Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147
  • wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 229/Pid.B/2018/PN Bit
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
11885
  • Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2013
Tanggal 13 Mei 2013 — GUBERNUR JAMBI VS SUMPENO, SE., MM
120721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 96/pid/2012/PT.Sultra
Tanggal 5 Desember 2012 — - HUSNIATIN als HUSNI binti MUH. AMIN.L
7627
  • tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-07-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Ttd
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
188
  • Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Mdn
Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
262
  • Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
9754
  • UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
305
  • setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Register : 03-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN SNG
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345304
  • Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
5139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-03-2010 — Putus : 09-06-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2010 — Selamat Purba Siboro;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3923
  • pidana yangHalaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor35/G/2010/PTUN.JKT.lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.Meskipunmaksimum ancamanpidana pidana terhadap suatu tindak pidanayang telah ditetapkan , namun pidana yang diJatuhkan / diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu berbeda bedasehubungan dengan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan dan atau besarkeciInya akibat yang di timbulkan.Berhubung dengan itu maka dalammemerptimbangkan apakah Pegawai Ngeri Sipilyang
Register : 20-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juli 2015 — Drs. R. AGUS ILHAM SUDRAJAT, M.Pd;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6944
  • Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.
Register : 23-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 13-K/PM III-16/AD/I/2014
Tanggal 18 Maret 2014 — SERDA AHMAD RAHMAN
7937
  • bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikutSetiap penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiriSebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf aUU No.35 Tahun 2009.Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara iniMajelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekatdari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta halhal yangmempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat dari perouatan Terdakwa adalah salah pergaulandan berteman dengan Sdr.Ukik, yang kebetulan orang sipilyang
Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2015
Tanggal 7 April 2015 — ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
7469 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa telah terang dan jelas dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman Disiplin Berat dapat menaaiukan BandingAdministratif....". sangat terang dan jelas bahwa PP No. 53 Tahun 2010Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengharuskan untuk meiakukanBanding Administratif, sebab bunyi anak kalimat dari Pasal 34 ayat 2 jo Pasal38 ayat 1 dan 2 Peraturan
Register : 16-02-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 30 Juni 2015 — INDAH SUSILOWATI, S.Pd.SD. vs WALIKOTA PROBOLINGGO
7440
  • Penggugatatau bagi pegawai negeri sipil yang berkdudukan sebagai Tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalamMenimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2)tersebut diatas mengatur :Ayat (1) : ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangAyat (2) :Pasal 15:mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PATI Nomor 1988/Pdt.G/2019/PA.Pt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
180
  • . , tanggal 15 Agustus 2019 . sebagaimana bukti P3. hal iniMajelis Hakim menilai gugatan Pengguat sudah sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PeraturanPemerinta Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang intinya berbunyi : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajidb memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat
Putus : 15-12-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 15 Desember 2015 — HASNUL HASAN
8932
  • Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28Pebruari 1990, LALU SAHNUN YADI dan Kamarudin (penuntutannya diajukansecara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinya sendiri,namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karenakehendak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku pegawai negeri sipilyang
Register : 14-07-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl
Tanggal 12 Januari 2017 — PENGGUGAT, TERGUGAT
397
  • dicatat dalamberita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 12/Pdt.G/2016/MS.BIR
Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat Vs Tergugat
2210
  • Oleh karenanyadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,maka Mahkamah Syariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 16-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Jbg
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TEDHY WIDODO,SH
Terdakwa:
THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN
486
  • Jombang, pada saat Terdakwa sedang sendiri, akan mengantarmadu dan shabu ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang kemudian Terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatimdengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan KeteranganTerdakwa di persidangan bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / rumahdan tempat tertutup lainnya, petugas menemukan barang bukti di saku sweeterbagian depan yang Terdakwa