Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
154 — 107
Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
154 — 107
Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr3.T3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil;4.T4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah dijatuhi Hukuman Berdasrkan Putusan Pengadilanyang
Putus : 18-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.STB Tanggal 18 Nopember 2013 — RINI SIHOTANG, AMK
Melawan
DIAN KURNIAWAN SURBAKTI, SKM
88 — 43
88 — 43
sebelumnyaadalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan (1) Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
105 — 43
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
105 — 43
PendayagunaanAparatur Negara Selaku Ketua Badan PertimbanganKepegawaian, tanggal 09 Juli 1998, (Fotokopi sesuaidengan fotokop)i);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirikrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153KEP/2018Halaman 28dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNA14.15.16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 95/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - RITA SARANANI, A.Ma Als RITA Binti RASID SARANANI
93 — 30
93 — 30
memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; ~~~~~~~Hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdawka yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 2(dua) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 58/G/2019/PTUN.PBR Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
235 — 110
Drs. A. MIUS, M.Si
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
235 — 110
pemeriksaanHalaman 11 dari 49 Putusan Nomor 58/G/2019/PTUN.PBRsengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugiansecara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagaiPegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan hakhak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gajidan tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan denganPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-12-2014 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3850/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr Tanggal 5 Agustus 2015 — Pemohon vs Termohon
17 — 2
17 — 2
menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam AlQuran SuratAlBagarah Ayat 227 yang artinya berbunyi :Artinya:Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, makasungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang menjelaskanbahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil Guru TK di Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Kediri terikat dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980, yang mana setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1400/Pdt.G/2021/PA.Kis Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 21
24 — 21
Bahwa surat pernyataan yang diberikan Pemohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim dengan tujuan agar perkara permohonan cerai talak yangdiajukan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan Pemohonmenyatakan bersedia untuk menanggung segala resiko yang mungkin terjadisecara Kedinasan dimana Pemohon bekerja dan tindakan Pemohon tersebutadalah sebuah tindakan pelanggaran aturan tentang Pegawai Negeri Sipilyang telah ditetapkan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemohon dan suratPernyataan tersebut seolaholah
Register : 09-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN RUTENG Nomor 14/PDT.G/2014/PN.RUT Tanggal 7 Januari 2015 — FLAVIANA ERVIN vs CLAUDIUS ERWIN MULIALIM
200 — 110
200 — 110
terdaftar di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor.259/474.2/TL/2009 tertanggal 24 Juni 2009, putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau pejabatlain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanoa meterai kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, untukkepentingan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar catatan sipilyang
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — LALU SAHNUN YADI
213 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Februari 1990,Hasnul Hasan dan Kamarudin (penuntutannya diajukan secara terpisah),dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinyasendiri, namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukankarena kehendak Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 95/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT
Tergugat:
BUPATI KUPANG
187 — 64
DON CARLOS F. L. NISNONI, ST. MT
Tergugat:
BUPATI KUPANG
187 — 64
berikan perlakukan berbeda padakeadaan yang berbeda, hal mana masih terdapat oknum Pegawai NegeriSipildalam hal ini: Ir.Roy Pongsilurang, yang pernah terlibat pula dalam kasusserupa, namun hingga saat ini masih tetap berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah berpindah tugas ke Sulawesi (Tanah Toraja);Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah nyata bertentangan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-03-2010 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN JENEPONTO Nomor 07/Pdt.G/2010/PN.JO Tanggal 17 Juni 2010 —
79 — 7
79 — 7
MASSARAJA, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksadipersidangan sehubungan denganmasalah empang obyek sengketa antaraPenggugat dengan para Tergugat yangterletak di Kampung Kassi kebo, DusunKassi Kebo, Desa Bontorannu, Kec.Bangkala, sekarang masuk KampungPabaengBaeng Lingkungan PabaengBaeng, Kelurahan Bontorannu,Kecamatan Bangkala, KabupatenJeneponto;Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di dinas Kelautan danPerikanan sejak tahun 2001 sampai16dengan
Putus : 27-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/PID.SUS/2010 Tanggal 27 April 2011 — FRANSISCO PEA DJONE, SE
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ratus delapan puluh satu rupiah) = Rp.142.905.751,56 (seratusempat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satuRupiah, lima puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-05-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 67/G/2017/PTUN.MDN Tanggal 12 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. AGUSTARI VS TERGUGAT :GUBERNUR SUMATERA UTARA
48 — 20
48 — 20
Pemerintahdiantaranya :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentangsanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-03-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat:
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
304 — 131
SAMARDIN GURIUM, S.Pdi
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
304 — 131
perbuatan yangHIm. 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugattersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-08-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 350 K/TUN/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — DRS. PAULUS ARWALEMBUN VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
74 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan 2) ketentuan ketentuan yang bersifat materli/substansi.Bahwa memperhatikan pula pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya pada halaman 51, ad.2) Kewenangan dari BadanPertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan prosedur upaya BandingAdministrasi terhadap penerbitan obyek sengketa sebagaimana tersebutdalam alinea 1 (pertama) , alinea 2 (Kedua) dan alinea 3 (Ketiga) sampaidengan pertimbangan halaman 52 pada alinea 1 (Pertama) disebutkan :"Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-02-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 36 /Pdt.G/2014/PN.Jr Tanggal 15 September 2014 — SUKAMTO bin DJANIMAN Melawan RETNOWATI Binti WAHID
90 — 19
90 — 19
09 Mei 2012, MajelisHakim telah membaca sungguhsungguh dan seksama, maka penetapan tersebut dalammempertimbangkan suatu permohon tidak ada dasar hukumnya yang dikemukan akantetapi dalam amar permohonan tersebut mucul tergugat berhak mendapatkan % dari hakpensiun Penggugat ;Menimbang bahwa, menurut majelis Hakim munculnya Tergugat mendapatkanuang % hak dari pensiunnya Penggugat berdasarkan pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 69/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. MUSTAHIR EDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI TANA TORAJA
334 — 261
Drs. MUSTAHIR EDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI TANA TORAJA
334 — 261
Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tanggal 10 September 2018; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN.Mks.6.7.10.11.12.13.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2017 Tanggal 11 Oktober 2017 — ANWAR KENNEDY SIMANUNGKALIT, S.Pd VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara adat Batak Ellys InnovaTambunan yang dijemput ke rumah orangtuanya di Medan dan EllysInnova Tambunan tidak menurut/tunduk kepada Penggugat sejakNovember 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2009 serta Ellys InnovaTambunan telah melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istridengan Penggugat (anak haram) sehingga sesuai hukum adat Batakharus diceraikan atau sudah dianggap bercerai.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2018/PTUN.BKL Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
725 — 77
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
725 — 77
setingkat lebih rendah,pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat danpembebasan dari jabatan dilakukan;Bahwa sudah pasti menurut Hukum Penjatuhan SanksiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai negeri Sipil Tidak Tepat Dan MerupakanPerbuatan SewenangWenang;Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas mengenaiPelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yangdinyatakan melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2017/PTUN.PLK Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. FREE VYNOU, M.T
Melawan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
158 — 80
158 — 80
UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang