P. 60/MenLHK/Stjen/Kum.1/ /2016TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam,pasal10 , Pasal 11 dan Pasal 12. Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 42 /MenLHKSETJEN/2015 jo. P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.

Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P. 85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016jo P. 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang PengangkutanHasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6, Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Kum.1//2016 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayuyang berasal dari Hutan Alam yang telah tertuang dalam Pasal8 ayat (1),(2), (3), dan 9. Ayat (1), (2), (8) dan (4).

P. 58/MenLHK/Stjen/Kum.1/7/2016 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanamanpada Hutan Produksi, Pasal 7 dan Pasal 8 dan Pasal 9.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 6 ayat (1) menyebutkanbahwa Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkanoleh

dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.

P85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tetapi dikenakan sanksipidana sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untukkegiatan pengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalamPermen LHK No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.47/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyaberpedoman pada pasal 8 dan pasal 12 ayat 6 Permenlhk No. P.43/ MenlhkSetjen/2015 Jo. Permen LHK No.

P.60/Menthk/Setjen/Kum.1/2016;Bahwa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untuk pengangkutankayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen LHKHalaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN.Pol.No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyamenggunakan dokumen eSKSHHKB yang diterbitkan melalui SIPUHHOnline;Bahwa karena dokumen yang digunakan mengacu Permen LHK No.

P.85/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 Jo. Permen LHK No. P.48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 8/ 2017, namun seharusnya menggunakan dokumen eSKSHHKByang diterbitkan melalui SIPUHH Online sebagaimana diatur dalamPermenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

yangtajam atau drastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenissatwa yang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannyamasih luas, serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan; Bahwa Ahli menerangkan jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesiasampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi

.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242; Bahwa burung kuak/rangkong/kangkareng hitam (Anthracocerosmalayanus) dilindungi di Indonesia dikarenakan tingkat populasinya yangsemakin menurun.

., dan BambangSetiawan, S.H Keenamenamnya berkantorpada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja No. 1Kawasan Perkantoran Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan Banjarbaru, berdasarkanSurat Kuasa Nomor 183.1/01199/KUM, tanggal12 Oktober 2020 serta surat perintah tugasNomor 183.1/01198/KUM tanggal 12 Oktober2020, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22Oktober 2020, dan diperbaharui dengan SuratHalaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN BjbKuasa No.183.1/01532/KUM tanggal 6November 2020 yang di daftarkan' diKepeniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarupada tanggal 26 November 2020, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;2.

Keputusan Walikota Nomor 188.45/470/KUM/2016 tentangPenetapan Status Ruas Jalan dan Kelas Jalan Kota di KotaBanjarbaru;b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032;c.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan Kelima KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032;Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak.4.

Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat Keputusan GubernurKalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 Tentang rencana umumjaringan jalan provinsi di provinsi Kalimantan selatan tahun 20122032,diberi tanda bukti T 1;2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan selatan nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018, diberi tanda bukti T 2;3.

Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c)6.

(BuktiP3); Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c) Bahwa terhadap Surat Peringatan/Somasi yang sudah diberikan,

(BuktiP3); Bahwa akan kondisi hutang/kredit Tergugat tersebut yang tidak kunjungmemperbaiki kondisi tunggakan/keterlambatan hutang/kreditnya,Penggugat sudah melayangkan Surat Peringatansebanyak 3 (tiga) kali;Peringatan ke1 nomor : 010/MN/KUM/I/2019 bertanggal 08 Januari 2019(BuktiP3a)Peringatan ke2 nomor : 002/MN/KUM/II/2019 bertanggal 12 Februari 2019(BuktiP3b)Peringatan ke3 nomor : 061/MN/KUM/VI/2019 bertanggal 24 Juni 2019(BuktiP3c)Menimbang ,bahwa Para Tergugat membenarkan mengakuimempunyai pinjaman

P 51/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/Halaman 12 dari 39 halaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dalam Pasal 8dinyatakan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis;2. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM. 1/6/2016, persyaratanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,meliputi:a.

P.51/Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016;2.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016,dimana hal tersebut telah Judex Facti sebutkan dalampertimbangannya halaman 73;Il.3.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016), diaturbahwa penetapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan merupakankewenangan Menteri Kehutanan;.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi2.

.1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwa gajahmerupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh UndangUndang diNegara Indonesia yaitu Elephas maximus, yang menjadi barang bukti berupa:2 (Dua) batang gading gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 60 (enampuluh) centimeter dalam perkara ini termasuk bagian satwa

RI No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa

Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi.Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 254/Pid.B/LH/2020/PN PlwBahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya abhimenerangkan bahwa Hewan Gajah tergolong Satwa;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua

Pada saat Terdakwa sampai di depan RumahMakan Terapung Airin, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan memeriksabarang bawaan Terdakwa dan didapatkan gading gajah tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, pada lampirannya di nomor 51 bahwa satwagajahmerupakan

BisKunjungi Website kam idi: H ttp//:www.pn.bengkalis.go.id Perpanjangan K etua Pengadilan Negeri Rengat, tang gal16 Pebruari 20 1 6 Nom or 115 /Pen.Pid/2016/PN .B is, se jak tanggal25 Pebruari 20416 s /d tang gal 24 A pril 2016;T erdakw ia tid ak didam pin gi Penasehat H u kum m eskipuoM ajelis H akim te lah m em berita hukan hak nya yang dapat sajadidam pin gi penasih at hu kum dipersidangan =;PENGADILAN NEGERI te rse bout < S ete lah mem baca oberkas perk ara yan g bersan gkutan ; T elah m endengar

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara MelawanHukum;im ben i ang, pete rse bul diatas Cy gepem ilik nyasy;M enim bang bte rs eb utliah yang dimoleh te rd ak wa, sem ente rd ak w alah yang dikhu kum 5M enim bang bte rp enuihi;Ad.4.

BisKunjungi Website kam idi: H ttp//:www.pn.bengkalis.go.idT erdakw a edan k arena itu h aru s din y atakan boersatlah dan dijatu hiM enim bang, bah wia se bellum m enetap kan hou kum aonT erdakwia m aka te rle bih dahiouitlu akan dipertim bangkan alasanalasan yang dapat mem beratkan serta m erin gankan hou kum aonT erdakw a;H alhatlvpangom oem beratkan1. Perbuatan terdakwoaeom eerugikan orang lain ;2 Perbuatan terdakwoaeom eresah kan m asyarakat.

aonyang ak an d ijatu h kao adalah adil dan patut serta setim patldengank e salahan Terdakw a3;M enim bang, bah wa em ak sud dan tu juan pem iidanaan itusendirio om enurut para saijana hou kum adalahHalaman 14 daril&8 halaman Putusan Nom or 57/Pid.B/2016/PN.

S ehingga suatupoutu san yang baik ho aru stlah pula menganduo7r g k eadilan so sialSocial Justice), dan k e adilan hou kum (legal Justice) serta k e adilanM enim bang, bah wi ia se lan jutnya H akim M ajelis berpendapatbah w ia pidana yang ak an d ija tu h k ano k e pada T erdakw iase bagaim ana dite n tu kaon dalam am ar putu san ini dan dipandaqn gHalaman 15 daril& halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2016/PN.

melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati,mengeluarkan satwa yang dilindungi dan suatu tempat di Indonesia,ketempat lain didalam atau diluar Indonesia,, sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b danHuruf c UndangUndang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 Tentang JenisHalaman 2 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteTumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana,sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa JASMAN MISTARALIAS JASMAN ALIAS KASMAN ALIAS PAK JOHAN. dan Terdakwa IIDAFIT MAYOR Alias DAVID MAYOR Alias DAVID masingmasing denganpidana penjara selama

dalam Pasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c UndangUndangRepublik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah NomorHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidanaMenimbang,

.1/6/2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran pada nomor urut779 seperti pada foto di bawah ini Ketam Kenan dengan nama latinnyaadalah Birgus Latro juga termasuk satwa yang dilindungi.Bahwa pada saat penangkapan atau penyulundupan yang terjadi kamilaporkan ke atasan langsung kami di Seksi Konservasi Wilayah Ternatesetelah itu oleh seksi korservasi wilayah Ternate

.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN TteMENGADILLI:.

., M.H.Warganegara: IndonesiaJabatan : Pemeroses Sengketa Hukum dan Hak AzasiManusia.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014 Nomor :183.1/07/KUM, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; 2eooon nnnMELAWANABDUL RASYID, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal diDesa Sembilang RT. 02, Kecamatan Kelumpang Tengah, KabupatenKotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

perkara Nomor 07/G/2014/PTUNBJM dansuratsurat lainnyayangberkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin Nomor : 07/G/2014/PTUNBJM tertanggal 02 Oktober 2014 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAMPENUNDAAN :e Mengabulkan permohonan penundaandanmemerintahkan Tergugatuntukmenunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM

/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah KabupatenKota Baru ; DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi dari Tergugat ;DALAM POKOK SENGKETA :1 Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan KelumpangTengah Kabupaten Kotabaru ;3 Mewajibkan Tergugat untuk

mencabut Surat Keputusan Bupati KotabaruNomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal 03 Januari 2014 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa SembilangKecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kota Baru;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 251.000, ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiahBahwapadasaatputusandiucapkanpadatanggal 02 Oktober 2014dihadiri olehKuasaPenggugat/Terbanding danKuasa Tergugat/ Pembanding ; Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat

;BahwaPenggugat / Terbanding sampai perkara ini diputus tidak mengajukankontra memori banding ; Bahwa berdasarkan dalil dan argumenargumen keberatan sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding, Tergugat/Pembanding mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusanyang pada pokoknya: Membatalkan putusan PengadilanTata Usaha NegaraBanjarmasin . tanggal 02 Oktober 2014, dan menyatakan Obyek Sengketa SuratKeputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM

/NNT/06158 26/12/2006 804959710 Rp 1.029.440.000,009 RJG:em/NNT/06159 26/12/2006 805085862 Rp 934.200.000,0010 RJG:em/NNT/06 160 26/12/2006 805254433 Rp 934.200.000,0011 RJG:em/NNT/06161 26/12/2006 805376732 Rp 934,200.000,0012 RJG:em/NNT/06162 26/12/2006 805566730 Rp 934.200.000,0013 RJG:em/NNT/06 163 26/12/2006 TTM/01/ USD 86,004.00X1/2006TOTAL Rp 11.992.480.000,00USD 86,004,00 bahwa menanggapi ketiga belas surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkansatu Surat Keputusan No. 180/107/KUM

V/22/2008, tanggal 23 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut :Menolak permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding(Gubernur Nusa Tenggara Barat) Nomor: 180/107/KUM tanggal 26 Maret 2007mengenai keberatan atas Faktur Nomor: 804540718 tanggal 13 September 2006,80467294 tanggal 20 September 2006,804810601 tanggal 28 September 2006,8040001281 tanggal 14 Agustus 2006, 804093491 tanggal 18 Agustus 2006,804253294 tanggal 29 Agustus 2006, 804423422

Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali hanyamenerbitkan satu surat keputusan keberatan No. 180/107/KUM tersebutsebagai keputusan atas ketiga belas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapatbahwa penerbitan satu surat keputusan keberatan atas beberapa suratkeberatan tidak memenuhi ketentuan formal, sehingga surat keputusankeberatan No. 180/107/KUM dianggap batal demi hukum.

JAOem/NNT/08003tertanggal 7 April 2008 yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak secarajelas diuraikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwasurat Termohon Peninjauan Kembali No. 180/107/KUM tertanggal 26Maret 2007 harus batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratanformal dimana atas satu surat permohonan keberatan harus diterbitkan satu11surat keputusan keberatan, sehingga permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali harus dikabulkan/diterima.Apabila Pengadilan Pajak berpendapat

bahwa Termohon PeninjauanKembali tidak melakukan kesalahan formal dalam penerbitan suratkeputusan keberatan No. 180/107/KUM maka persidangan harusdilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok sengketa.e Materi Pokok SengketaPemohon Peninjauan Kembali beroperasi di Indonesia berdasarkanKontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 1986 (Bukti PK6)Pemohon Peninjauan Kembali adalah salah satu perusahaanpertambangan yang tunduk kepada Kontrak

Terompet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) perbijinya; Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diaturpada point 224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelihara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

.1/12/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang Undang danPeraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asiliindonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang

diatur dalam Lampiran PPNomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 Januari 1999, tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Bahwa jenis satwa atau bagianbagian satwa berupa kerang kepalakambing

Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN /KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi;Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa memang benar pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitarpukul 12.00 wita Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Bali telahmenemukan adanya bagianbagian lain satwa

TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlakuselama 60 (enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasadari Direksi yang menyatakan bahwa TERGUGAT II dapat melakukanperbuatan hukum untuk mewakili TERGUGAT di Banjarbaru atau dengankata lain Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal10 Maret 2015 menjadi tidak sah, karena diduga melanggar ketentuantentang UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassebagaimana

Banjar pada tanggal 08 April 1998,mestinya dibuat perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian KreditNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yangberlaku selama 60 (enam puluh) bulan19.

Banjar pada tanggal 08 April 1998, dengan jangka waktu selama 60 (enampuluh) bulan atau berakhir tanggal 10 Februari 2020, sesuai dengan PerjanjianKredit Nomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yangditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat di Banjarbaru yang dalamhal ini Tergugat diwakili oleh Tergugat II ;Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatanganioleh Para Pihak antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili

olehTergugat Il di Banjarbaru, dimana didalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlaku selama 60(enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa dari Direksi yangmenyatakan bahwa Tergugat II dapat melakukan perbuatan hukum untukmewakili Tergugat di Banjarbaru atau dengan kata lain Perjanjian KreditHalaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN BjbNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 menjadi tidaksah, karena

olehTergugat Il di Banjarbaru, dimana didalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlaku selama 60Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb(enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa dari Direksi yangmenyatakan bahwa Tergugat II dapat melakukan perbuatan hukum untukmewakili Tergugat di Banjarbaru atau dengan kata lain Perjanjian KreditNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 menjadi tidaksah, karena

Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yangdiatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa tercantum pada lampiran nomor urut 81 (delapan puluh satu)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum pada lampiran nomorurut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatua koki (cacatuagalerita);none ne nnnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang RI No

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum pada lampiran nomorurut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatua koki (cacatuagalerita);Halaman 4 dari 14 hal, Putusan No 255/Pid.Sus/LH/2021/PN.Dps Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2

.1/12/2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi dan satwa yang dilindung tercantum padalampiran nomor urut 256 (dua ratus lima puluh enam) disebut kakatuakoki (cacatua galerita);Bahwa menurut pendapat saya dengan adanya ditemukan 2 (dua) ekorjenis burung koki (cacatua galerita) tersebut yang ditemukan di RumahSdr.

Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, sSemuanyadibenarkan oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknyadipersidangan sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 witapetugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama sama dengan petugas dariBKSDA Bali telah menemukan burung kakatua jambul kuning di

Mukomuko di tolak.Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwaterdakwa memelihara 1 (Satu) ekor Symphalagus syndactylus (Owa siamang)tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan = Kehutanan RI No:P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebagaimana Lampiran No 70 yaitu Symphalagus

Mukomuko.Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwamemelihara 1 (Satu) ekor Symphalagus syndactylus (Owa siamang) tersebuttidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan = Kehutanan RI No:P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebagaimana Lampiran No 70 yaitu Symphalagus

:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini; Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.

tersebut dan sama sekali tidak memiliki dokumen/sertifikatyang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang;Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diaturpada point 224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelinhara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.Bahwa terdakwa telah memperniagakan

Lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK / SEWTJEN / KUM.1 /12 / 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; Bahwa setelah ahli melihat dan memperhatikan

.1 / 12 / 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN /KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungipada pont 780 (tujuh ratus delapan puluh) dengan bahasa latin Cassiscornuta; Bahwa menurut pendapat ahli bahwa dengan adanyaditemukan ke23 (dua puluh tiga) buah kerang kepala kambing (Cassiscornuta) dari hasil pemeriksaan dari di sebuah toko Omkara milikterdakwa yang berada di JIn Pulau Buton No 4 Desa Dauh Puri

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratus delapan puluh) disebutkerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidak dapat dipelihara kecuali memilikijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia.

,dan Bambang Setiawan, S.H Keenamenamnya berkantor pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja No. 1Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/01199/KUM, tanggal 12 Oktober2020 serta surat perintah tugas Nomor 183.1/01198/KUM tanggal 12 OktoberHalaman 1 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/PDT/2021/PT BJM2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutanggal 22 Oktober 2020

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) bahwa ruas jalan simpang 3 lingkarutaralingkar utara Banjarbaru masuk dalam Rencana umum jaringanjalan Provinsi, artinya saat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor: 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur

Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatantahun 20122032 yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalamibeberapa kali perubahan, jalan tersebut bukan jalan milik asetPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.3.

Bahwa perencanaan jaringan jalan provinsi sebagaimana tertuangKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti Tl1) awalnya di tetapkan pada tahun 2012.Bahwa baik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaHalaman 23 dari

Bahwa Terbanding/ semula Tergugat sebagai pihak yangmemerlukan tanah terkait pelaksanaan atau untuk menindaklanjutiKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) harus melakukan tindakan lanjutansetelah tanah yang diperlukan diserahkan oleh pihak yang mengadakantanah (Pembanding/ semula

;Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada BendaharaPembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KUM ;a.

Daftar Pembayaran Uang KUM ;b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ;c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru DalamKegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan,d.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian TugasGuru Dalam Proses Belajar Mengajar ;Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KUM ;Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari paraKepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM ;Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatanganiREKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD ;Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU

Kaur ;Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM KepadaBendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimanayang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIFKJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KUM :Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD ;Daftar Pembayaran Uang KUM ;Surat Pertanggung Jawaban Multlak ;Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru DalamKegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan ;e.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas GuruDalam Proses Belajar Mengajar.4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KUM.5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para KepalaSekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM.6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 40 ayat (2) Jo.Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No.5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukanKeberatan/Eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa Mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda;Bahwa Sdr.

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa mobil Travel Innova yang dikemudikan Sdr. KABINSAR dari arahPelabuhan Tanjung Selor dengan tujuan Kota Samarinda; Bahwa Sdr.

Bahwa benar, telur penyu merupakan satwa yang dilindungi berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan danrelevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untukmempersingkat dan menghindari

P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo.P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, telur penyu adalah termasuk telur dari satwa yang dilindungi, danTerdakwa tidak memiliki ijin yang sah atas telur penyu tersebut.

kedua sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit710Nomor : 200/KUM/BPR.DP/DLG/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 denganplafond pinjaman sebesar Rp. 75.000.000, (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)yang telah lunas pada tanggal 13 Agustus 2013 ;Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kredit(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh Lima JutaRupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900

Pada kenyataannya, Perjanjian Kredit atas Fasilitas Pinjamanketiga antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatatdalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang diikuti dengan perjanjian pemberianjaminan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 214/2013 yangHal 7 dari 29 hal, Perk.

/ BPR.DP/ DLGVIII/2010, tertanggal : 5 Agustus 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 3 ;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200/KUM/ BPR.DP/ DLG/IV/ 2012,tertanggal : 30 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T 4;Fotokopi Surat Perjanjian Kredit, Nomor ;: 200422/ KUM/BPR.DP/ DLGVII/2013, tertanggal : 13 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T 5 ;Fotokopi Surat No. 194/ Krd/BPR.DP/ DLG/ V/ 2015,

(SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VIII/2013 tertanggal 13 Agustus 2013dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah) dengan outstanding pinjaman sebesar Rp. 88.199.900, (DelapanPuluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan RatusRupiah).Bahwa atas Fasilitas pinjaman ketiga sebagaimana diatur dalam Surat PerjanjianKredit (SPK) Nomor : 422/KUM/ BPR.DP/DLG/VII/2013 tertanggal 13Agustus 2013 dengan plafond pinjaman Rp. 95.000.000, (Sembilan Puluh LimaJuta Rupiah

/ BPR.DP/ DLG/VIII/2010, Surat Perjanjian Kredit No200/KUM/BPR.DP/DLG/TV/2012 dan Surat Perjanjian Kredit No 422/KUM/BPR.DP/DLG/VIII/2013 pada kenyataannya Para Penggugat secara tegas telah membubuhkantanda tangan sebagai persetujuannya, serta dengan adanya bukti T10 telah terbukti pulakalau Penggugat kenyataannya telah menerima salinan atas surat Perjanjian Kredit No422/ KUM/ BPR.DP/ DLG/ VIII/ 2013 tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan bukti T2 berupa sertifikat haktanggungan, dan adanya