Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telan mendapat izin dari pejabat yangHalaman 9 dari 20 HalamanPutusan Nomor 0069/Pdt.G/2016/PA.Mmk.berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor445/127/DinkesMimika/IV/2016, tanggal O04 April 2016, dengan demikianPenggugat telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

yaitu dariketerangan Pemohon, bukti surat dan saksisaksi, Majelis Hakimmenemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan janda sejak tanggal 18 Mei 2004; Bahwa Pemohon ingin mengangkat serorang anak perempuan yanglahir tanggal 01 Desember 2016 yang diberi nama Rizkia Humaira; Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak tanggal 01Februari 2017; Bahwa anak tersebut tidak diketahui orang tuanya, karena diantarorang ke Polsek Jeunieb; Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

selambatlambatnyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinanpenetapan pengadilan negeri tentang perubahan ganti nama tersebut makamewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan gantinama dari nama anak Para Pemohon tersebut untuk menyampaikan kepadaKantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk mencatatkantentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah padabulan Agustus 2009 di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK,umur 2 tahun 2 bulan; Bahwa, sejak September 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidakharmonis dan terjadi pertengkaran; Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karenaTermohon sering melecehkan pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Hj.Sriyani, M.H, namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 TahunMenimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebelummengajukan perceraian di Pengadilan, ternyata Pemohon telah mendapatkanSurat Ijin dimaksud yaitu Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta NikahNOMOP bps sssnssscosacxanncnease

Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh Penggugat, atas hal tersebut Tergugat telahmengajukan Surat Keterangan dari Walikota Tarakan Kota Tarakan ( T.), olehkarena itu ketentuan Romawi Il angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990hatus dinyatakan telah terpenuhi dan Tergugat telah memenuhi ProsedurAdministrasi Tentang Tatacara Perceraian bagi Pegawai

Tindakan administratif kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakejahatan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht), berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5)UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974, tentang PokokPokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang PemberhentianPegawai Negeri

Sehingga berdasarkanAsas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, terhadap Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana menggunakan dasar hukum Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;.

dan kemudian olehTERGUGAT dilantik dan diangkat sebagai Kepala Desamasih berstatus sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).Bahwa sebagaimana ketentuan atau norma yangmengatur calon dari PNS harus mendapatkan ijin daripembina kepegawaian adalah norma yang imperative atauwajib bukan pengecualian karena kejelasan normatersebut sangat terang dan tidak butuh interprestasi lagiyaitu :Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan UndangUndang no. 6 tahun 2014 : Pegawai negeri sipilyang

mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desaharus mendapatkan izin tertulis dari pejabatpembina kepegawaian.Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 TentangPemilihan Kepala Desa : Pegawai negeri sipilyang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desaharus mendapatkan izin tertulis dari pejabatpembina kepegawaian.Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Daerah LombokTengah Nomor 1 Tahun 2016 TentangPenyelenggaraan Pemerintahan DanPembangunan Desa : PNS yang mencalonkan dirisebagai Calon

PegawaiNegeri Sipil No.800/1097/PPP.1.99/BPKP/ oleh BupatiLombok Tengah atas nama LALU JELIDRA tanggal 25Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Lombok Tengah No. 881 / 1437 /PPP.03.771 / BPKP tanggal 22 Nopember 2018 perihalusul Pertimbangan Teknis Pemberhentian denganhormat PNS atas permintaan sendiri (Fotokopi sesuaidengan fotokopinya);Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah No.303/tahun2018 tentang pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipilyang

HARI SUTJAHJO, ME selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

HARI SUTJAHJO, MEselaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008

Bahwa atas Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan kepada Tergugat Tergugat tertanggal 29 Januari 2018, Tergugatmenerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 330 tahun 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat pegawai Negeri Sipil dengan Hak PensiunHalaman 8 dari 52 halaman Putusan No: 24/G/2019/PTUN. Kdidilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama Ir.

2019Penggugat Menerima gaji Pensiun atau tepatnya selama 11 Bulan penggugatMen eri Pen SIU 22==2e2 se see se sein rise te iene neem22.Bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan BupatiNomor : 356 tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan ; 20220 22 2223.Bahwa dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 356 Tahun 2019 padae Kesatu : Memberhentikan tidak dengan hormat Sebagai pengawai Negeri Sipilyang

Bahwa setelah kumpul kemudian SaksiIV memberikan arahan kepadapara Terdakwa, Saksi dan II untuk segera berangkat ke daerah KacangSingkarak Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobilKijang Patroli warna Hijau Noreg 1264Il dan mobil Sedan Coronna warna BiruNopol : BM1615TF tujuannya membubarkan, menangkap masyarakat sipilyang sedang melakukan pemungutan liar di jalan rusak Desa Lorong Biteh.Hal. 3 dari 30 hal. Put.

Terdakwall Serma Rinaldi dan TerdakwaIll Serka Zudiar, Saksi Serka Tengku dan Saksill Serka Efripen untuk segeraberkumpul dirumah SaksiIV di Asrama Perwira Kodim0309/Solok.3, Bahwa setelah kumpul kemudian SaksiIV memberikan arahan kepadapara Terdakwa, Saksi dan II untuk segera berangkat ke daerah KacangSingkarak Solok dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan yaitu mobilKijang Patroli warna Hijau Noreg 1264Il dan mobil Sedan Coronna warna BiruNopol : BM1615TF tujuannya membubarkan, menangkap masyarakat sipilyang

., M.H, namun ternyata tidakberhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Maret 2020Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telahmenyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian Nomor862/948/BKPSDMD/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020, sehinggaperkara ini dapat diperiksa lebih lanjut.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanpenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Halaman 3

HakamMuslim, S.H., M.H 26 Maret 2020.Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai, akan tetapi tidakberhasil, Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan Pemerintah

Keputusan KenaikanHalaman 6 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDPangkat, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yangBerpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas, tanggal24 Desember 2014, dimana dalam ketentuan Badan Kepegawaian Negaratelah dengan jelas di nyatakan dalam poin 1 (satu) huruf (a) bahwa ;Kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pemberian pensiun PegawaiNegeri Sipil golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat,pemberhentian, dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannyadengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai PNS:;Foto copy sesuai Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanHalaman 20 Putusan Nomor: 54/G/2018/PTUNSMDT.6T.7T.8TaT. 10Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15TAHUN 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018tentang PENEGAKAN HUKUMM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPILYANG

UmumSebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktorfaktor yangmendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu ;Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,

Pasal 5 ayat (1) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) KeputusanNomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulismelalui saluran hirarki dengan memuat alasanalasan dari keberatan itusecara lengkap;(3) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima keputusan hukuman

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakHalaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak lagidibebani untuk mengembalikan gaji dan hak lain yang diterima;Menimbang, bahwa jika suatu Surat Keputusan berlaku surut juga akanmembawa implikasi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan olehPenggugat khususnya dalam penandatangan surat2, penggunaan anggaran,akan menimbukan masalah baru terkait keabsahan dari perbuatan hukum danHalaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNJKT.tindakan administrasi yang terlanjur dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

keputusan yangdikeluarkan oleh Tergugat sehingga tidak merugikan ParaPenggugat a quo;Asas Fair Play;Seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan a quo,Tergugat bersikap untuk tidak akan = menghalanghalangikesempatan seseorang/Pegawai Negeri Sipil lainnya yangberkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akanmenguntungkan baginya untuk itu seharusnya Tergugat secara jujurdan adil dalam mengeluarkan keputusan in casu, sehingga haksubyektifnya Para Penggugat yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Karena terdapat Pegawai Negeri Sipilyang lain yang memiliki kepangkatan dan golongan lebih tinggi danberupaya dengan bersusah payah baik secara formil maupunmateriil untuk mendapatkan jabatan in casu, akan tetapi di sisi lainterdapat Pegawai Negeri Sipil yang kepangkatan dan golongannyalebih rendah mendapatkan Jabatan yang tidak seharusnya sehinggamengakibatkan adanya fakta yang tidak menjamin kepastian hukumformal;3.

Bahwa Tedakwa mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipilyang seharusnya dilaporkan dan ditangkap bukan sebaliknyaTerdakwa bergabung untuk samasama mengkonsumsi, inimenunjukan Terdakwa sama sekali tidak mengindahkan anjuranPimpinan TNI untuk membantu. Pemerintah memberantaspenyalahgunaan narkotika karena dapat merusak generasi bangsa.4.

Syaukany, M.HI sesuai dengan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi manadinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 08Februari 2017 ;Menimbang bahwa Bahwa Termohon' selaku Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif guna memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Hal. 10 dari 23 Hal. Put.

(Vide : Pasal 87 Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraRepublik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Ayat (4) Huruf b UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

70/G/2019/PTUNKPGUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Pasal 250Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 TentangManajemen Pegawai Negeri Sipil yang diturunkan dalamKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & ReformasiBirokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan KepegawaianNegara Republik Indonesia Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang