Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Srh
Tanggal 9 Juni 2020 — Pemohon:
MARA SALEM HARAHAP
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Polda Sumatera Utara Cq. Polres Tebing Tinggi
6978
  • Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon atasnama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebas dantidak ada penekanan, setelah penetapan tersangka segera mendapatpemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hak mendapatkunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluarga Pemohon, tembusanSurat perintah penangkapan dan penahanan telah diberikan kepadakeluarga Pemohon yang diserahkan melalui Penasehat Hukum yangditunjuk Pemohon
    Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohonatas nama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebasdan tidak ada penekanan, setelan penetapan tersangka segeramendapat pemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hakmendapat kunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluargaPemohon, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanantelah diberikan kepada keluarga Pemohon yang diserahkan melaluiPenasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon
Register : 16-03-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 25 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : GUNTUR EKA PERMANA, SH
Terbanding/Terdakwa : TUKIYO, S.Pd Bin WARIJAN
9345
  • Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar SaksiSuwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.DwiMutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatanpengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilinan lain, maka Saksi Suwandi selaku
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
22780 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepatdengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 165/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : PT Bank DBS Indonesia Diwakili Oleh : D. R. Golda Meir, S.H
Terbanding/Tergugat I : Mikael Kaka
Terbanding/Tergugat II : Arpian
Terbanding/Tergugat III : Sar i
Terbanding/Tergugat IV : Yuki Heldi
Terbanding/Tergugat V : Sudakat
Terbanding/Tergugat VI : Marusaha Manurung
Terbanding/Tergugat VII : Muhammad Saini
Terbanding/Tergugat VIII : Nakkok Pernanda M
Terbanding/Tergugat IX : Suryadi
Terbanding/Tergugat X : Zulhijaya
Terbanding/Tergugat XI : Imanuel Darwaman Purba
Terbanding/Tergugat XII : Supri Keliat
Terbanding/Tergugat XIII : Brema Matyas
Terbanding/Tergugat XIV : Sahadi
Terbanding/Tergugat XV : Maria Dina Maryana
Terbanding/Tergugat XVI : Jimmy Jantri Tambunan
Terbanding/Tergugat XVII : Kahar
Terbanding/Tergugat XVIII : Netap Brada Aritonang
Terbanding/Tergugat XIX : Hermanto Sembiring
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan
5724
  • ,Lebih lanjut dalambukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.
Register : 01-03-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 63-K/PM.III-12/AD/III/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — - MARHARIS FITRIADI, Praka NRP 31020749070880
7038
  • Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupunganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 253/Pid.B/2018/PN Bdw
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SURYONO, SH.
Terdakwa:
DWI WAHYUDI alias YUDI bin ACHMAD DAHLAN
7821
  • Barang siapa:Menimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya
Register : 10-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
8464
  • pada ayat (1), lokasinya didasarkan atas kesepakatan dalammusyawarah bentuk ganti kerugian;(3) Ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (2) nilainya sama dengan nilaiganti kerugian dalambentuk uang;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 437/PDT/2019/PT.BDG.(4) pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kemballisebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi yangmemerlukan tanah setelanh mendapat permintaan tertulis dari ketuapelaksana pengadaan tanah;penekanan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 K/Ag/2014
Tanggal 15 April 2014 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
2726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini terindikasi dengan cara hakim menanyakan saksi daripihak Penggugat, hakim nampak ramah baik hati sementara kalaumenanyakan saksi dari pihak Tergugat dengan keras dan nada marah sinis,masam, kecut penuh dengan penekanan. Ketika hakim memerintahkan sayauntuk memasukkan semua data dari mulai eksepsi sampai denganHal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 28 K/Ag/2014kesimpulan kedalam CD. Lalu saya laksanakan pada waktu itu pengacarayang hadir adalah bukan pengacara utamanya.
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 58-K/PM I-02/AD/IV/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088.
6629
  • Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsiNarkotika jenis Shabushabu maupun Ekstasi adalah dilarang olehPeraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah seringmemberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak bolehterlibat Narkotika.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatasMajelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan
Putus : 19-05-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Mei 2010 — HERRY J.J KEREH, S.E, AK, M.M
6859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untukketerangan Terdakwa di persidangan adalah sangat bertentangan dengan berita acarayang dibuat oleh Penyidik yang didampingi oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa dimanadalam keterangannya MENYATAKAN TERDAKWA BENAR MENERIMA SK No. 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 DARI BIRO KEPEGAWAIAN UNSRATPADA BULAN MARET 2004 DAN BERITA ACARA TERSEBUT DITANDATANGANIOLEH TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, HAL INI MENANDAKAN BAHWATERDAKWA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIKTIDAK ADA UNSUR PEMAKSAAN / PENEKANAN
Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt
Tanggal 9 Februari 2017 — LUCIA JANTIANI GONDOPUTRO(PENGGUGAT I), 2. REGINA SANTIANI GONDOPUTRO(PENGGUGAT II), BERNADUS SUBALI GONDOPUTRO(TERGUGAT I),2. MONICA KARTIKA GONDOPUTRO(TERGUGAT II), 3. DIAN SUBARKAH GONDOPUTRO(TERGUGAT III), MENIK PUSPASARI NUGROHO(PENGGUGAT INTYERVENSI)
13348
  • ISTIANBahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan gugatan melawanhukum mengenai pembagian waris yaitu karena ada yang tidak dapat waris danadanya penekanan dan pihak Tergugat; Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung denganayah bemama Subarkah Gondoputro; hal 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN PwtBahwa Subarkah Gondoputro menikah pertama dengan Junarii Ekorahardjodan menghasilkan 8 (delapan) orang anak yaitu : e Yang pertama sudah almarhum (Saksi tidak tahu namanya
Register : 27-03-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 140 /PDT.G/2013/PN. BDG.
Tanggal 26 September 2013 — IDHA ASSAROFI dan AI SUMIATI LAWAN 1.PT. BANK MEGA, Tbk ; 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq. KANIONAL (BPN) KOTA BANDUNG ; 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG,
10916
  • Bandung (TURUT TERGUGAT II)atas nama Haji Syafiun, atau menunda proses penyerahan obyek lelangsampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;19.Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biayayang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dankerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan olehTERGUGAT serta penekanan
Register : 14-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14347
  • prestasinya,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), danberdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikankepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitanpelaksanaan eksekusi dan putusan menjadi i//lusoir (hampa), Hakim menghukumTergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom;Menimbang, bahwa sifat dan prinsip hukuman dwangsom (uang paksa)adalah accessoir, subsidair dan penekanan
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
28266
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c.Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Register : 04-03-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 167/Pid.B/ 2013 /PN.Ung
Tanggal 18 Februari 2014 — NASIM Bin MINAWI.
14618
  • dengan kondisitekanan udara dan oil rem normal punakan membuat pengereman kampas remtidak maksimal.Kondisi ban depan kiri 80 %baik,kondisi ban depan kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kiri 80 % baik.Kondisi Recercoice oil rem : kondisiactual oil rem sangat kotor, kotoran/endapan lumpur dalam oil remcenderung membuat karet rem cepat auskarena tergores oleh kotoran tersebut, halini ditunjukkan dengan bocornyacylinder rem depan,, akibat tekanan oilrem tidak untuk penekanan
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
H SUKARMAN
Tergugat:
1.JAILANI
2.ARNI YANTI
14731
  • ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat terdapatbeberapa hal janggal yaitu:Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN SpnPertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telan melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Register : 29-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 5 Oktober 2016 — HERI SUSANTO bin SUSILO
898
  • Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID/2017/PT MKS
Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
8249
  • Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.
Register : 21-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 96/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROMAIN MATHIEU REGIS HUET Diwakili Oleh : ELNA FEBI ASTUTI, SH
Terbanding/Tergugat : CICILIA IRMA WIDYASTUTIK
367230
  • Raphael membutuhkan rasa aman, diperhatikan,mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari atas apa yang Ia lakukanatau milikiHalaman 27 dari 44 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT YYK Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Hartono, SH menyatakanbahwa pada saat di Polsek Sewon , Tergugat tidak mempengaruhi /menunjukkan ekspresi penekanan kepada anak Raphael.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari