Ditemukan 14416 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otorita
Penelusuran terkait : Otoritas jasa keuangan Dewan komisioner otoritas jasa keuangan vs yualita widyadhari S.h; M. tri hartati vs ketua otoritas jasa keuangan republik indonesia;; Pt. kembang delapan delapan multifinance vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan; Nur setia alam Sh. M.kn vs dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk); Kepala kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan kelas iii lembar vs pt. marine service engineering; Pt. pudan kreasi Pejabat pembuat komitmen satuan kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam Pt. bintanika jaya “turut serta dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam hal pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan secara berlanjut”;
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN CIREBON Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Cbn
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
1.YUDA PRATAMA BIN TUGIMIN
2.MOHAMAD IMBRON BIN MUSTAMIR
73 — 8
  • memberikan pertimbangan yang tepatmengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakimberpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabelvariabel yang melingkupipenjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar Putusan tidakjauh dari nilainilai kKemanusiaan dan keadilan, mengingat Hukum adalah untukHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN CbnManusia dan bukan sebaliknya Manusia untuk Hukum, variabelvariabelpertimbangan itu ;Menimbang, bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 13 Maret 2017 — MOCH. RIZKI KURNIA PUTRA melawan PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk dkk
53 — 28
  • No.26/Pdt/2017/PT SMGBerdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas JasaKeuangan No.
    PMK 84/PMK.12/2006 yang mana sudahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. POJK.29/POJK.05/2014, maka Penggugatmasih berstatus Lancar.d.
Pengadilan PN PALOPO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN PALOPO Nomor 43/PDT.G/2017/PN PLP
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat : - H. Burhanuddin L Tergugat : - Jusnaeni - Yazdi Anugrah - Markus Lanteng SE - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
82 — 38
  • Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yangindependen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yangmempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimanadimaksud dalam Undangundang ini.Penyidikan merupakan salah satu tugas penngawasan OJKseperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c UU OJK yangberbunyi:Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimanadimaksud
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 288/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Mangara Frenky Pasaribu, ST Diwakili Oleh : IR. BILMAR SITUMORANG, BA,MM
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : PT. BPR EKA PRASETYA, diwakili oleh MATEUS M. MANIK, Direktur Utama Diwakili Oleh : MATEUS M. MANIK
Terbanding/Tergugat I : PRITHIPAL SINGH
Terbanding/Tergugat II : DOMULI NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat III : GANDI SIBARANI
Terbanding/Tergugat IV : B I B O
Terbanding/Tergugat V : RUDI PERANGIN ANGIN
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
37 — 18
  • Oleh sebabitu Putusan Judex Factie No.167/Pdt.G/2019/PN.Lbp tanggal 2018 tidakHalaman 15 dari 54 Putusan Nomor 288/Pdt/2020/PT MDNadil dan tidak berdasar hukum oleh sebab itu Penggugat/Pembandingmenolak putusan tersebut;Bahwa Turut Tergugat I/Pembanding Il adalah lembaga keuanganperbankan yang sah dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan , untukmemastikan bahwa seluruh Operasioanal PT.Bank Perkreditan Rakyatberjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku , termasuk dalampemberian kredit kepada nasabah.Bahwa
    dibuktikan bahwa Saham BaritaSitumorang tidak ada melakukan keberatan, berarti Saham BaritaSitumorang telah menerima seluruh keputusan yang dilakukan PembandingIl / PT.Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya.Bahwa Proses pemberian kredit yang dilakukan Turut Tergugat/Pembanding Il seperti yang disampaikan dalam persidangan telahdilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan Standard Operasionalyang berlaku.Bahwa Turut Tergugat I/ Pembanding II adalah lembaga keuanganperbankan yang sah dan diawasi oleh Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 13-12-2007 — Upload : 03-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424PK/PDT/2007
Tanggal 13 Desember 2007 — PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; PT. KALTIM PRIMA COAL ; RIO TINTO plc ; BP pIc ; PACIFIC RESOURCES INVESTMENTS LIMITED ; SANGATTA HOLDINGS LIMITED ; BP INTERNATIONAL LIMITED ; KALIMANTAN COAL LIMITED ; PT. BUMI RESOURCES TBK ; H. MAHYUDIN, ST, MM ; PURNOMO YUSGIANTORO ; DJOKO DARMONO ; SIMON F. SEMBIRING ; DOROJATUN KUNTJOROJAKTI ; ABURIZAL BAKRIE
216 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 3.2 (b) adalah bertentangan dengan kesusilaan yang baik dankepantasan yang berlaku dalam dunia bisnis di mana pemegang sahammemiliki otoritas sendiri, karenanya pembatasan pembelengguan hakpemegang saham adalah bertentangan dengan kesusilaan yang baik dankepantasan ;Vide, Bukti P31 : Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda No. 118/Pdt.P/2002/PN.Smda, tanggal 4 Desember 2002;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002, Rapat Koordinasi Terbatas "AntarMenteri, yang dipimpin Dorojatun KuntjoroJakti, Menteri
    sejak tahun 1997, pihakpertama adalah Pemerintah Republik Indonesia, sedangkanmenurut pasal 1.8 PKP2B KPC, pengertian Pemerintah berarti :"Government means the Government of the Republic of Indonesia,its Ministries, Departments, Agencies, Instrumentalities, Region,Provincial or District Authorities." bahwa dengan demikian menurut perjanjiaan PKP2B KPC,Pemerintah diartikan meliputi Pemerintah Republik Indonesia, yangterdiri dari Kementeriankementeriannya, Departemen depaemennya, Instansi, Badan, Otoritas
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 725/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
ANTHONY KUSUMA
Tergugat:
1.PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
2.DION SETIAWAN
238 — 71
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.05/2014;9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentangPenerapan Manajemen Resiko dan Laporan Hasil Penilaian SendiriPenerapan Manajemen Resiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.IV. URAIAN FAKTAFAKTA HUKUM.1.Bahwa PENGUGAT (ic.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bjm
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat PT. DIAN CIPTAMAS AGUNG Tergugat 1.PT. Dwi Guna Laksana, Tbk 2.PT. Wira Harum 3.Andri Cahyadi 4.Willy Widodo Herlambang
486 — 120
  • Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum UU Pasar Modalyang mana mewajibakan adanya prinsip keterbukaan (disclosure)atas segala transaksi dari sebuah perusahan terbuka (emiten)kepada pihak publik dan aparat terkait (Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl))11.4.
    Bahkan akan sangat mencurigakanjika Tergugat Ill benarbenar membawa entitas Tergugat didalamPerjanjian Pengakuan Hutang tersebut dengan Tergugat Il danTergugat IV dan tidak melakukan koordinasi dengan Komisaris,apalagi finseruensi yang dihadapi akan sangat berpotensi merugikanTergugat kedepannya.Bahwa penerapan kompensasi yang sungguh fantastis tersebutsesungguhnya juga telah menyalahi Peraturan terkait suku Bungayang ada di Indonesia, oleh karena itu, pihak Pemerintah RepublikIndonesia melalui otoritas
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 04-12-2017 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 474/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BALUBAID IKHWAN
Tergugat:
PT AZZAHRA TOUR AND TRAVEL
100 — 28
  • Labib yang tidakpunya otoritas dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atasnama PT Balubaid Ikhwan. Sehingga pernyataan tersebut adalahtidak sah dan atau tidaklan mempunyai kekuatan hukummengikat.Sehingga oleh karena yang menandatangani pernyataan adalahSdr. Labib, maka yang berhak mengajukan gugatan adalahpribadinya Labib dan menjadi urusan pribadinya Sdr. Labib,bukanlah mewakili PT Balubaid Ikhwan.
    Sedangkan orang yang padanya diharapkantunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakankeharusan;Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidakmencantumkan dan tidak menuntut adanya seseorang yang bernama AminAhmad Balubaid selaku direktur PT BALUBAID IKHWAN namun ternyatadidalam SURAT PERNYATAAN dan atau SURAT KESEPAKATAN tersebutdilakukan oleh Sdr LABIB yang tidak punya otoritas dan kewenangan untukkeadilan karena Penggugat bukan orang yang ber hak mewakili PT
Pengadilan PA TASIKMALAYA KOTA Perdata Agama
Register : 07-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1603/Pdt.G/2019/PA.Tmk
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Dede Ishaq alias Dede Ishaq Ilyas
Tergugat:
PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya
135 — 92
  • Tmksebagai jaminannya, dimana Pengguat tidak pernah mendapat salinanperjanjian pemberian fasilitas pembiayaan beserta jadwal waktu dan besarankewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat secara tertulis sebagaimanaseharusnya, hal ini telah tidak sesuai denganpasal 2 undangundang nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen menyebutkan dengan tegas bahwa:perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen sertakepastian hukumPeraturan Otoritas Jasa
    2017 dan T.11 tanggal 2 Januari 2018 berupa suratSP.1, SP.2 dan SP.3, mengenai peringatan kepada Penggugat untukmenyelesaikan kewajiban pembiayaan kepada Tergugat, telah ternyataPenggugat telah diperingati oleh Tergugat untuk menyelesaikan tunggakanpembiayaan, maka sesuai bukti T. 12, T.13 dan T.14 serta bukti TT.1 sampaidengan TT.8, Penggugat telah diberitahu oleh Tergugat tentang pelaksanaanlelang melalui Turut Tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1)Peraturan Otoritas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 105/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat : PD. BPR Bank Salatiga Diwakili Oleh : Imam Al Ghozali Hide Wulakada, SH
Terbanding/Penggugat I : Ari Setiawan
Terbanding/Penggugat II : Tri Murti
Terbanding/Penggugat III : Suparni
Terbanding/Penggugat IV : Lianawati Wicaksono
129 — 67
  • adalah sebesar:Rp. 559.324.104, +Rp. 100.000.000, = Rp. 659.324.104, (Enam Ratus Lima PuluhHalaman 22 dari 57 Putusan Nomor.105/Pdt/2021/PT SMG17.18.19.Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus EmpatRupiah);Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pihak nasabah atau konsumen yangdirugikan secara langsung oleh perbuatan TERGUGAT sebenarnya telahberusaha untuk menyelesaikan masalahini secara baikbaik melakukanpertemuan dengan TERGUGAT, Dewan Pengawas, Walikota, pimpinanDPRD Kota Salatiga serta OJK (Otoritas
    gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga;Bahwa TERGUGAT nyatanyata melakukan kelalaian atau keteledoranmaupun kesengajaan menolak mencairkan dana simpanan Deposito PARAPENGGUGAT berikut bunganya yang hendak ditarik dengan alasan BilyetDeposito palsu yang tidak masuk dalam system Bank atau tidak ada padaTERGUGAT marupakan pelanggaran berat dan perbuatan melawan hukumyang merugikan PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan dalamPasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 1367 KUHPerdata juncto Pasal 29Peraturan Otoritas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARFIELD INDONESIA;
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1124/B/PK/PJK/2015(semula Terbanding) berpendapat bahwa Hatfield ConsultantsLtd (HCL) menulis tagihan sesuai dengan jenis transaksi,mengingat invoice yang diterbitkan oleh Hatfield ConsultantsLtd (HCL) pasti juga akan diperiksa oleh Otoritas Perpajakandimana Hatfield Consultants Ltd (HCL) berada.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2020 — Putus : 13-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 96/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 13 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT Indonesia Xin Hai Steel Structure
Terbanding/Penggugat : Jerry Sudhira Pard, Direktur P.T Karya Beton Sudhira
Turut Terbanding/Tergugat II : Adi Purwoko
69 — 38
  • konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Penggugat,perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum dansecara nyata telahmenyebabkan kerugian bagi Penggugat.Bahwa perbuatan dari Tergugat dengan tidak membayar pesanan betonsiap pakai kepada Penggugat, namun melakukan pembayaran kepadaHalaman 6 dari halaman 30 Putusan Nomor 96 /PDT /2020 /PT.BDG19.20.21.perseorangan yang merupakan pihak yang tidak berwenang, yakniTergugat Il dan tidak memiliki kapasitas/otoritas
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 18-07-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN PLW
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
YULIANA SARI, SH
Terdakwa:
HENDRI ANSYAH ALS HENDRI SAHRUDDIN HASIBUAN ALM
21 — 15
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut; Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancamanhukuman yang berat, berupa pidana penjara; Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwadalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasaldakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding denganbobot kesalahan terdakwa
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 93/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. TRINITY SELULER INDONESIA Diwakili Oleh : TEUKU RIZKIANSYAH SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. Yogyakarta Katamso
103 — 33
  • TERGUGAT, maka PENGGUGAT telahdirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak mengetahui denganjelas beban hutang yang ditanggungnya, yaitu Sisa Hutang Pokok,Bunga yang ditetapkan oleh TERGUGAT merupakan Bunga Berbungaatau tidak, serta Denda yang ditetapkan oleh TERGUGAT sudahsesuaikah dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.Dengan demikian TERGUGAT telah melanggar asas keterbukaandan transparansi data yang diatur oleh undangundang Perbankanmaupun peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 194/Pid.Sus/2015/PN.Pbm
Tanggal 26 Nopember 2015 — EFAN SUSANTO Bin KHAIRUL ANWAR
58 — 20
  • ditemukan halhal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapatmelepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanyaperbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya danoleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Bls
Tanggal 13 Juni 2017 — BI KIAU
57 — 6
  • dibawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untukmemberantas peredaran gelap narkotika; Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelitbelit dalammemberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;Keadaan yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya;Menimbang, Bahwa merupakan otoritas
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 14-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 5/Pid.B/2019/PN Lbj
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
RONALDUS DARSON alias DARSON
57 — 12
  • Variabelvariabel pertimbangan itumenurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut: Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimalancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidakmeninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebandingdengan bobot kesalahan terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 12 Juli 2017 — YELIS AFANTI VS PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
130 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasakepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan haktanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadapbarang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dandiamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1)dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, sedangkan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 06-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 150/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN BKN
Tanggal 12 Januari 2017 — PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk melawan SUPRIADI
332 — 237
  • Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan hak gadai atau hak jaminanterhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan olehPeraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 150/Padt.SusBPSKkK/2016.
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN KARAWANG Nomor 54/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Kwg
Tanggal 5 September 2019 — PT. OTO MULTIARTHA LAWAN DIJAH HODIJAH, DKK
271 — 89
  • Pemohon Keberatan telah mengalihkan tanggung jawab penagihankepada Pihak ke 3 (Debt Kolektor Ekternal) untuk melakukanpenagihan baik kepada Termohon Keberatan maupun kepada orangtua kandung Termohon Keberatan, hal ini sangatlah dilarang olehUndang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPasal 18 Ayat 1 Hurup a, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangannomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan Pasal 22.Ill.6.c.