perbuatannya;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2020/PN SgmMenimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetappada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :Kesatu :Bahwa terdakwa ARISANDI ACHRI Bin ACHRI pada hari Senin Tanggal 27 Juli2020 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanJuli Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Tun

Tamalate Kota Makassar, dan menyerahkan Atmbeserta Pin nya, kepada Lk.Aldi Bin Arnold untuk mengambil uang pembelian Narkotikajenis shabu tersebut.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa,terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan diberikan kepada Lk.Aldi danLk.Sain untuk mereka gunakan, Selanjutnya terdakwa menuju kejalan Tun Abdul Razakuntuk bertemu dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Lk. lbnu khaldum namunsesampainya disana tibatiba datang beberapa

Tamalate Kota Makassar, danmenyerahkan Atm beserta Pin nya, agar Ik,Aldi mengambil ang transferan dari Lk. lbnuditambah dengan Rp.200.000, uang terdakwa.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa,terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan memberikan kepada Lk.Aldidan Lk,Sain untuk mereka gunakan.Selanjutnya terdakwa menuju kejalan jalan Tun Abdul Razak denganmenggunakan sepeda motor,ynamun sesampainya disana tibatiba datang beberapaorang petugas kepoilisian

Tamalate Kota Makassar;Bahwa awalnya Terdakwa yang terlebin dahulu diamankan oleh Petugas SatNarkoba Polres Gowa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pk. 17.00 witadi pinggir jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa;Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa karena karenaSaksi dan Ik.

Tamalate Kota Makassardan menyerahkan ATM beserta Pinnya, kepada Lk.Aldi Bin Arnold untukmengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut.Bahwa setelah Lk,Aldi menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa,Terdakwa pun menyisihkan sedikit Narkotika tersebut dan diberikan kepadaLk.Aldi dan Lk.Sain untuk mereka gunakan, selanjutnya Terdakwa menuju kejalan Tun Abdul Razak untuk bertemu dan menyerahkan Narkotika tersebutkepada Lk.

MitraSawitSejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sawit Di KecamatanPasak Talawang dan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas (Izin Lokasi589/2013) melalui penerbitan Objek Sengketa TUN Bahwa Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat dimaksudkan untukmemperbaiki dan menyesuaikan prosedur Izin Lokasi Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 ,ayat 3 dan ayat 4 PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang izin lokasi dan bukan

Dengan demikian Pencabutan Izin Lokasi 589/2013 milikPenggugat oleh Tergugat adalah semata mata demi penyesuaian denganperaturan perundangundangan khususnya Pasal 5 ayat 1 ,ayat 3 dan ayat4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999 tanggal10 Pebruari 1999 tentang izin lokasi ;Penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat tidak bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ; 22" 12.13.14.Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN tidak mengabaikanasasasas umum pemerintahan

Dengan demikiantindakan penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat bukan merupakantindakan yang dibuat secara sewenangwenang dan tanpa hak ;Tergugat Justru menerbitkan Objek Sengketa TUN yang mencabut IzinLokasi 589/2013 milik Penggugat sematamata demi menjaga kepastianhukum semua pihak mengingat pemberian Izin Lokasi 589/2013 perludisesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Tergugat jelas dan terang benderang tidak melanggar azas keterbukaankarena setelah ditetapkan Objek Sengketa

TUN dibuktikan dengan itikadHal. 26 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLK15.16.baik untuk mengirimkan/memberitahukan kepada Penggugat.

Dengan.........:.cceeeHal. 27 dari 53 hal.Pkr.No.08/G/2014/PTUN.PLK17.Dengan demikian pencabutan Izin Lokasi 589/2013 melalui penerbitanObjek Sengketa TUN bukan berarti Tergugat mematikan hakhakPenggugat selaku pengusaha kelapa sawit, akan tetapi dilakukan demipenertiban administrasi dan penyesuaian dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menjalankan Asasasas umumpemerintahan Yang Baik.

Andarias, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat di Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai PemohonI;Eliza binti Tahir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016

Tahir bin Bosa, 47 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013, di Kunak dan saksi hadirpada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa RM.100.00 dibayartunai, disaksikan oleh dua

Harlina binti Totteng, 35 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Kunak, pada tanggal 19 Mei 2013 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut;Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Tahir bin Bosa (Ayah) dan mahar berupa

PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil, dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal Keputusan TUN

Pemeriksaan Persiapan terhitung mulai tanggal 16April 2012 sampai dengan 2 Mei 2012, dengan mengemukakan halhal sebagaiberikut : A Objek Gugatane Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah KeputusanGubernur Banten Nomor : 561/Kep.2Huk/2012 tertanggal 4 Januari 2012tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten TangerangTahun 2012 khusus Lampiran 1 Angka II huruf n dan lampiran 2 Angka IIhuruf k yang mengatur mengenai tekstil (untuk selanjutnya disebutKeputusan atau Keputusan TUN

Pasal 1 angka 9 UndangUndang No.51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) ; 8 Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat : a konkrit, karena secara materiil (substansial) Keputusan tersebutsudah berwujud, tertulis dan tertentu tentang penetapan kenaikanbesaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2012 untukkelompok tekstil, sandang, kulit sebesar Rp. 1.682.065, Bahkanberdasarkan Keputusan

Kedua atas UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai objek gugatandalam perkara a quo ; Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibatdikeluarkannya Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun 2004) Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) UUPeradilan TUN

Bahwa keharusan untukmembayar upah sesuai dengan Keputusan TUN Objek sengketa merupakanbentuk diintensif bagi Penggugat yang terbebani oleh praktek high cost economic(ekonomi biaya tinggi) dan apabila Pemerintah dalam hal ini Tergugat tetapmemberlakukan Keputusan TUN Objek Sengketa maka akan berdampakterjadinya kenaikan upah mendekati 22,5 % yang melampaui inflasi hanyasekitar 10 % yang akibatnya bukan saja terjadi pengangguran, tetapi kemiskinanjuga akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional

besar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 67UU Peratun 1986, sudah seharusnya menurut hukum jika Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar Keputusan TUN ObyekSengketa ditunda (ditangguhkan) pelaksanaannya selama proses pemeriksaansengketa/gugatan aquo sedang berjalan sampai dengan adanya PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Lebih lanjut menurut PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelangmerupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yangbukan merupakan obyek

jasa pemerintah merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadilinya, hal mana bertentangan secara diametral dengan YurisprudensiTetap Mahkamah Agung RI di antaranya melalui Putusan Nomor 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang kemudian diikuti oleh PutusanMahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, PutusanMahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008,Putusan Mahkamah Agung Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008,Putusan Mahkamah Agung

Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, masingmasing Nomor: 252K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 03Desember 2008, Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008.

/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 448K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menegaskan kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa mengenai bukti

/2000 tanggal 13 November 2000 terkait lelang pengadaan barang/jasapemerintah juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 245 K/TUN/1999 tanggalHalaman 146 dari 163 halaman Putusan Nomor : 231/G/2017/PTUNJKT30 Agustus 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2007tanggal 22 September 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah AgungNomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember

458 K/TUN/2012

No. 458 K/TUN/2012Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaripada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat HakMilik Nomor 00591/Kelurahan Tombula atas nama Drs.

No. 458 K/TUN/2012Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna tidak sesuai prosedur, karena tidakditandatangani oleh pihak yang berbatasan langsung.

No. 458 K/TUN/2012Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor : 00591/Kelurahan Tombula atas nama Drs.

No. 458 K/TUN/2012sejak dibuka diolah secara terus menerus dengan cara menanami tanaman jangkapendek berupa padi ladang dan sesudahnya itu ditanami tanaman jangka penjangberupa pohon mangga, kelapa, kapuk dan jeruk. Selanjutnya pada angka 3 (tiga)Penggugat memperoleh tanah a quo secara mewaris dari orang tua Penggugat yangbernama La Tangka, sedangkan La Tangka memperoleh tanah tersebut dengan caramembuka hutan pada tahun 1917.

No. 458 K/TUN/2012

Uraian berikut ini akan membuktikan bahwa obyek yang disengketakanPenggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan TUN")Karena: Obyek yang disengketakan Penggugat adalah penetapan tertulis; Obyek disengketakan diterbitkan oleh Pejabat TUN berdasarkanperaturanperundangundangan yang berlaku;. Obyek yang disengketakan bersifat konkret, individual dan final.Selengkapnya dapat kami uraikan sebagai berikut:Obyek yang disengketakan Penggugat adalah penetapan tertulis.11.

Hal. 14 dari 33Penggugat adalah sebagai orang, Tergugat 3 sebagaibadan ataupejabat tata usaha negara, dan pencabutan surat tanah atas namaPenggugat Nomor:146/243/pem/v/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat 3adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN.23.

Bahwa dengan demikian, Gugatan aquo yang pada dasarnyaadalah berisi keberatan Penggugat atas Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Jak Luay (in casu; Tergugat 3) adalahSENGKETA TUN, maka lembaga peradilan yang berwenang untukmemeriksa sengketa tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, halini sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, yangmenyatakan sebagai berikut:Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Begitu juga perkara perdata TUN, tidaktermasuk kewenangannya, tetapi menjadi yurisdiksi absolut LingkunganPeradilan TUN."26. Bahwa Mahkamah Agung juga secara konsisten telah menetapkansikapnya dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatangugatanmengenai sengketa tata usaha negara yang diajukan ke forurnPengadilan Negeri.

Begitu juga perkara perdata TUN, tidak termasuk kewenanqannya,tetapi menjadi yurisdiksi absolut Lingkungan Peradilan TUN."13. Begitupula halnya dengan Mahkamah Agung yang secara konsistentelah menetapkan sikapnya dengan menyatakan tidak dapat menerimagugatangugatan mengenai sengketa tata usaha negara yang diajukan keforurn Pengadilan Negeri.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan jenis Sabu.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan jenis Sabu.

Ilham ditangkap pada hari Kamistanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu kab. Gowa ; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan padasaat dilakukan penangkapan terhadap Lk. Ilham adalah 2 (dua) sachet plastikbening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis shabu; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa NarkotikaGolongan jenis shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Lk.

Ilham; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20September 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan personilshabara Polres Gowa melaksanakan patroli rutin di Jalan Tun Abdul RazakKel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan kemudian salah satudari personil yaitu Brigpol Asgar Aziz menghentikan kendaraannya karenamelihat 2 (dua) unit mobil truck mencurigakan, dan kemudian personilmenghampiri mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Lk. Chaidildan Lk.

Tun Abdul Razak Kel. RomangpolongKec. Somba Opu Kab.

No. 86/ G/2000/ PTUNMdn;.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkangugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan bernomor : 76/ BDG.GMD/ PT.TUNMDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 dan Mahkamah Agung RIdengan putusannya Nomor : 139 K/TUN/2002 tanggal 12 April 2004, selanjutnyaberdasarkan surat No.

No. 537 K/Pdt/201 1dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ IV SKT/LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 atas dasar putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 139 K/ TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan No. 76/ BDG.G.MDN/ PTTUNMDN/ 2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TunMedan No. 86/ G/2000/ TUNMDN tanggal 29 Mei 2001;4.

Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atastanah seluas + 5600 m2 yang terletak di Dusun Il Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/ WV 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan olen Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/046/ IV SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas dasar putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 189 K / TUN/ 2002 tanggal 21 April

No. 537 K/Pdt/201 1Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUNMedan No. 76/BDG GMDN/PT TUNMDN/2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No.86/G/2000/TUNMDN, tanggal 29 Mei 2001, sedangkan putusan PTUNtersebut setelah Pemohon Kasasi pelajari dan mengetahui adanya putusanPTUN setelah melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalamperkara a quo dan Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu adanya Gugatan diPTUN, juga para pihaknya tidak terdapat

s/d T.VI dalam Konvensi) telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya oleh karenanya surat keteranganNo.592.2/0157/IV2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir Camat Labuhan Deli atas dasar putusan Mahkamah AgungNo.139 K/TUN/2002 dinyatakan sah dan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakansebagai pemilik atas tanah seluas + 5600 m?

tidak mengetahui atau tidakmenerima keputusan TUN a quo tersebut;e.

Berdasarkan Surat Nomor: 127/KU/VP/GAL/X1/2015 tersebut, jelasbahwa Penggugat sudah mengetahui keputusan TUN a quo setidaktidaknya sejak tanggal 22 Desember 2015.

Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTTergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan olehPenggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegastegas diakuikebenarannya;Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugat sampaikansebagai berikut :A. Kronologis Diterbitkannya Keputusan TUN a quo1)Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan Nomor: 488/KptsI/1998 tanggal 17 Juni1999, PT.

Kaswari Unggul;Dasar Hukum Diterbitkannya Keputusan TUN a quoHalaman 32 dari 77 halaman.

Suatukeputusan Badan/Pejabat TUN diberikan tenggang waktu karena kaitannyaHalaman 62 dari 77 halaman. Putusan Nomor: 104/G/LH/2017/PTUNJKTdengan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu orangyang merasa kepentingannya dirugikan. Skema dari KTUN itu. ada 3(tiga) pihak, Pihak adalah Badan/Pejabat TUN, Pihak Il adalah pihak yangdituju, dan Pihak Ill adalah pihak yang tidak dituju tetapi terkait dengankeputusan itu.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24Februari 1998, kaidah hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah adakekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanahsengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh PengadilanPerdata, baru kemudian dapat ditetapbkan apakah ada kekeliruan dalampenerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru sertaYurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari2001, kaidah hukum Bahwa gugatan mengenai

sengketa kepemilikanHalaman 22 Putusan Perkara Nomor 67/G/2021/PTUN.PLGadalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya dan YurisprudensiMahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukumBahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalahkepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan .

Untuk itu mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknya menyatakanbahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;. Bahwa gugatan telah lampau waktu (Verjaring / Daluarsa). BerdasarkanPasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara telah menegaskan sebagai berikut : Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara.

/1993 tanggal 7 September 1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, oleh karena itu. gugatan Penggugatmerupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik telah membantah eksepsiTergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini masuk dalamkewenangan

Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum bahwa KeputusanHalaman 48 Putusan Perkara Nomor 67/G/2021/PTUN.PLGTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasukwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangnberkepentingan , Lebih lanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum bahwa gugatan mengenaisengketa

TUN JakartaNomor 27/B/PT.TUN.JKT. jo. Putusan Mahkamah Agung RINomor 243 K/TUN/2004 jo.

Negara (TUN) dan karenanya bukan domein Peradilan Umum,dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara(TUN) yang mempunyai kewenangan untuk mensahkan ataupunmembatalkan produk TUN (lihat pertimbangan hukum Judex Facti diatas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 243 K/TUN/2004, jo.

TUN JakartaNomor 27/B/2004/PTTUNJKT, jo. Putusan MahkamahAgung Nomor 243 K/TUN/2004, jo. PutusanHal. 112 dari 170 hal Put.

binti Salim yang merupakan produk TUN (dan karenanyabukan domein Peradilan Umum) telah dinyatakan sah oleh PutusanPeradilan TUN yang mempunyai kewenangan untuk mensahkanataupun membatalkan produk TUN (linat pertimbangan hukum JudexFacti di atas) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 PK/TUN/2005,jo.

keliru sekali Judex Facti yang berstatussebagai peradilan umum yang tidak berwenang menilai produk TUN,justru membatalkan Putusan Peradilan TUN yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap;58.

TUN Medan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RIsesuai Putusan Reg. No. 204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004 ;Landasan Juridis Dan Theori Perbuatan Melawan Hukum Yang DiDalilkan PENGGUGAT dalam gugatan ini dirumuskan sebagai berikut ;1.

No.204.K / TUN / 2003, tanggal 10 Februari 2004, yang membatalkan 2 (dua)putusan Tata Usaha Negara yaitu putusan No.14 / G.TUN / 2001 / PTUN.Pbr,tanggal 20 Mei 2002 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansesuai putuan No. 76 / BDG / 2002 / PT.TUN.

TUN.MDN tanggal 3 Desember 2002, Jo putusan Mahkmah Agung No. 204 K /TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 ;Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRBahwa putusan akhir atas perkara tersebut, yaitu Putusan Mahkamah AgungNo. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004 yang amar putusannyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan dalam posita angka 2 bahwaoleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah Agungmengakui

Bahwa putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan HGU No. 31 / HGU /BPN / 1996 tanggal 31 Juli 1996 dan HGU No. 88 / HGU / BPN / 1998tanggal 18 Desember 1998, dibatalkan atau tidak sah ;b.

Bahwa demikian juga putusan Kasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal10 Pebruari 2004 tidak satupun kalimat yang menyebutkan SuratHalaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT PBRKeterangan Tanah No. 23 / SK / 1990 / 594 tanggal 15 Januari 1990 sahdan mempunyai kekuatan hukum ;Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada putusanKasasi No. 204 K / TUN / 2003 tanggal 10 Pebruari 2004, denganmenginterpretasi bahwa atas putusan tersebut maka HGU No. 31 /HGU / BPN / 1996 tanggal 31 Juli

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru (Terbanding/semula Tergugat) berupa: a. Ijin Mendirikan Bangunan No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama H. NASPI, lokasi di Jalan A.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu :a. IMB No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ; b. IMB No. : 503.197/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ; 3.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.196/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. NURKHANDIQ, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru :3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi Z ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.191/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. MUKHLIS,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ;3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi 3 i4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.194/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. Hj.SUKARTINI, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut )Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor: 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politiktidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuaikaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008tanggal 27 Januari 2009 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;B.

PartaiKebangkitan Bangsa ( PKB ) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I / Pembanding,Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding, yang bersifat peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidangpolitik ketatanegaraan ( Taak Stelling ), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannyaMahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN

/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor:591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabatyang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bila dikaitkan anatara kaidah hukum dalam putusanMahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun2008 sebagaimana telah dirubah dengan

Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah kering yang sahsebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :15/G/2012/PTUNKPG, tertanggal 10 April 2013 yo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/B/2013/PT.TU.SBYtanggal 21 Agustus 2013 yo Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 535K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ yo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK

Nomor : 535.K/TUN/2013 tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetapdan tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan BajoNomor : 11/Pdt.G/2012/PN.LBJ, tanggal 26 September 2013 yo PutusanPengadilan Tinggi Kupang Nomor : 06/PDT/2014/PTK, tanggal 27 Maret2014 yang sedang diperiksa ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI diPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 11 dari 35 hal5. Menyatakan hukum Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan6.

berdama dengan baik danbenar terkait kedudukan putusan di bidang TUN dan agar tidakmenyesatkan siapapun yang membaca gugatan Penggugat, khususnyamasyarakat awam hukum, perlu Tergugat luruskan logika hukumPenggugat yang sangat keliru tersebut, yaitu bahwa putusanMahkamah Agung ic.

Putusan No. 535 K/TUN/2013 terkait sengketaTUN yang objek sengketanya adalah sertifikat HPL No. 1 sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang Penggugatsebutsebutkan dalam gugatannya tersebut, tidak bisa serta mertaPenggugat gunakan sebagai alat bukti kepemlikan atas tanah objeksengketa, baik objek sengketa dalam perkara Bo. 535 K/TUN/2013tersebut maupun oebjek sengketa dalam perkara a quo, kecualiPutusan Nomor: 75/Pdt/2015/PT KPG Hal 17 dari 35 hal18putusan itu digunakan untuk membantah

Sedangkan terkait perkara a quo, Penggugat juga tidak bisa dan tidakboleh menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 535 K/TUN/2013tersebut sebagai bukti kepemilikannya, selain karena putusanpengadilan tidak bisa dijadikan alat bukti, juga karena putusan tersebuthanya bersifat administratif, serta putusan tersebut juga secarasubstansi tidak menentukan mengenai status kemeplikan tanah dalamsertifikat HPL No. 1 yang telah dibatalkan tersebut.

Menyatakan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC Legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Memerintahkan barang bukti berupa : Foto copy legalisir putusan No 72/Pdt.G/1989/PN.Bks, Foto copy legalisirputusan MA No 75 K/TUN/2003, FC legalisir putusan Banding No180/B/2003/PT.TUN,Jkt., FC legalisir putusan Pengadilan TUN BandungNo : 107/G/2001/PTUN/BDG, FC legalisir SK Kepala Kantor PertanahanPropinsi Jawa Barat No 6004591 tanggal 1 Juli 2007, fotocopypengumuman pembatalan di Harian Umum Pelita tanggal 12 Juli 2008, FClegalisir putusan PN No. 160/Pdt.G/1993/PN Bks tanggal 5 April 1994, FClegalisir

Putusan TUN No. 107/G/2001/PTUN.BDG jo. 180/B/2003/PT.TUN.JKT jo75 K/TUN/2003 adalah putusan yang membatalkan sertifikat tanahidentitasnya yang berasal dari SOP 1122 persil 117 dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, sehingga putusan TUN tersebut membatalkan sertifikatyang bukan menjadi milik Terdakwa, karena tanah Terdakwaidentitasnya berada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil868 asal Sakon bin Sangken dengan GS/SU tanggal =

No. 10 PK/Pid/2013Adalah SK pembatalan sertifikat dengan identitas bukan milik Terdakwakarena sesuai dengan isi dari putusan TUN , sertifikat dengan Surat UkurNo. 06/Sukaresmi /2001 tanggal 14 Maret 2001 terletak di KampungLaban Bongkok, berbeda dengan sertifikat Terdakwa yaitu identitasnyaberada di Pegaulan Tanjakan berasal dari girik 1830 persil 868 asalSakon bin sangken dengan GS/SU tanggal = 2000 No. 06/2000 ;8.

Susanto adalah di Kampung Laban Bongkok Desa SukaresmiKecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, hal ini dibenarkan oleh KetuaRT (rukun tetangga setempat lihat bukti Novum Terdakwa 1A dan 1B) ;Bahwa selanjutnya hasil dalam gugatan Susanto ke BPN di TUN Bandungdalam perkara No. 107/G/2001/PTUN BDG , karena H Dhofir telah memilikiSertifikat No. 376/Sukaresmi, yang telah di terbitkan oleh BPN KabupatenBekasi ;Sdr Susanto berusaha membatalkan Sertifikat No. 376 /Sukaresmi di TUN ,namum TUN Bandung dalam

Bahwa terjadinya gugatan perkara TUN tersebut di atas, awalnya Penggugatmemohon kepada Turut Tergugat V untuk menerbitkan 2 (dua) buahSertifikat Hak Milik Adat tersebut di atas, bahwa Turut Tergugat Vmengharuskan adanya tambahan rekomendasi dari Markas Besar TNIAU,padahal sepengetahuan Penggugat banyak yang berdasarkan rekomendasiDanlanud Husein Sastranegara (seperti yang dimiliki Penggugat) telah terbitSertifikatnya, oleh karena hal tersebut Penggugat memohon rekomendasitambahan kepada Mabes JTNIAU

, karena ditolak maka Penggugatmengajukan gugatan TUN, padahal sesuai aturan tata cara penerbitanSertifikat tidak ada aturan hukum yang mengharuskan/mensyaratkan adaHal. 4 dari 25 hal.

Bahwa terhadap objek perkara pernah diajukan gugatan oleh paraPenggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftardalam perkara No. 025/G.TUN/2004/PTUN.Jkt., kKemudian dilanjutkan kePengadilan Tinggi TUN Jakarta terdaftar dalam perkara No. 19/B/PTUN/2005/PT.Jkt., dan berakhir pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RINo. 540/K/TUN/2005 pada tanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnyaberbunyi "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya" artinyasurat yang dikeluarkan oleh Kadisfaskonau dinyatakan

/1997yang memperkuat Putusan Pengadilan TUN No. 72/G/PTUNBandung1995 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 141/B/1996/PT.TUN.Jkt.yang erat hubungannya dengan perkara ini, dimana dalam pertimbanganhukumnya ditegaskan bahwa tanahtanah hak milik adat yang telahdikuasai oleh negara (termasuk tanah yang dulunya dikuasai olehJepang) beralin menjadi tanah negara dan tidak bisa kembali menjadiHal. 16 dari 25 hal.

Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Nomor540/K/TUN/2005 yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding padatanggal 11 Juni 2008 yang dalam amarnya berbunyi menolak gugatanpara Termohon Kasasi/para Terbading untuk seluruhnya, artinya suratyang dikeluarkan oleh Mabes TNI Angkatan Udara dalam hal iniKadisfakonau dinyatakan sah;Menindaklanjuti Putusan MARI Nomor 540/K/TUN/2005 tersebut,Komandan Lanud Husein Sastranegara pada tahun 2008 pernahmengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada paraTermohon

Tjek mat zen;4) Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 09/PDT/1992/PT.TK, tanggal 24 maret 1992 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang;5) Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PDT/1992 tanggal 12 Februari 1998 menolak permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi;6) Fotokopi Putusan PTUN Bandar Lampung, Nomor 8/G/2015/PTUN-BL Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima;7) Fotokopi Putusan PT-TUN Medan Nomor 165/B/2015/PT-TUN

TUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUNBandar ampung. a. Foto copy kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar binYasir (alm) dengan penyewa a.n. Sukirman. b. Foto copy kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. lwan Setiawan.(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa H. MuhammadUmar bin Yasir (alm)/Terdakwa dalam berkas Perkara splitzing).4.

TUN Medan Nomor 165/B/2015/PTTUN Medantanggal 16 Desember 2015 yang menguatkan Putusan PTUN BandarLampung;a. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari H. Muhammad Umar bin Yasir(alm) dengan penyewa a.n. Sukirman.b. Fotokopi kuitansi sewa rumah dari Drs. Maryanto bin Sarmino(alm) dengan penyewa a.n. Iwan Setiawan.Halaman 32 dari 35 Putusan No.83/pid.B/2017/PN.TjKharus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2017/PNTjKa.n. Terdakwa H.

TUN AZHARI bin T.A.

TUN AZHARI, Drh.YUNAIDI ARSYEN dan H.

TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN,ABUBAKAR ABDULLATIF dan H. RASYID HASYIMI untuk mengikutiPelaksanaan Rakernas Ill di Makassar, dan oleh Sdr. H. M. LYAS WAHABselaku Ketua DPRD Kota Lhokseumawe tahun 20032004 menanda tanganiSurat Perintah Tugas ( SPT ) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)An. Ir. TUN AZHARI, Drh. YUNAIDI ARSYEN, ABUBAKAR ABDULLATIF,dan H.

TUN AZHARI (selaku Wakil Ketua DPRD KotaLhokseumawe) yang ditandatangani oleh Sdr.H. M. LYAS WAHAB tersebuttidak sah karena Sdr. HM. ILYAS WAHAB tidak sah karena Sdr. HM. ILYASWAHAB tidak berwenang untuk menandatanganinya. Dan juga Terdakwamengetahui perjalanan yang dilakukan oleh Ir. TUN AZHARI, Drh.

TUN AZHARI, Drh.