secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatanPenggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipilyang

Dengan demikianpetitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan di Kota Ambon dan dicatat dalam suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon dan olehkarena putusnya perkawinan diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo diKabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud,Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil KabupatenRokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu untuk Mencatat TentangHalaman ke 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pat.P/2020/PN PrpPengantian Nama Pemohon Tersebut pada Buku Register Catatan Sipilyang Bersangkutan;4.

Tergugat; Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidanganBahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun buktiyang akan disampaikan di persidangan serta mohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tak terpisahkandari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

perceraian pegawai negeri sipil;Bunyinya sebagai berikut ; Pasal 6Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 wajib memperhatikan denganseksama alasanalasan yang dikemukakandalam surat permintaan izin danpertimbangan dari atasan Pegawai negeriSipil yang bersangkutanApabila alasan alasan dan syarat syarat yangdikemukakan dalam permintaan izintersebut kurang meyakinkan, maka Pejabatharus meminta keterangan tambahan dariisteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang

danmateriil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Sekretariat untukmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya Majelis hakimmenilai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang

Hal 8 dari 16 hal.diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yangberwenang hal tersebut merupakan surat otentik hal tersebut telahsesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis

dapatlahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaberalasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatperubahan Nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon yang bernama MARFIN Nomor 2348 / 2009 / 2009tertanggal 21 Juni 2013, tertulis dan terbaca RASWITO dirubah/diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca RASMIN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutuntuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidakhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yangmewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkandalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 junctis Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor TengahUtara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti ataudibuat catatan pinggir dokumen nama anak pemohon yang sebenarnyapada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang diperuntukan untuk keperluan itu;4.

Putusan No.1354/Pdt.G/2019/PA.Bks.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugatmengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak enam tahun yang lalurumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus

Pemohon yang tertulis pada Akta KelahiranPemohon yang bernama SILVIA TUNJUNG LARAS Nomor10113/TP/2007 tanggal 22 Mei 2007, tertulis dan terbaca SILVIATUNJUNG LARAS, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbacaSILVI TANJUNG LARAS, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2017/PN Bnr halaman 3 dari 18ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohonputusan

BadanUsaha Milik Negara dalam hal ini dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS),sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipersamakan dengan PegawaiNegeri Sipil (PNS), maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintahnomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yanghendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor 420/15/SPII/2020, tanggal 8 Februari 2020, dengan demikianPemohon telah memenuhi syarat adminitratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

hukuman penjara 4 (empat)tahun atau diancam dengan ancaman hukumanyang lebih berat adalah merupakantindakpidana kejahatan yang berat.Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadapsesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namunhukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakimterhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabedasehubungan dengan berat ringangnya tindak pidanayang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya.Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang

PegawaiNegeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/anjiatau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat dan menurut pertimbangan atasan yangberwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapatdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancamdengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.

Berhubung dengan itu, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindakpidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikanHalaman 95 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidanakejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan beratringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.Bahwa terhadap

dari suami ( Penggugat ) tanggal 23 Maret2013 yang penggugat tanda tangani.Bahwa agar Tergugat paham dan mengerti perlu Penggugat jelaskan disinibahwa persetujuanbercerai tersebut adalah salah satu syarat yang harus adauntuk melakukan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil karena pada saatPenggugat di panggil oleh atasan Tergugat,penggugat tidakhadir hal ini daturdalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraNo.48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 yang berbunyi : Il.1. pegawai Negeri Sipilyang

PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulisatau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;12.Bahwa mengenai jawaban Penggugat tersebut, maka Tergugat melihatsepertinya Penggugat tidak mengerti akan maksud Surat edaran tersebut,sebab dalam surat edaran tersebut dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau Suratketerangan lebih dahulu dari pejabat, akan tetapi dalam Surat PerjanjianPerceraian (Surat Perjanjian

Karena terdapat Pegawai Negeri Sipilyang lain yang memiliki kepangkatan dan golongan lebih tinggi danberupaya dengan bersusah payahbaik .....baik secara formil maupun materiil untuk mendapatkan jabatanin casu, akan tetapi di sisi lain terdapat Pegawai Negeri sipil yangkepangkatan dan golongannya lebih rendah mendapatkan Jabatanyang tidak seharusnya sehingga mengakibatkan adanya fakta yangtidak menjamin kepastian hukum formal; 3 Bertentangan dengan asasasas material mengenai isi keputusan, dengan

Eddy Mulyadi, M.M. adalah pegawai negeri sipilyang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian,Kabupaten Lumajang;Menimbang, bahwa berdasarkan daftar gaji pegawai golongan III KantorDepartemen Agama Kabupaten Lumajang pada intinya bahwa para Penggugatmasingmasing masih menerima gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai denganpangkatnya dan juga masih menerima wang tunjangan jabatan sesuai denganjabatan yang dijabatnya tersebut di atas dan juga masih tetap menerima uangtunjangantunjangan

Ridho adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan sebagai staf Tata Usaha padaSekretariat Pengganti di Sekretariat Jenderal Keuangan,Sekretariat Pengadilan Pajak yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilNomor : KM1624/SJ2/UP.1/2003 tanggal 07 Mei 2003, SuratKeputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilmenjadi PNS Nomor : KM45/S.2/UP.2/2004 tanggal 23Januari 2004 dan Petikan Keputusan Sekretariat JenderalNomor : KEP29/SJ/2010 tentang Penetapan PelaksanaanJabatan

Ridho adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan sebagai Tata Usaha Sekretariat Pengganti diSekretariat Jenderal Keuangan, Sekretariat Pengadilan Pajak yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Nomor : KM1624/SJ2/UP.1/2003 tanggal 07 Mei 2003,Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPNS Nomor : KM45/SJ.2/UP.2/2004 tanggal 23 Januari 2004 danPetikan Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor : KEP29/SJ/2010tentang Penetapan Pelaksanaan Jabatan

Ridho adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan sebagai Tata Usaha Sekretariat Pengganti diSekretariat Jenderal Keuangan, Sekretariat Pengadilan Pajak yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Nomor : KM1624/SJ2/UP.1/2003 tanggal 07 Mei 2003,Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPNS Nomor : KM45/S.2/UP.2/2004 tanggal 23 Januari 2004 danPetikan Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor : KEP29/SJ/2010= 37 =tentang Penetapan Pelaksanaan Jabatan

Majelis Hakim telah pula memeriksaKartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telahsesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwaKuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehinggaMajelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohontersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional:Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah Penggugat telah memiliki Surat ijin perceraian dariatasan dikarenakan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri sipilyang