Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayatterdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan; Lebam mayat warnaungu terdapat pada bagian belakang badan, Lebam mayat masihhilang pada penekanan. Kedua mata terbuka satu centimeter, mulut terbuka satucentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit; dari dalam ronggaHalaman 11 dari 38 Putusan Nomor 142/Pid.B/2019/PN Bitmulut, hingga lubang telinga kiri dan kanan, kemaluan dananustidak keluar apaapa.

Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayatterdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan; Lebam mayat warnaungu terdapat pada bagian belakang badan, Lebam mayat masihhilang pada penekanan.= Kedua mata terbuka satu centimeter, mulut terbuka satucentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit; dari dalam ronggamulut, hingga lubang telinga kiri dan kanan, kemaluan dananustidak keluar apaapa.

Tanda kematian yang ditemukan berupa kaku mayatterdapat pada seluruh tubuh, mudah dilawan; Lebam mayat warnaungu terdapat pada bagian belakang badan, Lebam mayat masihhilang pada penekanan. Kedua mata terbuka satu centimeter, mulut terbuka satucentimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit; dari dalam ronggamulut, hingga lubang telinga kiri dan kanan, kemaluan dananustidak keluar apaapa.

Tali warna hijau sepanjang 80 cm;Lebam mayat terdapat pada wajah berwarna merah tidak hilangpada penekanan;Mayat adalah seorang perempuan, berumur kurang lebih 37 tahun,panjang tubuh 145 cm, mayat dalam keadaan basah dari kepalasampai badan, pada kulit terdapat semen yang mengering;Rambut kepala warna hitam, panjang 40 cm;Mata kanan dan mata kiri tertutup;Mulut: Terbuka 1 cm;Lidah : Tergigit dan terjulur keluar sepanjang 2 cm dari ujung lidah;Leher : Tampak 2 jejas mendatar melingkari leher;Dari

Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukumanatas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atauideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, danekonomi yang berlaku;b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuktujuan pembangunan ekonomi;c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;d.

04tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis sangatbertentangan dengan normanorma yang terkandung dalamUndangUndang Nomor 19 tahun 1999 tentang PengesahanKonvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa;Apa yang dilakukan tersebut, jelasjelas bertentangan dengankewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, yaitu negara anggotaILO yang mengesahkan Konvensi Nomor 105 harus melarangdan tidak boleh menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagaialat penekanan

Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukumanatas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atauideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, danekonomi yang berlaku;b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuanpembangunan ekonomi;c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;d. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;e.

Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukumanatas pemahaman atau pengungkapan pandangan politik atauideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, danekonomi yang berlaku;b. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuanpembangunan ekonomi;c. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;d.

menyadaritentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sedangkan teori lainberpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti, akan tetapi cukupdengan membayangkan akan akibat yang bisa terjadi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasanKekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa kekerasan fisik sepertimemukul, menendang dan sebagainya yang menimbulkan perasaan tidak nyaman dan dapatbula berupa kekerasan mental seperti penekanan

penekanan etrtentu baik seperti mengancamakan melakukan kekerasan atau setidaktidaknya melakukan perbuatan yang menimbulkanketakutan atau rasa tidak tenang dan tidak aman ;Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Undangundang ini adalah seseorangyang belum berumur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin ;Putusan No.38/Pid.Sus/2013/PN.Slw.

Meski demikian TERGUGAT tidakserta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelangsecara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkarjanji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepadaPENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negarahukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum.

Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepadaTERGUGAT untuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.6.

YUDHI LEO PRIMA dengan hasil pemeriksaanditemukan patah tulang tertutup pada lengan atas kanan akibat kekerasantumpul, tepat di bahu kanan terdapat gangguan fungsi, teraba patah sertanyeri pada penekanan, cedera tersebut mengakibatkan saksi RAJU untuksementara waktu terhalang dalam menjalankan aktifitasnya;Bahwa Terdakwa sudah berupaya damai dengan pihak saksi RANGGAmaupun saksi RAJU, namun perdamaian tidak terwujud karena Terdakwatidak sanggup memenuhi permintaan dari pihak saksi RANGGA yangmeminta

YUDHI LEO PRIMA, pada pemeriksaan saksi RAJUPUTRA ISKANDAR dengan hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang tertutuppada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, tepat di bahu kanan terdapatgangguan fungsi, teraba patah serta nyeri pada penekanan, cedera tersebutmengakibatkan saksi RAJU untuk sementara waktu terhalang dalammenjalankan aktifitasnya;Putusan Perkara Pidana Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Pnn Hal. 19 dari 17 HalamanMenimbang, bahwa benar kondisi luka yang dialami oleh saksiRANGGA PERMAN dan

Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;16Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama

Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak18pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama

.6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan

Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaandokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakatatau kelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produkkredit.Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terdakwa SRIYATUN, SEtelah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredittopengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit oranglain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluhenam) nasabah.Bahwa terdakwa SRIYATUN, SE yang bertugas dibagian kredit di PD BPR BKKKarangmalang Cabang Tangen dalam melakukan proses kredit terhadap

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaian kreditbermasalah sesuai tingkatannya.Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit dan agunan,serta menyerahkan kepada seksi pelayanan.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produk kredit.152Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa jabatan atau kedudukannyatersebut, maka terdakwa tidak akan diberi kewenangan oleh PD BPR BKKKarangmalang cabang Tangen untuk

Bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b. Mengusulkan permohonan kredit yang diproses dalam bentuk rekomendasiuntuk disetujui atau ditolak kepada pemimpinan cabang.c.

dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan

sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian

Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.

;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan

Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan

Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi

masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan

ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Alat bukti yang sah ialah :a).b).Cc).d).e).Keterangan saksi ;Keterangan ahli ;Surat ;Petunjuk ;Keterangan Terdakwa ;Yaitu tidak mempertimbangkan :1).Keterangan saksi verbalisan yaitu saksi BAMBANG NURDIANSYAH(Putusan Hlm.22 Poin 4) saksi SURYANTO LAWASA (PutusanHlm.23 Poin 4) dan saksi ROMAN ARIEF (Putusan Hlm.24 Poin 4)yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan BeritaAcara diberikan tanpa ada penekanan

, pemaksaan, maupunkekerasan, dan keterangan tersebut sama dengan laporanhasilPenelilian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh BalaiKemasyarakatan Klas Il Luwuk yang juga keterangannya tidakdiberikan dalam keadaan tertekan, paksaan maupun kekerasan.Begitu pula dengan keterangan saksi tambahan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi OKTAFIANUS, saksiYOMAN KALONGGI dan saksi RIDHO yang menyatakan bahwaterhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan,pemaksaan maupun

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.14.

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalahguna telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan .Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal (I) ke1 undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapatmeyebabkan penurunan atau perubahan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan

Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yangbernama ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2020, yang saat ini tinggal bersamaTermohon.4.