Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
183 — 21
  • report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundang tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
    bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
    lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
    Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
    untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 02-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 17/PID.TPK/2014/PT PLG
Tanggal 5 Februari 2015 — Pembanding/Terdakwa : SULAEMAN TAHE, SE Bin TAHE Diwakili Oleh : H. RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : FAISYAL BASNI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDRI MARDIANSYAH, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MERI ARYANI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : BUDI SETYAWAN, SH., MH
92 — 38
  • ., Dbahwa pekerjaan pembangunan jalan jagaraga perkantoranPemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekeryaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukanoleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Ir. Anmad Sudirman karenasaksi Ir. Ahmad Sudirman mengenal dengan baik Hi. Maulana Sera!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
261 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pernyataan Perubahan Pemberian Keterangan Wajib Pajak(Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding) Nomor:035/YASFA/Banding/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 (Bukti PK5)sebagaimana disebutkan pada alinea 7 halaman 66 PutusanPengadilan Pajak.Il.1.1.1.17 Bahwa sengketa perpajakan terkait masalah transfer pricing adalahsangat sarat fakta dan membutuhkan analisis mendalam untukHalaman 54 dari 202 halaman.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
445 — 151
  • dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-01-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — 1.RENVIL RIFNI,2.MUKHLIS RUSTAM, SH, dkk;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PRIMA ALUMGA
58 — 30
  • Prima Alumga untuk tidak melakukan kegiatan apapun ataslahan tanah tersebut, sebelum adanya penyelesaian dengan PARAPENGGUGAT, hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan BupatiMesuji Nomor 560/245/IIL.53/MSJ/2011 tangga 17 Maret 2011 dan LaporanHasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Provinsi Lampung;Bahwa merujuk Keputusan TERGUGAT pada bagian menimbang huruf(j), juga sangat sarat akan kepentingan, dan sangat bertentangan denganketerangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H, DKK VS SUTRISIAH, DKK
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenai nilai wajar danpatut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa TermohonKasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir hargaobjek sengketa bilamana dijual dimulai dari hargaRp160.000.000,00 (seratus enam uluh juta rupiah) padatahun 2010 sebagaimana tertuang dalam PengumumanLelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan hargajual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tigapuluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuatdengan sarat
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-01-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 1/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
ILYAS YUSUF
Tergugat:
Peutuha Tuha Peut
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) GAMPONG KEUDE JEUNIEB
172 — 71
  • Ali selaku Calon KeuchikGampong Keude Jeunieb, terkesan sarat dengan manipulasi dan faktor interestdan subyektif terhadap 1 (Satu) orang calon dari 2 (dua) calon yang dinyatakanlolos verifikasi.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 96/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: NATALIA GO, SE anak dari GO SIANG SAN
417 — 158
  • Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Sktpengganti apabila sangsi administrasi atau sangsi keperdataantidak dapat ditegakan;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat yang pertama hukum pidana tidakdapat berlaku surut yang kedua hukum pidana harus tertulis yangketiga hukum pidana harus jelas yang keempat hukum pidanaharus ketat terkait dengan hukum
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2014 — Pidana - HIDAYAT ABDUL RACHMAN
153 — 39
  • report sama dengan Lulus Ujisaksi tidak ingat, akan tetapi disitu ada tim teknis dan kalau sertifikasi itutentunya bagian teknis makanya pada saat aanwinzing selain Pokja kamijuga mengundarg tim teknis;Bahwa pada saat evaluasi yang menentukan adalah Pokja tapi segalasesuatunya kami konsultasi dengan tim teknis yang tahu karena mengacupada KAKnya, karena Pokja secara teknis tidak paham dengan Ligth Trap;Kalau mengenai seperti surat perijinan itu dari Pokja, dan sertifikasi itumerupakan bagian dari sarat
    bebanberkesinambungan dan uji kesesuaian.Bahwa syarat agar saksi dapat mengeluarkan TestReport adalah melakukan uji penunjukan, lalu ujipelayanan dan uji verifikasi, sedangkan uji bebanberkesimbungan dan uji kesesuaian dilaksanakan harusdisesuaikan dengan daerah daerah yangmenggunakannya, biasanya dilaksanakan oleh BadanLitbang dan bukan wewenang BPMA, karenakewenangan litbang, sedangkan uji bebanberkesinambungan juga tidak dilaksanakan karenamemang sebenarnya untuk light trap, belum ada SNIunjuk kerja dan SNI sarat
    lulus uji yang beda dengan test report.Bahwa test report hanya semacam raport saja, setelahdiuji, begitu keluar hasil uji, itu yang dikeluarkansebagai hasil test uji, sedangkan sertifikasi adalah adapersyaratannya, yaitu dikeluarkan oleh LembagaSertifikasi Produk Alat Mesin tersebut,persyaratannya, produsennya harus sudah menerapkanSertifikasi Mutu ISO 9001 tahun 2008 dan diambilsecara acak mesin yang diuji, setelah diuji, kemudiandisandingkan antara parameter yang ada denganparameter yang ada di sarat
    Namun sampai sekarang, light trap tersebutbelum ada SNI sarat mutu maupun SNI Unjuk kerjajadi belum ada sertifikasi yang dikeluarkan, hanya testrepor, dan prosesnya adalah berbeda jauh.e Bahwa tentang pelelangan, saksi tidak tahu.e Bahwa kewenangan saksi berdasarkan PeraturanMenteri adalah melaksanakan pengujian alat pertaniandan juga disebut sebagai lembaga sertifikasi alsintandengan mengeluarkan sertifikasi.e Bahwa yang diuji hanya tiga, karena yang pentingadalah unjuk kerja dan dua lagi sedangkan
    untuk sertifikasi lelbih tinggilagi.Bahwa surat permohonan uji dari Produsen ke BPMA,yang diuji adalah uji unjuk kerja, verifikasi danpelayanan, jadi yang keluar hanya test repor bukansertifikasi.Bahwa tahap yang diuji sebagaimana yang saksiterangkan sebelumnya yaitu UJI UNJUK KERJA hasillight trap yang dimohonkan disebutkan kapasitas,efisiensi dll, (tidak ada menyebutkan tentangpekerjaannya baik atau tidak, lulus atau tidakdisebutkan dalam sertifikat, dengan menyandingkansarat unjuk kerja dan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
277 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlakuan Tidak Adil dan Pelanggaran Hak Membela Diri Dikurangi.Bahwa mengingat proses perkara ini mulai dan tingkat penyidikan hinggaputusan Hakim Judex Facti sarat dengan intervensi dan kepentingan, makatidak dapat menyembunyikan kekhawatiran atas nasib Terdakwa.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
124 — 63
  • Ketentuan Pasal 33 ayat (2) yangmewajibkan peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di kantor BadanPertanahan Nasional;Adalah tidak diperlukan adanya pelepasan hak keperdataan ex HGB tidakberalasan hukum dikarenakan sudah dipenuhi syaratnya oleh Penggugat(PT Hasil Karya Kita Bersama), maka dengan sendirinya landasan yuridishak Penggugat adalah benar menurut Hukum karena syaratsyarat sudahdipenuhi harus ditetapkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat
    Dengan demikiansangatlah ngawur dan patut di duga sarat denganmanipulasi fakta dan data kalau Penggugat lantas bisamengajukan proses permohonan pengukuran kadastralterhadap tanah yang bukan hak miliknya.7 Bahwa jika dalil Penggugat diterima, tidak dapatdibayangkan akibat yang terjadi terhadap perlindunganhak pertanahan di Indonesia. Hanya dengan dasarmemiliki KTP, setiap orang bisa minta ijin lokasi danpengukuran atas tanah yang masih menjadi milik oranglain.
Pengadilan PN TASIKMALAYA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 16-06-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 27/Pid.B/2015/PN Tsm
Tanggal 16 Juni 2015 — INDRA GRAHA bin RIJAN RATIZAN
118 — 39
  • Apabila orang dengan perbuatannya telahmenimbulkan suatu akibat tertentu yang tidak dikehedaki dan juga tidakmenjadi tujuannya sedangkan kesadaran atau pengertian, bahwaperbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat tadi tidak pula ada padanyasewaktu melakukan perbuatan itu namun waktu itu ia sadar atau mengertibahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkannya maka dalam halyang demikian ia pun dapat dianggap dengan sengaja menimbulkanakibat itu apabila satu sarat dipenuhinya yaitu bahwa ia telah begitubertekat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
184 — 47
  • Artinya, Rekruitmen yang dilakukan oleh PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sarat dengan tipu muslihat dansematamata menyimpan dan mengandung tujuan jahat untuk menyingkirkan danmembuang PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI tanpa dasar hukum yang jelas.Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI menolak dengan tegas dalil GUGATAN PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Butir 8 halaman 6, faktanyaHalam 34 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg26
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU
240 — 129
  • Baunormal, namun Penggugat tetap menolaknya bahkan terjadi adu mulutdengan perawat RSUD Baubau, barulah setelan adu mulut tersebutpasien (Penggugat) dimasukkan di ruangan bersalin RSUD Kota Baubaudan akhirnya keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat;Berkait dalil tersebut di atas kami bantah dengan tegas, jika apa yangdiuraikan dalam bentuk dalildalil tersebut sangat tidak sesuai denganfakta hukum yang ada bahkan sarat
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 27 September 2016 — Ir. NOVAN DAYA,MM bin ANSORI ADNAN
91 — 16
  • TanjungRaya perihal akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada yangdiketahui oleh terdakwa, namun terdakwa tetap saja menandatangani kwitansi yangmerupakan sarat dari pembayaran sehingga dengan ditandatangani kwitansi olehterdakwa maka Safrudin Fanani dapat mencairkan uang proyek tersebut padahalpekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;halaman 85 dari 101 Putusan Nomor:19/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg86Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku KPATerdakwa
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 18-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 66-K/PM.I-07/AD/XII/2018
Tanggal 14 Maret 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Angga Kurniawan
96 — 38
  • Pada angka 9 (Sembilan)Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang namun Terdakwamenyangkal dengan mengatakan, hanya teknis Terdakwa caraTerdakwa agar Saksi2 Karmila dan Saksi3 Samsul percayadengan Terdakwa, lagilagi pernyataan penasehat Hukummenyesatkan, sarat dengan tipu muslihat, dalam melakukanPembelaan Hukum berasumsi berdasarkan uraiaan penasehathukum sendiri dan tidak satupun keterangan Saksi2 Karmiladan Saksi3 Samsul serta alat bukti dijadikan fakta hukum,Penasehat Hukum hanya mendengar keterangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
151 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 321 K/PID /2017Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak Penyidik tidakmempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Hj. Indrawati Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
36 — 31
  • dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUTTERLAWAN (Camat Sambaling Pemerintah Kabupaten Berau) sesuaidengan hukum yang berlaku, dengan demikian suratsurat tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna;Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah merapkanhukum dan telah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutusperkara a quo, oleh karena penilaian pembuktian oleh Judex Facti dalamperkara a quo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Pembanding/Pelawan terkesan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
49 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERJADINYA PELANGGARAN HAKHAK TERDAKWA DALAM PERKARAINI (MISCARRIAGE OF JUSTICE)Bahwa didalam tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak awalperkara ini dipaksakan dan sarat dengan rekayasa serta adanyapenyalahgunaan kekuasaaan oleh penyidik. Tindakan sewenangwenang, menyesatkan, merekayasa berkas dan barang bukti dalam perkara ini akankami uraikan satupersatu agar dapat dilihat secara gamblang bagaimanaHal. 80 dari 89 hal. Put.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
179 — 98
  • Biaya ATK Perkara.......cccccccccececceeeeeeeeeneeeeeseeeeeeeeeeee caaeeeeeeeneees Rp. 200.000.2 Bigya Sarat PUUQQ IAN ss wc: c sass saa a5 85 acon vee 6 x8 ancien eww eon os Rp. 395.800,3. Biaya Hakhak Kepaniteraan......... 2.2.02. cce cee cee ceeeeeeententeeeeees Rp. 30.000,4. Biaya Materal ..........2. cc cee cee cee cee cee eee cee cee cee eee ceessseeeeeeeeeeees Rp. 12.000,5. Biaya RedakSl........... 6. cece ee cee cce cee cee eee cee ceecsseneee ceeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,6.