hasil penjualan tanah seluas 4.165 m2 di Jl PDiponegoro Yogyakarta digunakan untuk pembelian asetaset bergerakberupa= 10( sepuluh) unit Mobil Truck Hino 300 Dutro sebesar Rp820.000.000,00 ( delapan ratus dua puluh juta rupiah)= 3(Tiga) unit excavator merk volvo warna kuning senilaiRp 2.100.000.000,00 ( dua milyard seratus juta rupiah)Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 4 Undangundang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Reg.Perk : PDM70/Yogya/04/2014 Terdakwa telahdituntut sebagai berikut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Agus Kuncoro Putro, SH terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamacesama melakukan penipuan dan pencucian uang melanggar pasal378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Paramount Propertindo melalui saksi Asep DavidVender Tarigan4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutdiatas Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :I Menyatakan terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO, SH., telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG;2 Menjatuhkan

Menyatakan terdakwa AGUS KUNCORO PUTRO tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (ontslag VanRechtvervolging)5. Memulihkan hakhak terdakwa dan kemampuan kedudukan harkat sertamartabatnya6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini di kembalikan kepada pihak yangberhak7.

Membebankan biaya perkara ini kepada negaraMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pertimbanganpertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan AGUS KUNCOROPUTRO SH terbukti secara syah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama melakukan penipuan dan pencucian uang ;Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan NegeriYogyakarta tanggal 10 September 2014 No. 137/Pid.B

Menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan danterbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Keempat Pasal 3 ayat (1) butir c UU No.15Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003tentang Pencucian Uang, sebagaimana dalam

Menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan" menghimpundana masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia " dan tindak pidana"pencucian uang" ;Hal. 38 dari 63 hal. Put. No.2706 K/Pid.Sus/2009.

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam mengadili dan memutusperkara a quo menyatakan Terdakwa HALIMAN ZETER terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitumenghimpun dana masyarakat tanpa ijin dari Bank Indonesia dan tindakpidana pencucian uang ;. Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding tersebut adalah sangat kelirudan salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :a.

Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang menurut para ahli adalahuang dari kejahatan tertentu, kemudian uang itu diserahkan kepadalembaga jasa keuangan untuk kemudian dikelola dengan harapan uang itutidak akan dideteksi dari mana asalnya.

Misalnya uang itu dibelikanproperty, dibelikan saham, dibelikan kendaraan, dibuatkan usaha untukmenghapus jejak bahwa uang itu merupakan uang hasil kejahatan, kalauhanya membayar upah karyawan, membeli kendaraan untuk operasionalkantor TIDAK TERMASUK DALAM PENCUCIAN UANG ;Bahwa apabila hal ini dikaitkan perbuatan Terdakwa, jelas tidakmemenuhi unsur pencucian uang sebagaimana dimaksudkan di atas,Hal. 60 dari 63 hal. Put.

No. 256 PK/Pid.Sus/2014Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;ATAU :KEDUA:Bahwa ia Terdakwa Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUHSANTOSO selaku Direktur PT.

TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUHSANTOSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 3ayat (1) huruf c, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian Uang ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

TOTO KUNTJORO KUSUMAJAYA bin TEGUHSANTOSO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana PENCUCIAN UANG? ;Hal. 39 dari 99 hal. Put.

Sedangkandakwaan Jaksa/Penuntut Umum atas perbuatanPemohon Peninjauan Kembali mengenai TindakPidana Pencucian Uang yang seharusnya adabukti uang sebagai objek pencucian' olehPemohon Peninjauan Kembali.

TOTO KUNTJORO KUSUMA JAYA bin TEGUHSANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENCUCIAN UANG? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;3.

Toto Kuntjoro Kusuma maupunoleh Robert Tantular dan kKawankawan;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 Ayat (1) Huruf a, b, c, UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAU;KEDUA:Bahwa mereka Terdakwa : RADEN MAS JOHANES SARWONO, S.H.selaku Komisaris dan Terdakwa II : Ir.

Toto Kuntjoro Kusuma maupunoleh Robert Tantular dan kawankawan;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1)huruf c, UndangUndang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut;36. Menyatakan Terdakwa . Raden Mas Johanes Sarwono, S.H.

UmarMuchsin terbukti bersalah Turut serta menerima atau menguasaipenempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan, yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c UndangUndang No. 15Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPertama Penuntut Umum;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .

Bahwa dari buktibukti yangdiajukan dalam persidanganterbukti fakta hukum yaitusebagai berikut:Bahwa berawal dari kasus pencucian uang dengan perkara pokok tindakpidana Penggelapan dan penipuan atas dana nasabah PT. Antabogayang akhirnya diketahui ada aliran dana dari Robert Tantular pada TotoKuntjoro sebagai Direktur Utama PT.

GNU untukmembayar ke Yayasan Fatmawati tersebut berasal dari pencucian uangdan uang tersebut telah dikembalikan pada PT.

No.1844 K/Pid.Sus/2018Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Selatan tanggal 1 Februari 2018 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DADDY EFENDY secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PencucianUang" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 3 UndangUndang

SPd dan Terdakwa 2.AGUS ADITYA PRAMANA,S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama, melakukan penipuan dan Tindak pidana Pencucian uang ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IDA AYU DYAH KUSUMA W. SPd, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa 2.

No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uanguntuk terdakva 2. AGUS ADITYA PRAMANA, S.HPertama : pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ke empat :pasal 5 ayat (1) UndangUndang RI No. No. 8 Tahun 2010 TentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.2. Menjatuhkan pidana terhadap : Untuk terdakva 1.. IDAAYU DYAHKUSUMA W.

Bahwa definisi atau yang dimaksud dengan Pencucian uang, HartaKekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Yangdilakukan secara tunai, Transaksi Keuangan Mencurigakan, PenyediaHalaman 86 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SELJasa Keuangan, dan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,yakni sebagai berikut :a.Pencucian Uang:Dapat saksi jelaskan, pengertian pencucian uang secara umum dapatdidefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upayauntuk menyembunyikan

atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengantujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang denganpidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda palingbanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Halaman 88 dari 155 Putusan 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SELTindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPUadalah :Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan

Sedangkan percobaan adalah perbuatanuntuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perobuatan yangbatal dilakukan oleh sebabsebab diluar kehendak pelaku.Pembantuan adalah perbuatanperbuatan untuk membantu pelakumelakukan tindak pidana pencucian uang. Permufakatan Jahatadalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untukmelakukan tindak pidana pencucian uang.Menerima atau menguasai : Menerima adalah memperoleh ataumendapatkan.

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sus/2019ATAUDakwaan KeduaATAUDakwaan Ketigatentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangJuncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1)huruf d UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003tentang Perubahan

Atas UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian UangJuncto Pasal 95 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Bandung tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa HERMAN alias ALENG alias ALEXANDERSINAGA bin KHO KIM TJUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimanadalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 3 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;2.

Menyatakan Terdakwa HERMAN alias ALENG alias ALEXANDERSINAGA bin KO KIM TJUAN tersebut di atas , terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.

Sus/2019Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun2003 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 95 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidakmenyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ELIS ROKANI, sdr NIKE untuk usahaalat berat, dan dalam fakta hukum persidangan tidak ada niat Terdakwa untuktujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, tidakterpenuhi karena saksi korban sudah diberitahu sebelumnya oleh Terdakwa.Sehingga ketentuan tindak pidana pencucian uang Pasal 3 UndangUndang No.8Tahun 2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan

MH., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP yangdibuat oleh Penyidik ; Bahwa benar ahli adalah seorang Dosen yang bergelar Doktor di bidangTindak Pidana Pencucian Uang dan merupakan Doktor Tindak PidanaPencucian uang pertama di Indonesia ; Bahwa benar terhadap polapola pencucian uang, disepakati bahwatindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai berikut :a.

Tahapan integrasi inimerupakan tahapan terakhir dari proses pencucian uang yanglengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembalike dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Permufakatan Jahat adalah persekongkolanantara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindakpidana pencucian uang.Menerima atau menguasai : Menerima adalah memperoleh ataumendapatkan.

uang.Dalam teori tindak pidana pencucian uang sebetulnya pelaku adalahbarang siapa yang menikmati hasil kejahatan (enjoy his fruit of crime),maka untuk pelaku aktif yang terlibat langsung dengan tindak pidanaasal dan kemudian terlibat pencucian uangnya harus disangkakan /didakwakan kepadanya dua kejahatan sekaligus yaitu kejahatan asal(bisa lebih dari satu kejahatan) dan kejahatan TPPUnya yang justrumenempati posisi sebagai kejahatan lanjutan (follow up crime).

Dalam teori hukumtindak pidana pencucian uang pelaku pasif disebut (abbetor) yang dalamhal ini sesuai dengan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa pada awal Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN diRumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan SuiRaya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukankepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di BareskrimPolri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian

No. 2342 K/Pid.Sus/2015pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adapun perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awal Januari 2014 Terdakwa menemui Saksi SYAFRUDIN diRumah Tahanan Negara Kelas II A Pontianak yang beralamat di Jalan SuiRaya Dalam KM 1,3 Pontianak, kemudian Terdakwa memberitahukankepada Saksi SYAFRUDIN bahwa Terdakwa habis diperiksa di BareskrimPolri sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dimanaSaksi SYAFRUDIN sebagai

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakanTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uangsebagaimana diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 didasarkan pada kesalahan dalam menerapkan dan menafsirkanHukum Pembuktian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkansecara objektif faktafakta yang terungkap di dalam persidangan yaituketerangan Saksi H.

SYAFRUDIN di Mabes Polri masih belumtahap penyelidikan dan belum tentu terbukti bersalah melakukan tindakpidana pencucian uang sebelum mempunyai putusan yang berkekuatanhukum tetap ;2.

SYAFRUDIN telah menyetujui perihal itikad baik dari Terdakwatersebut (Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan terlampir dalam berkas) ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan judexfacti Pengadilan Negeri Pontianak yang dengan begitu saja dinyatakandikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Pontianak yang menyatakanTerdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 adalah didasarkanpada pertimbangan Hakim

Karena Terdakwa tidak sependapat itulah laluTerdakwa mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksanya kembali, jadi bukan kemudian dikesampingkan begitu saja dengan19alasan yang tidak berdasar ;Antara lain, halhal yang perlu mendapatkan pertimbangan hukum kembali adalah :Penerapan Undangundang No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uangbagi Terdakwa yang notabene didakwa melakukan tindak pidana sebelumUndangundang tersebut berlaku secara efektif.

Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaanperkara tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungankhusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakandiri, jiwa dan atau hartanya, termasuk keluarganya ;25Bukti pelanggaran Judex Factie ke 3.Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, Lukman Hakim, jumlah orang yangmemberikan kesaksian mencapai 9 (sembilan) orang.

Pelanggaran terhadapPasal 42 ayat (1) tersebut adalah karena tidak satupun orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan perkara pencucian uang tersebutmendapatkan perlindungan khusus dari negara dan atau Majelis Hakim,padahal ketentuan Pasal tersebut hukumnya adalah wajib dilaksanakan.

Inilah bukti untuk kesekian kalinya terjadi pelanggaranterhadap Undangundang yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalammemeriksa perkara tindak pidana pencucian uang dengan Terdakwa, Lukman Hakim ;Bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang harnsterlebih dahulu melalui mekanisme Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) ;PPATK merupakan Lembaga Independen yang dibentuk dengan tujuan dandalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucianuang sebagaimana diamanatkan

Fakta inilah yang menyentuh rasa keadilan dankebenaran yang harus diluruskan oleh Mahkamah Agung sebagai lembagaperadilan yang tertinggi dan terakhir ;Fakta terjadinya paling tidak terdapat 5 (ima) pelanggaran terhadap ketentuan Undangundang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undangundang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, makatidak ada alasan lain, dan tidak ada dasar hukumnya untuk tetap mempertahankan putusan Judex Factie.