;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutbertentangan dengan hukum Karena tidak ada satupun ketentuandalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa konsep dari Berita AcaraKlarifikasi/Konfirmasi harus menggunakan tulisan pemeriksaan secaratertutup. Akan tetapi dalam penjelasan ketentuan pasal 24 ayat (2) PPNomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanyaHalaman 17 dari21 halaman.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipilyang berwenang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;6.

Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIlkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugat dan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal ini adalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.

Putusan No.38/Pid.B/2016/PN.BtlPRATIWI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang ada di Hologram/ Barcode sambil menunjukkan tiga lembar NotaDinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcode, selainitu terdakwa menunjukkan kepada saksi RINAWATI PRATIWI dokumenberupa 1 (satu) bundel Nota Dinas KEMENPANRB DENGANPANSELNAS perihal Jadwal Keberangkatan Kerja KemenpanRB yangditerbitkan di Jakarta tanggal 07

CPNS) janji terdakwa tidak kunjung terealisasisehingga saksi merasa curiga maka kemudian ibu saksi yang bernamasaksi RUSMINI mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa silahkan saja cek ke Pusat kalau mau nanti adapegawai pusat yang dipindahkan garagara ibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksi AFIDATUL UMMAH dan saksiRUSMINI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa dengan nada menekan silahkan saja cek kePusat kalau mau nanti ada pegawai pusat yang dipindahkan garagaraibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksiAFIDATUL UMMAH dan saksi RINAWATI PRATIWI dengan menyatakanapabila pembayaran sudah lunas maka akan mendapat Surat PengantarNota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcodesambil menunjukkan tiga lembar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menimbulkan akibat hukumBahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugatdimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan segalakonsekuensi hilangnya hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil.2.

bulan Putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 menyatakan:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Pengadilanberpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berupaupaya Administratif mendapatkan kesimpulan dari Komisi ASN sebagaimanamestinyayang berakibat gugatan prematur dan terlalu dini serta belummemenuhi syarat formal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

sebagaimanatersebut dalam objek sengketa tertanggal 14 Desember 2018 ;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahanantara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanyapemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Mks.maka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah diganti fotonya dengan foto diri terdakwa dalam mengikutiproses ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Hamdimana perbuatan terdakwa ini tidak dibenarkan dan tidak

permintaan terdakwa lalusaksi Wahyudi menyuruh terdakwa untuk ikut bimbingan guna moelihatkemampuan terdakwa dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapat lulusseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti pertemuan bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.

Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan

Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.

Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.

Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.

Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.

Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat

Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang

NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.

200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.

Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.

karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang