MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu

Menyatakan terdakwa Muhammad Sholehudin Asofi Alias Sofibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;2, Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa Muhammad SholehudinAsofi Alias Sofi dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun

ASOFI Alias SOFI pada hari Kamistanggal 07 Maret 2019 sekira jam 20.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di halaman depan Masjid ATTAUBAHmasuk Dusun jajangsurat, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, KabupatenBanyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No.Lab : 03806/NOF/2019 tanggal 22 April 2019 dapat disimpulkan barang bukti nomor :06739/2019/NOF sampai dengan 06742/2019/NOF tablet warna putih logo Ytersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif trinexyphenidyl HCL mempunyai efeksebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk mengedarkansediaan farmasi jenis trilhexiphenidyl

ataupun jenis yang lainnya.Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair :Bahwa terdakwa MUHAMMAD SHOLEHUDIN ASOFI Alias SOFI pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi

Terdakwa membeli dariAnton sebesar 500 butir dan kedua beli lagi 500 butir;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwadengan menjual pil jenis Trihexypnidyl kepada Saksi AHMAD HUMAIDI Alias OMEKdengan menghubungi Saksi MUHAMAD RIZAL untuk mengantar obat tersebut danmendapat keuntungan dari hasil penjualan pil jenis Treheksyphenidil tersebutterdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dibenarkan olehTerdakwa, Saksi MUHAMAD RIZAL,

Asep Mamun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2.

dan alat kesehatanharus memnuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan peraturan pemerintah, Sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DZIKRI ILHAM alias KOBOTBIN H.

dan alat kesehatan harus memnuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintah, Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2018/PN Cjr (Kesehatan)Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, sekitar jam 17.00 wibterdakwa menghubungi Sdr.

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaata, dan mutu sebagaimana dimaksud setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiatobat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memnuhistandar mutu pelayanan farmasi yang

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudsetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan = dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobat dan bahan berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memnuhi standar mutu pelayanan farmasi

Asep Mamun tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintahsebagaimana dalam dakwaan tunggal:;2.

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

IslamPekerjaan :PedagangTerdakwa ditahan sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan sekarang;Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin ANWAR (Alm) bersalah melakukan tindakpidana pengedaran obat / sediaan farmasi

ANWAR (alm) pada hari Mingu tanggal 05 April2015 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April2015, bertempat di jalan di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten HuluSungai Selatan atau setidaktidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan sengajamelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa terdakwa juga tidak memilikikeahlian khusus di bidang farmasi atau obatobatan.Bahwa dari obatobatan milik terdakwa yang ditemukan yaitu 100 (seratus) butir obatjenis carnophen serta 1000 (seribu) butir obat jenis dextro telah disisihkan 2 (dua) butir obatjenis Carnophen dan 2 (dua) butir obat dextro sesuai dengan berita Acara Penyisian BarangBukti tanggal 06 April 2015 guna dikirim ke Pusat Laboratorium Fornsik Bareskrim PolriCabang Surabaya sehinga tersisa 98 (Sembilan puluh delapan) butir

Sediaan farmasi sesuai denganpasal angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwabenar pada hari Minggu tanggal 5 April 2015, sekira pukul 16.00 Wita, di jalan Desa PakanDalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah ditangkapbersama dengan saksi Khairun oleh petugas kepolisian Sektor daha Selatan karena telahmembawa obatobatan yang dilarang beredar yaitu obat jenis Carnophen dan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azi Nursamsi Bin Ujang Purwana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Secara Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair DAN Tindak Pidana Secara Bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana

atau PBF atauApotek atau Instalasi Farmasi RS atau Instalasi Farmasi Klinik dandigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmupengetahuan; Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dankosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadikewenangan pemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan BPOM)namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasanterhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan daripemerintah pusat (Kementrian Kesehatan dan

BPOM), DinasKesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan yang salah satutugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansiyang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikansediaan farmasi; Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin daripihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaanterdakwa dan tidak dalam keadaan sakit;Perbuatan terdakwa AZI NURSAMSI Bin UJANG PURWANAsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106

Oleh sebab itu, apabila salah satu objek benda diantaraSediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan sudah terpenuhi, maka unsurperbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi apabila dikehendakiMajelis juga dapat membuktikan seluruhnya;Menimbang dalam perkara a quo, berdasarkan alat bukti yangdihadirkan oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian, majelisberpandangan bahwa unsur yang paling mendekati dengan perbuatanterdakwa adalah Sediaan Farmasi.

Sehingga dalam hal ini Majelis akan akanmembuktikan keterkaitan objek Sediaan Farmasi yang dilakukan olehTerdakwa;Menimbang, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkanPasal 1 angka 4 UndangUndang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

permintaan banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA ELIADI BIN BURHANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

   Pidie atau setidaktidaknya pada suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 15.00 Wibpetugas dari Balai Besar Pemeriksa Obat dan Makanan

   Pidie dimana petugas BBPOM menemukansediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) berupa 1,920 (seribu sembilan ratus duapuluh) tube jenis salap yang tidak memenuhi persyaratan mutu, Keamanan ataukemanfaatan berupa:halaman 2 Perkara Nomor. 144/PID/2017/PTBNA No Jenis Jumlah Keterangan1. Pi Kang Shuang Kemasan Hijau 640 OT TMS2.

   Menetapkan agar terdakwa Putra Eliadi Bin Burhanuddin membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).halaman 3 Perkara Nomor. 144/PID/2017/PTBNAMembaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 Agustus 2017Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa PUTRA ELIADI BIN BURHANUDDIN tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar sebagaimana

   mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15Agustus 2017 Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Sgi, dan memori banding yang diajukanoleh Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya mengulang apa yang pernahdisampaikan dipersidangan pada Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannyabahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

   Menyatakan Terdakwa PUTRA ELIADI BIN BURHANUDDIN. terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlahRp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan ;3.

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menyatakan terdakwa MURDI Bin MUKRI (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanPertama kami;2.

Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Perouatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksiHASAN ALAMSYAH bersama

Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

Hulu Sungai Selatan dan melihat terdakwa didalam rumahbesama istri terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan melakukanpemeriksaan dimana ditemukan obat sediaan farmasi jenis carnophensebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dibalik dinding rumah yangdibungkus dalam palstik klip dan di simpan didalam dompet merk LV warnacoklat dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 356.000, (tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang

secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHal 10 dari Hal 13 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn11sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum olehkarenanyaterdakwa patutlah dinyatakan

Menyatakan Terdakwa VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYO FENDER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN KHASIAT, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU;2.

Menyatakan terdakwa VIQI DITA PERAMANA Als VIKEL Bin POYOFENDER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukantindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang TidakMemenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atauKemanfaatan, dan Mutu, sebagaimana diatur dalam pasal. 196 jo. pasal. 98ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan, yang diuraikan dalam Dakwaan Kedua.2.

(2) KUHAP Pengadilan Negeriyang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, DenganHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Who.sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

berwenangmengadili sebagaimana ketentuan pasal. 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeriyang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:ad. 1.

Tentang unsur Yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa apayang diperobuat harus dikehendaki dan juga harus diketahuinya serta diinsyafi.

setelah mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanyatersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanya tersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

dari menjual sabu,digunakan untuk kebutuhan seharihari;e Bahwa, untuk berkomunikasi dengan penjual sabu dari Banjarbaru,dengan AGUS maupun dengan Hasan terkait jual beli sabu,Terdakwa menggunakan handphone;e Bahwa, selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sabutersebut untuk bersenangsenang;e Bahwa, Terdakwa mengetahui memiliki dan menjual sabu adalahperbuatan yang dilarang undangundang dan dapat dipenjara;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

Dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan

,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai peneliti lembagailmu

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKI PSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO dengan pidana penjara selama

Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg tanggal 27 Maret2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SANMUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATUBahwa terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SAN MUHARJO padahari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat didepan Alfamart SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1), bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa, bukti Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoriumPOLRI dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian,diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul21.00 WIB di depan Alfamart

sediaan farmasi berupa 180 (seratus delapan puluh) butir Tramadol HCldalam 18 (delapan belas) strip alumunium foil yang akan dijual kepada sdrJIMMY (DPO) merupakan suatu perbuatan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKIPSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg2.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar .2.

Menyatakan terdakwa AGUS TURAHADI Als WEDUS Bin MUSTOPOsecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undangundang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN sesuai dakwaanKesatu Penuntut Umum ;2.

sekitar pukul 15.45 Wib atau pada waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain pada tahun 2016 bertempat di pinggir jalan masuk KelurahanPanjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atau setidaktidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP,Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancaracara sebagai berikut :aonennn Awalnya terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas,pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari MenteriKesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan sediaanfarmasi, terdakwa telah menjual pil Hexymer kepada Johan Kustiawan AlsGering Bin Wardono

Lab : 1818/NOF/2016 yang masih diperlukan sebagaibarang bukti dalam perkara lain, maka tetap terlampir dalam berkas ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalamupaya memberantas peredaran dan penggunaan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menyatakan Terdakwa AGUS TURAHADI alias WEDUS Bin MUSTOPOterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar .2.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda

Menyatakan terdakwa APRELITA HERWANDA Binti PATARANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur danHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Smrdiancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa Aprelita Herwanda Binti Patarani pada Hari Kamistanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 10.30 Wita setidaktidaknya pada suatutertentu dalam Bulan Januari 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat DiJalan Rifadin Gang Kalan Mandiri Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Samarinda, Dengan sengaja memperduksi dan ataumengedarkan sediaan farmasi

Ahli SIT CHALIMATUS SAKDIYAH, S.Si, Apt Binti ABDUL MANAF(Alm),Bahwa Pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi dan Apoteker keahlianyang saksi miliki sekarang ini adalah mengenai peraturan perundangundangan dibidang obat dan makanan serta produser pemberian ijin edardibadan pengawas obat dan makanan;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara iniberdasarkjan surat tugas dari Kepala Badan Besar POM di SamarindaNomor SPTA/1?

PPNS/BBPOM/1/2020 tanggal 20 Januari 2020;Menurut pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, Bahan ObatTradisional dan Kosmetik;Menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan RI No. 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetikyang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yangdimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidemis,rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau

Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4.

NYEK bukan seorangdokter atau apoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukanpedagang farmasi;Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Gololongan jenis sabusabu kepada Sdr.

NYEK bukan seorang dokter atauapoteker juga tidak bekerja di bidang farmasi dan bukan pedagang farmasi;Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual belliNarotika Golongan jenis sabusabu tidak memiliki jin dari pihak yangberwenang;Bahwa sudah pernah dihukum;Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan jenis sabusabu yangdisita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuaidengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik

, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini;(2) Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki ijinkhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eko Mei Ludianto, dan SaksiDendy Wahyudi serta dari keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh faktahukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat

/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenisNarkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan PetugasIndustri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula Pedagang BesarFarmasi milik Negara yang memiliki ijin bahkan Terdakwa juga bukan PetugasLembaga Pendidikan dan Pelatihnan maupun Petugas Penelitian danPengembangan

NYEK (DPO);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bekerja berkerjasebagai pengamen sebagaimana identitas pekerjaan Terdakwa dalam suratdakwaan Penuntut Umum, maka jelas dan terang jika Terdakwa bukan seorangdokter atau apoteker dan juga bukan seorang pedagang farmasi, bahkanperbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai pembeli atau penjual atau sebagaiperantara dalam jual beli Narkotika Golongan jenis sabusabu tidak memilikijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan/o.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan jo.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala Badan POM NomorHK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran ObatTradisional Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha ObatTradisional jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007Tahun 2012tentang Registrasi Obat Tradisional jo. Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, ObatHerbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun162009 tentang Kesehatan menyebutkan Sediaan Farmasi (Obat, BahanObat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 9 ayat (1) mengaturizin edar tersebut di terbitkan oleh Menteri Kesehatan, dalam Pasal 2ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentangRegistrasi Obat Tradisional, izin edar tersebut wewenangnyadilimpahkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

M.SUHENDRI, Apt, M.Farm, yang di persidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah terhadap soalsoal yang dikemukakan kepadanya menurut pengetahuandan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :e bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah Magister Farmasi tamatanUniversitas Andalas Padang tahun 2007 dan sekarang Ahli bekerja di BalaiBesar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang;e bahwa berdasarkan UndangUndang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentangTenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah

dan Asisten Apoteker;e bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;e bahwa tenaga Farmasi dalam melakukan pekerjaan kefarmasian menurut PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pasal

ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi,fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat IzinKerja (SIK) dari Departemen Kesehatan; bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yangtermasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;e bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;e

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyebutkan :(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembanganobat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai

danAsisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasiharus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 padaPasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutuSediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian ataupenyaluran obat, pengelolaan obat

Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM042/T.Selor/Euh.2/08/2012tertanggal 06 Agustus 2012 yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2010 sebagaiberikut :Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI bin YUSUF pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012sekira jam 21.00 WITA atu setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni2012, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Manggis Ill, Rt. 05, Rw. 02 Nomor : 29,Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

terdakwa berpurapura untuk membeli obat lagi dan saat itu lah anggota polisimenggrebek terdakwa;e Bahwa sekali membeli obat dari terdakwa ;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukankepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan 1 orang Ahioleh Penuntut Umum yaitu AZIS ZAELANI bin ABIDIN, dibawah sumpahmemberi keterangan sebagai berikut :e Ahli adalah petugas kesehatan yang saat ini bertugas di DinasKesehatan Kabupaten Bulungan;e Ahli mengetahui hal berkaitan dengan farmasi

Mengedarkan Farmasi;4. Tidak memiliki ijin Edar;Unsur 1. Barang Siapa Bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat setiap orang identik dengankalimat barang siapa barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata gantiorang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkanperbuatannya.

Mengedarkan Farmasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakanseseorang dalam mengedarkan dengan cara menjual, sediaan farmasi = obat(penjelasan UU 36 Tahun 2009);Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini nantinya haruslahdibuktikan apakah terdakwa ada menjual obat, maka hal tersebut dipertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 14.00 wita diRumah Terdakwa di

Tidak memiliki ijin Edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ljin Edar adalah adanya suratberupa kewenangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perudangundangan yang berlaku kepada orang tertentu yang memenuhisyarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah untuk melakukan sesuatu usahaniaga dan lanilain ;Bahwa selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor : 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat di

Yunusdi jalan Belibis Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka KabupatenHal 2 dari 12 hal Putusan NOMOR 24/PID.SUS/2019/PT KDIKolaka selanjutnya menemukan beberapa jenis Obat danKosmetik milik terdakwa sehingga petugas Balai POM(Pengawasan Obat dan Makanan) Sulawesi Tenggara danpetugas kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengamankanterdakwayang mana telah mengedarkan farmasi berupakosmetika yaitu dengan cara menjual kosmetika tanpa izin edarsebanyak 27 (Dua puluh tujuh) macam yaitu :Hal 3 dari 12 hal Putusan

Andi Syamsudintelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Musdalifa binti H. AndiSyamsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)bulan;3.

berupa kosmetik, pangan dan obat tradisional,sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Penuntut Umumbahwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka terhadap Terdakwasangatlah ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidupdimasyarakat mengingat bahwa perbuatan Terdakwa dapatmenimbulkan kerugian bagi khalayak pengguna sediaan farmasitersebut, apabila sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa tersebutmengandung bahan dan/atau zatzat yang

dapat merusakkesehatan, dan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pelaksanaan pengawasan, pendaftaran dan atau notifikasisediaan farmasi:;Hal 9 dari 12 hal Putusan NOMOR 24/PID.SUS/2019/PT KDI Bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang antaralain sebagai pembinaan atau untuk memperbaiki diri terdakwa(korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifatpreventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi khususnya bagi pelaku maupun masyarakat

padaumumnya, sehingga pidana penjara yang dijatunkan terhadapterdakwa sudah seharusnya menjadikan pengingat bagimasyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding JaksaPenuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri

Menyatakan STIKes Halmahera Program studi Farmasi, Ilmu Keperawatan dan Akademi Kebidanan Makariwo telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasioanl Perguruan Tinggi Republik Indonesia;4.

Prodi Farmasi dan (2).

Prodi Ilmu Keperawatan, dimanaPenggugat II sebggai Ketua pada STIKes Halmahera a quo;Bahwa Program Studi sebagaimana dimaksud (Kebidanan,Farmasi dan Ilmu Keperawatan) telah diakreditasi oleh BadanAkreditas Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) RepublikIndonesia (vide bukti P5, P6 dan P7);Bahwa sementara kedudukan/jabatan Tergugat I adalah sebagaiSekretaris dan Tergugat II sebagai Direktur pada Tergugat HI(Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara diTobelo);Bahwa untuk menjalankan Tridarma Perguruan

Padahal kedua prodi (IImuKeperatawan dan Farmasi) yang beradsa di STIKes Halmaheradan Prodi Kebidanan pada Yayasan Medika Mandiri tersebuttelah diakreditasi oleh BANPT Republik Indonesia, seta masihterikat perjanjian dengan Tergugat III;Bahwa dengan demikain pernyataan/perkataan Tergugat IImelalui Tergugat I yang adalah Direktur dan Sekretaris padaTergugat III tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dimanatelah dengan sengaja menjatuhkan kredibilitas lembaga STIKesHalmahera di depan Umum, perbuatan

initerhitung sejak putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);Berdasarkan alasanalasan hukum yang Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, ParaPenggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berkenaan memeriksa danmengadili Perkara ini serta memutuskan sbb :IIPRIMAIRMengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIadalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan ParaPenggugat;Menyatakan STIKes Halmahera Program Studi Farmasi

dan S1 IlmuKeperawatan) telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi BANPT Republik Indonesia dengan memperlihatkan SertifikatAkreditasi, sebab sepanjang pengetahuan Tergugat I yang pernah menjabatsebagai Pembantu Direktur I pada STIKES Halmahera dan baru mengundurkandiri pada bulan Agustus 2012, bahwa Program Studi yang sudah diakreditasiadalah Kebidanan dan Farmasi sedangkan Program Studi $1 Ilmu Keperawatan14belum diakreditasi, sehingga perkataan Tergugat I sesungguhnya tertuju

Menyatakan Terdakwa MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.

Menyatakan terdakwa MARIANI Als MARIA Binti HALIMAN (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaandengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat Kesehatan yangtidak memiliki izin edar Melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I.No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaanKedua ;2.

Bahwa obat jenis Carnophen Zenith tersebut merupakan obat keras danterdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenisCarnophen tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

mengucapkan sumpah jabatan Apotekersedangkan yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenagayang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan farmasi, terdiridari sarjana Apoteker, Ahli Madya farmasi, Analis farmasi dan tenagafarmasi/asisten Apoteker;Bahwa tata cara mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standarpersyaratan keamanan, kasiat dan mutu adalah pertama sediaanfarmasi/obat yang diproduksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dariBadan POM, kemudian didistribusikan melaui PBF

Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.

Menyatakan Terdakwa MARIANI alias MARIA binti HALIMAN (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.

MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H.

sediaan farmasi adalah saranapelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, PBF, Apotik danToko Obat:Bahwa Obat Zenith Carnophen sebanyak 669 (enam ratus enam puluhsembilan) box yang didapat dari penangkapan terdakwa dan terdakwaIl, yang kemudian diperlinatkan kepada ahli adalah barang yangmerupakan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi dariPT.

Zenith Pharmaceuticals yang disitadari terdakwa dan terdakwa II merupakan sediaan farmasi yang sudahdilarang beredar karena sudah dicabut nomor ijin edarnya sesuai suratdari Kepala Badan POM RI No.

HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober2009:Bahwa terdakwa maupun terdakwa II tidak termasuk orang yang berhakmengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa tidak memiliki keahliandan kewenangan serta tidak memiliki Apotek/ Toko Obat yangsebagaimana berhak mengedarkan sediaan farmasi yang disertai jjintertulis dari Balai POM Banjarmasin;Bahwa larangan peredaran obat jenis Carnophen dari zenithPharmaceuticals dikarenakan penggunaannya disalahgunakanseharusnya obat tersebut dikonsumsi sebagai obat untuk

dan/atau AlatKesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa mengenai kata Memproduksi atau Mengedarkandalam unsur tersebut, bersifat optional atau pilinan atau alternative, yang dalamartian teroenuhinya salah satu sudah dapat membuktikan unsur ini:Menimbang, bahwa kata Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan,dapat diartikan terpenuhi keduanya atau dapat hanya terpenuhi salah satu sajadalam perbuatan terdakwa dalam unsur ini;Menimbang, bahwa kata sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan,

Sehingga bertitik tolak dari hal tersebutsekarang baik perseorangan ataupun badan hukum tidak ada yang berhak ataumemegang izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupaobat carnophen tersebut di Indonesia, termasuk Para Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat, unsur ketiga Memproduksi atau MengedarkanSediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;Menimbang,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidah Binti Mahyuni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi

Menyatakan terdakwa Wahidah binti Mahyuni telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) melanggar dakwaanSubsidiair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam Dakwaan Penuntut Umum;2.

Kusan Hulu Kab TanahBumbu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Awalnya Kamis tanggal 02 Agustus 2018 M.

, ahli madya farmasi, analisis farmasi/ asisten apoteker.Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi pengaman pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaanobat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelahadanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN BiIn..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Menyatakan Terdakwa Wahidah Binti Mahyuni, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN BiIn..2.