.48, Jakarta Pusat tersebut dan terakhirPenggugat telah melakukan blokir dilakukan dengan Surat Nomor029/Elma & P/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015 ditujukan kepadaHalaman 6 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 487 K/TUN/2016Bapak Kepala BPN Jakarta Pusat (Tergugat), surat mana telah diterimasecara resmi oleh Tergugat pada tanggal 1482015, yang padapokoknya Penggugat mengajukan blokir terhadap tanah milikPenggugat yang telah terbit exSHGB No.1125/ Kebon Kelapa yangtelah hapus secara hukum, agar jangan ada proses apapun jugatermasuk tetapi tidak terbatas pada proses perpanjangan dan/ataupunpembaharuan dan/ataupun pengalihan Hak atas Tanah Jalan BatuCeper No.48, Jakarta Pusat, tersebut yang

Josefa FransiscaMaria Ismael / Penyewa dengan Pemilik asal Tanah yaitu Lim BengGiok Cs dan/atau sekarang sebelum SHGB No.2690/KelurahanKebon Kelapa diterbitkan oleh Tergugat juga telan ada sengketayang melekat atas tanah Jalan Batu Ceper No.48, Jakarta Pusat; Bahwa indikasi kebohongan lainya adalah dikatakan tidak ada blokir,itupun hal yang patut dipertarunkan secara nyata, karena secara defacto blokir dan suratsurat di atas tanah Jalan Batu Ceper No. 48,Halaman 9 dari 36 halaman.

Surat Blokir tanggal 11 Agustus 2015 No 029/Elma & P/ VIII/2015,dengan lampiran Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Negeri JakartaPusat, register No.59/Pdt.PLW/2015 /PN Jkt Pst ;7. Surat No.43/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;8. Surat No.44/Elma & P/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 ;9.

W10.U1I/1331/110.2007 Eks, tanggal 4 Februari 2016(bukti P22), ada Surat Blokir No. 029/Elma&P/VIII/2015 tanggal 11Halaman 28 dari 36 halaman.

Rp16.442.500.416,00 yang terdiri atas: koreksi kas positif perubahan aktiva lain sebesar Ro11.024.457.346,00, koreksi atas kas masuk dari inventaris penjualan aktiva tetap sebesarHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 688/B/PK/PJK/2016Rp4.465.136.606,00, koreksi atas jasa diluar usaha perbankan secara umum sebesarRp952.906.464,00 yang terdiri dari: PPK JL Asuransi sebesar Rp558.397.973,00, PPK JL Notaris sebesar Rp170.422.440,00, PPK JL dalam rangka proses kredit sebesar Rp204.287.051,00, PPK JL Blokir

diterima Pemohon Banding adalah dari debiturPemohon Banding sehubungan dengan transaksi kredit debitur denganPemohon Banding, oleh karenanya jasa yang berhubungan dengan kreditmerupakan jasa perbankan yang menurut ketentuan Pasal 4 A ayat (3)termasuk dalam "penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai sebagaimana dalam ayat (1) didasarkan atas kelompokkelompok jasa sebagai berikut: (d) jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewaguna usaha dengan hak opsi;Bahwa faktanya jasa blokir

PPK JL Blokir BPKB Rp 4.984.000,00e.

(semula Pemohon Banding)sebagai persyaratan dalam rangka pemberian kredit kepadanasabah.Bahwa penyerahan jasa tersebut adalah terjadi antara Rekanan(pihak pemberi jasa notaris, asuransi, jasa administrasi blokir BPKB,Jasa lain dalam rangka proses kredit dan jasa lainnya) dengannasabah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melalui Pihak PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang

BPKB, jasa lain dalam rangkaproses kredit dan jasa lainnya kepada nasabah PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa semua jasa tersebut dilakukan oleh pihak lain yangmerupakan Rekanan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dalam rangka untuk persyaratan pemberiankredit kepada nasabah.Dengan demikian TIDAK TERBUKTI ADANYA PENYERAHANJasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa jasa notaris, jasaasuransi, jasa blokir BPKB,

., Pusat disidikoleh Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Il Ekonomi dan Khusus, dibidang Money Loundring dan Bidang Perbangkan: Penyidikan dilakukan Bidang Money Loundring pada Direktorat IlEkonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri akhirnyamengeluarkan Surat Pencabutan Blokir Rekening Nomor 41000000292788101 tanggal 9 April 2009 ditujukan kepada.Pimpinan PT.

Bank Century Tbk., untuk tidak membuka atau tidakmencabut blokir rekening Penggugat, namun kenyataannya PT. BankCentury Tbk., Pusat ketika itu tidak membuka/mencabut blokir rekeningPenggugat;Bahwa sikap serta tindakan PT. Bank Century Tbk., yang tidak rnaumembuka/mencabut blokir rekening Penggugat sesuai Surat BadanReserse Kriminal Polri, Direktorat Il Ekonomi Dan Khusus tanggal 9 AprilHal. 3 dari 28 Hal.

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat adalah Tergugat harus segeramembuka/mencabut blokir rekening milik Penggugat Nomor 41000000292788101, sesuai Surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat IlEkonomi dan Khusus tanggal 9 April 2009 dan surat tanggal 03, Juli 2009,dan membiarkan Tergugat mencairkan sisa dana yang ada dalam rekeningdimaksud tanpa syarat apapun.

Selain itu Tergugat patut pula membayarkerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) setiap bulan sejak bulan Juli 2009 sampai dengan Tergugatmembuka blokir rekening Penggugat yang dibuktikan dengan sisa danamilik Penggugat dapat dicairkan;11.

Tok Pusat ketika itu tidakmembuka atau tidak mencabut blokir rekening Penggugat..."; Posita poin 5 yang menyebutkan:"... rekening Penggugat dipandang diblokir sendiri oleh PT. BankMutiara Tbk.Pusat..."; Posita poin 6 yang menyebutkan:"... sikap serta tindakan PT. Bank Century. Tok. Pusat memblokir/mempertahankan pemblokiran rekening Penggugat...

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4445/2016. (diberi tanda P88.10);98.Fotocopy dari Asli SHGB 00022, Desa Sendangsari, Luas :7,650 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4446/2016. (diberi tanda P88.11);99.Fotocopy dari Asli SHGB 00024, Desa Sendangsari, Luas :6,898 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4447/2016. . (diberi tanda P88.12);100.

Blokir: 1Feb16, No. Blokir: 4448/2016. (diberi tanda P88.13);101. Fotocopy dari Asli SHGB 00027, Desa Sendangsari, Luas: 1,500 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4449/2016. (diberi tanda P88.14);102. Fotocopy dari Asli SHGB 00028, Desa Sendangsari, Luas: 4,825 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4450/2016. (diberi tanda P88.15);103. Fotocopy dari Asli SHGB 00029, Desa Sendangsari, Luas: 2,013 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg!

Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4451/2016. (diberi tanda P88.16);104. Fotocopy dari Asli SHGB 00030, Desa Sendangsari, Luas: 5,886 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4452/2016. (diberi tanda P88.17);Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN Btl105. Fotocopy dari Asli SHGB 00032, Desa Sendangsari, Luas: 21,669 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4453/2016. (diberi tanda P88.18);106.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4457/2016. (diberi tanda P88.22);110. Fotocopy dari Asli SHGB 00216, Desa Guwosari, Luas :595 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4458/2016. (diberi tanda P88.23);111. Fotocopy dari Asli SHGB 00222, Desa Guwosari, Luas :1,636 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4459/2016. (diberi tanda P88.24);112.

, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4482/2016. (diberi tanda P88.34);122. Fotocopy dari Asli SHGB 00244, Desa Guwosari, Luas :744 M2, A.n Bantul Kota Mandiri, Tgl Blokir: 1Feb16, No. Blokir :4484/2016. (diberi tanda P88.35);123. Fotocopy dari Asli SHGB 00262, Desa Guwosari, Luas :10,250 M?, A.n Bantul Kota Mandiri, Tg! Blokir: 1Feb16, No.Blokir : 4486/2016. (diberi tanda P88.36);124.

Dikarenakan pemilik rekening atas nama Nur Asiatelah diindikasikan menjadi penyelahgunaan rekening maka pihakTergugat melakukan blokir terhadap rekening atas nama Nur Asia ;6. Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2018 Kurniawankembali datang ke BRI Unit Wawondula dengan membawa suratpengaduan ke Polsek Towuti terhadap kejadian yang telahmenimpanya. Berdasar surat pengaduan tersebut BRI UnitWawondula melaporkan ke BRI Kantor Pusat.

Setelah itu BRIKantor Pusat melakukan blokir terhadap ketiga rekening Nur Asiadengan nomor rekening 500801015556536, 214901000448505,dan 500801017040531. Pada saat ini terhadap ketiga rekeningatas nama Nur Asia telah dilakukan pembukaan blokir karenasetelah dilakukan pengecekan tidak ada penyalahgunaan rekeningpada rekening Nur Asia ;7. Bahwa Tidak ada perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pihak Tergugat dalam melakukan pemblokiran yangtelah dilakukan terhadap pihak Penggugat.

Dalam pasal 1 ayat 28Undang Undang no. 10 tahun 1998 telah mengatur :Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan denganketerangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bukanmemberitahukan / menginformasikan keterangan atau datasimpanan Nasabah melainkan melakukan blokir denganpersetujuan/kuasa dari nasabah/pemilik rekening sendiri. Haltersebut menunjukan bahwa blokir rekening nasabah bukanmerupakan rahasia bank.14.

Dalam hal ini Tergugat tegaskan tindakan blokir yangdilakukan oleh Tergugat merupakan antisipasi penyalahgunaanrekening berdasarkan pengaduan nasabah atas nama Kurniawan.Dan pada faktanya, terdapat sejumlah dana masuk ke dalamrekening Nur Asia / Penggugat sebesar Rp 27.000.000, (DuaPuluh Tujuh Juta Rupiah) dari nasabah atas nama Kurniawan ;15.

Dalamhal ini Tergugat tegaskan blokir yang telah Tergugat lakukan tidakmerugikan Penggugat.

Memberikan izin kepada Pemohon Sapna Mare Sajena (ibu kandung) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu:

Menyatakan batal sikap diam Tergugat terhadap SuratNomor: 08/II/Perm.Blok/2016, perinal Permohonan Blokir dan Bongkar,yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/20183.

Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan surat PerintahBongkar atas Gedung Bangunan yang menjadi objek permohonanPenggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukanoleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016;4.

Mewajibkan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menjawab danmemproses surat Pemohon Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal:Permohonan Blokir dan Bongkar, tanggal 13 Juni 2016;3.

Mewajibkan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan suratPerintah Bongkar atas Bangunan Gedung milik Saudara Balduin Purbayang menjadi objek permohonan Pemohon kepada Bupati KabupatenKepulauan Mentawai berdasarkan Surat Pemohon Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal: Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukanPemohon tanggal 13 Juni 2016 yang berkedudukan di JI.

Bahwa agar Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Cijawura, GambarSituasi Tanggal 22 11 1994 Nomor 11422/1994 Luas 300 m2 atasnama NYONYA LINA ANGELINA (Penggugat) tidak dibalik nama /dialinkan / dijual oleh orang yang tidak berhak maka Penggugatmendaftarkan pencatatan Blokir ke Kantor Pertanahan KotaBandung (Turut Tergugat) hingga Kantor Pertanahan Kota Bandungdapat melakukan pencatatan Blokir tertanggal 24 Maret 2015;18.

olehstaf saya, dan sore harinya bagian blokir Kantor Pertanahanmenelpon staf Tergugat Il dan mengatakan atas SHM tersebutdiatas sdh di lakukan Blokir, Belakangan Tergugat II baru tahusetelah membaca surat gugatan No. 163/PDT/D/2015/PN.BDGbahwa sebenarnya blokir resmi baru di lakukan Penggugat padatanggal 24 Maret 2015.

resmi pada tanggal 24 April2015 setelah membaca surat gugatan karena staf Tergugat II yangdisuruh untuk mengetahui jelasnya blokir terjadi kapan tidakpernah diberikan penjelasan yang transparan oleh pihak KantorPertanahan setempat (Turut Tergugat) ;Bahwa Tergugat Ilsama sekali tidak tahu soal itu, sebagaimanagugatan Penggugat pada butir 18;Bahwa Tergugat II berpendapat terhadap dailildalil penggugat butir19 dan butir 20, menyerakan penyelesaiannya kepada Penggugatdan Tergugat untuk bermusyawarah

),pada hari yg sama juga semua pajakpajak juga sudah dibayarlunas dan Akta jual beli juga sudah selesai dibuat, hari berikutnyasaksi di suruh Tergugat II untuk mendaftarkan proses Balik Namaatas Akta Jual Beli dimaksud namun ternyata di tolak oleh staff diKantor Pertanahan Kota Bandung dengan alasan ada Blokir ;e Bahwa setelah mengetahui ada blokir, Tergugat sudah terlebihdahulu melakukan pengecekan dan memang tidak tercatat adablokir di buku tanah tentu saja heran dan menyuruh saksi untukminta penjelasan

detil dan melihat langsung di buku tanah kapan/tepatnya tanggal berapa Blokir di lakukan, namun petugas kantorpertanahan hanya memperlihatkan bahwa ada blokir melalui layardi monitor bukan di buku tanah, begitu seterusnya ketika dimintaipenjelasannya staff BPN selalu berkelit dengan mengatakanberkasnya belum ketemulah ;e Bahwa setahu saksi blokir dicatatkan tanggal 24 Maret 2015;e Bahwa bayaran atas jasa pembuatan Akta Pengikatan Jual Belidan akta Kuasa Menjual yang diberikan Andi Haruman (Tergugat

