Ditemukan 17962 data
18 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanPondok Pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;17e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IIT
Serta adanya buktipemberian wakaf tanah masyarakat kepada Pondok Pesantren AlZaitun yang telahdiserahkan melalui saksi IMAM SUPRIYANTO sehingga saksi IMAMSUPRIYANTO merasa bersalah atas hal tersebut setelah dikeluarkannya dariYayasan karena merasa tidak bisa menjalankan amanah dari masyarakat yang telahmemberikan wakaf tanah kepada saksi IMAM SUPRIYANTO.
Terbanding/Tergugat I : MANSYUR BIN TADU
Terbanding/Tergugat II : SALMAH BINTI MANSYUR
Terbanding/Tergugat III : ALAMSYAH BIN MANSYUR
Terbanding/Tergugat IV : M.RAMADHAN BIN MANSYUR
Terbanding/Tergugat V : IBRAHIM, SH
99 — 81
Arahman Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi Selatan : berbatasan dengan ParitHalaman 3 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT. MTR Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwanc.
Tanah sawah seluas 18 Are Kelas ( satu ) atau dikenal dengan Lakalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H.Arahman Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi Selatan : berbatasan dengan Parit Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwanc.
Arahman Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi Selatan: berbatasan dengan Parit Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwanc. Tanah sawah seluas 20 Are dan tanah kebun seluas 24 Are Kelas IIIyang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan DesaNtonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalambatas batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan pemukiman masyarakat Desa OiBombo (RT. 018) Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdurrahman dantanah sawah Muhammad H.
Tanah sawah seluas 18 are kelas (La kalebu) yang terletak di SoNae watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima denganbatas batas sbb: Utara :Berbatasan dengan tanahn sawah Mustamin danH.A.Rahman Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Wakaf H.Alwi Selatan : Berbatasan dengan parit Barat: Berbatasan dengan tanah sawah H.
72 — 30
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat Il yang berkaitan dengan kewenanganPengadilan dalam mengadili suatu perkara;Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi dimana pada akhir eksepsinya Tergugat II telah menyampaikan bahwakewenangan absolute Peradilan Agama pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan PeradilanAgama adalah mengadili perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
14 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
22 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
50 — 15
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
12 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
51 — 34
Putusan No. 142/Pdt.G/2020/PTA MksMenimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwaPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkak pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat,g. infaq, h. shadagqah, dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa
22 — 1
memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkaraantara orangorang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakanbahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
54 — 21
Nasir Sulaiman, ukuran 29 m; Selatan : dengan kebun wakaf ukuran 39 m; Barat : dengan kebun Zulkifli ukuran 12 m; Timur : dengan kebun Imamuddin ukuran 12 m;yang nilainya ditaksir Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh jutarupiah);c. 12 (dua belas) mayam emas untuk gadai tanah sawah M. Nasir tahun2014, Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);d. Hasil padi dari tanah gadai tanggal 10 Maret 2015 sebanyak lebih kurang3,5 (tiga setengah) Gunca, Rp. 32.000.000, (tiga belas juta rupiah);e.
Nasir Sulaiman, ukuran 29 m; Selatan : dengan kebun wakaf ukuran 39 m; Barat : dengan kebun Zulkifli ukuran 12 m; Timur : dengan kebun Imamuddin ukuran 12 m;yang nilainya ditaksir Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh jutarupiah);12 (dua belas) mayam emas untuk gadai tanah sawah M.
62 — 34
Akantetap jika dalam tempo 5 (lima) tahun Yayasan tersebut bubar (tidakberoperasi) sebagaimana mestinya, maka Wakaf dimaksud (Tanah danbangunan) akan diambil kembali oleh Penggugat (Pihak Pertama);Him. 3 dari 8 him. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2019/PA.PbrPasal: 41. Sertifikat Hak Milik atas nama dr.
12 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
23 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
93 — 56
Aliyaberdasarkan bukti T7,T8 dan pengalihan pengelolaan oprasional TK/SD IslamTerpadu dari Yayasan Aliya ke Yayasan Himma Aliya dinyatakan sah menuruthukum; bahwa hal tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 71 Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undangundang Nomor 28 Tahun 2004 Jo4Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, maka Yayasan Aliya demi hukumtelah bubar dan tidak dapat menggunakan nama yayasan terhitung sejaktanggal 6 Oktober 2008, yang kemudian pada tanggal 10 Januari 2011mendirikan Yayasan Wakaf
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas tanah ini hanya + 10 % luas tanahsengketa, dan ini membuktikan bahwa para TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, sudah tidak punya hak lagi atas tanah sengketa(Error in Objecto).Bukti PK 6: yaitu Sertifikat Hak Milik No. 723 wakaf, Kelurahan Cicaheum.Sertifikat ini adalah bukti wakaf atas tanah milik Sri SumarniMali Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk masjid NURUL IHSAN seluas 48m2, berasal dari Persil No. 1 D.1 KOHIR No. 114 danpenerbitan
sertifikat wakaf ini tidak menemui kesulitan, karenadilengkapi peta BUDP lembar Si1 kotak H/3, termasuk SuratKeterangan Riwayat Tanah dari Lurah Cicaheum tanggal09081991 No. 24/VIII/1991, dsb.
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMADalm.) telah menyampaikan hal dan maksud dengan pihakPemerintah Desa saat itu, dan saat itu) pula disampaikanjuga mengenai pengurusan wakaf harta H. HODJALI als. H.AMAD alm. untuk tempat ibadah atau mushola kepada pihakPemerintah Desa Kecila, dan pihak Pemerintah Desa Kecila,telah menindaklanjuti dengan mencatat mengenai wakafberupa tanah harta peninggalan H. HODJALI als. H. AMADalm. guna peruntukan mushola, namun karena terbentur biayaadministrasi pembagian harta waris peninggalan H.
AMAD alm. maka tidak dilakukan pengesahan baikterhadap pembagian harta waris kepada Ahli Waris maupunpengesahan wakaf tanah tersebut, namun sebelum Ny. SITIFAIDAH almh. (isteri dari H. HODJALI als. H. AMAD alm.)menindaklanjuti perubahan perubahan = mengenai pembagianharta peninggalan H. WHODJALI als. H. AMAD alm. danpengesahan wakaf yang diberikan dan diperuntukan untukMushola atau tempat ibadah tersebut, serta melakukanperubahan pencatatan dalam buku besar dan/atau Buku TanahDesa Kecila, Ny.
13 — 7
Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan wakaf dan segala hartapeninggalan dari (Alm) lis Suhadi Idris Bin Nein.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk.2.
12 — 4
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
11 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf