Ditemukan 14447 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs glen glenardi Dkk dan irlan suud Sh;; Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”; Pt. pelabuhan samudra palaran diwakili oleh buyung pramitra dan stefani wahyuningtyas vs pt. pelabuhan indonesia diwakili oleh hambra dan i. kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas ii samarinda. Ii. koperasi tenaga kerja bongkar muat samudera sejahtera (tkbm komura);;
Pengadilan PN PATI Perdata Wanprestasi
Register : 22-05-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN PATI Nomor 39_Pdt_G_2018_PN_Pti
Tanggal 26 Nopember 2018 — Sri Utami Dk melawan Koperasi serba usaha (KSU) Pancamata Juwana.
104 — 17
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel / Error inPerson) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Pasal120,121 HIR dan pasal 8 Rv Gugatan harus jelas dan terang karenaPara Penggugat mendudukkan dirinya sebagai nasabah yangmenyimpan uang dalam bentuk Deposito seperti tercantum dalamPosita No. 2 padahal senyatanya Koperasi Pancatama tidak pernahmengeluarkan sertifikat Deposito, karena Deposito kewenanganperbankan dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)Tergugat juga belum menjelaskan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 18-04-2019 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 89/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
PT EUGOSS INDONESIA PRATAMA
Tergugat:
1.EUGOSS PTE. LTD
2.PT UNION JAYA SEJATI
208 — 102
  • Bahwa selama pelaksanaan project TERGUGAT sejak periode akhir tahun2015 hingga terakhir Maret 2016 PENGGUGAT telah memesan dan menyewagenerator dan peralatan kerja berupa mesin las kepada TERGUGAT II; Adapunmekanisme penyewaan peralatan kerja tersebut antara lain sebagai berikut :PENGGUGAT menerbitkan PURCHASE ORDER yang ditandatangani olehkaryawan PENGGUGAT yang memiliki otoritas pemesanan barang (Purchasing/ Project Buyer), selanjutnya barang yang dipesan dikirimkan TERGUGAT II kelokasi sesuai
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Perjudian
Register : 04-02-2014 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/PID.B/2014/PN.KEFA.
Tanggal 20 Maret 2014 — - YOSEFINA BANASE Alias FIN
37 — 13
  • Variabelvariabelpertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagaiew uit, ee See Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkanpidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dariyang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukumituSTO LI mm58e Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harussebanding dengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-04-2015 — Upload : 13-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 April 2015 — I NYOMAN MANDIARTHA, SE
108 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Alasan kasasi Terdakwa bahwa Judex Facti telah keliru menerapkanUndangUndang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas UndangUndang No. 7Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal pemeriksaan perkara Terdakwa jugatidak dapat dibenarkan;Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa selaku pengurus KoperasiKarya Mandiri Sejati dalam kenyataannya menggunakan Koperasi KaryaMandiri Sejati sebagai sarana menghimpun dana masyarakat tanpa ada izindari pihak otoritas Perbankan.Bahwa sesuai ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-06-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — KIKI JANUARTA, S.E. Bin ANTUNG BAIHAQI
114 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Aziz dan keterangan Ahli dari Otoritas JasaKeuangan atas nama Iswandi Bin Basri secara gamblang dan jelasmenerangkan perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagaiPMS (Pelaksana Marketing Support) yang sekarang sebutannyamenjadi SA (Sales Asisten) telah melanggar Standar OperasionalProsedur (SOP) dalam menjalankan kewenangan Terdakwa selakuPelaksana Marketing Support dalam pembiayaan di Bank SyariahMandiri KCP Lubuklinggau diatur di dalam Buku Prosedur Pembiayaannomor dokumen PP.MP.IV.l,
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1238/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Frengki Wijaya Alias Jaya
79 — 15
  • mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif ketiga;Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor: 1238/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuktibersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantasdan adil sesuai dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 20-05-2016 — Putus : 15-07-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 68-K/PM I-02/AD/V/2016
Tanggal 15 Juli 2016 — Sumardi, Kopka NRP 390001261070
65 — 20
  • terpenuhi.Unsur ke3 : Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal darihasil pembalakan liar.Pengertian memanfaatkan menurut KBBI adalah menjadikansesuatu ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya).Yang dimaksud dengan hasil hutan adalah suatu benda yangberasal/dihasilkan dari hutan misalnya kayu, rotan dan sebagainya.Yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatanpemanfaatan hasil hutan kayu berupa penebangan, pengangkutan danpenjualan kayu secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus
Register : 25-03-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Mkd
Tanggal 12 Mei 2015 — DENI RIYANTO Alias KENCENG Alias ACENG Bin SUCIPTO
61 — 4
  • harinya dibuang/dilemparkan saksi APRIEL GIOVANY kesemaksemak tersebut, dan selanjutnya setelah kedua bilah pisau tersebutditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung mengakui bahwasanya keduabelah pisau tersebut adalah milik Terdakwa;Bahwa, Terdakwa memperoleh (Satu) senjata pedang bersama sarung pedangyang terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan cara membeli di Yogyakartayang kemudian pedang tersebut disimpan Terdakwa di rumahnya;Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari otoritas
Pengadilan PN PACITAN Pidana Umum
Register : 08-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PACITAN Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pct
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
W.CHOIRUL SALEH ,S.H.
Terdakwa:
SANDY FRENDMIDIA Bin SLAMET WIYONO
86 — 5
  • perbuatan maupun saatmemberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani danrohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehinggaTerdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telahdilakukannya.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut makaunsur Barang Siapa telah terpenuhi ;Add. 2.Unsur Tanpa Mendapat Izin;Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan izin adalah suatu bentuk persetujuandari pihak yang mempunyai otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 27-09-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 27 September 2017 — SUKIMAN VS PT. BANK SYARIAH MANDIRI-KC RANTAUPRAPAT
72 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan Hak Tanggungan, hak gadai, atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/ 2013Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Sedangkan
Pengadilan PN LAHAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN LAHAT Nomor NO : 123/Pid.Sus/2015/PN.Lht
Tanggal 27 Juli 2015 — INGGITA RATNA DELLA BINTI JON PUJIANTO
27 — 4
  • perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketigatersebut.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga tersebut dandipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi diri danperbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya.Menimbang bahwa, merupakan otoritas
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 24-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 9/Pid.Pra Peradilan/2018/PN Gto
Tanggal 24 Oktober 2018 — - YUSUF DANI KUE LAWAN - PEMERINTAH NEGARA RI Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, Dkk
523 — 272
  • Dalam keputusanmenteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaranganti kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilanbersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukanpermohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq.Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.1) Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari.2) Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaandana.3) Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas).4) Asli SKO disampaikan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Plg
Tanggal 2 Juli 2021 — Penggugat:
GUSTIMANSAH
Tergugat:
PT. BCA FINANCE
119 — 46
  • Otoritas JasaKeuangan selaku lembaga pengawas semua lembaga keuangan,telah memberikan peraturan terkait dengan penggunaan jasa pihakketiga dalam upaya penagihan, sebagaimana diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 TentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, khususnya padaPasal 48 yang menyatakan:1. Perusahaan Pembiayaan dapat melakukankerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsipenagihan kepada Debitur.2.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 26-05-2016 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 51/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 1 Juli 2016 — Perdata - PT. OTO MULTIARTHA Cq. PT. OTO MULTIARTHA Cabang Rantauprapat Lawan - Hj. NURHAFNI Br TANJUNG
81 — 61
  • mengurangiharta kekayaan konsumen yangmenjadi objek jual beli jasa;g Menyatakan tunduknyakonsumen kepada peraturanyang berupa aturan baku,tambahan, lanjutan, dan/ ataupengubahan lanjutan yangdibuat sepihak oleh PelakuUsaha dalam masa konsumenmemanfaatkan jasa yangdibelinya;h Menyatakan bahwa konsumenmemberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan haktanggungan, hak gadai ataujaminan terhadap barang yangdibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-04-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 April 2017 — SURYA GINTING VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., qq. Bank Danamon Kantor Cabang Kandis
119 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PelakuUsaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hakjaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sedangkan pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2012 — LA ODE BALI, SH
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ijelasketidakcermatannya di mana menguraikan tentang kewenangan yangmelekat pada diri Terdakwa, perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikanbahwa Terdakwa sama sekali bukan sebagai penentu kebijakan dalamproses pembelian lahan tersebut, kewenangan apa yang dilanggar olehTerdakwa dan sebesar apa tanggung jawab yang diemban oleh Terdakwa.Sementara segala sesuatu yang menyangkut masalah kewenangan terkaitdengan pembelian lahan Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatanadalah tanggung jawab KPA selaku pemegang otoritas
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 28-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 445/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ATIKA SARI ANTOKANI. SH
Terdakwa:
1.Eko Wijaya Alias Kipli Bin Suwarjaya. Alm
2.Suherman Alias Kentung Bin Sadiran
26 — 11
  • selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perludipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana denganmenengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak keringdan jauh dari nilainilai Kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalahuntuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingateksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 17-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Gin
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOSH MARS SIRINGO RINGO
Terdakwa:
I KOMANG SASTRA WIRAWAN
25 — 20
  • Variabelvariabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lainsebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit darihukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan Terdakwa.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Register : 29-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2302/Pid.B/2020/PN Lbp
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROSDIANA OKTAFIA
Terdakwa:
AMRIN IKTIBAR ALIAS AMPIN ALIAS MELEP
50 — 5
  • kepunyaan orang lain adalah bagian dari hartabenda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlukeseluruhannya melainkan sebagaian saja kepunyaan orang lain sudahmemenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksudmemiliki Secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atautujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakanakan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudianTerdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.MUHAMAD SYAFIQ Alias GUNDUL 2.TRI SETYO APRIYANTO Alias ANTOK
23 — 4
  • obatyang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongansebagaimana terlampir dalam Undang undang ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatuperbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenanganatau Ijin dari pihak yang mempunyai otoritas