Ditemukan 4987 data
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah salah dalammemberikan pertimbangan hukum karena dalam penyebutandasar hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidakmenyinggung tentang kompetensi relatif Pengadilan Agamadimana perkara ini harus diperiksa dan harus diadili akan tetrapterkait dengan dasar hukum yang dikemukakan dalam teoribanding disebutkan adalah Surat Edaran Nomor 08/SE/1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perkawinan dan atau perceraian atau
19 — 9
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aquo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat dan Tergugatmasingmasing telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, dankedua belah pihak telah menyampaikan keterangan yang secukupnya;Bahwa Majelis mengingatkan Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian, wajib memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang dan Penggugat telah memperoleh izin perceraian dariKementrian
73 — 24
maka sudah menjadi kewajibanPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan resmi putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang UndangNo. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, para pihak dalamperkara ini mempunyai kewajiban untuk melaporkan putusan ini ke Kantor Catatan Sipilyang
70 — 37
Pudjo, masingmasing Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Tondano, namun Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidakpula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dengandemikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim beralasan hukummelanjutkan sidang tanpa hadirnya Tergugat ; Bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Penggugatsebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
28 — 19
berpendapat pengangkatan anak yang telahdilakukan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip hukum Islam danperaturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pada posita kedua tersebut dapat dikabulkan sebagaimanaamar penetapan perkara ini ;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintah kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang
WIDANINGSIH
64 — 14
karena Permohonan Pemohon inipun dikabulkan,maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan atau perbaikannama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil di tempat Penduduk/ Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pernah kenal sebelumnya, berbeda denganTerdakwa yang mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi Asrudibin Abdul Rahim dan juga saksi Asrudi bin Abdul Rahim merupakanTerdakwa dalam perkara lain yang ada hubungannnya dengan Terdakwadan juga barang bukti berupa shabushabu yang dijadikan barang buktidalam perkara ini adalah seberat 3,5 (tiga koma lima) Gram dengan hargasebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sementara saksi Asrudi bin AbdulRahim (Terdakwa dalam perkara lain) merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
146 — 31
berhubungTergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, pekerjaannya hanya selakutukang pijat maka Majelis Hakim menetapkan nafkah atau biaya keperluanhidup untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas setiapbulannya sejumlah Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah), diluar biayapendidikan dan kesehatan dan setiap tahunnya ditambah 5% sampai ketigaorang anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini akan dituangkan dalamamar putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang
YULIANA TUSALA
34 — 18
YULIANA TUSALA, Lahir di Unina, pada tanggal 23Juli 1993;3: Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepadaPegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTimor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatturunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau pembetulan/perubahannama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang benar tersebutpada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang
11 — 0
2014 hingga sekarang tidak pernah ada komunikasi; Bahwa upaya damai sudah dilakukan baik oleh Majlis pada setiagp kalipersidangan, Mediator, para Saksi sebagai orang dekat dengan Pemohonmaupun Termohon dan bahkan anak kandung Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil:;Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai negeri Sipil telah diberikesempatan untuk mengurus keterangan atasan namun tidak melakukan,dengan alasan tidak ingin bercerai;Menimbang, bahwa keterangan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
26 — 23
baikPenggugat dan Tergugat samasama mengakui perkawinannyayang dilakukanpada tanggal 25Pebruari 2009 di Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh MangkuSuradnya, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 281/WNI/Bsb/2009,tanggal 28 Agustus 2009;Halaman 14 dari 22Putusan Perdata Gugatan Nomor 556/Pat.G/2017/PN SgrMenimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukanmenurut hukum agama dan telah pula dicatatkan pada intansi pencatatan sipilyang
61 — 2
serta disesuaikan pula dengan ketentuan sertaprosedur yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Kabupaten Sekadau;Menimbang, bahwa Hakim menilai keinginan Pemohon untukmendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang benar dan sesuai dengan datayang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir,Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 167/Padt.G/2019/PA.SguKabupaten Sekadau, merupakan hak Pemohon sebagai warga negaraIndonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan catatan sipilyang
54 — 21
alasan telah terjadinya perselisihan danpertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahuluperlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihakberperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikanpermohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebelum memeriksa pokok perkara,Hakim terlebin dahulu memeriksa /ega/ standing Pemohon dalam mengajukanperkara ini, mengingat Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
10 — 1
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yangberpenghasilan setiap bulan Rp 3.000.000,(Tiga juta rupiah), menghukum TergugatRekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah), Muthah sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonpensi ; Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang Majelis Hakim perlumenetapkan, mewajibkan kepada Tergugat rekonpensi berdasarkan batas kewajarandan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
18 — 1
No. 1137/Pdt.G/2014/ PA.PdgMenimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Balai KSDA Sumatera Barat telah memperoleh izin dariatasannya sebagaimana surat izinnya tanggal 19 Nopember 2014, dengandemikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipilyang perobahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990
9 — 0
);Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon tentang mutah berupauang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), Pemohonbersedia memberikan mutah berupa 2 (dua) buah sepeda motor merk Yupitertahun xx Nomor Polisi XXdan Xx tahun xx Nomor Polisi XX, dalam hal ini MajelisHakim menilai bahwa tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.00.000,(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah jumlah yang sangat besar dandiluar Kemampuan Pemohon sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang
8 — 5
tidakkeberatan bercerai dengan Pemohon dan tuntutan harus dibayar sebelummengucapkan talak serta mohon segera putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara int ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam Konvensi :11Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa alasanalasan Pemohon/dahulu Pemohon Informasi mengajukanKeberatan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan perseoranganwarga Negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Pengawai Negeri Sipilyang merupakan ahli waris dari Ibu Marsiyah;Bahwa Pemohon/dahulu Pemohon Informasi merupakan anak kandung darilbu Marsiyah dan merupakan ahli waris dari SHM Nomor 64 atas Nama
61 — 4
lain yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetaopkan, Pemohon danTermohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim pada setiapkali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidakberhasil.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus Surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang
79 — 57
Oleh sebab itu) orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47