Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harusmengajukan permintaan secara tertulis;A.

( PNS ) pada SDN.105325 Dalu X A, dan belum memperoleh Izin untukmelakukan perceraian dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja, makaMajelis Hakim telah memberikan waktu selama 3 bulan bagi Penggugatuntuk mengurus Izin bercerai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu yang cukupuntuk mengurus Izin untuk melakukan perceraian, ternyata tidak berhasil,maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentangresiko yang akan diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tertanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmelakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari Bupati Klaten Nomor474.2/0691/29/2018;Bahwa, Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 7 dari 21 Put.

pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, makademi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan aktakelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang

Hal ini sejalanpula dengan pendapat Ulama dalam kitab alAnwar, juz Il, halaman 149,yang artinya berbunyi sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alatalat yangdiajukan dan memberikan keputusannya,Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alin olehMajelis sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat

bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermateral kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85 /Pat.G/2018/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Tergugat telah dipanggil oleh JuruSita Pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Jayapura dengansepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil

., akan tetapi tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat;PAGE * MERGEFORMAT 21Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulumempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yangdiajukannya di Pengadilan Agama Singaraja;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib memperoleh

., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporanmediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan TermohonHal. 3 dari 19 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkanoleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai

Pegawai Negeri Sipil meliputiselain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian termasuk jugaPegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, PegawaiBadan Usaha milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan KepalaDesa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di desa.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN GinMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkanTergugat tidak hadir di persidangan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Laut nomor 6301LT260220140045 dimana namaPemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi CandraAriani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi17September serta Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301LU280720170001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semulatertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani kepada Catatan Sipilyang

izin dari pejabat yang berwenang,akan tetapi pemohon telah menempuh prosedur perceraian yang benar yaknimemohon izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan = yakniPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, adapun mengenai keputusan12dari Pejabat yang berwenang menolak permohonan pemohon, pemohonmenyatakan sikap tetap pada keinginannya untuk bercerai dan bahkanbersedia membuat surat pernyataan dan siap menanggung segala resikonya;Menimbang, bahwa prosedur izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

perlawanan terhadap atas berwenang atau tidaknya pengadilanmengadili para pihak berdasar domisilitempat tinggalnya, dan kewenanganKompetensi/absolut yaitu suatu. perlawanan terhadap berwenang atau tidaknyapengadilan dalam memeriksa dan mengadili macam/pokok perkara yangdiajukan kepadanya;Menimbang, bahwa eksespi yang diajukan oleh Termohon tidaklahtermasuk dari salah satu eksepsi tersebut,dan lagi pula eksepsi mengenai izinuntuk bercerai dan untuk beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipilyang

seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannyaoleh Tergugat;Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsidiatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahandalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point III Tergugat jelaskan bahwaupaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataanadalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang

dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminanpension, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Hairin Jariyah (Saksi5) sedang berjalan mondarmandir.Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (Satu) buah ruangandengan pintu tertutup, karena merasa curiga maka Saksimencoba melihat isi ruangan, kemudian Saksi melihatmelalui celah bagian atas dari pintu dan melihat ada 2(dua) warga sipil berada di dalam ruangan sehingga haltersebut Saksi beritahukan kepada rekanrekan Saksikemudian rekanrekan Saksi menuju keruangandimaksud dan menemukan 3 (tiga) orang warga sipilyang kemudian diketahui namanya Sdr.

(Saksi2) langsung menuju kearah gudang tersebut dan melihat ada Serma AronLingga (Saksi1), Pabandya Pam Mayor Inf BudiHamdani Damanik (Saksi10) dan 2 (dua) orang anggotaIntel, sedang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipilyang sedang duduk di sudut gudang tersebut sambilmerokok, saat itu juga Saksi melihat Saksi1 memegangsebuah tas yang berisi alat untuk menggunakannarkotika jenis sabusabu dan menurut pengakuan dariketiga orang sipil tersebut saat ditanya bahwa merekabaru selesai mengkonsumsi narkotika

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan,pada malam harinya, Saksi, Terdakwa dan ketiga orangSipil tersebut disuruh pulang ke rumah masingmasing.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ketiga warga sipilyang bernama Sdri. Rumansyah, Sdr. Legiono (Saksi7)dan Sdr.

Binjaitertanggal 16 Oktober 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT,yang mana pernikahan tersebut telah sah menurut hukum dan telah sesuaidengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danPeraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

memberikanpertimbangannya apakah kemudian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugata quo dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasanalasanyang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya antara lain Penggugatpada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Bahwa setelah melangsungkan ikatan pernikahan di Gereja Khatolik Binjaibeberapa minggu setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatberangkat ke Nias yang mana Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Objek Sengketa bersifat konkrit, individual, dan final.Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yangbersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukumbagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipilyang termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat, sebagai berikut :a.

Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan KepalaBKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang turut melantik Eselon Il (Kepala Dinas DukcapilHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 75 K/TUN/2016Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagianumum sekretariat daerah).Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangandengan Pasal 83A ayat (2) UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 perubahan

Pemohon,yang bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan olehkarena setatus Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS)maka Termohon terikat secara hukum dengan aturanaturan yang mengaturtentang status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melakukanperceraian sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

menyebutkan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh izin atau keterangan terlebin dahulu dari pejabat;Memahami kata wajib dalam pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah diatassebagai Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian di Pengadilan khsusnya Pengadilan agama;Berdasarkan pemahaman Kami diatas ketentuan tersebut yangmerupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga hal yangdimaksud dengan ketaatan

Ternyata, alat bukti tersebutdimaksudkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalahuntuk membuktikan bahwa benar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa PerkebunanAir Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana dijelaskanTermohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam pengantar alatbukti tertulis Termohon dalam konvensi/Penggugat

dalam rekonvensi tanggal15 Desember 2021;Maka, sesuai dengan identitas dan faktafakta yang ditemukan selamadalam pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara a quo memangadalah senyatanya bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalamrekonvensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipilyang berkapasitas sebagai seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di DesaPerkebunan Air Batu I/Il Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang manatanpa adanya bukti T1 status Pemohon dalam konvensi/Tergugat