Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggarSumpah/Janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat yang menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidakdapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam denganhukuman penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan ancamanhukuman yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatanyang berat.

Utr.Oktober 2013 secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia dengan GembalaSidang Pdt.Drs.Luther Sarjono, M.TH dengan Akte Nikah No.27/GBIESS/10/13,tetapi bukti surat (P 4) ini telah hilang sebagaimana keterangan dari bukti (P 3) dan perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatatkan di Kantor Catatan Sipilyang berwenang UNItUK ItU j0 222202 nn none nn nen n nn nen ene nnn enenenene> Bahwa berdasarkan buktibukti P 6 jo.

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan T.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan AktaAuthentik dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, maka terbukti Penggugatdan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanyaberkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Sipil (PNS) dan dalam mengajukanpermohonannya Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan BupatiBangka Barat Nomor : 188.45/37.B/4.5.1.1/2020 tentang Pemberian IzinPerceraian Kepada Pemohon (P.3), berdasarkan alat bukti tersebut telahterbukti bahwa Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohontelah mendapatkan izin dari atasan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilaiPemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ASEP HERNAWAN Bin TAMAN ARUM (Alm) dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan Terdakwa ; Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira18.30 Wib saksi sedang berkunjung kerumah Terdakwa, kemudian ketikasaksi sedang mengobrol bersama Terdakwa di dalam kamar dan kemudiansekira pukul 19.30 Wib tibatiba datang beberapa orang yang berpakaian sipilyang mengaku dari pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba PolresKuningan; Bahwa

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Pasuruan; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri dan telah dikaruniai 2 (dua) oranganak, masing masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama saksi di Kraton; Bahwa saksi tahu antara Penggugat denganTergugat sering berselisih dan bertengkarsejak sekitar tahun 1998; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarantersebut karena tergugat berbuat selingkuhdengan isteri XXXXXX, Pegawai Negeri Sipilyang

apitersebut adalah anggota TNI, POLRI, dan Instansi Sipil yang dapatrekomendasi dari pimpinan, perbakin dan lulus psikologi, dapatmenembak dan menguasai senjata dan lulus ujian menembak;=> Bahwa sampai saat ini yang berhak memproduksi senjata apibeserta dengan amunisi adalah PT.PINDAD Indonesia yang telahdipercaya dan diberi ijin oleh pemerintah sedangkan siapasiapa yangdiperbolehkan atau menggunakan senjata api adalah Pejabat Negara(Pemerintahan), TNI, POLRI, Instansi Pemerintahan maupun orang sipilyang

hukumberkenaan dengan tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti ParaPemohon berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang dapatmengganggu aktivitasnya merawat calon anak angkat.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti Para Pemohontelah memperoleh persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukanpengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK.Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.12 dan P.13, dikuatkan denganketerangan saksisaksi bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Moh.Ishak;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/062/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/245/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Moh. Ishak;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Faridah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/130/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/059/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaobkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Faridah;4.

dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinangdikarenakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atautindak pidana dalam jabatan dan terhadap Penggugat telah adaputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tanggal10 September 2018 Tentang Penegakan Hukum TerhadapAparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,yang ditujukan kepada Gubernur KDH Provinsi di seluruhIndonesia;22 P22 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Hukum Sekretariat Daerah KotaPangkalpinang, dan Kabid Perencanaan, Pengadaan, Mutasi & Data KotaPangkalpinang;Menimbang, bahwa dari Rapat koordinasi tersebut diatas yang tertuangdalam bukti T2 tersebut, Rapat tersebut disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 52 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.PGPberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurhaidah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/018/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/105/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurhaidah;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/066/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/249/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKhaerunnisah;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/048/BKD/2016 tentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/171/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriKurniawati;4.

prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Rusmiati,S.Pt.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/050/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/173/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas Rusmiati, S.Pt.;4.

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang Isinya menjelaskan seorang perempuan bernama Rahmawati binti Alimuddinsaat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun O1 (satu) bulan. Hakim menilai buktiP.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon danHal. 13 dari 21 Hal.

melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariHalaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pat.G/2021/PN PtsPejabat; Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat ataubagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untukmemperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secaratertulis;Menimbang, bahwa terhadap syarat izin cerai dari atasan tersebut,Majelis Hakim memandang hal itu haruslah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai XXX dengan gaji Rp. 4.291.300, perbulan;2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahrumah, yang pertama sejak bulan Penggugat Rekonvensi pergi bekerjake luar negeri selama lebih kurang dua tahun adalah terkategori bukannusyuz karena Penggugat Rekonvensi pergi ke Luar Negeri dengan izindari Tergugat Rekonvensi.

bukti P4 berupa Surat Tanda TerimaLaporan Polisi NomorSTTLP/740/VIII/2020 Papua/Resta Jayapura Kota tanggal29 Agustus 2020 menunjukkan bukti bahwa setelah berjalannya waktu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penelantaran dan kekeraanpsikis dalam Rumah Tangga menandakan antara Penggugat dengan Tergugatada terjadi pertengkaran dan percekcokan dalam rumah tangga;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN JapMenimbang, bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang