265/Pdt.P/2019/MsSgitidak termasuk orang yang tidak boleh dinikahi dalam agamaIslam;Bahwa para pemohon sampai sekarang masih suami isteridan tidak pernah bercerai serta tidak ada isteri lain dariPemohon demikian juga tidak pernah ada masyarakat yangmempersoalkan tentang pernikahan para pemohon;Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah karenasaat itu tidak tercatat pada KUA setempat;Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan agar perkawinanmereka sah secara agama dan tercatat di administrasi negaradan

PenNo. 265/Pdt.P/2019/MsSgiPemohon demikian juga tidak pernah ada masyarakat yangmempersoalkan tentang pernikahan para pemohon; Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah karenatidak tercatat pada KUA setempat; Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan agar perkawinanmereka sah secara agama dan tercatat di administrasi negaradan untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk keperluanlainnya;Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukanpembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan

kabul serta tidak ada halangan bagi paraPemohon untuk melangsuangkan perkawinan; Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Pemohon danPemohon Il, berstatus jejaka dan gadis; Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarangmereka tetap beragama Islam dan tidak ada isteri lain dariPemohon kecuali Pemohon Il, serta dalam perkawinan marekatelah memperoleh 2 (dua) orang anak; Bahwa istbat/penetapan nikah ini diperlukan agar perkawinanmereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negaradan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, yang diwakili olehDirektur Hukum dan Hubungan Masyarakat (a.n. MenteriKeuangan) Hady Purnomo, berkedudukan di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada WinHandoyo, S.H., M.H., dan kawankawan, Kepala KPKNLHalaman 17 dari 6 hal.Put.

dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2.3.Menerima perlawanan Pelawan;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan lelang eksekusi yang diadakan pada tanggal 18 Juli 2014oleh Terlawan III atas permintaan Terlawan II adalah batal;Menyatakan tidak sah Risalah Lelang Nomor 624/2014, tertanggal 25Agustus 2014, yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan LelangMalang, beralamat di JI. S Supriadi No.157 Malang,selanjutnya disebut TERGUGAT II ;3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG,yang berdomisili di Jalan Danau Jongge Kota Malang,selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan,Telah membaca surat permohonan pencabutan kuasa Penggugat tertanggal6 Januari 2016 dalam perkara nomor 144/Pdt.G/2015/PN Mlg.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61TAHUN 2018 TENTANG OPTIMALISASI PEMENUHANKEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SELEKSICALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018, TERTANGGAL 19NOVEMBER 2018 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LAINDAN PERATURAN DI ATASNYA;1.Bahwa dasar hukum~ dari ketentuan/Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi PemenuhanKebutuhan/

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;Menyatakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS DalamHalaman 19 dari 58 halaman.

Memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi RI untuk mencabut Pasal 3 PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRl Nomor 61 Tahun 2018 dan kembali mengacu kepada Pasal 3PermenpanRB Nomor 37 Tahun 2018;8. Memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi RI untuk membatalkan dan mencabutPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi RI Nomor 61 Tahun 2018:9.

Memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi RI untuk menaati dan melaksanakanPutusan Mahkamah Agung;10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi

Bahwa akan tetapi para pemohon pada tanggal 26 Mei 2010 telahmengesahkan pernikahannya secara sah menurut hukum Negaradan telah pula didaftarkan dan dicatatkan di KUA KecamatanSukomoro sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 153/37/V/2010.yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoropada tanggal 26 Mei 2010 ;4.

