Ditemukan 9446 data
222 — 4
bekekuatan hukum tetapsampai adanya pelaksanaan putusan yang nyata.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orangorang dan pihak manapunjuga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkan sertamendapatkan hak atas tanah objek perkara untuk menyerahkan bidang tanahHalaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pat.G/2015/PN.Lbpobjek perkara ( Petitum Poin nomor 8 dan nomor 9 huruf a dan b di atas)kepada Penggugat dan Penggugat Il dalam keadaan baik, aman dan kosongserta suka rela tanoa beban/sarat
21 — 12
Anak pertama pernah diajak Pemohonketemu dengan beberapa teman agar anak bisa mengetahui secarapelanpelan dunia luar termasuk kondisi orang tuanya meskipunkeberadaannya di boarding school yang sarat dengan duniapendidikan.Dari awal menikah sampai saat ini Termohon tidak pernahsekalipun mau menginap di kediaman orang tua Pemohondikarenakan kondisi rumah orang tua Pemohon yang tidak layakmenurutnya, padahal beberapa kali Pemohon pernah menjaknyamenginap tetapi selalu ditolak.
1.Rahmatsyah
2.Kamal Khairi
3.Suhaili
4.Hidayat Syah
5.Darwinsyah,S.Ag
6.Tgk,Ahmad.Spd
7.Zulfikri
8.Junaidi Z
9.Sejahtera
10.Irwan Kadari
11.Musaharuddin
12.Aidi Sahara. S.Sos
13.Darwis
Tergugat:
1.Abdul Jalil Yusuf
2.Hajimah binti Rajim
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa
2.Badan Pertahanan Nasional (BPN)
3.Pemeritahan Kabupaten Bener meriah/ Camat Kecamatan Wih Pesam
119 — 46
, +90.000.000 = 440.000.000, ( Empat ratus empat puluh jutarupiah), hal ini jelas berdasarkan dalil Para Penggugat di dalamPosita gugatan berjumlah Rp. 440.000.000, ( Empat ratusempat puluh juta rupiah) sementara di dalam Petitum senilai Rp.400. 000.000 (empat ratus juta rupiah), maka jelas antara dalilPosita dengan Petitum tidak sinkronisasi, yang akibat hukumnyagugatan dinyatakan tidak dapat di terima ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugatsecara hukum tidak memenuhi sarat
76 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangat terang bahwakasus ini sarat rekayasa dan sangatlah bertentangan dengan keadilanapabila Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) dikorbankan/dihukum;Tentang pihak yang menyewakan alat berat Manitou Forklift MVT 665TE2;Telah sangat jelas berdasarkan faktafakta di persidangan bahwa pihakyang menyewakan dan atau berinisiatif menyewakan alat berat ManitouForklift MVT 665 TE2 kepada pihak ketiga adalah saksi Jono selakuKepala PT Pelindo Perwakilan Meulaboh, bukan Pemohon Kasasi(Pembanding/Terdakwa).
100 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1101 K/Pid/2009Bahwa perihal jalan pikiran hukum (legal idea) tersebut di atas ; patutdiperbandingkan dengan azas subsidairitas dan azas participant yangdimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa kecualimenyangkut keuangan Negara vide UU No. 17 Tahun 2003 ; maka dalamperkaraperkara kejahatan umum yang sarat dengan keperdataansemestinya baik Polisi maupun Jaksa Penunut Umum, juga hakim harusberposisi subsidairitas dan participant (melayani) bukan menjadiinvestigator, motivator seperti
161 — 68
berupa PajakPertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan yang dilakukantersebut, dimana dokumen faktur Pajak tersebut merupakan dokumen untukmelakukan pengkreditan Pajak Masukan tersebut atas pembelian Barang KenaPajak dan atau pengunaan Jasa Kena Pajak (sebagaimana dalam Pasal 13ayat (5) UU No. 18 tahun 2000).e Bahwa Pengkreditan Pajak dilakukan melalui SPT masa PPN dengan fakturpajak telah memenuhi syarat formil dan materiel, dimana dalam Pasal 13 ayat(5) UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan sarat
53 — 26
untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan PandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan SuratPesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV TahunAnggaran 2010 dan sarat
penjilidanPandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksiDPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan danPengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan PenyusunanRancanganPeraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011sesuaidengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal14Oktober 2011.101. 1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IVTahunhalaman 129dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDNAnggaran 2010 dan sarat
236 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 51 PK/Pdt.SusKPPU/2016Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baikdalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan iniperlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelakubisnis lokal (domestik) yang sedang gencargencarnya melakukan ekspansibisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa.Demikianlah pernyataan permbukaan (opening statement) inidisampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormatdalam
perkarakeberatan ini,Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan tambahan keberatan, sebagaiberikut:Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsistenserta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkanpada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun 2010;Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat
Pembanding/Tergugat II : Tiomin Butarbutar Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Tergugat III : Ephorus Huria Kristen Batak Protestan Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Tergugat IV : Praeses HKBP Distrik IV Tobasa Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Tergugat V : Pendeta Ressort HKBP Maranatha Marom Diwakili Oleh : JONGGI SIMANJUNTAK, SH
Terbanding/Penggugat I : Monang Butarbutar
Terbanding/Penggugat II : Parulian Butarbutar
56 — 30
10 Mei 2004 dan petitumgugatannya tentang Surat tersebut, dengan tegas dibantah dan ditolakoleh PARA TERGUGAT karena merupakan dalil dalil kKebohongan dansarat dengan rekayasa, sehingga dengan demikian dalil dalil dan petitumgugatan ntersebut tidak perlu. dipertimbangkan dan haruslahdikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo ;16.Bahwa demikian juga dengan rapat atau pertemuan yang diprakarsaioleh Camat kecamatan Uluan, dengan tegas dibantah dan ditolak olehPARA TERGUGAT, karena rapat tersebut sarat
124 — 33
Berkala Internasionalmemenuhi dua sarat yaitu Faktur komersial dan Sertifikat of Analisis dariSucopindo;Bahwa kontrak di tandatangani oleh PT.Berkala International pertama kali laludilanjutkan oleh PT.Semen Padang ; para pihak tidak hadir pada saatpenandatangan kontrak hanya dikirimkan melalui surat menyurat ; Bahwa saksi dari pihak pihak PT. Semen Padang menerbitkan PurchaseOrder (PO)pada tanggal 08 Maret 2008 yaitu Nomor PO : 0119/06.1/03.2008kepada terdakwa selaku Direktur PT.
71 — 9
Bahkan selama proses perampasanrumah dan tanah aquo, Penggugat beberapa kali dibentakbentakoleh oknumoknum dan dipaksa untuk mengakui bahwa Nana itu adalah Penggugat atau Ana.Bahwa tandatangan Nana dalam Surat Pelepasan Tanah Garapantertanggal 17 Juni 2001 yang sarat dengan indikasi hasil rekayasatersebut sangat berbeda dengan tandatangan Ana yangsebenarnya atau Penggugat. 5.
1.DOLOK MAULI SINAGA
2.DOLOK MAULI SINAGA alias D.M SINAGA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
232 — 137
Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksSama SuratGugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2020, di dalam gugatan Penggugattersebut sarat dengan adanya sengketa kepemilikan tanah Sertipikat HakMilik (SHM) Nomor : 158/ Tebing Tinggi Pangkatan Atas nama Erna Mastatanggal 31 Maret Tahun 2000 dengan Surat Ukur Nomor: 16/TTP/2000tanggal 24 Maret Tahun 2000 luas 19.600 M* dan SHM Nomor: 161/TebingTinggi Pangkatan atas Nama Serser Br Bangun tanggal
55 — 14
dilakukan oleh BMT Al Barokah;Bahwa nilai bahan material yang dikirim ke masingmasing penerimasekitar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah), terdakwa memerintahkannilai material bahan bangunan yang dikirim tidak boleh melebihi nilaitersebut;Bahwa saksi mengetahui ketika sosialisasi dengan para calonpenerima Terdakwa mengatakan nilai barang yang yang akan diterimaRp. 6.000.000, dari plafon Rp. 9.000.000, sedangkan yangRp.3.000.000, karena para penerima tidak mau meminjam uang padaBMT Al Barokah sebagai sarat
49 — 12
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
33 — 52
telah berusaha mendamaikankedua belah pihak agar berumah tangga kembali dengan rukun, namun tidak berhasil;Menimbang bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon sebagai buktipernikahannya dengan Termohon, setelah dicocokkan dengan aslinya dan pejabatyang menandatangani Kutipan Akta Nikah tersebut adalah sesuai dengan ketentuanyang berlaku serta ada cap dinas dari KUA yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikahtersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syaratformal dan sarat
126 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan Sarat Izin PenggunaanTanah yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Nomor 970/a/K/BKD/76 tertanggal 8 Mei 1976, dengan cara) menambah luas tanah(melebihi jumlah luas tanah) yang telah diizinkan untuk digunakansebagaimana ditentukan dalam 3KPT Nomor 970/A/K/BKD/76 tertanggal 8Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor 392 PK/Pdt/2013.10.11.Mei 1976 jo. Peta Lokasi Rencana Tata Kota Nomor 0313.V.
Terbanding/Penggugat I : JULIANA
Terbanding/Penggugat II : LINA
Terbanding/Penggugat III : YUDI HARTO
Terbanding/Penggugat IV : IEKY
Turut Terbanding/Tergugat II : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
150 — 85
Dan pernyataan Para Penggugat yang sarat kebohongan/penipuan yaitubahwa Para Penggugat tidak dapat menjual/memindah tangankan asetaset dalam Akta Wasiat palsu sampai dengan adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap karena atas asetaset tersebut tercatatdi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adanya gugatan di Pengadilan NegeriDepok dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah suatu penipuan/kebohongan terhadap Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara initerbukti dengan sempurna dengan faktafakta
192 — 119
Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat,dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilanyang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanyaGugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkanGugatan a quo tidak sah dan sudah selayaknya untukHalaman7 dari74 Putusan Perk.
145 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.344 PK/Pdt/2015sah dan kontroversi serta sarat dengan perbuatan jelek dari unsurunsuryang membuat keputusan tersebut disebabkan adanya oknunoknun dariunsurunsur tersebut berselisih paham dengan Para Tergugat dankeputusan tersebut adalah hanya merupakan keputusan/pernyataan sepihaktanpa melibatkan Para Tergugat atau unsur lainnya;Dan juga bukti surat P.VIII (Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor0351/KANLA/VII/2011, tertanggal 18 juli 2011) adalah merupakan suratbukti yang tidak pernah ada diajukan
ANIK SUNYAHNI
Tergugat:
1.Endang Wahyuni
2.Wakhirun Al Rasid
3.IR Edwin Rusdi SH., M.Kn., M.Hum
Turut Tergugat:
Budianto
164 — 53
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi danmenyerahkan nya secara tunai tanpa syarat kepada PenggugatRekonpensi kerugian materiil maupun inmateriil sebesar Rp.700.000.000 , ( Tujuh ratus juta rupiah ) dan menyerahkannya kepadaPenggugat secara tunai dan tanpa sarat apapun.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensisecara tanggung renteng untuk membayar beayabeaya perkara yangtimbul dikarenakan adanya perkara ini.5.