) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak teruntangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut

Putusan Nomor 1872/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkankembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) yangdisampaikan kepada Pemotong/Pemungut pajak setelah berakhirnya bataswaktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa SKD yang PemohonBanding

Lebih lanjut, SKD Nordea Bank Finland Plc,Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska Enskilda Banken (Swedia)dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah Pemohon Banding serahkanpada saat proses pemeriksaan;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise carries on business in the other Contracting Statethrough

Putusan Nomor 1872/B/PK/PJK/2017formal yang dapat dijadikan dasar penelitian status kependudukanlawan transaksi, yaitu tidak pernah melampirkan SKD lawan transaksiyang berada di luar negeri yang menerima pembayaran atas jasafacilitator agent, Pemohon Banding dalam persidangan telahmenyampaikan SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dariNordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho CorporateBank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) danmenyatakan bahwa pembayaran atas jasa yang

Pajak ini.Pasal 4 ayat (3) :Persyaratan administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yangdisampaikan oleh WPLN kepadaPemotong/Pemungut Pajak :a.

.= Bahwa dari perkawinan tersebut Istri pemohon telah memiliki 2 oranganak yaitu : TAMSIL SKD. umur 34 tahun jenis kelamin LakiLaki Lahirdi Desa Semadam Asal tanggal 14 bulan Juni 1986 dan IRWAN SYAHPUTRA umur 21 tahun jenis kelamin Lakilaki Lahir di Desa SemadamAsal tanggal 14 bulan Juli tahun 1999.= Bahwa Istri pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.= Bahwa Istri pemohon tersebut yaitu SAMINE telah meninggal duniapada tanggal 10 April 2008 dikarenakan Sakit dan dikebumikan di TPU(tempat

TAMSIL SKD Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon bersama almarhumahSAMINE; Bahwa ibu kandung saksi yang bernama SAMINE meninggal padatahun 2008 di Medan karena sakit; Bahwa saksi lupa persisnya tanggal berapa karena saksi sangatterpukul dengan meninggalnya ibu saksi sehingga saksi tidak inginmengingatnya; Bahwa meninggalnya ibu kandung saksi disebabkan karena sakit yangbelum sempat diketahul penyakitnya, yang saksi ketahui ada bengkakdi pipi almarhumah ibu saksi;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor

terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon penetapan;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN KtnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu TAMSIL SKD

dan IRWAN SYAHPUTRA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P5 yang dikuatkandengan keterangan para saksi telah terbukti faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa benar Pemohon dan SAMINE pernah menikah dan mempunyai 2(dua) orang anak sebagaimana keterangan saksi TAMSIL SKD danIRWAN SYAH PUTRA; Bahwa benar Pemohon dan SAMINE adalah orang tua kandung saksiTAMSIL SKD dan saksi IRWAN SYAH PUTRA sebagaimana keteranganpara saksi dan Kartu Keluarga No

Aceh Tenggara, tertanggal 16 Juni 2020; Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TAMSIL SKD danberdasarkan Kartu Keluarga No : 1102100911110005, atas nama KepalaKeluarga JAMIDIN Hj.

PER24/PJ/2010, yaitu:SKD menggunakan formulir yang telah ditetapbkan dalam Lampiran II atauLampiran III;SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap.SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupatanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengankelaziman

,Ltd., yang beralamat di 261, Ginza, Chuoku, Tokyo, Jepang sebagailawan transaksi Pemohon Banding yang memiliki SKD;Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 850/B/PK/PJK/2015Bahwa Majelis berpendapat SKD atas nama Chuo Senko Advertising Co.

Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran II) untuk memastikanbahwa penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeriIndonesia harus dilakukan oleh Pemotong/Pemungut Pajak.6.

No Uraian Persyaratan Administrasi Keterangan1 SKD menggunakan formulir yang telah Tidak dipenuhi oleh WPLNditetapkan dalam Lampiran II atau LampiranIll Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/20102 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLNdiberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman dl negaramitra P3B4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLNberwenang

Tai Yokotachi,bertanggal 5 Oktober 2010, dapat kami sampaikan bahwaberdasarkan ketentuan pemotong/pemungut' pajak wajibmenyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagailampiran SPT Masa;Bahwa dari penjelasan di atas, kami berkesimpulan bahwa tidakadanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKD diserahkanpada saat pemeriksaan atas nama Chuo Senko yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali adalah untuk tahun pajak 2008tanggal 3 Juni 2009), membuat pembayaran imbalan sehubungandengan pekerjaan,

menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atauLampiran III;b) SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;c) SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setaradengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;d) SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapatberupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra

;e) SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTmasa untuk masa terutangnya pajak;Halaman 2 dari 22 halaman.

Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran Il) untukmemastikan bahwa penerima penghasilan bukan subjekpajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan olehPemotong/Pemungut Pajak;6.

Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/20151 SKD menggunakan formulir yang telah Tidak dipenuhi oleh WPLN2 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLN4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLN5 SKD disampaikan sebelum berakhirnya Tidak dipenuhi oleh WPLN 3.5.3. 6.3.7.Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwaPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010 tidak memiliki legitimasiadalah nyatanyata tidak benar

Bahwa dari penjelasan di atas, kami berkesimpulan bahwatidak adanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKDdiserahkan pada saat pemeriksaan), membuat pembayaranimbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatanHalaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/20153. 11.3. 12.3. 14.3.15.terutang PPh Pasal 26 dengan tarif umum 20%, karena tidaklolos uji prosedur administratif seperti dalam PER61/PJ/2009jo.

tidak.Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa ini adalah olehkarena transaksi ini merupakan cross border transactions maka untukmasuk dalam kriteria objek PPh Pasal 26 harus ditelaah bagaimanaketentuan tax treaty Indonesia Jepang mengaturnya.Bahwa untuk mengetahui apakah pemberi jasa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) merupakan residendari contracting state (Jepang) maka harus ditunjukkan SertifikatDomisili (SKD) atau COD (Certificate of Domicile);Bahwa terkait Sertifikat

Domisili (SKD) atau COD (Certificate ofDomicile), maka ketentuan peraturan perundangundanganHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/20156.3.6.4.perpajakan yang mengatur adalah Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentangPenerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PSB).Bahwa dalam proses keberatan maupun dalampersidangan,Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyerahkan COD/SKD atas nama Arysta LifescienceCorporation tertanggal

Wajib Pajakluar negeri (Jepang), maka seharusnya COD/SKD tersebut telahdipunyai dan terbukti diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan disampaikan/ditunjukkan sebelumberakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajakterutangnya pajakpada saat dilakukannya transaksi jasa servicemanagement yaitu di Masa Pajak Januari s.d.

Desember 2008, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak mempunyai COD/SKD terkait jasaservice management yang dilakukan di luar negeri oleh Wajib Pajakluar negeri (Jepang).Bahwa karena COD/SKDyang ditunjukkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatdigunakan sebagai dasar penentuan residen maka tidak dilanjutkanke tahap selanjutnya yakni penentuan hak pemajakan suatupenghasilan.7.

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:Halaman 14 Alinea ke6 dan ke10bahwa dengan diterbitkannya SKD atas nama Arysta LifescienceCorporation yang bertanggal 19 Mei 2010 dan mencantumkan berlakutanggal 1 Januari 2008 oleh Kyobashi Tax Office Jepang, maka ArystaLifescience Corporation tercatat sebagai penduduk Negara Jepang;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 14Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang tentangPenghindaran Pajak Berganda dan

Bahwa asli bukti SKD Nomor 041.1/172/v/2009 atas nama Ludiyatiterletak di Desa Watuagung, Tambak Banyumas tersebut disimpan padaPenggugat sampai dengan pinjaman lunas.6.

Copy dari Asli Laporan Penilaian Agunan atas SKD Nomor041.1/172/v/2009 atas nama Ludiyati.Keterangan Singkat Bukti 8.Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian terhadap agunanserta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut.9.

Copy dari Asli Surat Penyataan Penyerahan dan PenerimaanAgunan SKD Nomor 041.1/172/v/2009 tanggal 4 Febuari 2010Keterangan Singkat Bukti 9 : Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Ludiyati (Tergugat Il) telahmenyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat danTergugat Il kepada pihak Penggugat.10.

Fotokopi Laporan Penilaian Agunan atas SKD Nomor 041.1/172/v/2009atas nama Ludiyati, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P7;8. Fotokopi Surat Penyataan Penyerahan dan Penerimaan Agunan SKDNomor 041.1/172/v/2009 tanggal 4 Febuari 2010, selanjutnya pada buktitersebut diberi tanda P8;9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan SKD Nomor 041.1/172/v/2009tanggal 4 Febuari 2010, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P9;10.

sebagai berikut :e Utara : Tanah Milik Wachineme Timur : Tanah Milik Wachinem, Tuminem, Rokhimane Selatan Tanah Milik Dasineme Barat : Selokan Bahwa asli bukti SKD Nomor 041.1/172/v/2009 atas nama Ludiyatiterletak di Desa Watuagung, Tambak Banyumas tersebut disimpan padaPenggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yangHalaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1877/B/PK/PJK/2017terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008";Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajakyang sama, menyebutkan bahwa:Ayat (3)"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb adalah SKD

) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak teruntangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut

Pajak setelahberakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajakterutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B";Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkankembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) yangdisampaikan kepada Pemotong/Pemungut pajak setelah

adalah merupakan kantor tempat sarana administrasi yangsecara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat yang bersangkutan,dalam hal ini Nordea Bank Finland Plc;Bahwa sehingga Nordea Bank Finland Plc, Singapore Branch tidak terdaftarsebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dari Tax Authority di Singapura namun tetapmerupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang terdaftar di Tax Authority di Finlandia,sehingga seluruh transaksi dengan Bank Finland Plc, Singapore Branchmenggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD

Lebih lanjut, SKD Nordea Bank Finland Plc,Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska Enskilda Banken (Swedia)dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah Pemohon Banding serahkanpada saat proses pemeriksaan;Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 1877/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise

) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak teruntangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut

Putusan Nomor 1874/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkankembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) yangdisampaikan kepada Pemotong/Pemungut pajak setelah berakhirnya bataswaktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa SKD yang PemohonBanding

Lebih lanjut, SKD Nordea BankFinland Plc, Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska EnskildaBanken (Swedia) dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah PemohonBanding serahkan pada saat proses pemeriksaan;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only inthat State unless the enterprise carries on business in the other ContractingState through

Putusan Nomor 1874/B/PK/PJK/2017Bahwa atas penjelasan Terbanding, bahwa dalam penelitiankeberatan ditemukan bahwa sejak saat pelaporan SPT Masa ternyataPemohon Banding sebagai Pemotong PPh tidak memenuhi syaratformal yang dapat dijadikan dasar penelitian status kependudukanlawan transaksi, yaitu tidak pernah melampirkan SKD lawan transaksiyang berada di luar negeri yang menerima pembayaran atas jasafacilitator agent, Pemohon Banding dalam persidangan telahmenyampaikan SKD atas nama penerima jasa

Namundemikian, mengingat SKD tidak dilampirkan dalamHalaman 41 dari 48 halaman.

Sesuai dengan Pasal 14 P3B IndonesiaJepang yang berlaku bahwa jasa tersebut hanya dikenakan pajak di negara yang bersangkutandikarenakan penerima jasa tidak berdomisili di Indonesia selain ituPemohon Banding tidakmelampirkan SKD;bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran extra management fee sebesar Rp156.078.774,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 26 karena jasa manajemen tersebut diterimadi luar negeri, dan seperti tertera dalam P3B IndonesiaJepang.

Pemohon Banding dapatmembuktikan dengan SKD, passport dan laporan perjalanan pegawai Pemohon Banding yangmenerima pelayanan manajemen tersebut;bahwa Pemohon Banding menerima jasa management dari Arysta Lifescience Co Jepang di luarnegeri, dan seperti tertera dalam P3B IndonesiaJepang Pemohon Banding dapat membuktikandengan SKD, passport, dan laporan perjalanan pegawai Pemohon Banding yang menerimapelayanan manajemen tersebut, sehingga menurut Pemohon Banding pembayaran ExtraManagement Fee sebesar

Rp.156.078.774,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 26;bahwa pembayaran jasa manajemen berupa Management Fee sebesar Rp156.078.774,00dikoreksi oleh Terbanding sebagai objek PPh Pasal 26 karena sesuai dengan Pasal 14P3BindonesiaJepang yang berlaku, jasa tersebut hanya dikenakan pajak di negara yangbersangkutan dikarenakan penerima jasa tidak berdomisili di Indonesia dan Pemohon Bandingtidak melampirkan SKD tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Lampiran II PER61/PJ/2009;bahwa SKD yang disampaikan

Pihak kantorJepang pun setuju untuk menerbitkannya dan mencantumkan berlaku tanggal 1 Januari 2008sehingga berlaku untuk satu tahun dari tanggal tersebut, sehingga tidak semestinyamenggunakan Lampiran II PER 61/PJ/2009 dikarenakan ketentuan PER 61/PJ/2009 berlakuuntuk transaksi yang terjadi mulai Januari 2010;bahwa dengan diterbitkannya SKD atas nama Arysta Lifescience Corporation yang bertanggal19 Mei 2010 dan mencantumkan berlaku tanggal 1 Januari 2008 oleh Kyobashi Tax OfficeJepang, maka Arysta

Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yangterutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008";Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 2119/B/PK/PJK/2017Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajakyang sama, menyebutkan bahwa:Ayat (3)"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb adalah SKD

) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak teruntangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut

Pajak setelahberakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajakterutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B";Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkankembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) yangdisampaikan kepada Pemotong/Pemungut pajak setelah

adalah merupakan kantor tempat sarana administrasi yangsecara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat yang bersangkutan,dalam hal ini Nordea Bank Finland Plc;Bahwa sehingga Nordea Bank Finland Plc, Singapore Branch tidak terdaftarsebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dari Tax Authority di Singapura namun tetapmerupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang terdaftar di Tax Authority di Finlandia,sehingga seluruh transaksi dengan Bank Finland Plc, Singapore Branchmenggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD

Lebih lanjut, SKD Nordea Bank Finland Plc,Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska Enskilda Banken (Swedia)dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah Pemohon Banding serahkanpada saat proses pemeriksaan;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise carries on business in the other Contracting Statethrough

antara Indonesia dengan negaratempat lawan transaksi Pemohon Banding berdomisili, dengan total Pajak Penghasilan Pasal26 terutang menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 3.757.239.982,00, dengandemikian jumlah yang kurang dipotong dan disetor oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp4.447.358.390,00;bahwa atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 41.022.991.862,00 tersebut dikenakan tarifPajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%, karena Pemohon Banding tidak dapat menyerahkanSurat Keterangan Domisili (SKD

Pajak Berganda yang dinyatakan oleh PemohonBanding;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan atas transaksi dengan perusahaanyang berdomisili di negaranegara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(tax treaty) dengan Indonesia, Pemohon Banding menerapkan tarif pemotongan PajakPenghasilan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tax treaty tersebut;bahwa Surat Keterangan Domisili (SKD

Rp. 3.757.239.982.00Kore KSI oe. eee eeeeseeeeeesecssecenecseesseeseeesecsaecesecaeeeneeseeeaeeaeenaeeaee Rp. 4.447.358.390,00bahwa koreksi tarif PPh Pasal 26 dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding tidakdapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh otoritas yangberkompeten di negara tempat lawan transaksi Pemohon Banding berdomisili, sebagai dasarpemotongan Pajak Penghasilan sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dinyatakan oleh Pemohon Banding;bahwa

Berdasarkan Certificate of Residency Income Tax Assessment Act yang diterbitkan olehAustralian Taxation Office yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 2007, menyatakan bahwaPhilip Morris International Services Ltd berkedudukan di Australia dan certificate tersebutmenyatakan berlaku satu tahun dari tanggal pembuatan;bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tidak dapat menyampaikan Surat KeteranganDomisili (SKD) Philip Morris Asia Ltd.

partner.bahwa menurut Majelis, Surat Keterangan Domisili (SKD) berfungsi sebagai salah satu dasaruntuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai yang ditegaskan dalam P3B dimana negara tempatkedudukan (residence) dari Wajib Pajak berdomisili;bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikanoleh Pemohon Banding yang diterbitkan oleh Competent Authority di negara tempat lawantransaksi Pemohon Banding berdomisili (Switzerland tertanggal 30 September 2009,Netherlands/Belanda

Bahwa saya pemohon bernama LUH PUTU NOVISTA ARYANTINI, perempuan,tempat tanggal lahir : Bakung, 01 Nopember 1995,dengan Kutipan Akta Kelahiranno. 51/Ist/skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000;Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor :158/Padt.P/2018/PN. Sgr.2.

tanggal, bulan dan tahun lahiryang tertulis di KTP, KK, Dokumen lainnya ;Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepadaPemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti surat berupa :Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Skd

Sgr.1.Saksi : Gede Dastra Aryana, dibawah sumpah telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut :2.Bahwa Pemohon lahir di Bakung, tanggal 01 Nopember 1995, dengan KutipanAkta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000;Bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan perpanjangan pasporpermohonan perpanjangan paspor di Imigrasi Kelas Il Singaraja pemohonmelampirkan syaratsyarat yang diperlukan untuk pembuatan perpanjanganpaspor tersebut antara lain KTP, KK, dan dokumen lainnya

lahir pemohon dengantahun lahir yang tertulis di KTP, KK, dan dokumen lainnya;Bahwa untuk tertib administrasi dan agar tidak terjadi kesulitan dalampengurusan administrasi pemohon , maka pemohon bermaksud untukmemperbaiki tahun lahir di paspor;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;Saksi : Raih Palaguna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon lahir di Bakung, tanggal 01 Nopember 1995, denganKutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Skd

Sgr.01 Nopember 1995 disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor51/Ist/skd.2000 tertanggal 07 Juli 2000 atas nama : Luh Putu Novista Aryantini inikepada Instansi/Lembaga Pemerintahan khususnya terhadap Kantor ImigrasiSingaraja untuk dapat dipergunakan dalam rangka ketertiban administrasi dankeseragaman identitas diri Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepadaPemohon;Mengingat ketentuan dari Surat

Herry Satriawan;51) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Admin KreditNomor 2012/SKD/DIR tanggal 27 April 2012 atas nama DandyGeofray.L ;52) 2 (dua) lembar uraian tugas atas nama Dandy Geofray.L ;Hal. 11 dari 31 hal. Put.

2002 atas nama Esti Setiawati;58) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan TunjanganNomor SKD/DIR/041/R tanggal 17 Juli 2008 atas nama Esti Setiawati;59) 1 (satu) lembar uraian tugas/job description NIK.

Herry Satriawan;51) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Admin KreditNomor 2012/SKD/DIR tanggal 27 April 2012 atas nama DandyGeofray.L ;52) 2 (dua) lembar uraian tugas atas nama Dandy Geofray.L ;53) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan ManagerOperasional Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama SriWuryani;54) 2 (dua) lembar Surat Uraian Tugas atas nama Sri Wuryani;55) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Junior AccontingNomor 2012/SKD/004 tanggal 25 September 2012 atas

Pengangkatan KasieKredit Support Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas namaPendi Supendi;45) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kasie KreditSupport Nomor 2011/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama PendiSupendi;46) 3 (tiga) lembar uraian tugas/job description atas nama PendiSupendi;47) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Nomor05/C.1/ 026 (01) tanggal 08 Juni 2005 atas nama Herry Rusnandar;48) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Penghasilan dan TunjanganNomor SKD/DIR/045

Herry Satriawan;51) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Admin KreditNomor 2012/SKD/DIR tanggal 27 April 2012 atas nama DandyGeofray.L ;52) 2 (dua) lembar uraian tugas atas nama Dandy Geofray.L ;53) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan ManagerOperasional Nomor 2012/SKD/DIR tanggal 22 Juni 2011 atas nama SriWuryani;54) 2 (dua) lembar Surat Uraian Tugas atas nama Sri Wuryani;Hal. 30 dari 31 hal. Put.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor :146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang TarifPerpanjangan/Pembaharuan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPT)Diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT.

Kawasan BerikatNusantara (Persero) Nomor : 146/SKD/DRT.5.3/08/2018, tanggal 15Agustus 2018 tentang Tarif Perpanjangan/Pembaharuan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) Diatas Hak Pengelolaan (HPL)PT.

Kawasan BerikatNusantara (Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentang PerubahanKeputusan Direksi Nomor : 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tentang TarifPerpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) di atas HakHalaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT58.2g.Pengelolaan (HPL) di PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 24April 2013 yang mengubah Surat Keputusan Direksi PT.

Kawasan Berikat Nusantara (Persero)Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentang Perubahan Keputusan DireksiNomor : 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tentang Tarif Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPTI) di atas Hak Pengelolaan (HPL) diPT. Kawasan Berikat Nusanatara (Persero) tanggal 24 April 2013 yangmengubah Surat Keputusan Direksi PT.

Itd) bukanperusahaan perbankan dan SKD yang diterbitkan oleh otoritas pajak Jepang tersebuttidak menyebutkan tahun pajak 2005, maka atas SKD tersebut tidak dapat dipastikanatau diyakini bahwa pada tahun 2005 Seitoku Kensetsu Unyu CO.Ltd (Seitoku MarineWorks Co. Itd) benarbenar berdomisili di Jepang ;Bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 atas jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal(lainnya) sebesar Rp 9.740.610.000.

Premi asuransi ini adalah premi asuransi yangdibayarkan kepada Marsh BV, Belanda untuk jaminan perlindungan kerusakan seluruhrangka kapal (bodily injury) dan/atau kehancuran seluruh isi/properti kapal (propertydamage) dan hilangnya kapal (consequential lossess) ;Bahwa pada proses penelitian, Terbanding menambahkan alasan koreksi karena :Setelah dilakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Dornisili (SKD) atas namaMarsh BY, Belanda, bahwa dalam SKD tersebut diterbitkan tg 12 September 2007 dantidak

,Ltd berbadan hukumSingapura maka bentuknya bukan Co.Ltd tetapi Pte.Ltd ;Bahwa alasan banding Pemohon Banding atas alasan koreksi Terbanding padasaat penelitian keberatan : Walaupun Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh Otoritas PajakJepang tertanggal 12 September 2007, namun dalam SKD tersebut dijelaskan bahwaSKD ini diterbitkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilanyang diterima oleh Seitoku Kensetu Unyu Co., Ltd (Seitoku Marine Works CO.

,Ltd. ; SKD sebagai surat keterangan yang diterbitkan oleh otoritas pajak negara yangbersangkutan adalah bukti bahwa wajib pajak yang dinyatakan dalam SKD tersebutmerupakan residence dari negara yang bersangkutan. Walaupun SKD yangditerbitkan oleh otoritas Jepang tersebut tertanggal 12 September 2007, menurutPemohon Banding bukan berarti untuk 2005 Seitoku Kensetu Unyu Co .. Ltd (SeitokuMarine Works Co.,Ltd) tidak dianggap sebagai residence Jepang :2.

) yang diterbitkan oleh OtoritasPajak Belanda tertanggal 24 Agusuts 2007, namun dalam SKD tersebutdielaskan bahwa SKD ini diterbitkan untuk menghindari pengenaan pajakberganda aleh Pemerintah RI dan Belanda atas penghasilan yang diterima olehMarsh BV ;e SKD sebagai surat keterangan yang diterbitkan aleh atoritas pajak negara yangbersangkutan adalah bukti bahwa wajib pajak yang dinyatakan dalam SKDtersebut merupakan residence dari negara yang bersangkutan.

Atas PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor :PM 2009/04/2205 tanggal 22 April 2009, diketahui bahwa PemohonBanding memesan barang kepada Freder Trading Co. yang beralamat diRM 601602 Alliance Building, Hongkong, berupa 1279 Ctns yangterdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobilmobilandalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negaraasal China.

Portof Distance Semarang, Indonesia, Consignee 1279 Ctns yang terdiri dariPull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobilmobilan dalam keadaanterurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China.Freight Prepaid.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo PolicyNomor : MC0409.1043 tanggal 24 Mei 2009, yang diterbitkan oleh PTAsuransi Raya (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainanmobilmobilan dalam

Contract Nomor : FLT020509.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List untuk InvoiceNomor : FLT020509 tanggal 3 Juni 2009, diketahui bahwa PemohonBanding memesan barang kepada Freder Trading Co. yang beralamat diRM 601602 Alliance Building, Hongkong, berupa 1570 Ctns yangterdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck denganroket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB,negara asal China.

Port of Loading Yantian, China.Port of Distance Semarang, Indonesia, Consignee 1279 Ctns yang terdiridari 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD(Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40item lainnya sesuai PIB, negara asal China.

Freight Prepaid.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo PolicyNomor : MC0409.1207 tanggal 10 Juni 2009, yang diterbitkan oleh PTAsuransi Raya (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainantruck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 itemlainnya sesuai PIB, negara asal China.

pada tanggal 21 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-10042019-0003 tertanggal 13 September 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 2002 di Kabupaten Buleleng , sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 347/WNI/Skd/2013 tanggal 11 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.

istri yang telah melangsungkanperkawinan secara agama hindu, pada tanggal, 25 Desember 2002 diKabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Rohaniawan Jero Pengenter KetutHalaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 426/Pdt.G/2015/PN.SgrKeranti, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Kependudukandan Catatan Sipi Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai AktaPerkawinan yang telah di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Singaraja sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 347/WNI/Skd

Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT danTERGUGAT yang dilangsungkan secara agama hindu di KabupatenBuleleng , pada tanggal 25 Desember 2002 sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor :347/WNI/Skd/2013, tanggal 11 Juni 2012 putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK PERTAMAjenis kelamin perempuan, lahir di Kabupaten Buleleng , pada tanggal18 September 2003 dan anak keduanya bernama ANAK

Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 347/WNI/Skd/2013, tertanggal11 Juni2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 984/Disp/Skd/2013, tertanggal20 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda P2;3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 949/Disp/Skd/2013, tertanggal20 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi tanda P3;4.

SAKSI 1 , dibawah sumpah menurut Agama Hindu menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindupada tanggal, 25 Desember 2002 di Kabupaten Buleleng , sesuai denganAkta Perkawinan Nomor : 347/WNI/Skd/2013 tanggal 11 Juni 2013;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua oranganak perempuan masingmasing bernama ANAK PERTAMA yang lahirpada tanggal 18 September 2003 di Kabupaten

SAKSI 2 , dibawah sumpah menurut Agama Hindu menerangkan padapokoknya sebagai berikutBahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Adat dan Agama Hindupada tanggal,25 Desember 2002 di Kabupaten Buleleng , sesuai denganAkta Perkawinan Nomor : 347/WNI/Skd/2013 tanggal 11 Juni 2013;Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan ;Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua oranganak perempuan masingmasing bernama ANAK PERTAMA yang lahirHalaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan

menurut hukum;