MAHMUD ABDURRAHMAN ALHAKIMI, tempat/tanggal lahirNganjuk, 5 Desember 2017, jenis kelamin lakilaki ; Bahwa Para Pemohon pada tanggal 26 Mei 2010 telahmengesahkan pernikahannya secara sah menurut hukum Negaradan telah pula didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk,Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini, dikarenakanternyata pengesahan permikahan Para Pemohon tersebut barudilakukan setelah anak Para Pemohon (NUR MIFTAHUR ROHMAHALULA DAN HABIBI ABDURROHMAN

MAHMUD ABDURRAHMAN ALHAKIMI,tempat/tanggal lahir Nganjuk, 5 Desember 2017, jenis kelaminlakilaki ; Bahwa Para Pemohon pada tanggal 26 Mei 2010 telahmengesahkan pernikahannya secara sah menurut hukum Negaradan telah pula didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini, dikarenakanternyata pengesahan pernikahan Para Pemohon tersebut barudilakukan setelah anak Para Pemohon (NUR MIFTAHUR ROHMAHALULA DAN HABIBI ABDURROHMAN

Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil,maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negaradan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.5.

Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil,maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negaradan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.Hal.5 dari 6 hal. Put. No.148/Pdt.G/2016/PTA Mks.5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biayaperkara sejumlah Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pusat (KPPN) Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Wilayah Sumatera Barat (KPKNL) Cq.

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;4Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat,maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No.175 tanggal 19 September 2014 terdaftar atas nama Riati yang terletak diDesa Sikancing Ilir dengan luas 10215 m2, yang dijaminkan kepadaPenggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada

juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuhpuluh satu rupiah), apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat,maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No.175 tanggal 19 September 2014 terdaftar atas nama Riati, yang terletak diHalaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 3/Pdt.GS/2019/PN.BkoDesa Sikancing Ilir dengan luas 10215 m2, yang dijaminkan kepadaPenggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

menyatakan : Pengadilan TataUsaha Negara tidak berwenang memeriksa memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Bahwa apabila gugatan para penggugat masuk/mengakomodasiketentuan Pasal 55 yang secara tegas menyatakan : adanyapelanggaran yang dilakukan penggugat tentang tenggang waktu 90(sembilanpuluh) hari mengajukan gugatan setelah keputusan TataUsaha Negara diketahui.LALA MEMENUHI SYARATSYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEHPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN;Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah Lalai MemenuhiKewajibannya yang diwajibkan undangundang antara lain :1.Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah lalai memenuhikewajibannya di dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang ; Keputusan TataUsaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan TataUsaha Negara, ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang ; Pengadilan Tata

Keputusan Panitia Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 2UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.Bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah lalai memenuhikewajibannya sebagaimana diatur UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan ke dua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalammempertimbangkan ketentuan ;Pasal1 ayat (1) : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negaradan Pengadilan Tinggi Tata

finalyang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata;: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketayang timbul dalam bidang Tata Usaha Negaraantara orang atau badan hukum perdata denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;: Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutanterhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradan

Suharman yang dijaminkan kepadaPenggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat Il kepadaPenggugat;5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap obyek dalam SHM No. 00207/ Desa Balla, Kecamatan Baraka,Kabupaten Enrekang an. Suharman berikut sekaligus tanah danbangunan yang berdiri di atasnya;6.

Suharman yang dijaminkan kepadaPenggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untukpelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat dan Tergugat II kepadaPenggugat;3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat II atau siapa saja yangmenguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 00207/Desa Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang an. Suharmanuntuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan :Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

PUTUSANNomor 111 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG BANDA ACEH, tempat kedudukan di GedungKeuangan Negara Gedung C Lantai I, jalan Tgk.

UIN ArRainy di Desa Cot Yang, merupakaninformasi mengenai Barang Milik Negara yang wewenang dan tanggungjawabnya berada pada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negaradan Pengelola Barang Milik Negara, dalam tugas untuk melakukankoordinasi pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara, dan menghimpunhasil inventarisasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PP Nomor 27 Tahun2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah oleh karenanyakedua Informasi tersebut merupakan keputusan yang diterbitkan oleh

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il apabila tidak melunasi seluruh sisapinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, makaterhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu sertifikat HakMilik No. 879 atas nama SUDIYONO IMAM MUGIANTO dilelang denganperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang ( KPKNL)danpenjualan hasil lelang tersebutdigunakan untuk pelunasan pembayaranpinjaman/ kredit tergugat dan tergugat II kepada penggugat;5.

dinyatakan ditolak, namun jikahanya pokok hutang yang dimintakan penggugat kepada para Tergugat,menurut Majelis Hakim dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakanmenghukum Tergugat dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisapinjaman (pokok + bunga) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadapagunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No. 879atas nama SUDIYONO IMAM MUGIANTO dilelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negaradan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bnrtanpa syarat seluruh sisa pinjaman pokok kepada Penggugat sebesar Rp56.666.600, (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribuenam ratus rupiah);Menghukum Tergugat dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisapinjaman pokok secara sukarela kepada penggugat, maka terhadapagunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No.879 atas nama SUDIYONO IMAM MUGIANTO dilelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negaradan

Grobogan tersebutdiserahkan kepada penggugat untuk dijual lelang oleh penggugat melaluiPengadilan Agama Demak ke di Kantor Pelayanan Kekayaan negaraDan Lelang (KPKNL) Kota Semarang yang hasilnya untuk pelunasantunggakan kerugian penggugat.

Menetapkan barang bukti berupba UANG RP 15.000 dirampas untuk negaradan 1 BUAH PELUIT dirampas untuk dimusnahkan ;5.

Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, inwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Kupang (KPKNL) beralamat di Gedung Keuangan NegaraLantai IV, Jalan Frans Seda Kupang, Nusa Tenggara (dalam gugatansebagai Turut Tergugat ), masingmasing sebagai Tergugat danTergugat Il dan menempatkan Irwan Marloanto (dalam gugatan sebagaiTergugat) harusnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat untuk mematuhiputusan;.

Bahwa penempatan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalahberhubungan dengan peristiwa hukum berpindahnya hak atas objeksengketa kepada Penggugat dan dalam perkara ini peristiwa hukumberpindahnya hak bukan dilakukan oleh Irwan Marloanto (dalam gugatansebagai Tergugat) melainkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Kupang (KPKNL), beralamat di Gedung Keuangan NegaraLantai IV, Jalan Frans Seda Kupang, Nusa Tenggara Timur (dalamgugatan sebagai Turut Tergugat I) melalui peristiwa hukum Pelelanganatas

permintaan Kepala Kantor Cabang Utama PT Bank Central Asia Tbkdi Jalan Tompelo Nomor 23 A, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang (dalam gugatan sebagai Turut Tergugat Il), dalam peristiwahukum pelelangan ternyata pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Kupang (KPKNL), beralamat di Gedung Keuangan Negaralantai IV, Jalan Frans seda Kupang, Nusa Tenggara Barat (dalamgugatan sebagai Turut Tergugat I!)

., MM selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang di Semarang, dan Sertifikat Tanah yang merupakan obyeksengketa tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon Eksekusi/Terlawan ;Bahwa terhadap adanya Gugatan Perlawanan eksekusi dari termohoneksekusi/pelawan, maka Pemohon Eksekusi/Terlawan memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Jepara/majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo untuk tetap melaksanakan prosesproses eksekusidan pelaksanaan eksekusi riil berdasarkan

Timur: PardiSebelah Selatan: HadiminSebelah Barat : Tanah Negara/Jalan Raya JeparaBangsriDapat dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang diSemarang, yang mana Terlawan yang dinyatakan sebagai PemenangLelang terhadap obyek sengketa tersebut, dan berdasarkan risalah lelangmaka Sertifikat atas tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas namaTerlawan;e Bahwa Terlawan sebagai Pemenang Lelang telah melalui prosedur dantahapan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan

Indonesia khususnya Pasal 6 UU RINo. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengatur Apabiladebitor cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan tersebut,Bahwa Terlawan sebagai pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang No.401/2010 tanggal 21 April 2010 yang dilaksanakan oleh MIDUK SITOMPUL,SH., MM selaku Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan