(((satu) unit Televisi Flat merk LG 32 inchi.())))))satu) unit Dispenser merk Sanken.15.1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buahgalon.16.1 (Satu) unit Kulkas merk Uchida.17.1 (satu) unit Kulkas Box merk Sharp.18.1 (satu) unit Magic Com merk Young Ma.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAU :Bahwa Terdakwa LENNI

((satu)(satu)(satu)(satu)(satu)(satu).1 (satu) unit Dispenser merk Sanken.15.1 (satu) unit Dispenser merk Miyako ditambah dengan 1 (satu) buahgalon.16.1 (satu) unit Kulkas merk Uchida.17.1 (satu) unit Kulkas Box merk Sharp.18.1 (satu) unit Magic Com merk Young Ma.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 4 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan DanPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan

Manalu telah secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan DanPencucian Uang Yang Dilakukan Secara Berlanjut, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPdan Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang PencegahanDan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1)KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lenni Damayanti br.

Manalusendiri dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan lain merupakanupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No. 8Tahun 2010;e Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur Pasal 378KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan PemberatasanTindak Pidana Pencucian Uangjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari

Mahkamah Agung akan mengadilisendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawahini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalahserta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupundalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 3UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian

Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYA alias LISA yang identitasnyasebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukantindak pidana Pencucian Uang secara bersamasama dan berlanjut,sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dalam Pasal 6 ayat 1 huruf aUndangUndang Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor: 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang joPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;2.

Bahwa, PEMOHON PK telah diputus bersalah dalam putusan Judex Factiyang diperkuat Judex Juris, karena telah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No 15Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke KUHP joPasal 64 Ayat (1) KUHP, adapun dasar pemenuhan unsur tindak pidanaTerdakwa/PEMOHON PK, sebagaimana pertimbangan putusan MajelisJudex Factie Pengadilan Negeri Jakarta

No. 38 PK/Pid.Sus/2015Bahwa, unsur pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentangperubahan atas UU No 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang yangterpenuhi pada pokoknya adalah: Unsur "menerima atau mengusai" sejumlah uang, yang diterima melaluicara Transfer dari suami TERDAKWA/PEMOHON PK melalui rekeningBank BCA Cabang Alam Sutera No 6040123600 atas namaTerdakwa/PEMOHON PK.

No. 38 PK/Pid.Sus/2015Terdakwa/PEMOHON PK tidak pernah menerima uang hasil kejahatan yangdikirimkan oleh HARY AGUS TUMEWU, apalagi menikmati uang hasilkejahatan suaminya;DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN JUDEX FACTI YANG DIKUATKAN OLEHJUDEX JURIS ATAS TERBUKTINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGYANG DILAKUKAN TERDAKWA/PEMOHON PK DENGAN CARAMENERIMA PENGIRIMAN DAN MENEMPATKAN DALAMPENGUASAAANYA PADA SEBUAH REKENING BANK UANG HASILKEJAHATAN.

TENTANG PENERAPAN PASAL 64 AYAT (1) HURUF a UU NO 25TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 15 TAHUN 2002TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGBahwa, tindakan Terdakwa/PEMOHON PK dikaitkan dengan TindakPidana Pencucian Uang atas hasil kejahatan suaminya HARY AGUSTUMEWU yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuanPasal 30 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Adapun pemenuhan unsur dari tindakan Terdakwa

M E N G A D I L I- Menyatakan Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut ;------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair

Menyatakan Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAATsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uangsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanKesatu Primair : Pasal 49 ayat (1) huruf aundangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan jo.

Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Dakwaan Kedua : Pasal 3 ayat (1) huruf a danb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun2003 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uangjo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Il.

Menyatakan terdakwa DOLVI KINDANGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;2. Membebaskan terdakwa DOLVI KINDANGEN dari dakwaan tersebut;3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

Sedangkan pengalaman tugas dalam menangani perkara TPPUtelah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan ahli kasus tindakpidana pencucian uang;Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkatPenyidikan di Kepolisian,

uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaandipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPUadalah:Setiap orang yang menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul,sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yangsenya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidanapenjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU.Tindak pidana pencucian

Menyatakan Terdakwa Dolvin Kindangan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana*Pencucian Uang secara Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam Dakwaan;2. Menghukum Terdakwa Dolvi Kindangan dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupuah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

Uang;Menimbang, bahwa unsurunsur dari Pasal 5 ayat (1) UU R.I No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiberikut:1.

Kecamatan Malalayang, Kota Manado;Agama : Kristen;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriBalikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; danDakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Sus/2018diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuanuntuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP danDakwaan Kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalamDakwaan Kumulatif Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa FERDY MARSEL PANGALILA, SH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanaHalaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 395 K/Pid.

Terdakwa dalam memori kasasiselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwatersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapatdibenarkan karena putusan judex facti/Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan judex facti/Pengadilan Negeri yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penipuan dan Pencucian

Menyatakan Terdakwa FERDY MARSEL PANGALILA, SH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;3.

Uang juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bangil tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ali Abu Bakar terbukti bersalah melakukan tindakpidana pemalsuan surat dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalamPasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dakwaanpertama Primair dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa, Judex Facti inlitis juga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 11 danPasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pindana Pencucian Uang; Pasal 1 Ayat (11) : PihakPelapor adalah orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK ;Pasal 75 : Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana Pencucian Uangmemberitahukannya

kepada PPATK ;Bahwa, dalam perkara a quo tidak ada satupun bukti adanya Pelaporan daripihak korban kepada PPATK mengenai adanya dugaan terjadinya tindakpidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa ; Namun Judex Factiternyata justru memaksakan diri untuk tetap memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara Pembanding dengan dakwaan tanggal 18 Juni 2014 junctotanggal 27 Oktober 2014 ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Juni Syafrien Jahja, M.H. diingatkan di halaman 53 berbunyi : UndangUndang Tindak pidana Pencucian Uang adalah tergolong undangundangyang baru dalam khazanah perundangundangan pidana di Indonesia....

Bahwa secara teoritis perbuatandalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015a.

UangPenyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindakpidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuanperaturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang ini.Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinyatindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindakpidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATKBahwa

manadisebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a.pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; c.pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor dan di analisisatau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yangberindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidanalain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).2.

SURAT DAKWAAN PREMATURMajelis Hakim yang TerhormatSaudara Penuntut umum yang kami HormatiSidang Pengadilan yang muliaDalam Tindak Pidana Pencucian uang di kenal tahapantahapandalam peroses pencucian uang yang terdiri atas :Halaman 62 dari 69 hal. Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmba.

Atas dasar halini, hadir suatu pendekatan baru dalam mengungkap suatupindak pidana melalui penelusuran hasil tindak pidana yang dikenal dengan mekanisme anti pencucian uang, dengan katalai, pendekatan anti pencucian uang ini, gap antara hasiltindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidanaakan diassociationkan kembali yang pada ahirnya aparatpenegak hukum dengan mudah menjerat su penjahat melaluipenelusuran hasil kejahatan itu sendiri.Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada

Apabila telah terdeteksidengan baik, proses hukum segera dimulai, baik dalam rangka mendakwatindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait.Dalam uraian dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmenguraikan tentang terjadinya tahap integration, yang merupakan salahsatu tahap dari tindak pidana pencucian uang yang harus di penuhi agarperbuatan tersebut dapat di katakan pencucian uang.

dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c, UndangUndang Nomor15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

. : diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;AtauHal. 1 dari 11 hal. Put.

Nomor 144 /Pid.Sus/2020Kedua : diancam pidana dalam Pasal 4 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTidak Pidana Pencucian Uang;AtauKetigaPrimair : diancam pidana dalam Pasal 13/7 huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Subsidiair: Diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;AtauKeempat : Diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMojokerto tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E. aliasTAUFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 = (delapan) dan denda sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupian) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.

oleh Terdakwa yang berasaldari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasil/Terdakwa selebinnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

sehingga dapat dilawan dengan upayahukum kasasi ;Bahwa Judex Juris berpendapat bahwa Judex Facti dalam perkara a quotelah menerapkan hukum pidana formil tidak sebagaimana mestinya, yaituJudex Facti tidak berusaha mencari kebenaran materiil yang menjadi sifatatau asas dalam hukum pidana formil ;Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dalam dakwaan pertamatelah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 25 Tahun2003 tentang Perubahan UndangUndang No. 15 Tahun 2002 tentangTindak Pidana Pencucian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis Kasasi yaitu : Moegihardjo, SH. yangberpendapat bahwa :Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;Pemohon Kasasi didalam memori kasasinya tidak dapat membuktikanbahwa putusan Judex Facti bukan putusan bebas murni;Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :e Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan tidakdapat dibuktikan adanya perbuatan pidana pencucian

Menyatakan Terdakwa I BERNADETTA HIASINTA HARTANTIYANTI alias RORO HIASINTA HARTANTIYANTI dan Terdakwa II BUDIJANTO alias BUDIJANTO SUTEDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang 2.

Dakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDepok tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut:1.

mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainatas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakanhasil tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersamasama danberlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kKekayaan dilakukanbersamasama dengan berlanjut, dalam Dakwaan Kedua melanggarPasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor84/Pid.B/2018/PN.Dpk, tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa SIT NURAIDA HASIBUAN telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasamamelakukan penipuan dan pencucian uang sebagai suatu perbuatanberlanjut ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SITI NURAIDAHASIBUAN dengan pidana penjara

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;3. Menyatakan terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Tindak Pidana Pencucian Uang;4.

MAMALA, bersalah melakukantindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal2 ayat (1) Undangundang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalampenahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan.

Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Subsidiair.Bahwa ia terdakwa RAHIM BIN DG.

Pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, Maka Majelis Hakim Terlebih akan membuktikan unsurunsur pada Dakwaan Primair : Pasal 3 Jo.

Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang danoleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 4 Jo.

Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;Menyatakan terdakwa RAHIM BIN DG.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Hal 14 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Magelang No. Reg.

Menyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONOtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPERBANKAN SYARIAHMenyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BintiTASJUDIONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana PencucianUang sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umummelanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Membebaskan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONOoleh karena itu dari dakwaan

mengajukan Memoribanding yang pada pokoknya memuatalasanalasan sebagai berikut :Bahwa Judex Factie / Majelis Hakim PN Magelang dalam putusannyatelah keliru dan kurang cermatmenilai hasil pembuktan ;Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengancermat dan teliti mempertmbangkan faktafakta hukum, maka sudahselayaknya dan sepantasnya akan menyatakan Terdakwa Eny Chusniat,S.Ag binti Tasjudiono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Pencucian

berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukt bersalahmelakukan findak pidana dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalamamar putusan dibawah ini ;Mengingat pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 21 tahun2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3 UndangUndang No. 8 tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian

akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksisaksikorban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannyamenderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp.23.074.474.416, (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empatratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalahmelanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3ayat (1) huruf a UndangUndang RI No.15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian

akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, saksisaksikorban yang namanya telah disebutkan di atas, keseluruhannyamenderita kerugian yang jumlahnya adalah sebesar kurang lebih Rp.23.074.474.416, (dua puluh tiga milyar tujuh puluh empat juta empatratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah) ;Bahwa perbuatan ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU adalahmelanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3ayat (1) huruf b UndangUndang RI No.15 Tahun 2002 tentang TindakPidana Pencucian

Uang / Money Laundry melanggarpasal 3 ayat (1) huruf c UndangUndang RI No.15 tahun 2002 tentangtindak pidana pencucian uang yang telah diubah dengan UndangUndang RI No.25 Tahun 2003 sebagaimana dalam dakwaan KesatuLebih Subsidair.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.810/Pid.B/2006/PN.JKT.PST. tanggal 14 September 2006 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa : LIE HAN POUW alias PAU PAU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENCUCIAN UANG?

uangpadahal tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pencucian uang yaitudengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan, yanghanya merupakan unsur delik (elemen delict) sedangkan delik inti(bestanddeel delict) adalah unsur harta kekayaan yang diketahui atau patutdiduga merupakan hasil tindak pidana dan unsur dengan maksud untukmenyembunyikan atau mengaburkan asal usul kekayaan ;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkanhukum karena menafsirkan unsur harta