Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-07-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA RANGKAS BITUNG Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Rks Tanggal 31 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
08Februari 1982 di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, adalah setelahberlakunya UndangUndang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Halaman 8 dari 11 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2019/PA.RksUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai penekanan
Register : 10-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PA METRO Nomor 0595/Pdt.G/2020/PA.Mt Tanggal 16 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 2
20 — 2
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 22-09-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 389/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 20 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
23 — 11
23 — 11
persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 389/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 15-07-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Sdn Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 11
11 — 11
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;.
Register : 26-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA BINJAI Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Bji Tanggal 24 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 4
15 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 02-07-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 63/PID.B/2015/PN Tka Tanggal 12 Agustus 2015 — MUHAMMAD HASBI alias ABBI bin BACO
32 — 6
32 — 6
Dalam Sebuah Rumah/Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;Selanjutnya akan dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:Tentang unsur Barangsiapa ynMenimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah sebagaisiapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjekhukum yang dapat diminta pertanggung jawaban karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaiman dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranterdakwa
Register : 27-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 969/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
15 — 12
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelan akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Permohon hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 19-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1401/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 9 Januari 2020 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN WATUN
43 — 13
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN WATUN
43 — 13
perbuatanhukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atasperbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpaterkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili disidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Register : 02-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 204/Pdt.P/2019/MS.Sgi Tanggal 1 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
20 — 6
20 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 581/Pid.B/2018/PN Byw Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHIDA, SH.
2.I GUSTI LANANG SUYADNYANA. SH.
Terdakwa:
1.JUWARDIYANTO
2.KARIYADI
34 — 7
1.WAHIDA, SH.
2.I GUSTI LANANG SUYADNYANA. SH.
Terdakwa:
1.JUWARDIYANTO
2.KARIYADI
34 — 7
Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan Terdakwa JUWARDIYANTO dan Terdakwa II KARIYADI mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki
Register : 24-11-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PA MAROS Nomor 197/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 28 Desember 2016 — perdata
- pemohon
76 — 17
76 — 17
Pemohondengan wanita bernama Putri binti Duso tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
Register : 22-02-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Ktg Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
MARYANTI LESAR, SH
Terdakwa:
MUCHLIS PAPUTUNGAN alias MULIS
30 — 3
MARYANTI LESAR, SH
Terdakwa:
MUCHLIS PAPUTUNGAN alias MULIS
30 — 3
Panjang tubuh seratus dua pulub satusentimeter dan berat badan tidak ditimbang;Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Ktg3.Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a.
Panjang tubuh seratus dua pulub satu sentimeterdan berat badan tidak ditimbang;3.Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a.
Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a. Pada daerah dahi kiri enam sentimeter dari garispertengahan depan, tige sentimeter diatas alis terdapat lukaterjahit melintang dari kiri atas kanan bawah, dengan ukuranpanjang lima sentimeter dengan lima benang Jjahitan;b. Pada daerah kelopak mata kiri terdapat memar melingkar;c.
Putus : 21-08-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 20- K / PM I-06 / AD /III / 2014 Tanggal 21 Agustus 2014 — Kopka Jaelani NRP. 615669
109 — 44
109 — 44
Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut adalahdilarang baik melalui penekanan komandan kesatuannya, maupunberita dari media lain yang menayangkan tentang larangan danbahaya Narkotika.12.
Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnyahanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepadaaturan hukum maupun kedinasan yang berlaku, padahal sudah seringkali ada penekanan baik dari Kesatuannya maupun penekananpenekanan melalui media lain tentang bahaya Narkotika, namun padakenyataanya hal ini tidak Terdakwa hiraukan melainkan Terdakwamalah melakukannya.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat diyakini akanmenimbulkan dampak semakin maraknya peredaran Narkotika di30MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangwilayah
dilakukannyaitu. bertentangan dengan provesinya dan merusak nama baikKesatuannya.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadappenyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secaraproporsional, dengan mempertimbangkan aspek kepastian,kemanfaatan dan keadilan secara berimbang.Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaannarkotika yang semakin marak, sebagaimana telah diketahui bersamabaik melalui tayangantayangan yang ada di televisi maupun dari mediayang lain, termasuk penekanan
Register : 24-05-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 18-09-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 74-K/PM III-16/AU/V/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 — SERDA ANDI WAHYUDI DAN MAYOR CHK HASTA SUKIDI,S.H.
75 — 42
75 — 42
Namun dalam haldijabarkannya arti "penindakan tegas dalam hal penjatuhanhukuman terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkunganTNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagiprajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika untuk dirisendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secaratidak hormat adalah hukuman yang berlebihan.b) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNIdijelaskan adanya penekanan bagi pengedar, pemilik,pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegassampai dengan pemberhentian
dengan tidak hormat.Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikianjelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yangberulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.MenimbangSedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukanpecandu dan tidak dalam ketergantungan.3) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikankeringanan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapapertimbangan :a) Terdakwa masih muda usia, menyesaliperbuatannya untuk tidak mengulangi menggunakannarkoba dan masih memiliki peluang waktu
dengan tidak hormat.Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikianjelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yangberulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.Sedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukanpecandu dan tidak dalam ketergantungan.Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 2) tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum menafsirkanpenerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tersebut hanya dari sudutkepentingan Tim
Register : 16-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 460/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 5
25 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 18-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 215/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 11 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 14
18 — 14
Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tahun 1965 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 02-05-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0387/Pdt.P/2016/PA.Skg Tanggal 17 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 9
15 — 9
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 24-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA MAROS Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.Mrs Tanggal 14 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 9
11 — 9
No. 35/Pdt.P/2018/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1383 K/Pdt/2012 Tanggal 17 Juli 2013 — ADI SUPRIADI vs PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kuis Bumi Asih
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
;2 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat sebesarRp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu limaratus rupiah), dengan perjanjian pembayaran dilakukan dengan angsuran;3 Bahwa sebelum pinjaman itu ditandatangani, dikatakan oleh Tergugat,Penggugat ada mempunyai hutang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah) kepada Tergugat, hal tersebut terjadi katanya ketika ada hubungan kerjadengan Tergugat, ketika itu dengan bujuk rayu dan sekaligus penekanan
Register : 05-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0054/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 12 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tanggal tanggal 19 Juli 1954 artinya perkawinan mereka dilangsungkansebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan