Ditemukan 11447 data
138 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Usaha Negara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dariunsur Orang (natuurlijk person), Penggugat bukanlah Calon Bupati atauWakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahHalaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata(rechtpersoon) dimana LSM Minut Connection bukan Partai
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ARNES ARISOCA
91 — 12
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
1.EPI HATI LAIA
2.EPI HATI LAIA, S.Pd
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiliwatema, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Hiliwatema
86 — 42
diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Halaman 57Putusan No.139/G/2020/PTUNMDN. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
111 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lukminto sejaktahun 1997 telah sering melakukan pelanggaran yang berupa pengeluaranpengeluaran uang dari kas YBSS yang digunakan tidak sebagaimanamestinya atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan YBSS, antara lainpada tanggal 09 September 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus jutarupiah) untuk kegiatan bersama SEORANG Tokoh Partai Politik dan padatanggal 27 Oktober 2009 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)untuk bantuan Renovasi gedung Wayang Orang Sriwedari Solo, (periksabukti TDWXII dan
SUHERMAN, S.H.
Terdakwa:
1.RINAWAN HERASMAWANTO, S.T.A. bin SOEMARTO
2.NURDIN S.Pd. bin M. AMIN ABO
216 — 65
- 1 (satu) bendel keputusan Sekjen DPR-RI nomor : 1446/Sekjen/T.A.A/ 2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Nomor A-107 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (fotokopi).
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: 06/RAPI.107/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Koordinasi Bantuan Operasional Pontren, MTD & LPQ dari Ir. Rinawan Herasmawanto Pimpinan Rumah Aspirasi Laksdya TNI (Purn) H.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1442/SEKJEN/T.A.A/2019 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor A-107 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.
- Bukti Pengiriman Kantor Pos dengan Resi Nomor: 201538938, Pengirim: Asturia Dyan Jl. Gereja Theresia No. 9 Menteng Jakarta Pursat 10270/ Tlp. 08121223352, Penerima: Bp Rinawan Jl. Raya Kasri, Petungsari, Petung Asri, Pandaan, Kab.
MELANI SH
Terdakwa:
MARYONO Bin DULLAH Alm
281 — 200
Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
194 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai
mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai
Terbanding/Terdakwa : IMAM SANTOSO, S.Ag, M.Ag Bn Abdul Jalil
68 — 37
Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.
Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600
1.UJANG HERYANTO
2.HERWANDI, S.PDI
3.SAHARUDIN
4.APRIADI
5.TOBRI YANSYAH
6.KASMAN NIZAMUDIN
7.MUHAMAD RIZAL
8.AKHMAD AZUAR
Tergugat:
KEPALA DESA PAJAR BULAN
Intervensi:
1.DEDI HEPRIANSYAH
2.MAHBAR EPINDI, S.HI
3.ARIPIN, A.MD
4.DEDI SYAPUTRA
5.NIZARUDIN
6.RAMLI
7.ARDINATA
8.HERMAN
466 — 139
Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai
Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.
154 — 216
BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut :Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPa.
465 — 294
Dengan demikian, kalimat tersebutmengandung arti bahwa kalau orangorang pandai (ahli) dalam pengetahuanagama Islam (sekaligus melekat) sebagai penjahat kelas kakap berbicaratentang politik atau masuk ke dalam partai politik, ayat Alquran bukanlah lagipedoman (pegangan/aturan) sebagai kebenaran mutlak.
84 — 43
Bahwa dari adanya permasalahan penguasaan lahan pasilitasparkir dan jalan umum di depan ruko pernah dua kali diselesaikansecara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Kramat Jati sebanyak 2(dua) kali yang dihadiri oleh kedua blah pihak antara pemilik rukodan Terdakwa dan dari Terdakwa didampingi oleh temannya yangmengaku dari Partai Demokrat yang disaksikan oleh Bapak LurahSdr.
Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 ketika Terdakwadidampingi orang dari partai Demokrat bernama Sdr. Masnan diadakanpertemuan di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangkamembahas kepemilikan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir rukoole Saksi Sdr. Djona Jusuf dan enam orang pemilik lainnya yangmengakui sebagai pemilik ruko dan lahan tempat parkir telahdiberikan oleh Sdri.
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS BIN SULAIMAN ALIAS DAUS
80 — 12
Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kKasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang suruhan
Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat
432 — 101
P.51/Menhut11/2006 yang diubah pada pasal yang sama ayat (3)dijelaskan bahwa pengangkutan lanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyatmenggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkannomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai kayu olahan tersebutberasal dari hutan negara atau hutan hak. Sebab jika kayukayu tersebut berasaldari hutan negara, maka tata cara pengukuran dan pengujiannya dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
penerbitan SKAU sebagaimana ditanyakan padapertanyaan no.19 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007.Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006yang diubah pada pasal yang sama ayat (3) dijelaskan bahwa pengangkutanlanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkanoleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
NUR FAMIZAL BIN RAMDAN
89 — 21
17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN TjbBahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat akan berangkat ke Medanbersama dengan saksi Agus Yanto Alias Agus; Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi Agus Yanto Alias Agus tidak ada cerita kepada saksi kalauTerdakwa akan datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Yanto Alias Agus sejak saksi tugasdi Polres Tanjung Balai, Karena saat itu saksi Agus Yanto Alias Agus PHL; Bahwa setahu saksi saat ini saksi Agus Yanto Alias Agus menjabat sebagaiKetua Partai
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
DICKY PURWANTO ALIAS DICKY
52 — 11
17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasHalaman 52 dari 82 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN TjbDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Bahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai
dengan saksi Nur Famizal bin Ramdan saat akanberangkat ke Medan;Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saksi Nur Famizal bin Ramdan datang keTanjung Balai;Bahwa saksi Agusyanto Alias Agus tidak ada cerita kepada Terdakwa kalausaksi Nur Famizal bin Ramdan akan datang ke Tanjung Balai;Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agusyanto Alias Agus sejak Terdakwatugas di Polres Tanjung Balai, karena saat itu saksi Agusyanto Alias AgusPHL;Bahwa setahu Terdakwa saat ini saksi Agusyanto Alias Agus menjabatsebagai Ketua Partai
139 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 462 K/TUN/2016a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dinukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan
permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
MUALIM Bin MUHID
82 — 0
Sedan tanggal 13 Maret 2019
11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/414/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga APBD Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2017.
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
AMAT ATIB
92 — 8
Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang
Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat
69 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan Setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia;: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai
Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidakcukup tersedia;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai