Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadappermohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaituKUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasikependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturanPelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Penetapan No. 0069/Pdt.P/2020/PA.Dbs10.11.12.INTELKAM tanggal 08 Juli 2020, oleh karenanya insyaallah akan menjadiorang tua angkat yang baik dari calon anak angkat tersebutBahwa, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honorer berpenghasilanRp.2.408.193, (dua juta empat ratus delapan ribu seratus sembilan puluhtiga rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp.4.570.516, (empat juta lima ratus tujuh puluh ribulima ratus enam belas Rupiah);Bahwa, Pemohon dan Pemohon

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.3. gaji pokok pensiun setiap bulannya sebesar Rp.2.003.700,00 ( Dua juta tiga ribu tujuh ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Pemohon makasecara hukum Pemohon tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya kepada Termohon

Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi,dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap padadalildalilnya dan buktibukti yang telan dikemukakan terdahulu, selanjutnyamohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjukkepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Meinmbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tersebut sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara PenggugatRekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang nominal biaya nafkah anakbernama Muhmmad Yazid Multazam, maka Majelis menetapkan denganpendapatan dan kedudukan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Mab.Hal. 10 dari 27 hal,Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Pemohon telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPemohon, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 junctoPasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian

Dapat disampaikan bahwa hal tersebut tentunya harus di tolakkarena tidak berdasarkan hukum;DALAM REKONVENSIBahwa Tergugat dalam perkara ini selanjutnya mengajukan GugagatanRekonvensi terhadap Penggugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konvensidisebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi, adapun yang menjadi Gugatan Rekonvensi adalah sebagaiberikut :Bahwa tanah tempat dibangunnya Perumahan Koperasi Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di jalan Akcaya

Oleh sebab itu. orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal

dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No.813/3634/BKDI/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah puladiberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;e Penggugat IV (Atika Ayu, AMK) telah ditetapkan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuberdasarkan Surat Keputuan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0006/KV/V1/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dantelah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Dengan Hormat sebagai PNS kepadapara PNS tersebut;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SuratEdaran Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negarayang melakukan Tindak Pidana Korupsi;Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya DenganJabatan tanggal 10 Mei 2019 ( Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor :15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana

Bahwa pemberhentian/pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipilyang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966dalam Pasal 7 ayat (2) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 Pasal 8 huruf a dan huruf b yakni pemberhentiankarena melanggar disiplin dan melanggar ketentuan hukum pidanayang telah berlaku tetap dan pemberhentian karena meninggalkantugas secara tidak sah yang diatur di dalam Pasal 12 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979, semuanya telah diatur di dalamPeraturan

sehingga memenuhi Asas Kepastian Hukum yang akanditegakkan;b) Asas Keseimbangan, Bahwa Keputusan Kepala Badan KependudukanDan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam objek perkara inidikeluarkan tidaklah bersifat serta merta karena didahului oleh proseskeputusan yang bersifat proseduril normatif dengan melakukanpemeriksaan terlebin dahulu terhadap Pegawai Negeri Sipil yangmelakukan tindak pidana dan dibuat berita acara pemeriksaannya,dibaca serta ditandatangani oleh pemeriksa dan Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tentunya telah melakukansuatu pelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang saat ini masih diberlakukan;

Negeri Sipil Pemohon yang melakukan pernikahankembali tanpa seyin Termohon dan atasannya tentunya telah melakukan suatupelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun1980 tentang disipln Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Dengan demikian SuratKeputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat KeputusanHalaman 8 dari 43 HalamanPutusan

Dan, pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya PutusanMahkamah Agung RI Nomor 808 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 13Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasadiperlakukan dengan tidak adil dan sewenangwenang karenaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari padaprosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan dan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB);2.

Berisi Tindakan HukumBahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negarayang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain,dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Walikota Medantelah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimanaPenggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatansebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;.

Sedangkan dalam ayat (2) berbunyibahwa Apabila alasan alasan dan syarat syarat yangdikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurangmeyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangantambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipilyang mengajukan permintaan ijin itu dari pihak lainyang dipandang dapat memberikan keterangan yangmeyakinkan dalam ayat (8) berbunyi bahwa sebelummengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulumerukunkan kembali suami istri yang bersangkutandengan cara memanggil mereka

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikutPasal 3 Ayat 1Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat ;40Pasal 5 Ayat 1Permintaan izin sebagaimana dimaksud' dalamPasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabatmelalui saluran tertulis ;Pasal 5 Ayat 2Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya,

XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipilyang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberitanda P.5;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1734/Pdt.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harusmengajukan permintaan secara tertulis;A.

( PNS ) pada SDN.105325 Dalu X A, dan belum memperoleh Izin untukmelakukan perceraian dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja, makaMajelis Hakim telah memberikan waktu selama 3 bulan bagi Penggugatuntuk mengurus Izin bercerai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu yang cukupuntuk mengurus Izin untuk melakukan perceraian, ternyata tidak berhasil,maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentangresiko yang akan diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tertanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmelakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari Bupati Klaten Nomor474.2/0691/29/2018;Bahwa, Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 7 dari 21 Put.