Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-06-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 6 September 2016 — Stephanus Kijo,BA,S.Pd,M.M.Pd VS Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional III Bandung
73 — 25
73 — 25
Haltersebut juga berlaku pada jabatan fungsional Penilik ; Terkait dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang ditetapkan pada tanggal25 Oktober 2010 tidak dapat menjadi dasar hukum bagi Penggugat untukmemperpanjang masa kerjanya, dikarenakan Peraturan tersebut tidakberlaku surut sehingga tidak dapat dikenakan kepada diri Penggugat yangbertanggal lahir 11 Juni 1954 sehingga tetap
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — ADI RAHMAWATY VS MENTERI KESEHATAN RI;
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 82 K/TUN/2016Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada ANDI RAHMAWATY;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil yang dijatuhkan kepada ANDI RAHMAWATY;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat dalam keadaan semula sebelum adanya suratkeputusan;5.
Register : 17-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 19
30 — 19
Putusan No.498/Pdt.G/2019/PA.BnBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segalasesuatu yang terjadi dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan perkara ini;TENTANG HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonkonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu
Register : 06-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/TUN/2017 Tanggal 12 April 2017 — YUSRIZAL SYOFSA, DKK VS WALIKOTA PADANG;
121 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marlis, diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal O7Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1Oktober 2009 (bukti P8c terlampir):Tapi tetap menerima gaji secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memangku Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sampaidikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai NegeriSipil:Bahwa akibat diberhentikan dan/atau dipensiunkan sebagai PegawaiNegeri Sipil sebelum waktunya dengan
Register : 21-06-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 27/G/2016/PTUN.PLK Tanggal 20 September 2016 — ANDI JAYANDI,
Melawan
BUPATI SUKAMARA,
127 — 57
127 — 57
sebagaipegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkankeputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (PPtersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASNdan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2630/V.3262/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri SipilYang
Dijatuhi Hukuman Pidana, menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhihukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.Maka berdasarkan pertimbangan dan analisa pada point 1 sampai 3 tersebutdiatas, disimpulkan bahwa walaupun hanya dihukum pidana kurungandengan masa tahanan singkat, termasuk jumlah kerugiannya
Register : 12-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA Sei Rampah Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Srh Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
30 — 14
., akantetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa ketentuan Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang aktif, dan telah memperoleh izin atasan untuk
Register : 22-10-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Tim Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
78 — 31
78 — 31
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas Il Kota Timikauntuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkrach van gewijsde) kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Menyatakan Hak Asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagai AyahKandungnya;5.
Register : 23-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN AMUNTAI Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Amt Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon:
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
YUSMA HERLIANI ELISA
80 — 9
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perbaikan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Register : 26-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Pspk Tanggal 14 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
78 — 28
78 — 28
Sari Daulayadalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Nopember 2006, halini Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengakusebagai suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (fotokopi KartuKeluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.KAG Tanggal 11 Oktober 2016 — Pemohon vs Termohon
11 — 7
11 — 7
Pat.G/2016/PA.KAGBahwa, seluruh kata Penggugat dan Tergugat pada permohonanPemohon dirubah dengan Pemohon dan Termohon;Bahwa, pada alamat tempat tinggal Termohon semula di Jalan PahlawanRevolusi, Apartemen Casablanca East Residence, Nomor 02 PondokBambu, Tower B nomor 21 (B21) Klender Jakarta Timur, menjadi tidakdiketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk kepadaperaturan perundangan yang mengatur Tentang Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 25-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/PDT.SUS/2010 NOVIAR HAMZAH; PT. POS INDONESIA (PERSERO), DKK.
