Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN SELONG Nomor 45 /Pdt.G/2019/PN Sel
Tanggal 8 Januari 2020 — - AMAQ AMIL, dkk melawan - Bupati Lombok Timur/Kepala daerah Kabupaten Lombok Timur, dkk
128 — 119
  • tanahsengketa haruslah dinyatakan tidak sempurna dan tidak berlaku ;Bahwa karena obyek tanah sengketa merupakan harta peninggalan darialmarhum Amaq Sahrim sesuai buktibukti yang ada, maka adalah wajarsecara hukum apabila obyek tanah sengketa diberikan tanah tukar gulingatau ganti rugi pembayaran dan atau obyek tanah sengketa diserahkankembali kepada keturunan Amaq Sahrim (+) yang berhak yaitu ParaHalaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pat.G/2019/PN Sel14.Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sarat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-12-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps
Tanggal 9 Februari 2017 — ARUM ANDARWATI melawan PT AMANDA PRAMUDITA HARD ROCK HOTEL BALI
102 — 212
  • Tidak Layak seorang terdakwa warga Negara/SDM yang bisa membuktikan tidakterpenuhi sarat sahnya peradilan dinyatakan BERSALAH dan DIJATUHIHUKUMANSserta sudah menjalani hukuman tersebut dengan bahasa lainPENAHANAN,2.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 34/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 29 Juni 2016 — Pembanding/Penggugat : Safrudin, Dkk
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
Terbanding/Tergugat I : PT. WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
39 — 21
  • Maka berdasarkan hal tersebut Gugatan aquo PARA PENGGUGATadalah cacat formil dan tidak dibenarkan secara hukum karena sarat dengantindak pidana penipuan, oleh karenanya dengan adanya pencabutan suratkuasa khusus dari Ketiga orang tersebut maka sebab Kuasa hukum PARAPENGGUGAT tidak lagi mewakili Pemberi kuasa yang berjumlah 39 orangseperti yang didalilkan dalam Gugatan aquo melainkan hanya mewakili 36orang Pemberi Kuasa, dimana yang menjadi dasar untuk mengajukanGugatan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 08-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2013 — 1. DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng 2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
135 — 171
  • Bukti P119 :masyarakat yang diambil sebagai sarat pendukungan calonindependen pilkada Seruyan atas nama RUMANSYAHtertanggal 06 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Surat Pernyatan dari masyarakat tentang tidak pernahmendukung pasangan calon independen/perseorangan dariRUMANSYAH yang menyatakan bahwa yang bernamaMAAN, BADIAH, JAHARAH,NURMIATI telah pindahsebelum Tahun 2013 tertanggal 6 April 2013, (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Surat Pernyatan dari masyarakat tentang tidak pernahmendukung
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2010 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 611/PID.B/2009/PN.TPI
Tanggal 6 Mei 2010 — - Indra Dhani (Terdakwa) - Zainur Arifinsyah, SH (JPU)
63 — 11
  • Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri Tahun Anggaran 2008,Satuan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Propinsi Kepri tanggal 31Januari 2008; 200222 22 nn nnn nn nnn nnn nn ences scence10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa Bendahara Umum DaerahNo: 3690/SP2D/LS/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 04 SeptemberSurat Perintah Menbayar Tahun Anggaran 2008 No: 0103/SPM/LS/1.02.01/1X/08 tanggal b03 September 2008;Sarat
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2014/PT.PLG
Tanggal 30 Oktober 2014 — HAIRUL EMRI, ST bin MAT NUR
71 — 32
  • unsur sebagai orang yang turut melakukantindak pidana korupsi bersamasama dengan Terdakwa II, Burhaidi dan H.Maulana Serai (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dalamPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah pertimbangan yang keliru, tidak lengkapserta tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoldoendee Gemotiveerd).Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 117 alinea ke3telah menyatakan sebagai berikut:4, bahwa pekerjaan pembangunan jalan jagaraga perkantoran PemkabOKUS adalah sarat
Pengadilan PN KEBUMEN
Register : 05-06-2008 — Putus : 24-10-2008 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm
Tanggal 24 Oktober 2008 —
73 — 10
  • BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen dikelola olehmanajemen Bank Pasar, Pemilik tidak ikut campur, 100 % pemiliknya adalahPemda Kabupaten Kebumen.Bahwa benar pengangkatan Direktur dengan perekrutan secara terobuka melaluiseleksi dan Pak Sutardjo yang lulus memenuhi sarat, untuk pegawainyaDirektur mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk Pegawaitetap.Bahwa benar laporan berkenaan dan laporan tahunan dilaporkan kepadaPemda akan tetapi laporan tersebut tidak ditemukan adanya penyimpangan.Bahwa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
123 — 63
  • Ketentuan Pasal 33 ayat (2) yangmewajibkan peralihan hak atas tanah harus didaftarkan di kantor BadanPertanahan Nasional;Adalah tidak diperlukan adanya pelepasan hak keperdataan ex HGB tidakberalasan hukum dikarenakan sudah dipenuhi syaratnya oleh Penggugat(PT Hasil Karya Kita Bersama), maka dengan sendirinya landasan yuridishak Penggugat adalah benar menurut Hukum karena syaratsyarat sudahdipenuhi harus ditetapkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat
    Dengan demikiansangatlah ngawur dan patut di duga sarat denganmanipulasi fakta dan data kalau Penggugat lantas bisamengajukan proses permohonan pengukuran kadastralterhadap tanah yang bukan hak miliknya.7 Bahwa jika dalil Penggugat diterima, tidak dapatdibayangkan akibat yang terjadi terhadap perlindunganhak pertanahan di Indonesia. Hanya dengan dasarmemiliki KTP, setiap orang bisa minta ijin lokasi danpengukuran atas tanah yang masih menjadi milik oranglain.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 02-12-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 17/PID.TPK/2014/PT PLG
Tanggal 5 Februari 2015 — Pembanding/Terdakwa : SULAEMAN TAHE, SE Bin TAHE Diwakili Oleh : H. RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : FAISYAL BASNI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDRI MARDIANSYAH, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MERI ARYANI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : BUDI SETYAWAN, SH., MH
87 — 35
  • ., Dbahwa pekerjaan pembangunan jalan jagaraga perkantoranPemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekeryaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukanoleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum saksi Ir. Anmad Sudirman karenasaksi Ir. Ahmad Sudirman mengenal dengan baik Hi. Maulana Sera!
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
178 — 47
  • Artinya, Rekruitmen yang dilakukan oleh PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sarat dengan tipu muslihat dansematamata menyimpan dan mengandung tujuan jahat untuk menyingkirkan danmembuang PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI tanpa dasar hukum yang jelas.Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI menolak dengan tegas dalil GUGATAN PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Butir 8 halaman 6, faktanyaHalam 34 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg26
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU
227 — 122
  • Baunormal, namun Penggugat tetap menolaknya bahkan terjadi adu mulutdengan perawat RSUD Baubau, barulah setelan adu mulut tersebutpasien (Penggugat) dimasukkan di ruangan bersalin RSUD Kota Baubaudan akhirnya keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat;Berkait dalil tersebut di atas kami bantah dengan tegas, jika apa yangdiuraikan dalam bentuk dalildalil tersebut sangat tidak sesuai denganfakta hukum yang ada bahkan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234 K/Pdt/2015
Tanggal 21 September 2015 — TUMPAL SIMANJUNTAK, S.H, DKK VS SUTRISIAH, DKK
89 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenai nilai wajar danpatut terhadap objek sengketa, yaitu bahwa TermohonKasasi VI mengakui nilai yang wajar untuk menaksir hargaobjek sengketa bilamana dijual dimulai dari hargaRp160.000.000,00 (seratus enam uluh juta rupiah) padatahun 2010 sebagaimana tertuang dalam PengumumanLelang, sedangkan dalam AJB 455/2009 disebutkan hargajual objek sengketa adalah sebesar Rp35.280.000, (tigapuluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);3) Hal ini jelas terbukti bahwa AJB Nomor 455/2009 dibuatdengan sarat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-01-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — 1.RENVIL RIFNI,2.MUKHLIS RUSTAM, SH, dkk;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PRIMA ALUMGA
57 — 29
  • Prima Alumga untuk tidak melakukan kegiatan apapun ataslahan tanah tersebut, sebelum adanya penyelesaian dengan PARAPENGGUGAT, hal ini sesuai dengan berdasarkan Surat Keterangan BupatiMesuji Nomor 560/245/IIL.53/MSJ/2011 tangga 17 Maret 2011 dan LaporanHasil Pelaksanaan Tugas tanggal 28 Juni 2011 oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Provinsi Lampung;Bahwa merujuk Keputusan TERGUGAT pada bagian menimbang huruf(j), juga sangat sarat akan kepentingan, dan sangat bertentangan denganketerangan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.sus.TPK/2016/PN.Dps
Tanggal 12 Oktober 2016 — I KOMANG SUKERTA Als. KOMANG DAUH
100 — 42
  • pernyataantanggung jawab belanja dan daftar amprah.Amprah tahap ketiga diajukan kepala Desa Tulikup pada tanggal 7Nopember 2014 sesuai surat Nomor : 140/178/Keu/XI/2014, perihalpermohonan pencairan dana ADD tahap ketiga TA 2014 yang dilampirisurat pernyataan tanggung jawab belanja dan daftar amprah.Bahwa mekanisme penyaluran dana ADD dapat saya jelaskan setelahamprah diterima di bagian Pemdes kemudian dilihat persyaratannyadiantaranya adanya APBDes yang memuat dana ADD tersebut, setelah itudibuatkan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
270 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlakuan Tidak Adil dan Pelanggaran Hak Membela Diri Dikurangi.Bahwa mengingat proses perkara ini mulai dan tingkat penyidikan hinggaputusan Hakim Judex Facti sarat dengan intervensi dan kepentingan, makatidak dapat menyembunyikan kekhawatiran atas nasib Terdakwa.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 27 September 2016 — Ir. NOVAN DAYA,MM bin ANSORI ADNAN
87 — 16
  • TanjungRaya perihal akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada yangdiketahui oleh terdakwa, namun terdakwa tetap saja menandatangani kwitansi yangmerupakan sarat dari pembayaran sehingga dengan ditandatangani kwitansi olehterdakwa maka Safrudin Fanani dapat mencairkan uang proyek tersebut padahalpekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;halaman 85 dari 101 Putusan Nomor:19/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg86Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku KPATerdakwa
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 18-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 66-K/PM.I-07/AD/XII/2018
Tanggal 14 Maret 2019 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Angga Kurniawan
95 — 34
  • Pada angka 9 (Sembilan)Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang namun Terdakwamenyangkal dengan mengatakan, hanya teknis Terdakwa caraTerdakwa agar Saksi2 Karmila dan Saksi3 Samsul percayadengan Terdakwa, lagilagi pernyataan penasehat Hukummenyesatkan, sarat dengan tipu muslihat, dalam melakukanPembelaan Hukum berasumsi berdasarkan uraiaan penasehathukum sendiri dan tidak satupun keterangan Saksi2 Karmiladan Saksi3 Samsul serta alat bukti dijadikan fakta hukum,Penasehat Hukum hanya mendengar keterangan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
423 — 151
  • dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Hj. Indrawati Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
33 — 28
  • dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUTTERLAWAN (Camat Sambaling Pemerintah Kabupaten Berau) sesuaidengan hukum yang berlaku, dengan demikian suratsurat tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna;Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah merapkanhukum dan telah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutusperkara a quo, oleh karena penilaian pembuktian oleh Judex Facti dalamperkara a quo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Pembanding/Pelawan terkesan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
146 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 321 K/PID /2017Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak Penyidik tidakmempunyai kekuatan sebagai alat bukti.