JUDING Bin SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Judin Bin Samad (Alm.) telahterobukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukantindak pidana Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanpayin sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin Als.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Dakwaan:Primair:Bahwa Terdakwa SAMSUDIN Als JUDIN Bin SAMAD pada hari Jumattanggal 14 April 2017 sekira jam 20.30 WITA atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak diDesa Karang Bintang RT 02 RW 01 Desa karang Bintang Kec Karang BintagKab tanah Bumbu.. atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Lab.: 3949/NOF/2017tanggal 19 Mei 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupasatu strip berisi sepuluh butir tablet Zenith dengan berat netto + 5,146 grammengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen, dan Cafeina;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obatsediaan farmasi tanpa izin; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 14 April 2017 sekitar Pukul20.30 WITA di Karang Bintang

danalat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolehizin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yangdiajukan secara tertulis kepada Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan

JUDING Bin SAMAD terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpahak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi

danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017

/PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas

dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim

termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan

NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

AT baru 1 (Satu) kali, akan tetapi Terdakwa juga sering membeliNarkotika Golongan jenis sabusabu maupun ekstacy kepada orang lain,namun siapa nama penjualnya dan berapa kali Terdakwa membelinya sudahlupa; Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun apoteker atau pedagangbesar farmasi, pekerjaan Terdakwa hanya sebagai sopir dan tidak adahubungannya dengan bidang farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak berwenang untuk membeli,menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan

, danpekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;Bahwa terhadap Narkotika Golongan jenis sabusabu dan pil ekstacy yangdijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendrik Hariyanto BinAchmad Junaidi (alm), telah dilakukan pemeriksaan di LabolartorisKriminalistik Polda Jawa Timur, yaitu. sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ganda Gunawan danSaksi Is Sugiyantoro serta keterangan Terdakwa Hendrik Hariyanto Bin AchmadJunaidi (alm) di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan oleh seseorangapakah termasuk jenis Narkotika atau

bukan dan Terdakwa bukan pula sebagaipetugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan Terdakwa menjual shabushabu bukan dari lembaga yangmemperoleh

Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Pulau Laut Utara, Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan=5=keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukandengan Cala : Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari informasi masyarakat bahwa di JI Pulau kacil Rt 08 desaKotabaru Hilir Kecamatan Pulau laut Utara

,pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep Dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional ;Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi tersebutadalah untuk golongan obat bebas, bebas terbatas dapatdikeluarkan oleh toko obat yang mempunyai ijin yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan di wilayah masingmasing dan mempunyai penanggung jawab seorang asistenApoteker, dan bagi yang

tidak memiliki ijin dan penanggungjawab seorang asisten Apoteker mereka tidak bolehmengeluarkan obat tersebut ;Bahwa obat yang termasuk golongan obat keras yangbernama Carnophen (Zenith) yang mempunyai kegunaansebagai obat rematik yang bila dikonsumsi secaraberlebihan akan mengakibatkan gangguan lambung danginjal ;Bahwa sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standarmaupun keamanan yaitu adalah sediaan farmasi yangmempunyai kadar zat berkhasiat di bawah standar yangditetapkan dalam farmacope Indonesia

dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar ;=21=(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratanobjektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkanpenarikan dari peredaransediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbuktitidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan

Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als PIANI Bin TARMIJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;2.

suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :Halaman dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2016/PN Brb1 Menyatakan terdakwa SUPIANI Alias PIANI Bin TARMIJI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

SUPIANI Alias PIANI Bin TARMIJI pada hari Kamis tanggal 14Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanJanuari 2016 bertempat di dalam rumah terdakwa jalan Putera Harapan, Desa Matang GinalungRt.005/005, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidaksematamata sebagai opzet als oogmerk (sengaja sebagai maksud) saja melainkan jugasebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn (sengaja akan kepastian) ataupun sebagai opzetbij mogelykheidsbewustzijn (sengaja akan kemungkinan);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional,dan kosmetika.

Adapun yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakanuntuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal I huruf 4 dan 5 UndangUndang Nomor 36 Tahun2009) ;Menimbang, bahwa Pasal 106 (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Dengan demikian maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)* telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI

KAMPLENG Bin MARSIKIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Cilacap atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3) yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 09.00.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh Saksi ARIF TEGAR

hariSenin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa yang pada saatitu sedang berada di rumah diamankan oleh Anggota Polres Cilacap yaituSaksi SIGIT SUDARYADI dan rekanrekan yang sebelumnya mendapatkaninformasi bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran obat berbahaya,kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan didapatkanbarang bukti berupa obat pil warna kuning bertuliskan mf milik Terdakwayang diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan dan tidak memenuhistandar mutu pelayanan farmasi

dengan alamat penerima Terdakwa;Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 paket pesananobat Hexymer diterima oleh Terdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) box kepada SaksiTEGAR pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2020 di lapangan Planjan danSaksi TEGAR membayar cicilan pembayaran sebanyak Rp550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangan pembayaranakan diserahkan setalah Saksi TEGAR laku menjual obat Hexymer;Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu;Ad. 1 Setiap orang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Oranglebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang didugasebagai tindak pidana ;Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku(dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitumanusia

KAMPLENG Bin MARSIKINtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan PertamaPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASUM HIDAYA Als.

PANJOL Bin MUJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Blitar,atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki jin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UndangUndang RIHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN BltNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Blitar,atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkankesediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau keamanan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Sianturi, S.H.: Asasasas Hukum Pidana Di IndonesiaDan Penerapannya; Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta1996);Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Mispan dan dilakukan dengan cara tersebut diatas, maka Terdakwatelah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti;Ad. 3.

USMAN beserta barang bukti di bawa kekantor POLRESBanjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah melakukanpermufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidangkesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktekkefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan denganpenyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu.e Bahwa setelah

USMAN beserta barang bukti di bawakekantor POLRES Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwatelah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan ataufarmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian ataupedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaanNarkotika jenis sabusabu.e Bahwa setelah dilakukan penangkapan

USMAN beserta barang bukti di bawa kekantor POLRESBanjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa penyalah gunaNarkotika golongan bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau farmasi atauyang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besarfarmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu.Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaanbarang bukti berupa 1 (satu) batang

ataubekerja di bidang Kesehatan atau yang ada hubungannyadengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yangberhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu tersebut;= Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidakkeberatan;Saksi RISKA HIDAYATI Als.

SIT ROHANAH;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalampenyalahgunaan Narkotika jenis sabusabu tersebut;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan ataufarmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atauHalaman 17 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb18pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan PenyalahgunaanNarkotika jenis sabusabu;= Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepanpersidangan.Atas keterangan saksi tersebut

Bahwa yang punya hak dan kewenangan untukmemproduksi obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA 2CLONAZEPAM tersebut adalah perusahaan industri farmasi, yangmemiliki ijin produksi dari Kementrian Kesehatan, kemudian untukjin edar ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAMtersebut dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat danMakanan), dari distribusi obat obat itu sendiri adalah dariperusahaan industri farmasi menyalurkan ke Pedagang BesarFarmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF)menyalurkan obat

Bahwa pekerjaan / praktik kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau farmasi ataupuntenaga medis. Bahwa WAHYU juga bukan seorang apoteker atau dokter atau tokoobat resmi. Bahwa Terdakwa membeli obat pada WAHYU dengan cara tanparesep dan secara sembunyi sembunyi.

Bahwa yang punya hak dan kewenangan untukmemproduksi obat ALPRAZOLAM dan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAMtersebut adalah perusahaan industri farmasi, yang memiliki jin produksidari Kementrian Kesehatan, kKemudian untuk ijin edar ALPRAZOLAMdan obat RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut dikeluarkan oleh BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan), dari distribusi obat obat itusendiri adalah dari perusahaan industri farmasi menyalurkan kePedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya Pedagang Besar Farmasi(PBF) menyalurkan obat

Menyatakan Terdakwa Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Secara Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan IV sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua; 2.

binNGADMINpada bulan Desember tahun 2016 darnatau pada hari Selasa tanggal 10Januari 2017sekira puku 19.00 WB. atau setidakidaknya pada suatu waktu laindalam tahun 2016 dar/atau tahun 2017 bertempat di belakang SMP N 1 Jati Kudusturut Desa Getas Pejaten Rt 06 Rw. 04, Kecamatan Jali, Kabupaten Kudus atausetidakidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kudus yang berwenang memerksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

binNGADMINpada bulan Desember tahun 2016 dar/atau pada hari Selasa tanggal 10Januari 2017sekira pukul 19.00 WI atau setidaktidaknya pada suatu waktu laindalam tahun 2016 darvatau tahun 2017 bertempat di belakang SMP N 1 Jati Kudusturut Desa Getas Pejaten Rt 06 Rw. 04, Kecamatan Jat, Kabupaten Kudus atausetidakidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dar/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majels Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 106 ayat (1) :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat iainedar.Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN Kas.Menimbang, bahwa menurut ahli diterangkan bahwa untuk dapatdiedarkannya sediaan farmasi yang berupa obat harus telah memiliki ijin edar.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian farmasi atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik, insttumen kesehatan yang tidak didaftarkan pada pihak

Menyatakan Terdakwa Akhmad Alwi Hasan alias Temon bin Ngadimin tersebutdiatas, teroukti secara sah dan menyakirkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Zn EdarDan Secara Tanoa Hak Menyimpan Psikotropika Golongan N sebagaimanadalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua;2.

DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;

HERLIADI bin MANSYAHbeserta seluruh lampirannya;Telah mendengar atau) memperhatikan keterangan SaksiSaksi,pendapat Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan1.Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1).

Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).

Apt binti BACHRUN (alm)(dibacakan) yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas KesehatanKab. Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.

Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.

,APT, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli berkaitan dengan TugasAhli sebagai PNS pada Balai POM Jambi adalah sebagai tenaga pengawasproduk obat dan makanan baik proses produksi maupun distribusi; Bahwa berdasarkan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetik; Bahwa Distribusi/ mengedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasianadalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendisitribusi atau penyalurananobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional; Bahwa Menjual/ mengedarkan obat keras merupakan bagian daripekerjaan kefarmasian yang hanya boleh

dilakukan oleh tenaga yangmempunyai keahlian dan kewenangan; Bahwa Pekerjaan Kefarmasian hanya dapat dilakukan pada FasilitasPelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit,Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat; Bahwa seseorang yang boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasianadalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian (Asisten Apoteker); Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagaiApoteker dan telah mengucapkan sumpah

jabatan Apoteker, sedangkanTenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalammenjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, AhiMadya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/AsistenApoteker; Bahwa berdasarkan fakta dengan latar belakang pendidikan yangdimiliki oleh Terdakwa SURYADI Bin M.

oleh Tenaga Kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenagan sesuai dengan ketentuan peraturanperundanundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 tentangpekerjaan kefarmasian pada pasal 34 ayat (1) berbunyi Tenaga Kefarmasianmelaksanakan pekerjaan kefarmasian pada point b fasilitas distribusi ataupenyaluran kesediaan farmasi melalui PBF, instalasi sediaan farmasi dan alkesmilik pemerintah, point c fasilitas kefarmaisan melalui praktik di Apotek,instalasifarmasi rumah saksit, puskesmas

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuandalam undangundang ini;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaanberbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;Menimbang, bahwa

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaaan farmasipemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika disebutkan Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaanberbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan,penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan;Halaman 21 dari

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suroso Bin Yasmudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu

Menyatakan Terdakwa AGUS SUROSO Bin YASMUDI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dankemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo.

Terdakwa AGUS SUROSO Bin YASMUDI pada hari Selasatanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 01.25 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain bulan Desember 2018 bertempat di rumah Terdakwa di DusunTanjunganom RT44/RWO07 Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediriatau setidaktidaknya di Suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2)Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN KadrKUHAP, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Lab.:11592/NOF/2018 tanggal 18 Desember 2018 dengan kesimpulan barang buktiNomor : 13405/2018/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LLdengan berat netto + 1,850 gram milik ANDIK SUCIANTO Bin SUBANDI adalahbenar tablet dengan bahan aktif Trineksifenidil HCl mempunyai efek sebagaianti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasukdaftar obat keras;Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel Lkepada saksi ARIS KURNIAWAN tidak memberitahu tentang

berupa pil dobel L tidakmemberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata carapenggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punyakeahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin daripihak yang berwenang serta pada saat diedarkan pil LL tersebut tidakberlabel:; Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan adalah benarbarang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yang diakui miliksaksi Andik Sucianto;Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar

berupa pil LLdengan cara menjualnya kepadaSaksi Andik Sucianto;Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M.KHAIRUL UMAM Bin alm ROSIDI ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan dan denda sebesar

   Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam

   dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 10.00Wib saksi Sdr.

   Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;3. Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UU No. 36 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

   Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa pengertian ijin edar adalah bentuk persetujuanregistrasi yang dikeluarkan badan POM agar produk tersebut secara sah dapatdiedarkan di wilayah Indonesia (Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.03.1.3.12.11.10692 Tahun 2011);Menimbang, bahwa berdasarkan

   KHAIRUL UMAM BIN ROSIDI (alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Krs2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat dan Mutu.

USMANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana didakwakan melanggar Pasal 196 Undang undang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalamdakwaan Kedua.Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa ASEP AMINULLAHAls. AYAH Bin H.

dimasayang akan datang.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Kesatu :Bahwa Terdakwa ASEP AMINULLAH Als AYAH Bin H.USMAN, padahari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaktidaknyapada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat diKp.Bojong AsihRt.001/008 Desa Cicalengka Wetan Kec.Cicalengka Kab.Bandung, yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentangkesehatan.ATAUKeduaBahwa Terdakwa ASEP AMINULLAH Als AYAH Bin H.USMAN, padahari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaktidaknyapada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat diKp.Bojong AsihRt.001/008 Desa Cicalengka Wetan Kec.Cicalengka Kab.Bandung, yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan;3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan ,khasiatatau kemanfaatan, dan atau mutu;Ad.1.

Bahwaterdakwa dalam menjual obatobat sedian farmasi tersebut tidak memiliki17keahlian di bidang farmasi karena obat keras tersebut dijual harus memilikikeahlian di bidang kefarmasian.

Menyatakan Terdakwa SANTI binti JUHRIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;2.

318/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 23Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan ia Terdakwa SANTI binti JUHRIANSYAH telah terbuktibersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Primair:nocennenn= Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam22.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungkai Baru RT 001Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

berupa obatCarnophen yang seluruhnya mengandung Karisoprodol yang telahdibatalkan izin edarnya oleh Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala BadanPOM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 atau setidaktidaknya sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar, yang dilakukanoleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Bahwa Berawal ketika Saksi INTAN ANNURUL dan Saksi GIRANGBAGUS WICAKSONO bersama dengan Anggota

Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1);Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa obat carnophen yang diedarkan oleh Terdakwasetelah diuji pada Balai Besar Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkanHasil Laporan Pengujian Nomor : LP. Nar.

Menyatakan Terdakwa SANTI binti JUHRIANSYAH tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edarsebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;.

Kotabaru atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenangmemeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Hal. 2 dari 16 hal.Put.Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

/kosmetik yangtidak memiliki izin edar tersebut yaitu tidak ada jaminan kesehatan yang dapatmerugikan konsumen/pembeli sendiri, adapun sediaan farmasi/kosmetik tersebutdiantaranya 8 (delapan) buah Cream Merk BD, 9 (Sembilan) botol cuka Apel, 34(tiga puluh empat) obat nafsu makan, 28 (dua puluh delapan) buah cream merkHerbal Plus, 11 (Sebelas) buah Toner merk Temulawak 100 ml, 4 (empat) buahserum merk Temulawak, 2 (dua) buah sabun merk Temulawak, 12 (dua belas)cream siang malam merk Temulawak dan

29 (dua puluh sembilan) buah creammalam merk Temulawak adapun cara Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADIdalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar atau tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu yaitu Terdakwa YULIANA Als YULI BintiSURIADI terlebin dahulu memesan kosmetik melalui Aplikasi Online SHOPEE,kemudian setelah kosmetik tersebut di pesan dan sudah diterima oleh TerdakwaYULIANA Als YULI Binti SURIADI,

selanjutnya Terdakwa YULIANA Als YULIBinti SURIADI memposting barang kosmetik tersebut melalui Story Whatsapp danjuga memasarkan kosmetik tersebut melalui mulut ke mulut yang manapembeli/konsumen dapat langsung membeli kerumah Terdakwa YULIANA AlsYULI Binti SURIADI, adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa YULIANA AlsYULI Binti SURIADI dalam menjual sediaan farmasi dan/atau kosmetik tanpa izinedar atau tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik

Online SHOPEE, kemudian setelah kosmetiktersebut di pesan dan sudah diterima oleh Terdakwa YULIANA Als YULI BintiSURIADI, selanjutnya Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADI mempostingbarang kosmetik tersebut melalui Story Whatsapp dan juga memasarkan kosmetiktersebut melalui mulut ke mulut yang mana pembeli/konsumen dapat langsungmembeli kerumah Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADI, adapunkeuntungan yang diperoleh Terdakwa YULIANA Als YULI Binti SURIADI dalammenjual sediaan farmasi dan/atau

Menyatakan Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2. Menghukum Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.500.000.,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan3.

Menyatakan Terdakwa PINGKI ANJASMARA Alias OJAN bersalahmelakukan TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA WIN EDAR sebagaimana diatur dandiancam PIDANA dalam Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama penunitutumum;2.

Keterangan Saksi : JONI EDRUS SETIAWAN Ssi Apt yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan denganterjadinya tindak pidana peredaran eo.aan farmasi tanpa ijin yangdilakukan oleh Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016sekitar Jam 19.00 WIB bertempat di Ds. Junrejo, Kec.

Far, yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan denganterjadinya tindak pidana peredaran eo.aan farmasi tanpa ijin yangdilakukan oleh Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016sekitar Jam 19.00 WIB bertempat di Ds. Junrejo, Kec.

dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, sedangkan mengenai artisedian farmasi dalam pasal 1 Undangundang aquo adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMAWAN EKO,DAVID AGUS SAPUTRA, dan APRILIANDI JONI PRATAMA alias TEMONserta terdakwa menerangkan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2016 sekirajam 19.00 Wib di Desa Junrejo, Kec.

Menyatakan Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OUJAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ;2. Menghukum Terdakwa PINGKI ANJASMARA ALS OJAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan3.