Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslan PEMOHON terlebihdahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Ahli Waris dari PengadilanAgama Sumber untuk melakukan tindakan hukum atas Proses Balik namasertipikat kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Cirebon atas namaPEMOHON, harta warisan tersebut terkait dengan PEMOHON sebagai ahliwaris dari almarhum suami PEMOHON:Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohonkepada

diajukan gugatan;2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yangharus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurutpenaksiran besarnya biaya;3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkaraperdata Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Trg dari Penggugat tersebut diajukan ketikapemeriksaan perkara dalam tahap pengajuan bukti surat dari Tergugat, makapermohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut haruslan

.: 1033/Pdt.Ngj2019/PA.NgjMaka apabila terjadi percereraian mohon pada Majelis Hakim untukmembagi harta bersama tersebut 50% untuk Penggugat Rekonpensi da 50%untuk Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi haruslan membayartunai kepada Penggugat Rekonpensi setelah mempunyai kekuatan hukumtetap5. Bahwa jika perceraian terjadi dan Tergugat Rekonpensi terbuktikesalahannya maka Penggugat Rekonpensi berhak menuntut iwadlsebagaimana diatur dalam Kompilasi Huykum Islam (KHI) sebesar Rp50.000.000.

dengan taksasi harga kurang lebin Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan 2 unit sepeda motor merk Honda Vario dan MegaPro dengan taksasi harga kurang lebih Rp 24.000.000, yang didapat selamaperkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yangsaat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi merupakan harta bersama yangharus dibagi rata 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan 50% untuk TergugatHalaman 6 dari 24 halamanPutusan No.: 1033/Pdt.Ngj2019/PA.NgjRekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi haruslan

puluh empat juta rupiah), buffet, kursisudut, meja TV, almari dengan taksasi harga kurang lebin Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan 2 unit sepeda motor merk Honda Vario dan MegaPro dengan taksasi harga kurang lebih Rp 24.000.000, yang didapat selamaperkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yangsaat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi merupakan harta bersama yangharus dibagi rata 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan 50% untuk TergugatRekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi haruslan

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam unsur iniadalah membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan dalammelakukan perbuatan tersebut harus selesai dilakukan, sekalipunkemudian melepaskan penguasaan karena diketahul.Bahwa unsur barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal ini adalahbenda yang diambil tersebut haruslan memiliki harga dan bernilaiekonomis bagi pemilik barang.Yang dimaksud dengan Yang seluruhnya

atau sebagian kepunyaanorang lain adalah yang dikenal dengan istilan dat gehel of geeeltelijk aaneen ander toebe hoort yang artinya barang tersebut haruslah bukan milikpelaku sendiri tetapi haruslan merupakan milik orang lain secara utuh atausebagian yang dapat dibuktikan dengan alat bukti.Berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sertadengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satudengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum: Bahwa berawal pada saat Terdakwa pada

Artinya, jika Tergugat dan Tergugat II belummengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapatmencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat Hal 2 dari hal 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Liwdan Tergugat Il, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslan mendapatkanpersetujuan dari Tergugat dan Tergugat II (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkaraperdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Liw aquo, Kuasa

;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanyaMenimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk Tunggal yakni melanggar pidana pasal 362KUHPidana, sehingga untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan PenuntutUmum dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhiseluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa untuk itu) Majelis Hakim akan langsungmembuktikan

suami istrinya, sehingga Majelis berpendapat bahwa ParaPemohon masih terikat Perkawinan dengan pihak lain ( Vide pasal 9 UndangUndang No 1 tahun 1974 Jo pasal 7 huruf (e) KHI ) sehingga pernikahan paraPemohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan;Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak terpenuhi syarat rukunnya, makaPengadilan Agama tidak dapat mengisbatkan (mengesahkan) pernikahannyatersebut.Menimbang, bahwa ternyata para pemohon tidak dapat membuktikan semuadalil dalil permohonannya, maka haruslan

Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadapgugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya,sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutangugatan tersebut, haruslan mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alineakedua dari Pasal 271 Rv);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadapPerkara perdata Nomor 16/Pdt.G.S/2018/PN Liw aguo, Penggugat mencabutgugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikianberdasarkan kepada Pasal

dantanggal lahir anak pemohon tertulis 08 Juni 1996 seharusnya di tulis08 Januari 1996 juga nama pemohon yang temuat di dalam AktaKelahiran tersebut tertulis RUSTAM EFFENDI seharusnya di tulisRUSTAM EFENDI.Bahwa sekarang ini pemohon sangat memerluka perbaikan AktaKelahiran nomor : 1601CL10409200704580 tertanggal 4 September2007 atas nama anak pemohon yang bernama ELIYA ROBITA tersebutuntuk keperluan melamar pekerjaan.Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran atas nama anakpemohon tersebut haruslan

pasangan suami isteriMidian Pandiangan dan Rusmin Sagala ;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri JakartaSelatan adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari FolmaPandiangan diganti/dirubah menjadi Folmarida Pandiangan ;Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebutadalah karena Pemohon merasa tidak nyaman, tidak cocok, kurangmembawa kebaikan dan nama baru tersebut memberi makna tersendiri bagiPemohon ;Bahwa untuk penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut haruslan

Sehingga jalan keluarnya adalah harus melakukan penikahan yang baru,dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1tahun 1974 dan Peraturan Perundang Undangan yang lainnya;Menimbang, bahwa ternyata para pemohon tidak dapat membuktikan semuadalil dalil permohonannya, maka haruslan ditolak;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan Undang Undang

ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN Pasal 36 dimana Dalam hal perkawinan tidak dapatdibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatan perkawinandilakukan setelah adanya penetapan pengadilan; Bahwa tujuan Pemohon supaya perkawinan pemohon tersebut untukdapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedangberjalan untuk itu serta memperoleh Akta Perkawinan di Kantor CatatanSipil Kota Tebing Tinggi; Bahwa untuk memperoleh Akta Perkawinan antara Pemohon denganSuami Pemohon tersebut maka dahulu haruslan

Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslan Pemohon telebihdahulu mendapatkan jjin dan adanya Penetapan Perwalian dariPengadilan Agama Kelas IB Kajen untuk melakukan tindakan hukumatas dengan penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hakhakPemohon dan adiknya;11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biayayang timbul dalam perkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Cq.

Maka PihakPertama demi rasa kemanusiaan haruslan memberi tenggang waktu kepadaPihak Kedua untuk dapat menempati rumah tersebut sebelum mendapatkanrumah kediaman yang baru sampai dengan tanggal 15 April 2022 Setelah waktuyang disepakati berakhir maka Pihak Kedua haruslah meninggalkan rumahtersebut dalam keadaan kosong dengan tanpa adanya gangguan dari pihakmanapun.Pasal 6Bahwa Kedua belah pihak, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dengan inimengakhiri perselisinan dengan perdamaian dan tidak ada

Nomor0369/Pdt.G/2015/PA.Trkpihak berperkara, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 di persidangan;Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslan memenuhisyarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknyaberbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak,dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

sebagai suami istri (Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapatditerima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebabsebabperselisihan dan pertengkaran itu dan mendengar keterangan saksi dari pihakkeluarga atau orangorang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugatguna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil perceraiannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.3;Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslan

Umumdalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan HakimTingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecualimengenai pidana badan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa oleh Hakim TingkatPertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sesuai dengankondisi dan keadaan Terdakwa ;Menimbang, bahwa pidana yang akan dijauhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi haruslan

HakimPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, olehkarena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk~ Basung Nomor29/Pdt.Plw/2015/PN.Lbb tanggal 1 Juni 2016 dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalam perkara iniadalah dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatpengadilan haruslan

Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan berarti,bahwa Terdakwa haruslan mengetahui dan menghendakiterjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betulbetulsebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuandari pelaku tindak pidana/ Terdakwa ;2.

Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan,berarti bahwa Terdakwa haruslan mengetahui danmenghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dariperbuatan pidana tersebut akan kemungkinan akanmenimbulkan akibat atau Ssuatu perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti diatas yang diperolehdari fakta persidangan berupa keterangan Saksi Muhammad Rusdi, SaksiSalman, Saksi Herman Sudianto Alias Herman dan bersesuaian denganketerangan Terdakwa dan bukti surat Visum dapat diketahui