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kasasi/Tergugat berkepanjangan oleh akibat jawaban surat Termohon Kasasi/Tergugat melaluiKepala Kantor Pos Makassar ke Panwaslu Kota Makassar tanggal 28 Januari 2009 No. 180/Set1/0109 Perihal Klarifikasi caleg Atas Nama Noviar Hamzah, menyampaikan bahwaSaudara Noviar Hamzah adalah pegawai Kantor Pos Makassar dengan pangkat Papos danNomor Induk Pegawai Pos 964234956 adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas olehkarena inti permasalahan adalah Pemohon Kasasi/Penggugat diduga Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-08-2013 — Putus : 30-08-2013 — Upload : 04-10-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 30/G/2013/PTUN-SRG Tanggal 30 Agustus 2013 — H. ABDUL SYUKUR
melawan
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
dan
1. H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes.
2. Drs. H. SACHRUDIN
3. Ir. H. AHMAD MARJU KODRI
4. Drs. GATOT SUPRIJANTO
151 — 58
151 — 58
Harry Mulya Zein14.Bahwa 1 (satu) surat pernyataan dikembalikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan Dr. H.M. Harry Mulya ZeinMS.i dan stempel dinas, dan 1 (satu) surat pernyataan diteruskan oleh Dr.H.M. Harry Mulya Zein MS.i kepada pejabat yang berwenang sesuaiperaturan perundangundangan melalui saluran hierarkhi, sebagai bahanpenetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri.
Harry Mulya ZeinMS.i yang juga sebagai Penggugat dalam Gugatan ini telah memenuhi danmengikuti semua prosedur dan persyaratan administrasi yang disyaratkanpasal 2 angka (1), (2) huruf a dan b, (3), dan(4) Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2005 tentang Pegawai Negri SipilYang Menjadi Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah. Dr.
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Bukti P 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang baru diundangkan Pda Tanggal 7 April 2017 sebagaiturunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ;Halaman 24 Put.94/G/2018/PTUNMdn15. Bukti P 15 : Fotokopi UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;16.
dalil gugatan Penggugat tidak ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 347/Pid.B/2019/PN Tjb Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SIRAT ALIAS SIRAT
100 — 8
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SIRAT ALIAS SIRAT
100 — 8
Saksisudah berantakan, kemudian Saksi melapor ke Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.1I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Bahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-08-2009 — Putus : 02-11-2009 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 71/Pdt.G/2009/PA.Mj Tanggal 2 Nopember 2009 — PENGGUGAT - TERGUGAT
16 — 12
16 — 12
Kecamatan Banggae Timur.Kabupaten Majene, dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.Bahwa pada saat pernikahan, pemohon sudah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di RSUD Majene, sementara tergugat masih berstatus tenagakontrak yang mengajar di SDN 54 Rangas Majene dan setelah sekitar satuperkawinan tepatnya tahun 2007 barulah tergugat terangkat sebagai pegawainegeri sipil sehingga penggugat sebagai penanggung dalam daftar gajipenggugat.Bahwa memang betul, antara penggugat dan tergugat tinggal
Putus : 21-05-2014 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Sdk Tanggal 21 Mei 2014 — JUDIMAN SITANGGANG
43 — 5
43 — 5
disamping alasan pokok tersebut, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk dan taat terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanadalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 28
110 — 28
Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yangberlaku;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya.Halaman 3 dari 19 halaman Putusan.Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Pkp.Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telahditetapkan, Penggugat dan Tergugat masingmasing datang menghadap kepersidangan.Menimbang bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, sesuai ketentuan pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 24-09-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pspk Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 19
21 — 19
Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiripersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadirdipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yangsah menurut hukum;Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 227/Pdt.G/2018/PA.PspkMenimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN Parigi Nomor 110/Pid.B/2018/PN PRG Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ANDI JAYA ARYANDI, SH
Terdakwa:
AGUNG M Alias AGUNG
52 — 5
ANDI JAYA ARYANDI, SH
Terdakwa:
AGUNG M Alias AGUNG
52 — 5
M Alias AGUNG dibebani biayaperkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamemohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannyadan tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus kembali bekerja dan sebagai tulang punggung dari anak dan isteri;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwamenyatakan tetap
Register : 21-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PDT/2018/PT BJM Tanggal 16 Agustus 2018 — Sugian Noor, SH. M.Si - dkk
lawan
H. Sayed Jafar, SH. -dkk
204 — 91
204 — 91
Bahwa Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah KabupatenKotabaru yaitu:1.1.Penggugat SUGIAN NOOR.SH.M.SI Pangkat Pembina UtamaMuda IV/C Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danImformasi Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat KeputusanBupati Kotabaru Nomor: 821.22/001Si.BKD/2015 tanggal 28Januari 2015;1. 2. Penggugat Il Drs.