Jika hal tersebut dilakukan maka sudah barang tentupihak BPN pasti akan menolaknya karena BPN adalah pihak yangmenerima atau menolak permohonan blokir;3.

Bahwa jangka waktu pemblokiran hak atas tanah adalah 30 (tiga puluh)hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan dapatdiperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapanatau putusan pengadilan sehingga blokir akan secara otomatis hapusdemi hukum tanpa perlu dilakukan pencabutan blokir oleh pihak yangmengajukan blokir (vendu pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/ KepalaBPN No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2020/

Bahwa PT Artha Debang menjelaskan kepada Penggugat dan Ilbahwasannya Tergugat telah mengajukan permohonan blokir kepadaTergugat Il, dengan tujuan agar Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1839s/d Nomor 2085, terdaftar atas nama Drs.

Pangihutan Silalahi danDra.Tiurmauli Munthe diblokir dengan alasan agar PT Artha Debang tidakmelakukan peralihan/penjualan rumah di Komplek Debang Taman Sarikepada pihak lain, permohonan blokir yang diajukan Tergugat kepadaTergugat Il sebagaimana terbukti pada Surat Tanda Terima DokumenBerkas Permohonan Nomor 58209/2011, tertarggal 14 Oktober 2011;11.

Il, adapun tuntutan Tergugat pada perkaratersebut yaitu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakandemi hukum pemblokiran yang dimohonkan Tergugat sesuai Tanda TerimaDokumen Berkas Permohonan Nomor 58209/2011, tertanggal 14 Oktober2011 adalah benar, sah dan berharga dan memohonkan agar Tergugat Ildiperintahkan mencatatkan blokir yang dimohonkan Tergugat pada BukuTanah benar, sah, berkekuatan dan berharga;12.

Bahwa permohonan blokir yang diajukan Tergugat kepada Tergugat Il,sesuai Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan Nomor 58209/2011,tanggal 14 Oktober 2011 atas 247 Sertifikat Hak Guna Bangunan, mulaiNomor 1839 s/d Nomor 2085 an. Drs. Pangihutan Silalahi dan Dra.

,berkekuatan hukum tetap, merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige rechtsdaaq);Menyatakan permohonan blokir yang diajukan Tergugat kepada Tergugatll, sesuai Tanda Terima yaitu Terima Dokumen Berkas Permohonan Nomor58209/2011, tanggal 14 Oktober 2011 terhadap 247 Sertifikat Hak GunaBangunan mulai Nomor 1839 s/d Nomor 2085 terdaftar an Drs.

substansi isi Surat Polisi dari Kepolisian Resort Metropolitan JakartaBarat yang intinya meminta TERGUGAT melakukan blokir terhadap Rekeningkarena jumlah dana yang diblokir lebin kecil daripada yang diminta.

Bahwa atas adanya blokir dana dalam Rekening sebagaimana dimintaoleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat tersebut PENGGUGAT telahbeberapa kali mengirimkan surat kepada TERGUGAT yang intinyaPENGGUGAT minta agar TERGUGAT membuka blokir, yaitu :a. Surat No. 11.227/12/LGLNACT tanggal 28 November 2012 perihalPermohonan Pembukaan atas Pemblokiran Rekening BCA No.5380304025 PT. NACT;b.

Bahwa namun meskipun demikian TERGUGAT tidak hanya pasifmenunggu perintah membuka blokir dari pihak yang berwenang tetapi jugasecara aktif dan berinisiatif berdasarkan itikad baik telah menanyakan tindaklanjut blokir dana dalam Rekning tersebut kepada pihak Kepolisian, yaitu:a.

Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKImeminta dilakukan blokir terhadap dana dalam Rekening, sehinggaTERGUGAT hanya melakukan pemblokiran saja dan tidak memberikanketerangan mengenai transaksi rekening PENGGUGAT kepada polisi.15.

Dengandialinkannya penyidikan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Baratkepada Polresta Palembang maka seharusnya yang dihukum/diperintahkanuntuk membuka blokir adalah Polresta Palembang yang menangani/memeriksa perkara pidana yang dilaporkan tersebut, bukan TERGUGAT I.Baru kemudian dengan adanya permintaan pembukaan blokir dari PolrestaPalembang yang menangani/memerika perkara pidana tersebut, TERGUGAT akan melaksanakan pembukaan blokir.18.

Duta Sembilan Kartika dan PermintaanPencabutan Blokir Rekening Bank Atas Nama Hadi Prakosa sertamelampirkan buktibukti terkait, namun Pemohon tidak mendapatkantanggapan atau jawaban dari Termohon selaku Kepala Kantor Pajak(Bukti P3);Bahwa Surat Penolakan Sebagai Penanggung Pajak PT Duta SembilanKartika dan Permintaan Cabut Blokir Rekening Bank Atas Nama Yusraltersebut diatas telah diterima oleh Termohon pada tanggal 8 September2017 sesuai dengan bukti penerimaan Surat Nomor: PEM:01005870077sep2017

DutaSembilan Kartika dan Permintaan Cabut Blokir Rekening BankAtas Nama Hadi Prakosa dan Surat Pemohon Nomor:002/HP/11/2017, Tanggal 27 November 2017, Perihal:Permohonan Pencabutan Blokir Rekening DanPembebasan/Penolakan Sebagai Penanggung Pajak PT. DutaHalaman 18 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTSembilan Kartika Atas Nama Hadi Prakosayang berisi penjelasandan buktibukti: terkait;c.

DutaSembilan Kartika dan Permintaan cabut Blokir Rekening Bankatas nama Hadi Prakosa (fotokopi sesuai dengan aslinya danlampiran fotokopi dari fotokopi);Surat Nomor 002/HP/11/2017, tanggal 27 November 2017,perihal Permohonan Pencabutan Blokir Rekening danPembebasan/Penolakan sebagai Penanggung Pajak PT. DutaSembilan Kartika atas nama Hadi Prakosa (fotokopi sesuaiHalaman 60 dari 71 halaman. Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JKTdengan aslinya dan surat kuasa lampiran fotokopi darifotokopi);15.

Sebagaimana SuratPemohon Nomor: 002/HP/11/2017, Tanggal 27 November 2017, Perihal:Permohonan Pencabutan Blokir Rekening Dan Pembebasan/Penolakan SebagaiPenanggung Pajak PT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati buktiP1=T10 berupa Surat Nomor : 002/HP/11/2017 tanggal 27 November 2017Perihal Permohonan Pencabutan Blokir Rekening Dan Pembebasan/PenolakanSebagai Penanggung Pajak PT.

Bahwa Pemohon Banding mempunyai simpanan di Deutsche Bank Swissyang sedang dalam status "blokir yang diajukan oleh Pemerintah (melaluiKejaksaan Agung) hingga dua tahun ke depan) ;3. Bahwa status blokir yang diajukan oleh Pemerintah telah mengeliminir hakPemohon Banding untuk menyampaikan bukti yang diminta oleh Terbandingyang juga merupakan bagian dari organisasi Pemerintah ;4.

Bahwa pelaporan Pemohon Banding untuk tidak melaporkan rekeningsimpanan di Swiss tersebut yang berstatus blokir dalam SPT 1770 tahun2005 adalah benar mengingat bahwa pada saat ini rekening tersebut tidakmerupakan milik Pemohon Banding maupun Pemerintah Indonesia, dengankata lain dalam status "quo sampai dua tahun ke depan ;Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 52/B/PK/PJK/20105.

Bahwa kesimpulan Terbanding atas sesuatu rekening yang tidak tentu(isinya), dalam status blokir tidak dapat dibuktikan oleh Terbandingmengenai isi rekening tersebut, karena tindakannya (oleh Pemerintah yangmerupakan atasan baik Kejaksaan Agung maupun Departemen Keuanganyang membawahi Direktorat Jenderal Pajak) Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan apapun dari rekening tersebut, sebagai penghasilan adalahtindakan yang sewenangwenang dan oleh karenanya tidak dapatdibenarkan ;6.

Bahwa apabila rekening terbut sudah dibuka kembali (tidak lagi dalamstatus "blokir atau dengan kata lain dalam status quo) barulah Pemeriksadapat melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap rekening tersebutuntuk mendapatkan suatu sumber pembuktian sesuai dengan peraturanyang ada ;7.

