Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-02-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
ABDULLAH KAFABI, M.PD.I
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
359 — 259
ABDULLAH KAFABI, M.PD.I
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
359 — 259
Apabila pemberhentian dengan hormat dilakukan atasdasar PNS melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, maka perbuatanpelanggaran disiplin tingkat berat tersebut adalah sebagaimana dimaksud di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang peraturan dasarnya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2)huruf a dan b serta Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian
Putus : 31-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210 K/Pdt/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — Hj. ENI FUANA VS H. ISNADI DKK
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat bukanseorang Tentara Nasional Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipilyang karena pekerjaannya untuk sementara waktu atau diharuskanberada di Dusun Bugangan RT 005 RW 003 , Desa Taman Gede,Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal;Halaman 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1210 K/Pdt/20171.2.Bahwa Tergugat sebagai pembeli lelang terhadap tanah pertanianberupa sawah melalui Tergugat Il sudah merupakan tindakan atauperbuatan hukum yaitu pemindahan hak.
Register : 06-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 16 Februari 2017 — Dr. Drs. Yan Pieter Rumbiak, M.Si VS Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
133 — 59
133 — 59
Setelah BKN memberikan persetujuannya, barulah Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sudah bisa mutasi ke tempat yang baru sebagaiPegawai Negeri Sipil IPDN dan berhak menduduki jabatan di lingkungan2 ee wa eene ccc enneecnn can B.
Register : 14-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — NY. SRI SOEDARMI, DKK VS KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I;
183 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil adalah untuk meningkatkan semangat kerja mereka.Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil, maka rumah dinas tersebut wajib dikembalikan kepada Instansinya; Bahwa rumah dinas dapat dialinkan haknya beserta atau tidak besertatanahnya kepada penghuni apabila memenuhi syarat yang telah ditentukanperaturan perundangundangan, antara lain telah dialinkan statusnya darigolongan II menjadi golongan III; Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 11-08-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 268/Pid.Sus/2014/PN. PTK Tanggal 11 Agustus 2014 — RICHI ZULKARNAIN
66 — 6
66 — 6
kependudukan;Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak memiliki hakatau tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatansehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan melawan hukummenurut doktrin diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau perobuatan yang melanggar/menyimpang dari ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwa diketahuibahwa terdakwa bukanlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 20-03-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PTUN KUPANG Nomor 8/G/2015/PTUN-KPG Tanggal 9 September 2015 — ELISABETH KAKA, S.Pd
HURU DANDU KATODA
Drs. ANTON METE RAYA
Drs. YOHANIS BULU
THOMAS ALFRED EDISON TUE
KAROLUS KODI BANI
WENSISLAUS SEDAN, S.Pd., M.Si (Para Penggugat)
BUPATI SUMBA BARAT DAYA (Tergugat)
85 — 46
85 — 46
undangundang secara jelas sudahHalaman 43 dari 63 Halaman Putusan No. 08/G/2015/PTUNKPGmengatur proses penyelesaian sengketa keputusan aparatur sipil negara danhal tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan alasan yang padapokoknya menyatakan bahwa tingkatan jenis hukuman disiplin yang diterimaoleh Para Penggugat dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat dan tidakadanya aturan perundangundangan khususnya Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 83/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
TJATUR TOTO HARDYANTO
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
293 — 160
TJATUR TOTO HARDYANTO
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
293 — 160
ASN dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama danmadya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :hurufe : bupati/walikota di kabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 010/G/2017/PTUN.SMG Tanggal 21 Juni 2017 — DRA. UDI CIPTINI, M.PD. Melawan REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
215 — 167
215 — 167
MenurutPasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1994 tentangTanda Kehormatan Satyalancana KaryaSatya dirumuskan bahwa: Hakmemakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.Berdasar aturan tersebut maka pencabutan atas hak memakai tandakehormatan sudahsangat sesuai dengan peraturan perundangan yangberlaku.; 9.
Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH.
270 — 129
270 — 129
Menyatakan barang bukti berupa :1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan MenteriPenerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian DepartemenPenerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP. 050013581;2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31
Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai NegeriSipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro KepegawaianDepartemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP.050013581 ;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NIP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-10-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/2012/PTUN.Smg. Tanggal 21 Maret 2013 — YULIMAN, A.Md. Melawan BUPATI KEBUMEN
122 — 58
122 — 58
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian PelaksanaLanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kebumenyang pada tanggal 24 Juli 2007 terpilih dan diangkat olehTergugat sebagai Kepala Desa Argosari, KecamatanAyah, Kabupaten Kebumen berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1820/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Yuliman, A.Md.
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
159 — 76
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
159 — 76
Donni RicardoBarimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah diterima Penggugat padatanggal 28 Mei 2017 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejakditerimanya Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukanUpaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkankepada Penggugat sebagimana di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana
Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H
Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
175 — 53
175 — 53
2017 sampai dengan tanggal 30 Juni2019, apabila dikaitkan dengan status Terdakwasebagai anggota INI seharusnya perbuatanTerdakwa menjadi contoh dan teladan yang baik bagiprajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuktidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,namun kenyataannya Terdakwa justru memberikancontoh yang tidak baik bagi masyarakat denganmengkonsumsi sabusabu bersamasama denganmasyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsungtelah menumbuhkan keberanian terhadap warga sipilyang
Register : 12-06-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012 Tanggal 10 September 2012 — Kls Ptr Dwijo Iskono
58 — 40
58 — 40
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai atau memilikisenjata api berjenis pistol pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008sekiara pukul 23.30 Wib saat terjadinya penganiayaan terhadap orang sipilyang terjadi di JI. Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utaradekat dengan Kantor Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.4.
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 52/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasalPasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 danPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 2014tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
tentang ManajemenPNS; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihnukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30Oktober 2017; Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 29-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564 K/PDT/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — DENI AGUSTIN KRISTIANA, dk vs KOPERASI SIMPAN PINJAM ISTIDANA SEMARANG, dkk. Cq., KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CAB. KLATEN;
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang KSP Intidana Klaten (Terlawan I), lalu Terlawan Imemberikan petunjuk atau syaratsyarat untuk pencairan Klaim Asuransi JiwaKredit agar bisa dicairkan antara lain yaitu:1 Satu buah fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan2 Satu buah fotocopy Surat Keterangan telah meninggal dunia dari RumahSakit Islam Surakarta;3 Satu buah fotocopy Surat Radiologi diagnostik dari Rumah Sakit IslamSurakarta;4 Surat Keterangan Warisan;5 Satu buah fotocopy Akta Kematian a/n Sri Mukini, Kantor Catatan Sipilyang
Register : 11-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 10-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/TUN/2017 Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR UTAMA RSUP DR. M. DJAMIL PADANG VS Dr. NOVERIAL, Sp. OT;
157 — 466 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 466 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penata Tingkat I/Gol.III/o yang bertugas sebagaidosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berada dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maka kedudukan PegawaiNegerinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, sehingga dapatdisimpulkan Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkatberat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana yangdisebutkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) angka 8 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-11-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 38/Pid.SUs/TPK/2014/PN.Pgp. Tanggal 5 Maret 2015 — AGUS NURJAMAN, A.Pi
136 — 35
136 — 35
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
135 — 90
135 — 90
seharusnyadibuat secara tersendirisendiri, karena masingmasingmemiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibatyang berbeda ; Demikian dapatdilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugatpada bagian menimbang huruf a, dan huruf b, diuraikanSebagai berikut :bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangkapeningkatan pelaksanaan tugas tugas pemerintahandan pembangunan, maka dipandang perlu diadakanMUTASI pejabat struktural eselon Ill dan IV dalam lingkupPemerintahan Kota Makassar Bahwa pegawai negeri sipilyang
struktural yang pernahdan/atau masih didudukinya,Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiantersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwapenerbitan Objek sengketa yang membebaskan Penggugatdari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya168pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar laluditempatkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada AsistenBidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassartersebut merupakan tindakan yang bersifat penghukuman,sebagaimana hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 10-09-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 26-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 9 Januari 2014 — Ir. SOEDARDJO, SA;KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
62 — 42
62 — 42
./2013 sebagai Surat Panggilan untuk pemeriksaan atas dugaan pelanggarandisiplin pegawai negeri sipil untuk Penggugat pada tanggal 17 April 2013, danSurat Panggilan tersebut diterima oleh Penggugat pada Tanggal 9 April 2013pukul 15:55 WIB (lima menit sebelum pulang kerja), ternyata melanggar Pasal 23ayat (1) dari Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasanlangsung untuk dilakukan pemeriksaan;Kenyataannya
pemeriksaan.Kenyataannya: Penggugat hadir pada pemeriksaan pertama, dan pemeriksaandinyatakan selesai oleh Ketua Tim dan Ketua Tim Pemeriksa memutuskan untuktidak melanjutkan pemeriksaan, yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor472/BAP/IV/2013, Tanggal 17 April 2013;6 Bahwa pada tahap pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 53/2010 Pasal24 ayat (1), tertulis Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplinsetiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang