Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 11-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Plk Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
16 — 1
FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.
Register : 03-04-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 26 Juni 2014 — YAT OKTAFIANUS TIMO, S.Pd (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
123 — 56
123 — 56
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P1=bukti T1) ;Menimbang, bahwa setelah mencermati segala ketentuan yangterkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang IzinPerceraian dan Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak ada satupun ketentuan atau pasal yang mengaturtentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 3/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat:
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
122 — 45
Samingan, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Klaten
122 — 45
Putusan Nomor :3/G/2019/PTUN.SMG.dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : Pasal 1 angka 3.Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS adalah WargaNegara Indonesia yang memenuhi syarattertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secaratetap oleh Peyjabat Pembinan Kepegawaianuntuk menduduki jJabatan pemerintahan.
Register : 09-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PID.TPK/2016/PT KDI Tanggal 23 Juni 2016 — Pembanding/Terdakwa : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Diwakili Oleh : PARULIAN NAPITUPULU, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA BUSRIAN, SH
83 — 24
Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.
Register : 07-07-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA MANADO Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.Mdo Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 28
40 — 28
Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara danabdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat padaumumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaatinormanorma atau aturanaturan perkawinan dan perceraian;4.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 08/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Juni 2015 — DADAN ABDUL RAHMANM S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
82 — 52
82 — 52
dan tindakan Tergugat iniadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sesuai pasal 53 ayat (2), a, b, cUndangundang Nomor : 5 tahun 1986.Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dari Tergugat terlalu berat, tidak menjunjungrasa keadilan karena dalam pertimbangan keputusan Tergugat maupun KeputusanMeneteri Agama Repubilik Indonesia in litis tidak mepertimbangkan kepentinganPenggugat bahwa Penggugat telah lama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2015 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1820/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 10 Januari 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
80 — 15
80 — 15
Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.5. gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp.3.584.300,00 ( tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat makasecara hukum Tergugat tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya
Register : 10-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tab Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 17
74 — 17
Majelis Hakim Pengadilan NegeriTabananuntuk menyatakan hukum anak tersebut diatas tunduk danmengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat
Register : 30-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 71/G/2018/PTUN.Mks Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
Y U S R I
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KAB.MAROS
522 — 280
Y U S R I
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KAB.MAROS
522 — 280
222222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne enn nce n nn nnnneCD) re Sennen nnn nnn nce enn nmnnnnmannnnmananmnmnnmmnmmranmmeimnnimnimm eater(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut pada lajur 1 (Yusri) pada akhir bulantersebut pada lajur 9 (Juli 2018), keputusan ini disertai ucapanterima kasih selama bekerja pada Pemerintah Republik Indone(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10 (1 Agustus 2018)padanya diberikan pensiun pokok sebulan
Register : 07-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 126/Pid.Sus/2018/PN DPK Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HENNY HARJANINGSIH,.SH.
Terdakwa:
M. SAHRUDIN alias ODEL bin SUHAEDI
32 — 30
HENNY HARJANINGSIH,.SH.
Terdakwa:
M. SAHRUDIN alias ODEL bin SUHAEDI
32 — 30
Rangkapan JayaBaru Kec.Pancoran Mas Kota Depok , sewaktu Terdakwa sedang berjalankaki tibatiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windu Wahyudin,SH, SaksiHarsono, Saksi Aka Muttaqin,SH dan beberapa orang berpakaian sipilyang mengaku dari Polresta Depok yang sedang melaksanakan observasidi Wilayah Pancoran Mas menerima informasi bahwa di JI.
Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 — HARRI SUSATIYO, S.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan
Register : 21-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PDT/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
130 — 51
130 — 51
Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 32
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 32
OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
Register : 04-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 39-K/PMI-01/AD/IV/2013, 25-04-2013 Tanggal 25 April 2013 — PRAKA MAWARDI
32 — 18
32 — 18
Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan
Register : 29-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 727/Pid.B/2021/PN Srh Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL
72 — 29
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL
72 — 29
Terdakwa jugameneruskan angka / nomor tebakan Jenis Togel kepada Saksi dan perjanjianyang disepakati sama dengan permainan judi Jenis KIM; Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permaianan jenis KIM untukmemperoleh keuntungan; Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Kamis tanggal 23 September2021 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yangterletak di Pasar 3 Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, KabupatenSerdang Bedagai, selanjutnya Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian sipilyang
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Smg Tanggal 13 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
37 — 24
37 — 24
sebenarnya Pembanding sendirilah yang telah berselingkuhdengan wanita lain; Bahwa permohonan Cerai Talak Pembanding belum memenuhi ketentuanberdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Cerai TalakPembanding seharusnya ditolak;Dalam Rekonvensi Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara sepanjang ada kaitanyadalam rekonpensi mohon dimasukan juga didalamnya; Bahwa Pembanding memiliki perkerjaan tetap yakni Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-02-2011 — Putus : 13-07-2011 — Upload : 03-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 4/Pdt.G/2011/PN.Kbm Tanggal 13 Juli 2011 — SUNARJO, S.Pd vs RITA ASRI PRATIWI
95 — 11
95 — 11
bertindak sebagai penggugat menuntut perceraianberdasarkan pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat yang menjadi penyebab timbulnya perselisinandan pertengkaran oleh karena itu Penggugat tidak berhak atau tidak dapatbertindak untuk mengajukan gugatan cerai kepada istrinya yaitu Tergugat;Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim memperolehfakta hukum Penggugat saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 12 Juni 2017 — KUSNADI,S.Sos vs BUPATI DOMPU
74 — 39
74 — 39
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.4.
Register : 12-03-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/G/2018/PTUN.PDG Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
110 — 130
HARI YENI. R
Tergugat:
WALIKOTA PAYAKUMBUH
110 — 130
Bahwa berdasarkan undangundang ASN, pegawai negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah adaputusan pengadilan inkrach wajib diberhentikan tidak dengan hormat;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telahmenyerahkan kesimpulannya masingmasing pada persidangan tanggal 26Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor: 6/G/2018/PTUN.PDGJuni 2018, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkarayang
Namun demikian, substansi, semangat,atau ruh norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat, atauruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang selengkapnyaberbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan ...dstnya;b. dipidanadengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BUOL Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Buol Tanggal 20 Januari 2016 —
24 — 16
24 — 16
50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang