KETUA KPU (KOMISI PEMILIHAN UMUM) PROVINSI BENGKULU
2.2. KETUA BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILU) PROVINSI BENGKULU

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-9 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-10 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab.

di KPU Kab.

Natunaatas nama terdakwa Zainadi yaitu blanko BB, BB1, BB3, BB8, BB9,BB10, dan BB11;Bahwa benar verifikasi dokumen pendaftaran adalah berdasarkanperaturan KPU dan Petunjuk tekhnis dari KPU RI, dan setelah verifikasidilakukan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).e Bahwa benar dokumen persyaratan terdakwa ZAINADI pada saattersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KOMISIONERKPUD Kab.

Natuna.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 9 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 10 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai KeadilanSejahtera(PKS) yang telah di legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisirKPU Kab.

Penggugat:
PADRIANTO,TH
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi rawas
2.Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab.Mura

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar Nomor : 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.

Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung ;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.

Bahwa tidak benar dan keliru Gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,dan 14 yang antara lain menyatakan Penggugat melayangkan SuratSanggahan ke KPU Kota Makassar dengan Nomor surat : 052/S A/2013tanggal 9 Juli 2013, mempertanyakan alasan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa KPU Kota Makassar tahun anggaran 2013 dalammenggugurkan penawaran PT.

Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.

Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor : 96/P.KWK/SetMks024.43348 1/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal PermohonanPencantuman dalam Pengumuman Daftar Hitam pada PartaiNasional LPSE, yang ditujukan kepada Bapak KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diJakarta ; nn : Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 3 Oktober 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor: 36/P.KWK/SetMks025.43348 1/V/2013,tanggal 13 Mei

Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 44/P.KWK/UND/V/2013, tanggal 22Mei 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 14 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 26 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.

Adi Perkara ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 04 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 24 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 23 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 27 Agustus 2013 ;Foto copy

KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 130.800,- ( seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .

sdr RENDI PRATAMA.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

KPU Kab.

KPU Indonesia

Terbanding/Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG

., PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING ; ------ MELAWAN :- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI ; TERGUGAT/ TERBANDING ; ---

., KewargaNegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, Bertempattinggal di Jalan Ondikleo 18 Perumnas IWaena, Distrik Heram, Kota Jayapura ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 Januari 2011; selanjutnya disebutsebagai PARA = PENGGUGAT/ PEMBANDING ;MELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUPIORI, Tempatkedudukan Jalan Korido Sorendiweri,Kabupaten Supiori,Provinsi Papua ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda ,MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat No. 59/Kpts/KPU-Prov.033/IX/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Penetapan calon terpilih An. Ir Yahuda, MM tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Demokrat Pemilu tahun 2014;-------------------------------------4.

Ir.Yahuda Salempang,MM:;2) Surat KPU Prov. Sulbar Nomor : 423/KPUProv033/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 ditujukan kepada DPDLAKI Perihal Tindak lanjut laporan permasalahan Calonterpilin anggota DPRD Prov. Sulbar;l) Penyampaian Surat KPU Prov. Sulbar Kepada Ketua KPU RItertanggal 18 Agustus 2014 Pelaksana KPU Provinsi Sulbarberupa : Surat KPU Prov.

Sulbar mendapatkan penjelasan secara lisan, danselanjutnya menunggu penjelasan secara tertulis;0) Surat KPU RI kepada KPU Provinsi Sulbar tertanggaltertanggal 27 Agustus 2014, Surat KPU RI Nomor :1497/KPU/VIII/2014 tgl. 27 Agustus 2014 Perihal PenjelasanPenggantian Caon Terpilin Anggota DPRD;p) Rapat KPU Provinsi Sulbar tertanggal 30 Agustus 2014Pelaksana KPU Povinsi Sulbar berupa : Menindaklanjuti hasilkonsultasi dari KPU RI dan perlunya dilakukan klarifikasikembali ke Pengadilan Negeri Polewali

,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sehingga merugikanbakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, danHalaman 75 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.MksPanwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan hasilkajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten

KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRDProvinsi; dan;c.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasekurangkurangnya di 1 (Satu) media massa cetak harian danmedia massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massacetak harian dan media massa elektronik daerah serta saranapengumuman lainnya selama 5 (lima) hari;Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepadaKPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10(sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan;Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor :71/G/2014/PTUN.Mks(6) KPU, KPU Provinsi, dan

.;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TAMBRAUW; DRS. MANASE PAA, M.SI. DAN PASKALIS BARU, S.PD.,

Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPRTambrauw Nomor : 17/Kpts/ KPU Kab.

Nomor: 09 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Oleh karena itu, Tergugat telah menyusun, merencanakandan menuangkan dalam Surat Keputusan KPU KabupatenTambrauw, Nomor: 15/Kpts/KPU TMB033.680764/2011 tanggal11.)

NOMOR SURAT KEPUTUSAN KABUPATEN1. 12/KPU/2011 MAYBRAT2. 11/Kpts/KPU TAMBRAUWKab.033.680764/2011 7.6. Bahwa untuk menindak lanjuti Berita Acara Pleno,Nomor: 04/BA/KPUPB/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentangRapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan WakilBupati Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, maka Tergugatmengeluarkana. Surat Keputusan, Nomor: 14/Kpts/KPU Kab.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauwtentang Penetapan Pasangan Calon Yang MemenuhiPersyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TambrauwTahun 2011, Nomor: 17/BA/III1/2011 tanggal 2 Mei20112Hal. 39 dari 88 Hal. Putusan No. 26.AC/G.TUN/2011/PTUN.JPR40b. Surat Keputusan, Nomor: 17/Kpts/KPU Kab.

T1 : Tanda Terima dari KPU KabupatenTambrauw Nomor: 01/KPUTMB/2011 tanggal 10Februari 2011, (fotokopi sesuai denganaslinya); +220 r errr rrr err reer ener e2.

Pembanding/Penggugat I : NALDI GANTIKA
Terbanding/Tergugat : TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KOTA PADANG.
Turut Terbanding/Penggugat II : DEDDI RONALDI

DEDDI RONALDI, Warga Negara Indonesia, berkedudukan diKomplek Indah Pratama H/9 Kelurahan SurauGadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang,Pekerjaan Konsultan, selanjutnya disebut PARAPENGGUGAT/PEMBANDING,; KETUA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KOTA PADANG,berkedudukan di jalan Tarandam No. 1 KotaPadang (Sekretariat KPU Kota Padang, jalan SyehkHalaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 143/B/2014/PT.TUNMDNUmar Kalil No. 4A Lapau Baanjuang KelurahanGunung Sariak, Kecamatan Kuranji Kota Padang);Berdasarkan Surat

Penggugat:
INTERMAN
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI R I Cq GUBERNUR PROVINSI KALTENG Cq BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
2.KPU RI Cq.KPU PROVINSI KALTENG Cq. KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

STP, M.APyang kesemuanya merupakan PegawaiPemda Kabupaten Gunung Mas berdasarkansurat tugas dari Bupati Gunung Mas No.180/41/III/HUK.2020 tanggal 10 Maret 2020,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;KPU RI Cq. KPU Provinsi Tempat kedudukan Jalan SupraptoKalteng Cq. KPU Kabupaten Kelurahan Tampang Tumbang = AnjirGunung Mas Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Masdalam hal ini memberikan tugas kepada1.Jimmy Winarta, S. STP, 2.Yaman S.Hut,3.Heru.

Prastowo, S.IP, 4.Imelda, ST,Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN KknDewan Perwakilan DaerahKabupaten Gunung Mas5.Spidun, S.Sos, 6.Tri Agung PriyambogoSH, 7.Julistin Falentino yang kesemuanyamerupakan Pegawai KPU KabupatenGunung Mas berdasarkan surat tugas dariKetua KPU Kabupaten Gunung Mas No.46/HK.06.2ST/6210/KPUKab/III/2020tanggal 13 Maret 2020, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Tempat kedudukan Jalan DiponegoroKelurahan Tampang Tumbang = AnjirKecamatan Kurun Kabupaten Gunung

Bahwa sejak tanah milik Penggugat dihibahkan oleh Tergugat kepadaTergugat Il dan hingga Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenGunung Mas (Tergugat II) diresmikan, Tergugat belum pernah melakukanpembebasan lahan atas sebahagian tanah milik Penggugat yangdipergunakan tersebut dengan ukuran luas 4.136 m2;7.

Adapun secara fakta keadaan lapangan adalah tanah KantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Gunung Mas dimaksudcuma seluas 3.544,8 M? dan lebar depan 70,8 Meter. Sehingga dapatdisimpulkan ukuran maupun objek secara spesifik tidak dapat ditunjukkanoleh Penggugat.

Dimana dengandasar tersebut dibangunlah Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas padatahun 2005 dan langsung dioperasionalkan.

- Anang Rosadi (Penggugat) Melawan- Ketua KPU RI (Tergugat I)- Ketua DPP Partai Nasdem (Tergugat II)- Ketua DPW Partai Nasdem Prov Kalsel (Tergugat III)

.;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAYBRAT; Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si.; ANDARIAS ANTOH, S.Sos., M.Si.

M.Sitelah lolos verifikasiadministrasi dan faktual sesuaisurat keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.14/KPU/2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati KabupatenMaybrat yang lolos verifikasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011 adalahsah menurut hukum;3.

No.14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011. Dengandemikian Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten MaybratNo.

No. 14/KPU/2011 tanggal 24Maret 2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011adalahsah menurut hukum;tersebut diatas maka Para Tergugat IlIntervensi, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Cq. Hakim Tunggaldalam perkara iniagar memberi putusan sebagai berikut:1.

M.Si) telah lolosHalaman 15 dari 35PUTUSAN No. 30/G.TUN/2011/PTUN.JPRverifikasi administrasi dan factual sesuai surat keputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 14/KPU/2011tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK)KPU No. 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang lolosverifikasi dan faktual pada Pemilukada Kabupaten Maybratperiode tahun 2011 adalah sah menurut hukum;Bahwa masalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat

No. 14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentangPeninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU No.12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati yang lolos verifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada Kabupaten Maybrat periode tahun2011. Dengan demikian Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.

Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;5.

Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupatem Pohuwato No. 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.

Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo; memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL dan Mengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;16.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;19.

DaerahKabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;Salinan Surat Keputusan Sekretars Jenderal KPU Nomor:62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo;memberhentkan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL danMengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan BendaharaPengelola

) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret2006 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU KabupatenPohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor:16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008turut serta melakukan bersamaTerdakwa II SALMON HONTONG selaku Bendahara Pengelola Dana Hibahpada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 48/Tahun

KPU KabupatenPohuwatoyang memiliki kKewenangan memimpin sekretanat dalam membantutugastugas KPU diantaranya memfasilitasi kegiatankegiatan yang diajukan olehbidangbidang dalam Sekretariat KPU(sebagaimanaKeputusan KPU Nomor 622tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Propinsi dan KPUkabupaten/Kota)mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU KabupatenPohuwato Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangPenunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen

dana dari KPU pusaft;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato mempunyai DIPA tersendin;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato dapat dana dari KPU pusatMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa bertanya apakah untuk pembelian barang termasuk pajak ?

Pemilu (KPU) Tahun 2008 Jo.

Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung ;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.

Bahwa tidak benar dan keliru Gugatan Penggugat pada poin 11,12,13,dan 14 yang antara lain menyatakan Penggugat melayangkan SuratSanggahan ke KPU Kota Makassar dengan Nomor surat : 052/S A/2013tanggal 9 Juli 2013, mempertanyakan alasan Panitia Pengadaan Barangdan Jasa KPU Kota Makassar tahun anggaran 2013 dalammenggugurkan penawaran PT.

Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.

Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor : 96/P.KWK/SetMks024.43348 1/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, perihal PermohonanPencantuman dalam Pengumuman Daftar Hitam pada PartaiNasional LPSE, yang ditujukan kepada Bapak KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diJakarta ; nn : Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 3 Oktober 2013 ;: Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.Sekretaris KPU KotaMakassar Nomor: 36/P.KWK/SetMks025.43348 1/V/2013,tanggal 13 Mei

Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 44/P.KWK/UND/V/2013, tanggal 22Mei 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 14 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 26 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Surat dari Plt.

Adi Perkara ; Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 04 September 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 12 September 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 24 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asl Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 23 Agustus 2013 ;Foto copy sesuai asli Lembar Disposisi KPU KotaMakassar, yang diterima tanggal 27 Agustus 2013 ;Foto copy

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ___________________________3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ____________________________________________________ 4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________

Sifat final danmengikat dari putusan DKPPharuslah. ....haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu= dalammelaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifatkonkrit,individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan diperadilan TUN.

Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilaikembali putusan DKPP yang' menjadi dasar keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN. Dengan demikianputusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UndangUndang aquoharuslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusanDKPP ;9.

dan mengikatbagi. ....bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota danBawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP.

Pasal 27 ayat (5) huruf c menyebutkan : penggantian antar waktuKPU, KPU Provnsi, KPU Kab/Kota pada ayat (1) dilakukandengan ketentuan anggota KPU Kab/Kota oleh Calon AnggotaKPU Kab/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihanyang dilakukan oleh KPU Provinsi ; Oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan urutan peringkat 6Calon Anggota KPU Kota Medan dalam seleksi fit and propertest(bukti TII1), maka menurut Tergugat II Intervensi penerbitan BeritaAcara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara

Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada Panwaslu Kota Medan No.675//KPU002.434863/2014 tanggal O5 Mei 2014 Tentang Undangan.Leen eee nee eee EEE EEE E EE; EEE EEE; EEE EEE EEE EEE EEE EEE EES (Bukti P6);7. Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada KPU Provinsi Sumatera UtaraNo.681/KPU.002.434863/2014 tanggal 06 Mei 2014 Tentan mohon konsultasi.seeteeeseeeeeeee(Bukti P7);8.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor 02/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I / 2010 tanggal 14 April 2010.6. Berita Acara Pemasukan /Pembukaan Penawaran Nomor 03/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggaal 14 April 2010.7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 04/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggal 19 April 2010.8. Dokumen Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan /Cetak Surat suara tahun anggaran 2010.9.

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 05/PAN/KPU/PILKADA/PAKET. I/2010 tanggal 19 April 2010.11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 07/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET. I/ 2010 tanggal 20 April 2010.12. Berita Acara Pembuktian Hasil Pelelangan Nomor 08/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET. I/2010 tanggal 20 April 2010.13. Surat Panitia Pengadaan Nomor: 09/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan/Cetak Surat Suara.14.

Surat sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/218B-SET/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal penetapan pemenang.15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 10/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010, tanggal 22 April 2010 perihal pengumuman pemenang.16. Syarat-syarat umum kontrak.17. Dokumen Penawaran PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk.18.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor:270/253 A/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 30 April 2010, Perihal Penunjukkan Penetapan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan/Cetak Surat Suara pada KPU Kota Banjarmasin.19. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 270/ 254-a-SET/ KPU-BJM/ V/ 2010, tanggal 3 Mei 2010.20. Amandemen Kontrak 1 Pekerjaan Pengadaan/ cetak surat suara ( Paket 1) Nomor : 270/257.a- SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.21. Surat Direktur PT.

Surat Pengguna Anggaran KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/262.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Undangan Negosiasi Amandemen Kontrak-I.23. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak I Nomor 270/264.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.24. Amandemen Kontrak nomor 270/265.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.25. Surat Kuasa Nomor :075/JTP-MKRT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, dari Direktur PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk kepada Drs.H.

ANIS KHAIRANI, SH : Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sekarang ini sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin. Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin untuk periodetahun 2008 2013. Bahwa yang mengeluarkan SK pengaangkat saya sebagai Anggota KPU KotaBanjarmasin tersebut adalah Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatanberdasarkan SK No. 028/SK/2008 tanggal 20 Juni 2008.

KPU saat disampaikan oleh Sekretaris KPU dalamrapat tersebut, saat itu Ketua KPU bilang, simpan saja, nanti dibicarakan.Bahwa tidak ada petunjuk lain dari Ketua KPU.Bahwa yang ikut hadir dalam rapat tersebut ketua KPU, semua Anggota KPU,Sekretaris KPU dan saksi sendiri.54Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta ada lagi diadakan rapat, namun saksitidak ikut.Bahwa yang berangkat ke Jakarta semua anggota Anggota KPU (5 orang),saksi dan Kasubbag Umum dan Logistik yaitu terdakwa.Bahwa Sekretaris KPU tidak

Sopyarrahman mengantarhadiah ke Sekretaris KPU Kota Banjarmasin.Bahwa pada saat ke KPU Kota Banjarmasin sebelumnya GT. SopyarrahmanFuadi menemui terdakwa dan terdakwa yang mengantar ke ruanganSekretaris KPU Kota Banjarmasin.Bahwa tujuannya mau ketemu dengan Ketua KPU, tetapi Ketua KPU tidakada.Bahwa saat itu GT. Sopyarrahman Fuadi hanya ngomong ini untuk kawankawan di KPU.Bahwa GT.

Sopyarrahman Fuadi sebelumnya sering datang ke KPU.Bahwa la datang ke KPU Kota Banjarmasin sehubungan dengan pekerjaan.Bahwa setelah menerima amlop tersebut Sekretaris KPU Kota Banjarmasintidak bilang apaapa hanya mengatakan ini untuk KPU Kota Banjarmasin.Bahwa ada disinggung mengenai persentasi pembagiannya, Ketua KPUmengehendaki 70 % untuk Komisioner KPU dan 30 % untuk Sekretariat, tetapiSekretaris KPU menghendaki 50 % untuk Komisioner dan 50 % untukSekretariat KPU.Bahwa yang mengurusi pengadaan

surat suara di KPU Kota BanjarmasinPanitia Lelang.Bahwa pemenang Lelang untuk pengadaan surat suara di KPU KotaBanjarmasin adalah PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1481/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara ;----------------4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 :---------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada dasarnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRDtahun 2014 adalah pemilu yang bersifat nasional dimanaseluruh tahapan penyelenggaraan di tetapkan,dikoordinasikan, dikendalikan oleh KPU RI dengan dibantuoleh seluruh jajarannya ke bawah seperti KPU ProvinsiSumatera Utara, KPU Kab. Nias Selatan, PPK, PPS dan KPPSse Kab.

Sifat final dan mengikat dari putusanDKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagiPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusanPresiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun16Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negarayang bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menjadi objekgugatan di peradilan Tata Usaha Negara.

mengikat bagi Presiden,KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawasludalam melaksanakan Putusan DKPP.

Foto CopyUmum Republik Indonesia (BAWASLU) dengan KPU diKantor KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 27 April2014, selanjutnya diberi tanda..................

Foto copy Surat Edaran KPU RI Nomor : 1400/KPU/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal PelaksanaanPutusan DKPP, hasil download dari Website KPU Rl,54selanjutnya diberiREITOS a ces coos ecocenisa coos cone cena woo camecememeea MNT Bukti T8;Foto copy Surat KPU RI Nomor : 1471/KPU/VIII/2014tanggal 13 Agustus 2014 perihal Putusan DKPP terhadapKPU Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi10.Foto copy Buku Peradilan Etik dan Etika Konstitusi11.oleh Prof. Dr.