Ditemukan 11604 data
20 — 2
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
23 — 11
persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Hal.8 dari 12 hal Penetapan.No 389/Pdt.P/2016/MSLskMenimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
11 — 11
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda.. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hiduprukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;.
15 — 4
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
32 — 6
Dalam Sebuah Rumah/Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;Selanjutnya akan dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:Tentang unsur Barangsiapa ynMenimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah sebagaisiapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjekhukum yang dapat diminta pertanggung jawaban karena dituntut, diperiksa dandiadili di sidang pengadilan sebagaiman dituangkan dalam ketentuan pasal 1angka 15 KUHAP, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranterdakwa
15 — 12
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelan akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Permohon hingga akhirnya berpisah;4.
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
MUHAMAD WAHADI BIN LEGIMAN WATUN
43 — 13
perbuatanhukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atasperbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpaterkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili disidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orangyang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
20 — 6
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
1.WAHIDA, SH.
2.I GUSTI LANANG SUYADNYANA. SH.
Terdakwa:
1.JUWARDIYANTO
2.KARIYADI
34 — 7
Dengan demikian penekanan unsur setiap orangbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untukbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan Terdakwa JUWARDIYANTO dan Terdakwa II KARIYADI mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keteranganpara saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki
76 — 17
Pemohondengan wanita bernama Putri binti Duso tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan
92 — 35
dari Dandim 0419/Tanjab, Nomor :STR/93/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang mencegah kegiatan egal dariPrajurit/Pns TNIAD.Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut diatas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan olehTerdakwa dan Saksi1 Peltu M Yusuf Eko S bahwa surat tersebut adalahSurat Telegram yang dibuat oleh Dandim 0419/Tanjab yang ditandatanganioleh Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Marlianus Pasar atas namaDandim 0419/Tanjab yang berisikan penekanan
di dalam Surat Dakwaannya Oditur Militer tidak mencantumkan/menyebutkan peraturan dinas yang dibuat atau ditetapkan oleh Presidenataupun pucuk pimpinan militer yang mendapat hak untuk membuatperaturan tersebut atas nama Presiden yang tidak dipatuhi oleh Terdakwa,di dalam Surat Dakwaannya Oditur militer hanya mencantumkan SuratTelegram Nomor : STR/93/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatanganioleh Pasi Intel Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Marlianus Pasar atas namaDandim 0419/Tanjab yang berisikan penekanan
Karo karo, S.si atas nama Dandim 0419/Tanjab tentang perintah kepada Danramil jajaran Kodim 0419/Tanjabuntuk menghadirkan anggotanya beserta persit untuk mengikutikegiatan penyuluhan hukum terpadu.2 1 (satu) lembar Surat Telegram dari Dandim 0419/Tanjab, Nomor :STR/93/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pasi IntelKodim 0419/Tanjab Kapten Inf Marlianus Pasar atas nama Dandim0419/Tanjab yang berisikan penekanan kepada seluruh anggotaBabinsa/Pns serta keluarganya untuk tidak melibatkan
MARYANTI LESAR, SH
Terdakwa:
MUCHLIS PAPUTUNGAN alias MULIS
30 — 3
Panjang tubuh seratus dua pulub satusentimeter dan berat badan tidak ditimbang;Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Ktg3.Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a.
Panjang tubuh seratus dua pulub satu sentimeterdan berat badan tidak ditimbang;3.Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a.
Tandatanda kematian: kaku mayat terdapat pada ototototkecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakangtubuh hilang pada penekanan;4. Tandatanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan :a. Pada daerah dahi kiri enam sentimeter dari garispertengahan depan, tige sentimeter diatas alis terdapat lukaterjahit melintang dari kiri atas kanan bawah, dengan ukuranpanjang lima sentimeter dengan lima benang Jjahitan;b. Pada daerah kelopak mata kiri terdapat memar melingkar;c.
75 — 42
Namun dalam haldijabarkannya arti "penindakan tegas dalam hal penjatuhanhukuman terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkunganTNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagiprajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika untuk dirisendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secaratidak hormat adalah hukuman yang berlebihan.b) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNIdijelaskan adanya penekanan bagi pengedar, pemilik,pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegassampai dengan pemberhentian
dengan tidak hormat.Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikianjelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yangberulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.MenimbangSedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukanpecandu dan tidak dalam ketergantungan.3) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikankeringanan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapapertimbangan :a) Terdakwa masih muda usia, menyesaliperbuatannya untuk tidak mengulangi menggunakannarkoba dan masih memiliki peluang waktu
dengan tidak hormat.Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikianjelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yangberulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.Sedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukanpecandu dan tidak dalam ketergantungan.Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 2) tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penasihat Hukum menafsirkanpenerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009tanggal 22 Juli 2009 tersebut hanya dari sudutkepentingan Tim
25 — 5
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
18 — 14
Nomor 1 Tahun1974, dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tahun 1965 artinya perkawinan mereka dilangsungkan sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
15 — 9
karena nasab, semenda dan sesusuan,ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anakPemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
11 — 9
No. 35/Pdt.P/2018/PA Mrs.orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
;2 Bahwa pada tahun 2004 Penggugat diberi pinjaman oleh Tergugat sebesarRp49.133.500,00 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu limaratus rupiah), dengan perjanjian pembayaran dilakukan dengan angsuran;3 Bahwa sebelum pinjaman itu ditandatangani, dikatakan oleh Tergugat,Penggugat ada mempunyai hutang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas jutarupiah) kepada Tergugat, hal tersebut terjadi katanya ketika ada hubungan kerjadengan Tergugat, ketika itu dengan bujuk rayu dan sekaligus penekanan
16 — 7
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilakukanpada tanggal tanggal 19 Juli 1954 artinya perkawinan mereka dilangsungkansebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
26 — 13
Penuntut Umum ternyata telah cocok denganidentitas masingmasing Terdakwa di persidangan, kemudiansepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjukbahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindakHalaman 7 dari 11Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2017/PN DglAd. 2.pidana yang sedang diperiksa dalam perkarainidan atas tindak pidanayang diduga dilakukan oleh orang tersebut serta secara jasmanimaupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, sehingga dengandemikian penekanan