Ditemukan 4987 data
225 — 70
Pdt.G 2016 PN.Bdg.berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga kerugian Penggugat DR per tahun2017 adalah sebesar Rp. 200.000.000, x 2 = Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) ;Bahwa jumlah kerugian tersebut tentunya akan terus bertambah setiaptahunnya sampai Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnyamengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat DR; Kerugian Immateriil :Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
40 — 24
Putusan Nomor 0030/Padt.G/2019/PA.Wgw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi
217 — 79
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januaritahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga,perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta di persidangan terdakwa sudahmengetahui dan menginsyafi bahwa usia anak korban masih dibawah umur, karenaterdakwa tinggal satu kampung dengan anak korban, dan terdakwa juga sudahmenikah yang seharusnya menjadi penghalang
THOMAS EDISON, SE.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
172 — 86
Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifathorizontal maupun vertikal.Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatdefinitif dan telah menimbulkan akibat hukum; Bahwa Surat KeputusanTergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan
50 — 23
oleh karena Penggugat terdaftar sebagai istri Pegawai Negeri Sipilsekaligus Pengurus Anggota Persatuan Darma Wanita di lingkungan XXXXXProvinsi Lampung wajib melakukan upaya sesuai dengan Pasal 7 Tentang TugasPokok dan Pungsi Organisasi Persatuan Darma Wanita yang mengikat Penggugatsebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat tidak menguraikanadanya upaya yang wajib dilakukan Penggugat sebagai Istri Pegawai Negeri Sipilyang
62 — 42
./2013 sebagai Surat Panggilan untuk pemeriksaan atas dugaan pelanggarandisiplin pegawai negeri sipil untuk Penggugat pada tanggal 17 April 2013, danSurat Panggilan tersebut diterima oleh Penggugat pada Tanggal 9 April 2013pukul 15:55 WIB (lima menit sebelum pulang kerja), ternyata melanggar Pasal 23ayat (1) dari Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasanlangsung untuk dilakukan pemeriksaan;Kenyataannya
pemeriksaan.Kenyataannya: Penggugat hadir pada pemeriksaan pertama, dan pemeriksaandinyatakan selesai oleh Ketua Tim dan Ketua Tim Pemeriksa memutuskan untuktidak melanjutkan pemeriksaan, yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor472/BAP/IV/2013, Tanggal 17 April 2013;6 Bahwa pada tahap pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 53/2010 Pasal24 ayat (1), tertulis Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplinsetiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang
135 — 67
Selanjutnya Lettu Cpn Frydo CemsonNikko melaksanakan Brefing pra terbang dengan mengatakanSelamat siang bapakbapak, kita akan melaksanakan terbang keArwanop dengan membawa bahan makanan, dengan perjalanankurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancaran dankeselamatan, dan pada saat selesai melaksanakan doa Saksi dan Pratu31Agus masuk ke dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipilyang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.6 Bahwa sekira pukul 13.45 Wit Saksi bersama Lettu Cpn FrydoCemson
saat itu Saksi melihat Lettu Cpn Frydo Cemson Nikko dan LettuCpn Nuryanto sudah berada di depan pesawat Heli Bell 412, kemudianLettu Cpn Frydo Cemson Nikko brifing pra terbang (memimpin berdoa)dengan mengatakan Selamat siang bapakbapak, kita akanmelaksanakan terbang ke Arwanop dengan membawa bahan makanan,dengan perjalanan kurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancarandan keselamatan, selesai melaksanakan doa, Saksi dan Kopda AgusMugiyono masuk dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipilyang
41 — 19
terdakwa dan akhirnya ditemukannarkotika jenis Shabushabu tersebutdi belakang kursi tamu di ruang tamurumah Terdakwa;Bahwabenar, tempat narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam rumah yangmana rumah itu adalah milik Terdakwa, dan yang tinggal di rumah itu adalahTerdakwa, istri Terdakwa dan lima orang anak T erdakwa;Bahwa benar, Terdakwa sudah tinggal di rumah itu sejak Terdakwa lahir daritahun 1989 hingga saat sekarang ini;Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi berpakaian sipilyang
55 — 34
perundangundangan yangberlaku 29222 2 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen nn nnnBahwa penerbitan SK a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Bahwa dasar hukum pemberian hukuman disiplin kepada Penggugatadalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi: ( Bukti T13 ) ;diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabilaketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipilyang
262 — 163
Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas pada DISAMARKAN, yang beralamat di DISAMARKAN,sampai dengan saat ini;4. Bahwa sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampaidengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubunganselayaknya suami istri. Hal tersebut disebabkan PENGGUGAT memilikigangguan seksual berupa penyakit Vaginismus. Namun demikian sejakHalaman 2 dari 58 hal.
97 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
51 — 19
Bahwa setelah Saksi dan kopka Siharyanto tiba di lokasi perjudiandimana meja Cap Ji Kie sudah di bungkus dengan menggunakankain warna Hitam dan di sandarkan dibawah pohon Mangga,kemudian Kopka Siharyanto memberitahukan kepada orang sipilyang menunggu (tidak di kenal ) untuk mengambil barang buktitersebut selanjutnya Kopka Siharyanto membawanya meja Cap JiKie tersebut ke Koramil 0822/14 Prajekan dan diserahkan kepadaanggota Inteldam V/Brw yang tidak tahu namanya berpangkatSerka.Atas Keterangan Saksi
126 — 40
mendapatkanijin atasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterimaoleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak terkaitdengan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna, berdasarkan pasal 162R.Bg Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sekaligusbersama dengan putusan pokok perkara;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPP 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara, melainkanperaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
112 — 50
seadildilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi masingmasing datang didampingi oleh kuasanya;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang
81 — 26
Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru)yang tentunya tunduk pada Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jo.PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang berbuny!
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Yalis Irfan Wijaya
85 — 25
Bahwa menurutinformasi Terdakwa dan Sadr.Fadli sudah sering di mengambilbarang milikHal 17 dari 65 hal Putusan No.04K/PM.103/AL/I/2020orang lain wilayah sekitaran Kota Tanjungpinang,Provinsi Kepulauan Riau.Bahwa dalam mengambil barang milik orang laintersebut Terdakwa selalu bersama denganseorang temannya yang merupakan warga sipilyang bernama Sdr.
22 — 10
dalam perkara ini sebagaimana maksudPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izindari atasannya sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko, sebagai syarat bagi sorang Pegawai Negen Sipilyang
67 — 60
Pasal 3 ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan2d2.3.2.4.perceraian, WAJIB Memperoleh Jjin atau SuratKeterangan Lebih Dahulu dari Pejabat;Pasal 3 ayat2: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untukmemperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat 1, harus mengajukan permintaansecara tertulis; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor :
USMAN UMAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
97 — 71
Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkandi atas, maka sudah seharusnya atau sepantasnya Objek Sengketa a quodinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah melaluipengadilan ini.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA / KEPUTUSAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OLEH KARENA:1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pada Pasal 52 ayat (1) undang
119 — 19
Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic danPuts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. 37tiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.
Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.3. PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak.
Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.Puts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/201 3/PN.