Ditemukan 11435 data
142 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 462 K/TUN/2016a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dinukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan
permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
154 — 35
Elnusa Petro Teknik dengan adanyakesepakatan Mou tentang pembuatan Proyek Air Minum Kota Dumai.Bahwa setelah Mou dibentuk dilakukan pembentukan Panitia/Tim Kecil .untukmembahas analisaanalisa mengkaji pelaksanaan Kegiatan.Bahwa setelah MoU ada rapat pertama yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2003di Kantor Walikota Dumai, yang dihadiri utusan semua FraksiFraksi di DPRDyaitu : Dari Partai GOLKAR yang hadir ZAINAL EFFENDI ; Dari Partai Reformasi yang hadir Drs, TAUFIQ QURRAHMAN ;halaman 34 dari 118
Rekomendasi / persetujuan diambil setelah mendapat pertimbangan / masukanmelalui rapat masing masing alat kelengkapan sesuai keperluannya.Bahwa bila ada Keputusan Fraksi disampaikan kepada Partai, sementara KeputusanKomisi disampaikan kepada DPRD Kota Dumai.Bahwa Keputusan DPRD dinyatakan sah baik rapat Pleno, pimpinan, komisi,Fraksi dan kepanitian, diambil berdasarkan musyawarah terlebih dahulu jikahalaman 40 dari 118 Halaman Putusan No. 547/Pid.B/2010/PN.
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
Nomor 2789 K/PID.SUS/2016(4).a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempatibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
466 — 294
Dengan demikian, kalimat tersebutmengandung arti bahwa kalau orangorang pandai (ahli) dalam pengetahuanagama Islam (sekaligus melekat) sebagai penjahat kelas kakap berbicaratentang politik atau masuk ke dalam partai politik, ayat Alquran bukanlah lagipedoman (pegangan/aturan) sebagai kebenaran mutlak.
154 — 218
BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.
BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut :Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPa.
NOPRIDIANSYA,SH
Terdakwa:
Kamari Bin Sukiman
196 — 93
Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (
mana Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000. danSaksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalam rangkapengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yang manasaat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Edi yangmenjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai
204 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
berasal dari HakGuna Bangunan 97 (B.97) dan Hak Guna Bangunan 98 (B.98);Bahwa, seharusnya Penggugat menarik/menggugat PT KarabhaDigdaya selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97dan 98 (vide Bukti T1 sampai dengan T52 dan T1 sampai dengan T53), justru pada perkara a quo Penggugat tidak menarik/menggugat PTKarabha Digdaya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadiproses partai (pihak) tidak lengkap atau p/urium litis consortium;Bahwa, quod non Penggugat telah membeli tanah seluas
Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, SH
Terbanding/Tergugat I : PONG VALENCIA HANNY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAYAPADA INTERNASIOAL
Terbanding/Tergugat IV : DENNY HANDOKO
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
163 — 188
Meskipun UU 14/1970 tersebut telah digantioleh Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatanvoluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badanperadilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan denganyuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihakpenggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaianmasalah
Bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindakdan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnyaberkedudukan sebagai tergugat. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (exparte), hanya pihakpenggugat atau tergugat saja.
89 — 20
DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.
DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.
97 — 73
EMR tersebut secara partai besar.Bahwa kerjasama jual beli besi scrab yang dilakukan oleh PT. EMRkepada PT. BMS dan PT. KSD sejak tahun 2011 sampai tahun 2014.Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari PT. KSD.Bahwa system pembayarannya secara cash cek.Bahwa PT. EMR mengambil cash cek dari PT. KSD dan PT.
EMR tersebut secara partai besar,Bahwa benar kerjasama jual beli besi scrab yang dilakukan oleh PT. EMRkepada PT. BMS dan PT. KSD sejak tahun 2011 sampai tahun 2014;Bahwa benar Terdakwa menerima pembayaran dari PT. KSD;Bahwa benar system pembayarannya secara cash cek;Bahwa benar PT. EMR mengambil cash cek dari PT. KSD dan PT.
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
SYAFWADI
80 — 11
Langkat (Sumatera Utara);Bahwa pada saat tertangkap, Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus Narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang
Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kKawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat
87 — 44
Bahwa dari adanya permasalahan penguasaan lahan pasilitasparkir dan jalan umum di depan ruko pernah dua kali diselesaikansecara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Kramat Jati sebanyak 2(dua) kali yang dihadiri oleh kedua blah pihak antara pemilik rukodan Terdakwa dan dari Terdakwa didampingi oleh temannya yangmengaku dari Partai Demokrat yang disaksikan oleh Bapak LurahSdr.
Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 ketika Terdakwadidampingi orang dari partai Demokrat bernama Sdr. Masnan diadakanpertemuan di kantor Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur dalam rangkamembahas kepemilikan lahan kosong yang dijadikan tempat parkir rukoole Saksi Sdr. Djona Jusuf dan enam orang pemilik lainnya yangmengakui sebagai pemilik ruko dan lahan tempat parkir telahdiberikan oleh Sdri.
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS BIN SULAIMAN ALIAS DAUS
82 — 12
Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kKasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang suruhan
Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat
111 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUSRI PPD Lampung, makaketika Turut Tergugat IV memberitahu kepada Tergugat pengembalian1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugat menginstruksikan agarpupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja dan langsung dibayar;5.
DediHidayat yang pada waktu itu menjabat Kepala PT PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Termohon PK IV memberitahu kepadaTermohon PK pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton,Termohon PK menginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu,dibeli saja dan langsung dibayar;Bahwa Turut Termohon PK IV membayar harga 1.987.500 kg kepadaTermohon PK dua kali yaitu:Tanggal 26 Januari 2001 sebesar Rp. 1.320.000.000,Tanggal 11 Mei 2001 sebesar Rp. 1.040.637.150,Halaman 60 dari 97 Hal. Put.
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA
2.YUNASRUL, SH
3.HELFANDRA BUSRIAN, SH
4.ABDUL BASIR, SH
Terdakwa:
ABDUL RAHMAN
82 — 14
Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikHalaman 43 dari 88 Putusan
Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara); Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ; Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147 — 307
antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai
21 — 3
Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
127 — 60
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
150 — 77
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
40 — 9
Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.