Ditemukan 4987 data
14 — 7
wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
76 — 27
tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
18 — 8
Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
26 — 2
Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
39 — 23
pidana yangHalaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.Meskipunmaksimum ancamanpidana pidana terhadap suatu tindak pidanayang telah ditetapkan , namun pidana yang diJatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkeciInya akibat yang di timbulkan.Berhubung dengan itu maka dalammemerptimbangkan apakah Pegawai Ngeri Sipilyang
69 — 44
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.
79 — 37
bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikutSetiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiriSebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUU No.35 Tahun 2009.Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekatdari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perouatan Terdakwa adalah salah pergaulandan berteman dengan Sdr.Ukik, yang kebetulan orang sipilyang
74 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah terang dan jelas dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman Disiplin Berat dapat menaaiukan BandingAdministratif....". sangat terang dan jelas bahwa PP No. 53 Tahun 2010Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengharuskan untuk meiakukanBanding Administratif, sebab bunyi anak kalimat dari Pasal 34 ayat 2 jo Pasal38 ayat 1 dan 2 Peraturan
74 — 40
Penggugatatau bagi pegawai negeri sipil yang berkdudukan sebagai Tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalamMenimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2)tersebut diatas mengatur :Ayat (1) : ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangAyat (2) :Pasal 15:mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
18 — 0
. , tanggal 15 Agustus 2019 . sebagaimana bukti P3. hal iniMajelis Hakim menilai gugatan Pengguat sudah sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PeraturanPemerinta Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang intinya berbunyi : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajidb memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat
89 — 32
Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28Pebruari 1990, LALU SAHNUN YADI dan Kamarudin (penuntutannya diajukansecara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinya sendiri,namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karenakehendak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku pegawai negeri sipilyang
39 — 7
dicatat dalamberita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
22 — 10
Oleh karenanyadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,maka Mahkamah Syariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
TEDHY WIDODO,SH
Terdakwa:
THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN
48 — 6
Jombang, pada saat Terdakwa sedang sendiri, akan mengantarmadu dan shabu ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang kemudian Terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatimdengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan KeteranganTerdakwa di persidangan bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / rumahdan tempat tertutup lainnya, petugas menemukan barang bukti di saku sweeterbagian depan yang Terdakwa