Neloe yang merupakan Private Bankyang telah dibekukan senilai US$ 5,3 juta atau kirakira senilaiRp. 52.173.200.000,00 (sesuai kurs KMK per 30 Desember 2005,US$ 1.00 = Rp. 9.844,00) ;Pernyataan ini tidak ada dasarnya, bukti rekening pada Deutsche Bankdi Swiss tidak pernah ditunjukkan atau ditemukan, berkaitan denganstatus blokir. Dengan demikian Pemeriksa tidak mempunyai bukti yanglengkap sebagai dasar kesimpulan atas pospos yang dikoreksi ;d.

RAHMAN TAMIN (Dalam Likuidasi);Dikembalikan kepada Saksi Khairil Poloan, S.H..1. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRY JHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 24 Februari 2014 ;2. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

Nomor: 044/Lik.PT.RT/VIII/2014 tertanggal Jakarta 9 September 2014 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, perihal Permohonan Pencabutan Blokir ;6. 1 (satu ) lembar asli Surat dari Prabudiningrum Law Office Nomor: 05/Permoh-IX/2014/PL tertanggal 15 September 2014 yang di tunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal permohonan Perpanjangan Blokir ;7. 2 (dua) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi

Nomor: 324-13.75/300/X/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal Permohonan Pencabutan Blokir yang di tunjukan kepada Tim Likuidator PT.

RAHMANTAMIN (Dalam Likuidasi);DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL POLOAN, S.H..1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi tanggal 24 Februari 2014;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februariperihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

Nomor:Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN BktDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KHAIRIL POLOAN, S.H.1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan KotaBukittinggi tanggal 24 Februari 2014;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor : 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari 2014perihal Permohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

RAHMAN TAMIN(Dalam Likuidasi) ;1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRY JHONLYyang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal24 Februari 2014 ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota BukittinggiNomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihal PermohonanPenangguhan Blokir kepada Sdr.

RAHMAN TAMIN(Dalam Likuidasi);Dikembalikan kepada Saksi Khairil Poloan, S.H..1.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Blokir atas nama EFRYJHONLY yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggitanggal 24 Februari 2014 ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaBukittinggi Nomor: 76/13.75/300/II/2014 tanggal 24 Februari perihalPermohonan Penangguhan Blokir kepada Sdr.

/300/X/2014tertanggal 24 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh KepalaKantor Pertanahan Kota Bukittinggi, perihal PermohonanPencabutan Blokir yang di tunjukan kepada Tim LikuidatorPT.

sebagaimanadimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00909 telahdijual oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk keperluanbiaya anakanak hasil perkawinan antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA serta telah dibeli PIHAK KETIGA, sehingga dengan iniPIHAK PERTAMA menyatakan untuk membuka blokir sebagaimanadimaksud dalam Surat tertanggal 21 Mei 2012, Nomor : 55/GH/V/2012 diKantor Pertanahan Kota Batu.Dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan dan memberikan kuasapenuh kepada PIHAK KETIGA dan/atau kuasanya untuk

mengirimkansurat pencabutan blokir kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu,dan untuk itu Kesepakatan Perdamaian ini berlaku pula sebagai suratkuasa pencabutan blokir dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGAdan/atau kuasanya.Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PN.SdaDalam hal diperlukan kuasa oleh Pihak KETIGA untuk menjalankan hakhaknya berkenaan dengan pengalihan hak ini, maka kuasa tersebutdianggap telah termuat dalam kesepakatan ini, oleh karena itu tidakdiperlukan lagi kuasa khusus

kuasa yang diberikan oleh PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KETIGA dalam kesepakatan ini, merupakan bagian yangpenting dan tidak terpisahkan dalam kesepakatan ini, diberikandengan tidak dapat dicabut kembali, dibatalkan atau berakhir karenasebab alasan apapun, termasuk alasan yang termuat dalam Pasal 1813,1814 dan 1816 Kitab Undangundang Hukum Perdata.PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan dirinyapula kepada PIHAK KETIGA untuk menandatangani suratsurat ataudokumen pengurusan pencabutan blokir

dan/atau balik nama di KantorPertanahan Kota Batu apabila diperlukan PIHAK KETIGA gunakepentingan pengurusan pembukaan blokir dan/atau balik namadimaksud.c.

Jendral Gatot Subroto Kavling 3638, Jakarta Selatan ;Bahwa agar transaksi bisnis Penggugat dapat berjalan secara maksimal,Tergugat wajib membuka blokir rekening Penggugat : 11900 898999999 paling lama 7 (tujuh) hari kalender, sejak putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai, Tergugat ditetapkandenda perhari sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;PERMOHONANHal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIBerdasarkan urian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bahwa ternyata Penggugat selain tidak menjalankan kesanggupanuntuk mengurus pembukaan blokir SHM No. 73/Pancoran tersebutdan Penggugat juga tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuaiHal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIjadwal maupun kesepakatan dalam Perjanjian Kredit sehinggakolektibilitas kredit Penggugat terus menurun hingga saat ini menjadikolektibiltas 5 (kredit macet).i.

BBC.JMN/TL2.0460A/2014 tanggal 24Desember 2014 Butir B angka 3 telah jelas dinyatakan syaratHal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.DKIkesanggupan Penggugat untuk mengurus pembukaan blokir SHMNo. 73/Pancoran pada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untukselanjutnya dilakukan pengikatan Hak Tanggungan.Sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 24Juni 2015 Penggugat telah menyanggupi untuk menguruspembukaan blokir SHM No. 73/Pancoran pada Kantor PertanahanJakarta Selatan.

Namun demikian hingga saat ini Penggugat tidakjuga melakukan pengurusan pembukaan blokir SHM tersebut.Bahwa Addendum & II PK diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sesuai permohonan yang diajukan Penggugat dengandasar itikad baik dari Tergugat mengingat diperlukannya kelonggaranwaktu bagi Penggugat untuk mengurus pembukaan blokir dan untukdilakukannya pembayaran angsuran kewajiban Penggugat terhadapTergugat.

SHM No. 73/Pancoran atau mengganti agunantersebut.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat yangmenyatakan telah ada pemblokiran Rekening No. 11900898999999karena Tergugat tidak pernah melakukan blokir atas RekeningPenggugat dan rekening tersebut adalah rekening tabunganHal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 699/PDT/2019/PT.

Blokir SHM No. 985 Sri Hartini ke Tergugat IV tertanggal 29 Mei 2017dicabutoleh Tergugat III. Padahal Tergugat III tidak mempunyai alas hakatas SHM No. 985 atas nama Sri Hartini karena saat itu pemiliknyamasih Sri Hartini istri Penggugat I, Mengapa ?

Tentang Blokir SHM No. 985/Babadan1) Pada tanggal 20 September 2016 dan tanggal 29 Mei 2017, Sri Hartinimengajukan permohonan blokir Hak Milik Nomor 985/Babadan padaKantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan telah ditindaklanjutipencatatan blokirnya masingmasing pada tanggal 14 November 2016dan 30 Mei 2017 ;2) Terkait dengan catatan blokir Hak Milik Nomor 985/Babadansebagaiamana tersebut di atas, Tergugat IV telah bersurat kepadaKepala Kepolisian Resor Sukoharjo cg.

diserahkan kepada Kepala KantorPertanahan Kabupaten Boyolali sesuai dengan kewenangannya ;3) Terhadap permohonan blokir dari Sri Hartini sebagaimana suratnyatanaggal 29 Mei 2017 telah ditindaklanjuti oleh Tergugat IV dengan suratNomor 2017/01933.09/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017, yangintinya :a) bahwa blokir Hak Milik Nomor 985/Babadan yang dicatat padatanggal 30 Mei 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku hapus dengan sendirinya dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh)

/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang intinya :a) Pengajuan permohonan blokir berdasarkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 jo.

Artinya, setelahmelampaui jangka waktu tersebut, catatan blokir hapus dengansendirinya atau tidak berlaku lagi. Namun, meskipun aturannya begitumasalah catatan blokir tersebut tidak lantas serta merta hapus begituHalaman 22 dari 47 Putusan Nomor 83/Pdt/2021/PT SMGsaja, maksudnya masih harus dilakukan pencabutan blokir. Samahalnya dengan permohonan = pencatatan blokir, pihak yangberkepentingan dapat mengajukan permohonan cabut blokir apabilablokir sudah habis jangka waktunya.

yang dalam status diblokir dapat dibaliknama keatas namaorang lain tanpa ada surat pencabutan blokir dari Penggugat selakupemilik sertipikatsertipikat tersebut.

Dan yang lebih anehnya lagi setelahSertipikatsertipikat Milik Penggugat tersebut dibaliknama, Penggugatmasih mengajukan permohonan blokir sampai dengan bulan April 2010,permohonan blokir tersebut tetap diterima oleh Tergugat III tanpamemberitahukan bahwa sertipikatsertipikat milik Penggugat tersebutsudah dibaliknama keatas nama Tergugat IT ;.

