Ditemukan 7010 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CARGIL INDONESIA;
5632 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal
    Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1378 B/PK/PJK/2021
Tanggal 27 April 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA ;
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak NomorPut84191/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:Penggugat mohon agar gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP00230/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajid Pajak Masa Pajak Agustus s.d.September 2013 Nomor: 00353/107/14/057
    2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84191/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 30 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00230/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Februari2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib PajakAtas Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor:00353/107/14/057
    /15 tanggal 9 Juli 2015 Masa Pajak Agustus s.d.September 2013 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00353/107/14/057/15 tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jendaral Pajak Nomor KEP04/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT.Agronusa Investama, NPWP: 02.275.541.7057.000, Alamat: MultivisionTower Lt. 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan DK Jakarta;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    September 2013 Nomor: 00353/107/14/057/15 tanggal9 Juli 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP04/WPUJ.07/KP.0503/2016tanggal 19 Januari 2016, atas nama: PT Agronusa Investama,NPWP: 02.275.541.7057.000, beralamat di Multivision Tower Lt.15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3474/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRONUSA INVESTAMA
16048 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut095266.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding inidapat diterima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057
    uraian banding tanggal 24 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut095266.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1762/WPJ.07/2015 tanggal27 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2012 Nomor 00101/407/12/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1762/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00101/407/12/057/14 tanggal 19 Maret 2014 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
    ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1762/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012Nomor 00101/407/12/057
Putus : 31-10-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS, KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT VS KURATOR PT. ZONESTAR (Dalam Pailit), yaitu Muhammad Idris, S.Sos, SH
10663 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penambahan tagihan pajak yang diajukan oleh Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat sebesar Rp3.916.882.146,00 (tigamiliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribuseratus empat puluh enam rupiah) adalah sebagai akibat dari penerbitanSTP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan dan SKPKB PPN Barangdan Jasa atas Impor BKP serta penerbitan STP PPh Pasal 25/29denganperincian sebagai berikut:Surat Ketetapan PajakNomor & Tgl Pokok pajak Sanksi Totaladministrasi00002/227/11/057
    /13 2.160.303.200 840.658.446 3.000.961 .64600001/227/10/057/13 2.925.000 1.404.000 4.329.00000002/227/10/057/13 27.592.500 13.244.400 40.836.90000003/227/10/057/13 78.613.300 37.734.384 116.347.68400001/122/11/057/13 542.394.500 211.012.416 753.406.91600129/106/11/057/12 1.000.000 1.000.000TOTAL 3.916.882.146Bahwa penerbitan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan danSKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP sebagaimana dimaksudpada angka 3, merupakan tindak lanjut atas penyampaian SuratPemberitahuan
    Berdasarkan hal itulan Pemohon Kasasikemudian menerbitkan STP PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehandan SKPKB PPN Barang dan Jasa atas Impor BKP serta STP PPhPasal 25/29 dengan rincian sebagai berikut: NoNomorKetetapanJenisTanggalSKTangga JatuhTempoJumlah Tagihan 00001/122/11/057/13STP PPh Pasal22Impor atasImpor/Perolehan11 April201310 Mei2013753.406.916 00001/227/10/057/13SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP11 April201310 Mei20134.329.000 00002/227/10/057/13 SKPKB PPNBarang danJasa atasImpor BKP
Register : 04-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA SAMPIT Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.Spt
Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
121
  • Keluarga, Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan MentawaBaru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, KabupatenKotawaringin Timur, selanjutnya disebut Pemohon;melawanTermohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Farmasi,pekerjaan Karyawati Toko Baju, tempat tinggal di Jalan D. I.Panjaitan 31, Gang.
    Keluarga, Nomor 16, RT. 057, RW. 005,Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti Surat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit padaHalaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor
    Keluarga, Nomor 16,RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersamaterakhir;Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon danbelum dikaruniai anak;Bahwa, sejak bulan Desember 2019, kehidupan rumah tangga Pemohondengan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerusyang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon seringmengadu kepada orang tua Termohon, apabila
    Keluarga, Nomor 3, RT.057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa BaruHalaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 412/Pdt.G/2020/PA.SptKetapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
    Keluarga,Nomor 3, RT. 057, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, KecamatanMentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Putus : 24-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
14826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016, dengan perhitungan adalah sebagai berikut: No Uraian Jumlah Menurut Wajib Pajak1 Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0,002 Telah dibayar 0,003 Kurang dibayar 0,004 Sanksi administrasia. Denda Pasal 7 KUP 0,00b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0,00c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0,00d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0,00e. Denda Pasal 14 (3) KUP 0,00f. Denda Pasal 14 (4) KUP 0,00g.
    Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117122.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057
    Putusan Nomor 2494/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor 00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak,
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02504/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 #Nomor00280/107/14/057/16 tanggal 09 Mei 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak
Register : 17-12-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 07-01-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 6470/Pdt.P/2018/PA.Jr
Tanggal 7 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
150
  • Menetapkan

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

    2. Menetapkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang semula Annisa Distyaningrum Setyawati binti Henu Usmanto menjadi Anisa Destiyaningrum Setiowati binti Henu Usmanto;

    3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

    Menetapkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang semula AnnisaDistyaningrum Setyawati binti Henu Usmanto menjadi Anisa DistyaningrumSetyawati binti Henu Usmanto;hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan. Nomor 6470/Pdt.P/2018/PA.Jr3.
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/057/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014yang dikeluarkan olen KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (P.3);4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anisa Destiyaningrum Setiowatiyangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember(P.4)5.
    Bahwa nama Pemohon Il dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0437/057/V1/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang benar adalah AnisaDestiyaningrum Setiowati binti Henu UsmantoMenimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku KutipanAkta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi Akta Kelahiran anakPara
    Menetapkan nama Pemohon Il dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0437/057/VI/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang benar adalah AnisaDestiyaningrum Setiowati binti Henu Usmanto;3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 241000. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan.
Register : 27-04-2010 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 14-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 128/Pdt.G/2010/PTA.Sby
Tanggal 27 Juli 2010 — Hj. Ike Agustin binti Samirudin v H. Suhadak bin H. Romli
3519
  • Soetomo No. 178 Probolinggo, semula PENGGUGAT, sekarangTERBANDING/PEMBANDING ;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Probolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal1431 H. nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat
    Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :Membebankan kepada Penggugat (Tergugat Rekonpensi) untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini yang hingga hari ini di hitung sebesar Rp. 2.591.000 , (dua juta limaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaProbolinggo tanggal 17 Maret 2010 nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., bahwaPenggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat
    /Pembanding/Terbanding pada tanggal 17Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan AgamaProbolinggo tanggal 3 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H.nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak lawannya pada tanggal 19 Maret 2010 ;Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnyatertanggal 17 Mei 2010 dan Penggugat/Pembanding juga telah mengajukan memoribandingnya tertanggal 18 Mei
    Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob., maka Pengadilan Tinggi Agamamemberikan pertimbangan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan dan pertimbanganHakim tingkat pertama dalam EKSEPSI telah tepat dan benar menurut hukum karenanyapertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karenaitu putusan a quo dalam eksepsi harus dipertahankan ;Dalam Pokok Perkara :Dalam Provisi :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat
    Nomor : 057/Pdt.G/2009/PA.Prob.dengan perbaikan amar sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :DALAM PROVISI :Menolak gugatan Provisi Penggugat ;DALAM KONPENSI :I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;II. Menyatakan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat danTergugat yang belum dibagi yaitu :1. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berdiri diatasnya, yang terletak di Jl.
Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3254/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA
19357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3254/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 Masa Pajak Februari 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut65987/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 24 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP25/77/WPJ.07/2014 tanggal 25September 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013, yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor 160858032010 atas nama PT.Agronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat di MultivisionTower Lt. 15 JI.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2010 Nomor: 00026/207/10/057/13 tanggal 24 Juli 2013 yangterdaftar dalam berkas perkara Nomor: 160858032010 atas namaPT.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP2577/WPJ.07/2014 tanggal 25 September 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010Nomor: 00026/207/10/057
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PA BONTANG Nomor 89/Pdt.P/2016/PA.Botg
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
7023
  • Soepratman RT. 057 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang adalah harta peninggalan almarhum Amir bin Dolo;

    4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

    Soepratman, RT. 057,Kelurahnan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, KotaBontang, sebagai "Pemohon ";Dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa:YUNI SHARA AGUSTINA binti AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 11Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SMA,tempat tinggal di Jalan Wr.
    Soepratman, RT. 057, Kelurahan BerbasTengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;AHMAD MAULANA bin AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 16Desember 2010, agama Islam, pendidikan Taman Kanakkanak,tempat tinggal di Jalan Wr. Soepratman, RT. 057, Kelurahan BerbasTengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;DESY ULANDARI binti AMIR, tempat tanggal lahir Bontang, 11 Desember1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempattinggal di Jalan Wr.
    Soepratman, RT. 057, Kelurahan Berbas Tengah,Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "Pemohon II";Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2016/PA.Botg.Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26September 2016 yang telah
    Soepratman RT. 057, KelurahanBerbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;4.
    Soepratman RT. 057 Kelurahan BerbasTengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah harta peninggalanalmarhum Amir bin Dolo;4.
Register : 10-06-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 06-02-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 15 Januari 2014 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS); melawan BUPATI KUTAI TIMUR;
227105
  • MENGADILI :DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi Tergugat; DALAM POKOK SENGKETA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 TentangPemberian jin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.
    Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.
    Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :500/057/Eko.2XTI/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas+12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16Desember 2008 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) KepadaPT.
    Bukti P4 : Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 500/057/Eko.2XII/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.
Register : 28-07-2010 — Putus : 14-10-2011 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 B/PK/PJK/2010
Tanggal 14 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP896/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 1 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004, Pemohon Banding telahmengajukan satu surat banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepadaPengadilan Pajak atas satu surat keputusan Terbanding sebagaimana tersebutdiatas pada tanggal 5 September 2008.
    KEP898/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 1 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan KeberatanPemohon Banding atas SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004, dilakukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undangundang, khususnyaPasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan dan Pasal 35 ayat (1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (8) dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak.
    S1074/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 12 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil PenelitianKeberatan No. 25/PT.JICM/FN/VV/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP896/WPVJ.07/BD.05/2008 tanggal 1 Juli 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo. 00182/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007. Surat Keputusan TerbandingNo.
    Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputikelebihan pajak Masa Pajak Maret 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12bulan sejak surat permohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPNNo. 00182/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.
    Sebagai bahan pertimbanganMajelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPNtahun pajak 2004, termasuk SKPKB PPN No. 00182/207/04/057/07 tanggal 2Agustus 2007 untuk Masa Pajak Maret 2004 yang Pemohon Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (Satu) pemeriksaanpajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.
Register : 16-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 180/Pdt.P/2021/PN Jmb
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon:
1.KASUMA
2.KASUMA
244
  • SAKSI SALIM; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan PamanPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai
    SAKSI EVI TAMALA ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan TetanggaPemohon;Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadiWali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan iparPemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021di Kota Jambi;Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRAKELANA;Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal dirumahPemohon;Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada diDusun V RT. 057 RW 012
    Kepala Keluarga KASUMA, diperolehketerangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakanPenduduk Kota Jambi, beralamat di Bagan Pete RT. 026, Kelurahan BaganPete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan wilayah hukumPengadian Negeri Jambi;halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN JmbMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonpada pokoknya adalah dikarenakan orang tua MANGGALA PUTRA KELANAberdomisili dan bekerja di luar Kota Jambi tepatnya di Dusun V RT. 057
    Pdt.P/2020/PN Jmbketerangan Saksi Salim sebagai paman dari MANGGALA PUTRA KELANAdan Paman Pemohon, serta saksi Evi Tamala sebagai tetangga Pemohon,menerangkan bahwa MANGGALA PUTRA KELANA Saat ini bertempat tinggaldi rumah Pemohon, dan nama MANGGALA PUTRA KELANA telahdimasukkan sebagai anggota keluarga (famili lain) dalam Kartu Keluargaatas nama Pemohon (vide bukti surat P3), bila dihubungkan dengan buktiP2, membuktikan bahwa oleh karena orang tua kandung MANGGALAPUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEIL JEDANG INDONESIA;
7328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 1 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104279.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00152/KEB/WPUJ.07/2016 tanggal11 Maret 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/11/057
    Dengan mengadili sendiri:3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00034/207/ 11/057/ 14 tanggal 15 Desember 2014 Masa PajakAgustus 2011, atas nama PT Cheil Jedang Indonesia, NPWP:01.071.816.1057.000, beralamat di Menara Jamsostek LantaiHalaman 3 dari 8 halaman
    Putusan Nomor 77/B/PK/Pjk/202121, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 38, Kuningan Barat,Jakarta Selatan 12710 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00034/207/ 11/057/ 14tanggal 15 Desember 2014 Masa Pajak Agustus 2011, atas namaPT.
    Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00152/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Maret 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00034/207/11/057
Register : 18-08-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Smd
Tanggal 15 Oktober 2015 — Nyonya GOEI TJIN ING sebagai Penggugat dan Ny. ONENG MAESAROH dkk sebagai Tergugat
6314
  • Sebidang tanah seluas 405 M dan bangunan diatasnya, terletak di Blok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 152/057/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 ;b.
    Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor : 150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yang dibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;8. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;10.
    dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991;. Sebidang tanah seluas 282 M?
    dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara,Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UtJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04 November1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?
    Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.Ut/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H. Notaris/PPATSumedang tanggal 04 November 1991 adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum ;. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beritikad baik yangharus dilindungi oleh hukum ;.
    dan bangunan diatasnya, terletak diBlok Sindangraja, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan SumedangUtara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor152/057/Sm.UvJB/1991, yang dibuat oleh Christy SukmiatiSutadikusumah, S.H. Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991 ;b. Sebidang tanah seluas 282 M?
    Notaris/PPAT Sumedang tanggal 04November 1991;Antara Penggugat (sebagai Pembeli) dengan Tergugat Ill (sebagai)Penjual adalah sah menurut hukum ;Menyatakan akta jual beli Nomor : 152/057/Sm.Ut/JB/1991, Nomor :150/055/Sm.UV/JB/1991 dan Nomor : 153/058/Sm.Ut/JB/1991, yangdibuat oleh Christy Sukmiati Sutadikusumah, S.H.
Putus : 16-10-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3297 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3297/B/PK/Pjk/2019Menyatakan Keputusan Terbanding Nomor KEP1085/WPJ.07/2013tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor 00022/207/09/057/12 atas nama PT.
    tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66152/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 Nopember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009Nomor 00022/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.
    Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1085/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/207/09/057
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilaibarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Halaman 1 dari 4 halaman.
    XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 30 NovemberMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00015/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringanh, Jakarta Utara 14440, sehingga
    Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012 atas nama PT Indoboga JayaMakmur, NPWP. 02.076.488.2057.000, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semuabiaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 4 halaman.
    Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:24Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan meolakseluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00015/207/09/057
Register : 15-07-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BILLABONG INDONESIA;
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bayar tersebut, KPP PMA IVmenerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) Nomor : PRINPL011/WPJ.07/KP.0505/2009 tanggal 02 Februari 2009 dengan tujuanpemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanMasa Pajak JanuariJuni 2006 (untuk semua jenis pajak termasuk PPhPasal 26);4) Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, KPP PMA IVmenerbitkan surat ketetapan atas semua jenis pajak;Bahwa salah satu dari ketetapan tersebut adalah SKPKB PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057
    Sebagai tindak lanjut,Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor :00113/BI/II/2010 tertanggal 22 Februari 2010 yang diterima oleh KPPPMA IV pada tanggal yang sama (fotokopi terlampir);Bahwa sebagai tanggapan atas surat keberatan yang diajukan olehPemohon Banding di atas, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang KeberatanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor : 00026/204/06/057/09 tanggal 25 November
    Dasar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 Tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor :00026/204/06/057/09 tanggal 25 November 2009 Masa Pajak Januari Junihalaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :KEP00033/WPJ.07/KP.0503/2010 tanggal 04 Maret 2010 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor
    diterima oleh Pemohon Bandingtersebut maka Pemohon Banding telah kehilangan haknya untuk hadirguna memberikan keterangan dan penjelasan atas permohonankeberatan Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Bandingberpendapat bahwa atas penerbitan Keputusan Terbanding Nomor :KEP1244/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 TentangKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajakhalaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00026/204/06/057
    Patih Jelantik, Kuta, Bali 80361,menjadi sebagai berikut:bahwa pada halaman 1 (satu) paragraf pertama baris keempat, halaman 2(dua) pragraf kedua baris kedua, halaman 2 (dua) paragraf keenam bariskedua, halaman 22 paragraf kelima baris ketiga, halaman 22 paragraf ke10baris kedua, halaman 22 paragraf ke15 baris kedua, dan halaman 28 paragrafpertama baris keempat, dengan rincian :tertulis :000206/204/06/057/09seharusnya :00026/204/06/057/09halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 526 /B/PK/PJK/2014Menimbang
Register : 05-04-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 057/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Tanggal 25 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
163
  • 057/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Putus : 15-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3534/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARINDO
32084 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanTahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057
    Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT093721.15/2007/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal17 Maret 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor 00007/206/07/057/13tanggal 18 Desember 2013, atas nama PT Harindo, NPWP02.192.918.7057.000, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 28 RT006/07, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13710 atas sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku
    mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP906/WPJ.07/2015 tanggal 17 Maret2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 Nomor00007/206/07/057