalam penanganan field collector front end. Atas dasar permintaanteam collection untuk membuka rekening Debitor Nur Edy Cahyantotersebut.

Timbul S.Sitanggang telahmenyatakan bahwa pemblokiran ataupun pembukaan blokir rekeningmerupakan kewenangan dari Pemohon Kasasi dahulu sebagaiTergugat. Saksi 1 juga telah menyatakan bahwa memang benarbahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permintaan blokir DebitorHabibi ke operation officer dari tanggal 12 Januari 2012 sampaidengan 28 Februari 2012.

Dan tidak ada satu buktipun yang dapatdisampaikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, bahwa danaDebitor Habibi tersebut tidak di blokir, malahan Pemohon Kasasidahulu Tergugat dapat menyampaikan bukti bahwa sudah melakukanblokir dana Debitor Habibi dengan Bukti T3. Hal ini diperkuat olehpernyataan Termohon Kasasi yang disampaikan oleh saksi 2 yaituSdr. Timbul S.Sitanggang bahwa untuk melakukan pemblokiran ataupembukaan blokir rekening, harus ada memo permintaan blokirmaupun pembukaan blokir.

(Cok tak sebar fotomusama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar ).Pukul 14.20 WIB berbunyi : Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepetsak iki butuhku.

(Cok tak sebar fotomusama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar ).Pukul 14.20 WIB berbunyi : "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepetsak iki butuhku.

Trk41pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada ahli sebar pilin mana, kalaukamu blokir ahli sebar langsung, cepat sekarang butuh ahi.

Trk1)2)1)2)45*Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi,nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku.

Cok tak sebarfotomu sama vidiomu kalo tidak menurut, jawab cepat daripada taksebar> jam 14.20 WIB berbunyi : Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer ikitimbang tak sebar pilin endi, nek kok blokir tak sebar langsung,cepet sak iki butuhku. belikan pulsa 50 sekarang di nomor inidaripada terdakwa sebar pilin mana, kalau kamu blokir terdakwasebar langsung, cepat sekarang butuh terdakwa> jam 14.52 WIB berbunyi : tak sebar sak iki nek ra kok kirimi pulsa30 terdakwa sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa

Seharusnya di dalampemeriksaan sertipikat HGB Nomor 1321 yang digunakan sebagaiobjek dapat dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidaksedang berada di bawah hak tanggungan atau sedang dalam sitajaminan, atau sedang di blokir karena terlibat sengketa hukum.

Secara Teori, dalam pemeriksaan Sertipikat,dipastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sedang beradadibawah Hak Tanggungan atau sedang di blokir karena terlibatsengketa hukum.

, dapatdisampaikan bahwa pencatatan blokir adalah atas permohonan Sdr.

RickyEffendi ( Tergugat Il)pada tanggal 05 Desember 2019 hal ini dapatdipertanyakan kenapa Tergugat II melakukan blokir ? padalah menurut dalilPenggugat obyek perkara sudah dijual kepada Penggugat akan tetapibelum didaftarkan pada Turut Tergugat, bahwa berdasarkan PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor13 Tahun 2017 tentang Tata Cara blokir dan Sita pasal 4 berbunyi(1) Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh :a. Perorangan;b. Badan hukum; atauc.

Penegak hukum(2) Dalam permohonan pencatatan blokir harus mencantumkan alasanyang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonandimaksuadbahwa pencatatan blokir dapat dihapus atas permintaan pihak yangmemohon blokir, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 13 Tahun 2017 tentangTata Cara blokir dan Sita pasal 15 ayat 1 (a) dan (b) yang berbunyiCatatan blokir oleh perorangan atau badan hukum, hapus apabilaa.

ISTERITERGUGAT juga menegaskan bahwa begitu uang Rp. 30.000.000,00diserahkan, uang pinjaman Rp.125.000.000,00 juga diserahkanTERGUGAT kepada PENGGUGAT.Tanggal 10092020, PENGGUGAT konsultasike ANDI YATNOBACHTIAR (PEGAWAI BANK SYARIAH MANDIRI MAKASSAR) perihalJANJI TERGUGAT.Tanggal 11092020 ANDI YATNO BACHTIAR (PEGAWAI BANKSYARIAH MANDIRI MAKASSAR) menyarankan PENGGUGATmenggunakan fasilitas system blokir rekening dan langsung ke BAIM(PETUGAS Cs BANK SYARIAH MANDIRI MAKASSAR) untukmemproses blokir rekening.Tanggal

11092020 PENGGUGAT mengirimkan bukti blokir rekeningsejumlan Rp.30.000.000,00 kepada TERGUGAT.

Tidak usah pakai fasilitas system blokir rekeningdan Bank Syariah Mandiri Makassar.Tanggal 11092020,berulang kali PENGGUGAT menanyakan kepadaTERGUGAT,apakah benar TERGUGAT akan membantu PENGGUGATRp.125.000.000,00 bila uang Rp. 30.000.000,00 diserahkan.TERGUGAT terus meyakinkan PENGGUGAT bahwa begitu uang Rp.30.000.000,00 diserahkan, uang pinjaman Rp. 125.000.000,00 jugadiserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bahkan TERGUGATselalu mempertegas ucapannya bahwa TERGUGAT orang yang dapatdipercaya, bukan