Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Agm Tanggal 26 April 2017 — GUSTI PUTRA HERAWAN; Tempat, Tanggal lahir : Bengkulu, 28 Agustus 1982;Umur: 35 Tahun; Agama: Islam;Pekerjaan : Swasta; Alamat: Air Putih Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
116 — 49
116 — 49
menurut Hakim Pemohon dapatlangsung mengajukan permohonan pembetulan ke Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengajukan syaratsyarat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, namun apabiladokumen dukung yang diajukan sebagai syarat semula memang ada kesalahan,maka Pemohon seharusnya mengajukan permohonan pembatalan aktakelahiran terlebin dahulu dan bukan permohonan perubahan nama untukkemudian diterbitkan kembali olen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 26-01-2010 — Putus : 22-07-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2478 /Pdt.G/ 2010 /PAJS Tanggal 22 Juli 2010 — SUMIYATI binti JAYUS melawan AGUNG YUWONO bin WAGIMO E.P
15 — 0
15 — 0
Bahwa Bari ikatan perkawinan tersebut, telah dikaruniadi 1(satu) orang anak laki laki yang diberi nama KEYVIENPUTRA ANANPAMA YUWONO, yang scat ini berusia lebih kurang3 (tiga) tahun, sebagaimana kutipan pencatatan sipilyang dikeluarkan di Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2007 olehSuku Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil Kotamadya JakartaSelatan, (Bukti P2) ;4.
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 253/Pdt.P/2018/PA.Lbt Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
22 — 2
22 — 2
Oleh karena buktibukit tersebut berupasurat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yanghanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran olehpejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum memenuhisyarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang menerbitkannya.
Register : 05-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Srl Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 37
89 — 37
Penggugat mengajukan kesimpulannyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan repliknya,demikian pula Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya, dan mohonagar perkara ini segera diputuskan;Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yangmerupakan halhal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-05-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA.Pst Tanggal 28 Mei 2015 — Penggugat
melawan
Tergugat
15 — 12
15 — 12
Dengan demikianmaka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Pematangsiantar yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKesehatan Kota Pematangsiantar dan hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan 4Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015./PN Bdg. Tanggal 15 Juni 2015 — Ir. HARI SUTJAHJO, ME
122 — 22
122 — 22
HARI SUTJAHJO, ME selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008
HARI SUTJAHJO, MEselaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) KotaBogor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.2.45146 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipil yangbertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah Kota Bogor yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Bogor Nomor : 831.45154 Tahun 2008
Register : 27-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 48/Pdt.G/2017/PA.LK Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
13 — 7
Putusan Nomor 0048/Padt.G/2017/PA.LKBahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 248/BKDLK/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, yang dibuatdan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yangselanjutnya setelah diteliti oleh Majelis, kemudian surat tersebut dilampirkandalam berkas;Bahwa perkara ini tidak
Register : 14-11-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 833/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.Tjho Fui Tju
2.Benlie
Tergugat:
Harijani Sumardja atau Haryani
Turut Tergugat:
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
31 — 12
1.Tjho Fui Tju
2.Benlie
Tergugat:
Harijani Sumardja atau Haryani
Turut Tergugat:
Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
31 — 12
Kutipan AkteKelahiran No 3069/JB/1981 tertanggal 16 Juli 1981 adalah anak biologis dari ParaPenggugat;Menimbang, bahwa meskipun benar anak tersebut telah dinyatakan anakbiologis dari Para Penggugat akan tetapi tidak serta merta petitum angka 2 bisadikabulkan seluruhnya dengan alasan :bahwa benar antara Para penggugat telah melakukan penikahan berdasarkansurat nikah keuskupan agung Jakarta (vide bukti P5), akan tetapi perkawinantersebut belum/tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Register : 06-06-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN CIANJUR Nomor 36/Pdt.P/2016/PN Cjr Tanggal 30 Juni 2016 — Windi
46 — 5
46 — 5
Pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada register akta pencatatan sipilyang dicabut sebagaimana dimaksud padahuruf b mengenai alasan penggantian danpencabutan akta pencatatan sipil;Menimbang bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Buku Il tahun 2004 hal 106 dinyatakan bahwaPermohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeriadalah sebagaimana tercantum dalam huruf f Permohonan untukmemperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan dalam perkara
Register : 01-12-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Trk Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 13
94 — 13
Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan NegeriTrenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan danCatatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkanuntuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;9.
Register : 24-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA.TBK Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 12
18 — 12
bukti, sedangkan materilnya akandipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, telah membuktikanbahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Karimun, dengan demikianperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung BalaiKarimun untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu PesertaTaspen yang menerangkan bahwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA TAKALAR Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Tkl Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 24
49 — 24
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangperaturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai NegeriSipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan AktaNikah):Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telahbermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti
Register : 03-06-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 319/Pdt.P/2021/PN Kpn Tanggal 15 Juni 2021 — Pemohon:
NININ SUPRAPTI
15 — 10
NININ SUPRAPTI
15 — 10
Kpnketerangan Saksisaksi yang diajukan di depan persidangan oleh Pemohonyaitu Saksi Deppy Yulia dan Saksi Wahyudi, maka terhadap petitum dalamsurat permohonan Pemohon pada point angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkankepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malanguntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akta Kematian atas nama SYAHRIL, karena berdasarkan hukum,oleh
Register : 29-01-2015 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 28-04-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 35/Pdt.P/2015/PA.Sda Tanggal 4 Maret 2015 — PEMOHON I & PEMOHON II
8 — 1
8 — 1
ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 TentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, MajelisHakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon IdanPemohon Il pada petitum angka (2), maka dipandang perlu memperintahkanPemohon dan Pemohon Il mencatatkan kelahiran anak Pemohon danPemohon Il tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 25-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan MS KUTACANE Nomor 55/Pdt.G/2015/MS.KC Tanggal 31 Maret 2015 —
66 — 6
66 — 6
Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilantersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0055/Pdt.G/2015/MS.KCMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keputusan tentangizin perceraian dari atasan, sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (8) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mewajibkan seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian
Register : 10-01-2018 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk Tanggal 17 Januari 2018 — Pemohon:
ADHIYATMA KAHAR
32 — 22
ADHIYATMA KAHAR
32 — 22
PRemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 18-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 273/Pdt.P/2016/PN Skt Tanggal 14 Februari 2017 — DEBORA SHIERLY ANGGRENI
41 — 10
41 — 10
Debora Shierly Anggreni);Bahwa benar, Saksi tahu Pemohon (Debora Shierly Anggreni) saat ini telahmenikah dengan Yongky Widodo Sugiarto;Bahwa, Saksi tahu sebelum menikah dengan Yongki Widodo Sugiarto,Pemohon (Debora Shierly Anggreni) pernah hamil dan kemudian anaknyalahir diberi nama Jason Nicodemus ApreyoBahwa benar, setelah melahirkankan anaknya tersebut diberi namaJason Nicodemus Apreyo dan dirawat oleh saksi Maria Vera Novia (ibukandung Pemohon) dan kemudian dibuatkan Akte Kelahiran di Catatan Sipilyang
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/TUN/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK vs ANWAR KENNEDY SIMANUNGKALIT, S.Pd
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan Bupati Toba Samosir Nomor 033 Tahun 2014tanggal 21 Februari 2014 karena Penggugat tidak melakukanpernikahan yang dicatatkan pada catatan sipil sebab Penggugatditinggal isteri selama 2 (dua) tahun dan sudah melahirkan seoranganak lakilaki atas hubungan gelap dengan lakilaki lain;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha
Register : 02-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 0010/Pdt.G/2018/PA.LK Tanggal 5 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
20 — 20
Putusan No. 010/Pdt.G/ 2018/PA.LKBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat,maka Penggugat telah melampirkan Asli Surat Rekomendasi Untuk MelakukanPerceraian Nomor: 1347/BKPSDMLK/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yangdibuat dan ditanda tangani oleh Plt.
Register : 24-07-2014 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2014 Tanggal 22 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI VS ISMED, SE., Ak;
108 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 65 PK/TUN/2014dijatunkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin dan menentukan pejabat yangakan melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengantingkat wewenangnya;8.
Hal ini dipertegas dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan bahwa:Apabila ada alasanalasan kuat, pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat meninjaukembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabatbawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungan masingmasing;e.
Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b ke atas;2. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangkujabatan struktural eselon atau jabatan lain yang wewenangpengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.;b.