Menyatakan sah atas blokir kelima belas sertipikat tersebut di atas ;9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini ;11.

Sertifikat No. 017/HPblokkus/VII/2000tertanggal 7 Juli 2009 dari Penggugat kepada Tergugat III, diberi tanda buktiP17;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 8 September 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P18;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 8 Oktober 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P19;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 6 Nopember 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P20;Foto

Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 3 Desember 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P21;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 8 Januari 2010 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P22;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 4 Pebruari 2010 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P23;Foto Copy Surat Permohonan Blokir Sertifikat tanggal 12 April 2009 dariPenggugat kepada Tergugat III, diberi tanda bukti P24;

Memerintahkan Tergugat tetap melakukan pencatatan blokir SertifikatHak Milik Nomor 155 dan 916 Kelurahan Gamer;5. Menyatakan Penggugat menderita kerugian materiil dan immateriilyang harus mendapatkan ganti rugi untuk seketika dan sekaligus;6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil:a. Kehilangan tanah dan rumah objek sengketaRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);b. Membayar honorarium pengacara Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah);7.

kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal8 Oktober 2018, tanpa kontra memori kasasi dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tepat putusan Judex Facti yang menyatakan tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karenaperbuatan Tergugat menolak permohonan pencatatan blokir

yang diajukanoleh kuasa Penggugat telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 yang berbunyi: Perorangan ataubadan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran, dimana objekyang dimintakan blokir oleh Kuasa Penggugat telah beberapa kali terjadiperalihan kepemilikan dan terakhir beralih kKepemilikannya menjadi milik EkaHendra M (Turut Tergugat), dan dengan demikian Penggugat (Muhtarom)tidak lagi

memiliki hubungan dengan objek tanah yang dimintakanpermohonan blokir oleh Kuasa Penggugat;Halaman 4 dari 6 hal.

Agraria No.3 Tahun 1977 terhadappermohonan pemblokiran paling lama 30 hari apabila tidak ada Pentepan sita dari Pengadilan,sedangkan perkara daftar : 351/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang sudah diputuskan sejak 2 November2010 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut tidak pernah mengeluarkanPenetapan Sita terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6281, sehingga Pencatatan Sitaoleh Tergugat If adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat danTergugat II dihukum untuk mencabut permohonan Blokir

BANKMANDIRI (Persero) Tbk, Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakartaberdasarkan Hak Tanggungan No.1148/2010, Akta PPAT Siti Anggraenie Hapsari, SHtanggal 24 Februari 2010 No. 050/2010 ;= Bahwa terdapat catatan dalam buku tanah antara lain :e Permohonan Blokir dari ETTY AGUSTINA SONDANG NAINGGOLANdan ELLYZABETH ROSITA NAINGGOLAN ;e Surat Panggilan dari POLDA JATIM tanggal 30 Maret 2010 No. Pol : B/2084/THW/2010/Ditreskrim, Laporan Polisi No.

Bank Mandiri (Persero)Tbk., Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta ;17= Bahwa terkait pencatatan blokir/sita adalah termasuk kategori Beschiking yangkewenangan menyatakan sah/tidak sah pencatatannya ada pada Peradilan Tata UsahaNegara sebagai mana tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sampai 6, Pasal 3 danPasal 53 UndangUndang No.5 Tahun 1986 Jo. No. 9 Tahun 2004 Jo.

Oleh karena mana Penggugat menuntut penyelesaian kewajibanTergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi baik materiel maupun immateriel serta menuntut TergugatII untuk mencabut blokir terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6281 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 PeraturanMenteri Agraria No. 3 Tahun 1977 Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut masih berada dalampembebanan Hak Tanggungan.

BANKMANDIRI (Persero) Tbk, Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Jakartaberdasarkan Hak Tanggungan No.1148/2010, Akta PPAT Siti Anggraenie Hapsari, SHtanggal 24 Februari 2010 No. 050/2010 ;e Bahwa dalam buku tanah juga tercatat adanya permohonan blokir dari ETTYAGUSTINA SONDANG NAINGGOLAN dan ELLYZABETH ROSITANAINGGOLAN serta Surat Panggilan dari POLDA JATIM tanggal 30 Maret 2010No. Pol : B/ 2084/II/2010/Ditreskrim, Laporan Polisi No.