Laki-laki, Lahir di Pegadungan, pada tanggal 25 Februari 1993, berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor: 298/Ket/VI/2020 yang ditandatangani oleh Prebekel Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1993 antara Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Istiadatyang berlaku di Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada BadanHalaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2020/PN Sgr.Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulelengberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 157/WNI/Skd/2006,tertanggal 02 Agustus 2006, sehingga dengan

DAN TERGUGAT, Lakilaki,Lahir di Pegadungan, pada tanggal 25 Februari 1993, berdasarkanSurat Keterangan Lahir Nomor: 298/Ket/VI/2020 yang ditandatanganioleh Prebekel Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng;b) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan,Lahir di Pegadungan, pada tanggal 06 April 2001, dan selanjutnyakelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Badan KependudukanCatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulelengberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 377/Ist/Skd

kembali,Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukangugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1993menurut Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Desa DesaPegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan selanjutnyaperkawinan tersebut telah dicatatkan pada Badan Kependudukan CatatanSipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng berdasarkan KutipanAkta Perkawinan Nomor: 157/WNI/Skd

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1993 menurut Agama Hindu dan AdatIstiadat yang berlaku di Desa Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkanpada Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga BerencanaKabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:157/WNI/Skd/2006, tertanggal 02 Agustus 2006 adalah sah dan putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Fotokopi Akta PerkawinanNomor : 157/WNI/skd/2006,antara Tergugatdengan Gusti Made Griaartini,tertanggal 2 Agustus 2006;2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 298 / Ket /VI / 2020, atas nama Anak Pertama Penggugat danTergugat, tertanggal 17 Juni 2020;3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor377/Ist/Skd/2006, atas nama Anak = KeduaPenggugat dan Tergugat, tertanggal 2 Agustus 2006;Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 454/Pdt.G/2020/PN Sgr.4.

.= Bahwa dari perkawinan tersebut Istri pemohon telah memiliki 2 oranganak yaitu : TAMSIL SKD. umur 34 tahun jenis kelamin LakiLaki Lahirdi Desa Semadam Asal tanggal 14 bulan Juni 1986 dan IRWAN SYAHPUTRA umur 21 tahun jenis kelamin Lakilaki Lahir di Desa SemadamAsal tanggal 14 bulan Juli tahun 1999.= Bahwa Istri pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.= Bahwa Istri pemohon tersebut yaitu SAMINE telah meninggal duniapada tanggal 10 April 2008 dikarenakan Sakit dan dikebumikan di TPU(tempat

TAMSIL SKD Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon bersama almarhumahSAMINE; Bahwa ibu kandung saksi yang bernama SAMINE meninggal padatahun 2008 di Medan karena sakit; Bahwa saksi lupa persisnya tanggal berapa karena saksi sangatterpukul dengan meninggalnya ibu saksi sehingga saksi tidak inginmengingatnya; Bahwa meninggalnya ibu kandung saksi disebabkan karena sakit yangbelum sempat diketahul penyakitnya, yang saksi ketahui ada bengkakdi pipi almarhumah ibu saksi;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor

terpisahkan dari penetapan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon penetapan;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN KtnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyatersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5 danmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu TAMSIL SKD

dan IRWAN SYAHPUTRA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai dengan P5 yang dikuatkandengan keterangan para saksi telah terbukti faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa benar Pemohon dan SAMINE pernah menikah dan mempunyai 2(dua) orang anak sebagaimana keterangan saksi TAMSIL SKD danIRWAN SYAH PUTRA; Bahwa benar Pemohon dan SAMINE adalah orang tua kandung saksiTAMSIL SKD dan saksi IRWAN SYAH PUTRA sebagaimana keteranganpara saksi dan Kartu Keluarga No

Aceh Tenggara, tertanggal 16 Juni 2020; Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi TAMSIL SKD danberdasarkan Kartu Keluarga No : 1102100911110005, atas nama KepalaKeluarga JAMIDIN Hj.