Ditemukan 17793 data
26 — 19
terdakwa kemudian terdakwa I langsungmembuang 2 paket GANJA tersebut akan tetapi terlihat oleh petugasyang berwenang dan petugas kepolisian tersebut menyuruh untukmengambil 2 paket GANJA tersebut dan menanyakan milik siapa danpara terdakwapun mengakui bahwa GANJA tersebut milik paraterdakwa yang diberikan secara gratis oleh ACONG (DPO) kemudianpara terdakwapun ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisianbeserta barang bukti ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 429FVI/213 UPT
dalam masa rehabilitasi dan terdakwamengatahui jika menggunakan shabushabu tersebut dilarang ; Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ataskejadian terdakwa menggunakan ganja tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara inidianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratorium No : 429 FVI/213 UPT
20 — 5
satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 29Oktober 2014 dan baru dibayar uang muka sebesar Rp 600.000, (enam ratusribu rupiah) kemudian narkotika jenis ganja tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh)bungkus kecil untuk dijual seharga Rp 50.000, (liam puluh ribu rupiah)perbungkus dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179K/X1/BALAILAB NARKOTIKA tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani pemeriksadari BNN oleh Kepala UPT
(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 29Oktober 2014 dan baru dibayar uang muka sebesar Rp 600.000, (enam ratusribu rupiah) kemudian narkotika jenis ganja tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh)bungkus kecil untuk dijual seharga Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah)perbungkus dan sudah terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kecil.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 179K/X1/BALAILAB NARKOTIKA tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani pemeriksadari BNN oleh Kepala UPT
23 — 1
Fotokopi surat Keterangan sehatu Untuk Kawin dari UPT PuskesmasRembang 2 yang menerangkan bahwa calon istri anak para Pemohon yangbernama Calon istri anak para Pemohon telah hamil sela 16 minggu, telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai dengancukup, oleh Majlis Hakim dineri tanda (P.7)8.
Dengandemikian calon istri anak para Pemohon juga harus mendapat izin dariPengadilan untuk dinikahkan dengan calon suaminya;Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.7, yaitu suratKeterangan sehat Untuk Kawin dari UPT Puskesmas Rembang 2, yangmenerangkan bahwa calon istri anak para Pemohon yang bernama Calon istrianak para Pemohon telah hamil sela 16 minggu.
24 — 1
Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama anak Pemohon(Fatimah Rahmi), Nomor 786.01/PKMAST/SKK/VII/2021, tanggal15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas AstambulKabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah berleges,diberi tanggal dan paraf (P.8);9.
Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, atas nama MuhammadFahd Zaky Zidane, Nomor 242/PKMMTP2/KIRCATEN/VII/2021,tanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasMartapura 2, Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dantelah berleges, diberi tanggal dan paraf (P.9);10.
347 — 121
.: 546.2/98/bap/UPT-III/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana teknis Wilayah III Bandung (H. ASEP DARMATIN,SH,MM), Kuasa Perusahaan (SISWOKO) dan tim pemeriksa (EVO R dan YOGA).- 2 (dua) lembar asli surat dari PT.
.- 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sumedang Nomor : 546.2/560-MGT//DESDM tanggal 6 Juni 2011 perihal ke kurangan Persyaratan Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian Air Tanah- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Bidang Mineral, Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kepada kepala UPT Dinas ESDM Wilayah III Bandung
Nomor : 129/ND-MGT tanggal 9 Juni 2011 perihal peninjauan lapangan.- 3 (tiga) lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Peninjauan Ijin Daftar Ulang No.: 546.2/133/BAP/UPT-III/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah III Bandung (H.
Sumedang, Kepala UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wil III Bandung, PT. Coca Cola Bottling Company, PT. Insan Sandang) Nomor : 005/469/BPMPP/2011 Tanggal 20 Juli 2011 Perihal : Undangan ; - Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Barat kepada Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Sumedang dan Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kab.
319/BPMP/201 1 tanggal 24 Mei 2011 perihal PermohonanRekomendasi daftar ulang SIPA.1(satu) lembar Fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi danSumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat kepada KepalaBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan KabupatenSumedang Nomor: 546.2/560MGT//DESDM tanggal 6 Juni 2011perihal ke kurangan Persyaratan Rekomendasi Teknis Izin PemakaianAir Tanah1(satu) lembar Nota Dinas Kepala Bidang Mineral, Geologi dan AirTanah Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kepada kepala UPT
Asli 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang kepada Daftar Undanganterlampir (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.JawaBarat, Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kab.Sumedang, Kepala UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wil IIIBandung, PT. Coca Cola Bottling Company, PT.
107 — 64
Bahwa pada sepanjang Tahun 19741975, Penggugat mengetahui adaprogram transmigrasi yang akan ditempatkan pada lokasi yang kemudiandikenal dengan Unit Pemukiman Transmigrasi (Selanjutnya disingkat UPT)Unaaha yang lokasinya berada di luar dari tanah objek sengketa dalamperkara a quo ;4.
Bahwa pada 22 Oktober 1981 mulai dilakukan pengukuran kapling lokasitransmigrasi UPT Unaaha oleh Juru Ukur yang bernama BUNTU MADIKAatas perintah Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Tenggara yangsaat itu dijabat oleh SOEDIRO, SH ;5.
Fotokopi sesuai dengan Aslinya Peta Kerja Penyiapan Lahan HasilTiem Inventarisasi Lokasi UPT. Unaaha, di beri tanda P 23. Fotokopi atas Fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati KepalaDaerah TK. Il Kendari dan Ka Kantor Transmigrasi KabupatenKendari, diberitanda P34. Fotokopi atas fotokopi Surat Penggugat kepada Bupati Kepaladaerah TK. Il Kendari di beritanda P 45.
bahwa berkaitan dengan eksepsi kurang pihak paratergugat tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mencermati dan menelaahposita gugatan Penggugat yang mendalilkan antara lain pada pokoknyasebagai berikut ;bahwa pada tahun 1974 sampai dengan 1975 ada programtransmigrasi yang ditempatkan pada lokasi Unit ProgramTransmigrasi Unaaha yang lokasinya berada diluar tanah sengketadalam perkara a quo (halaman 2 posita gugatan);bahwa pada 22 Oktober 1981 mulai dilakukan pengukuran kapling lokasitransmigrasi UPT
Unaaha oleh Juru Ukur yang bernama BUNTUMADIKA atas perintah Kepala Direktorat Agraria Provinsi SulawesiTenggara yang saat itu dijabat oleh SOEDIRO, SH kemudian hasilpengukuran sebagaimana poin 4 gugatan ini dituangkan dalam PetaKerja Penyiapan Lahan Hasil Tim Inventarisasi Lokasi UPT Unaahayang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen TransmigrasiKabupaten Kendari selaku Ketua Tim Inventarisasi, tanggal 04Desember 1981 yang menunjukkan bahwa terdapat tanah inklap seluas12 Ha berisi tanaman tumbuh
NORHAYATI
29 — 20
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
NORA MANURUNG
27 — 12
Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri
10 — 4
Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
11 — 0
UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
10 — 0
SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
9 — 0
Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
ALEKSANDER
22 — 22
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 13
neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Trimini
21 — 15
Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
RISKA
30 — 18
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
MUHAMMAD REZA LAGAN, S.H.
Terdakwa:
1.DEFAN AFRELI BIN CEK WAN ALM
2.DESRA EFENDI BIN MARDISON
92 — 39
AFRIANTI pada tanggal 27 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar jadwal dinas unit gawat darurat (UGD) yang di Cap dan telah ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Buay Pematang Ribu Ranau Tengah serta telah ditandatangani oleh dr.
AFRIANTI pada tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah cap bertuliskan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas BPR Ranau Tengah Ogan Komering Ulu Selatan beserta Bantalan Cap;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Rando, Se Bin Azuan, Dkk;
8.
9 — 10
Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/394/100.02.021 tanggal 26Januari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT BLUD Puskesmas Wonorejo KotaSamarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya serta telah bermeterai cukup/dinazegelen (bukti P.4).Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapunlagi dan mohon dijatuhkan penetapan.Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat didalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini
14 — 16
Surat Keterangan kehamilan, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae Kota Bima, yang telahdimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi tanda ( P.5);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2018/PA.BmBahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
ARIEL STEYFEN SINAULAN
34 — 12
yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT