Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. MUH. ARSAD, M.M. bin SEPPE
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — SUHANTORO, SE.Akt., MM. Bin MASHADI (TERDAKWA)
89 — 29
  • ., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
91 — 74
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 06-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 114– K / PM I-03 / AD / XI / 2017
Tanggal 14 Desember 2017 — Praka Hendriyanto Dachi
126 — 90
  • Bahwa pada saat Saksi6 dibangunkan tidak langsung berdiriuntuk keluar cafe melainkan masih keadaan mengantuk dan beradadi kursi, setelah kurang lebih 5 menit rasa ngantuk agak berkurang,Saksi6 menyusul keluar cafe, sesampainya di parkiran sepedamotor Saksi6 sudah tidak melihat Terdakwa atau kawan orang sipilyang samasama masuk ke cafe Platinum pada saat itu, yangSaksi6 lihat pada pada saat keluar dari dalam cafe Platinumsebelah kanan ada sekumpulan orang yang tidak Saksi6 kenalsedang cekcok mulut
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
111 — 231
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
245 — 160
  • belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituPENGGUGAT telah mengajukan kembali Upaya Banding kepadaGubernur Aceh selaku atasan TERGUGAT dengan Surat PENGGUGATNomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap SuratBupati Aceh Timur Nomor : 800/4952 tanggal 20 Juni 2019M/16 SyawalHalaman 3 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Ir.Sanusi, M.M Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
186 — 88
  • Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
  • Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati SelumaHalaman 39Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLyang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengansurat undangan tanggal 28 Desember 2018. Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait 1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN Bna
Tanggal 27 April 2017 — Syarif Hidayat Bin. Aseng Suwardi;
235 — 92
  • persetujuan Kredit atas nama Murni adalah saksi Abdi Zakhirsyahkarena Terdakwa pada 31 Desember Tahun 2013 sudah dimutasikan ke Bankmandiri Bieruen; Bahwa kewenangan Mengenai verifikasi data dan dokumen adalah kewenganMikro Kredit Sales (MKS) dan diverifikasi kembali Mikro Kredit Analisis (MKA) ;dasarnya Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ; Bahwa terjadinya macet karena 3 (tiga) pegawai negeri sipil yang diajukan olehsaksi Alfi Laila ini orangnya fiktif begitu juga 5 (lima) orang pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 08-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1610/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUS KHAUSAL ALAM SH
Terdakwa:
MARCUS LESMANA ALS YOHANES WIJAYA GOUW ALS HERI YANSYAH ALS DICKY WIJAYA ALS HERI YANSAR
177 — 56
  • PN.Jkt.Brtmembuka komputer lalu membuka Sistim Adiministrasi Kependudukan ( SIAK)yang saksi miliki setelah itu lalu menginput data data palsu tersebut denganmemberi nomor NIK; Bahwa ada 2 jenis formulir yaitu ;Formulir F101 yang sudah ada NIK danFormulir F101 yang belum ada NIK maka saksi memberi nomor NIK; Dipersidangan di perlinatkan barang bukti dan ditunjukan kepada Terdakwa ; Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menginput datakependudukan tetapi yang mempunyai kewenangan adalah petugas Catatan Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 61/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
SYAMSUL RIJAL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 34
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — drh. DIAH ASRI EROWATI AS., M.Kes., DKK VS PRESIDEN RI;
68 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • detakriaunews.com 08 Maret 2016) (Bukti P22);Fotokopi Kalau Indonesia Ingin Jadi Negara Yang Jaya di Masa Depan(http:/www.kemendagri,go.id/artile/20155/03/02/kalauindonesiainginjadnegarayangjayadimasadepan) (Bukti P23);Fotokopi Wapres JK jelaskan tidak ada PHK untuk PNS(http://www.antaranews.com/berita/565018/wapresjkjelaskantidakadaphkuntukpns) (Bukti P24);Fotokopi PP No. 11/2017 dan Jeritan Peneliti (KOMPAS, 23 Agustus 2017,him. 6) (Bukti P25);Fotokopi PP 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-08-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 15-K/PMT.III/AD/VIII/2012
Tanggal 20 September 2012 — Setya Gantiarto Letkol Czi / 11910049441266 cs 4 orang
109 — 63
  • , Terdakwa menjawab Siap Bang, saya ada selisihfaham dengan mbak, ditanya lagi "mengapa ada orang sipilyang dipukul ? Terdakwa menjawab Siap Bang, tidak adaorang sipil yang dipukul, lalu Letkol Inf Sri Gamal mengatakan"Itu.. adik saya Alvin dipukul oleh Pasimin.. dan dijawab olehTerdakwa "Siap Bang, saya akan telusuri dan akan sayaselesaikan.. saya jamin keamanannya ?.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Putus : 14-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 591/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 14 Oktober 2014 — ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA
214 — 74
  • Setelahbertemu dengan Saksi, ROHADI, IMAM, SAFUL dan SIGIT kemudianMAMBO menjelaskan sambil memperaktekkan kepada Saksi, IMAM,IFUL dan ROHADI cara membuat bubuk Mesiu.Bahwa tujuan Saksi belajar merakit Bom dari MAMBO, adalah karenaSaksi ingin membalaskan muslimmuslim di Myanmar yang telahdibantai oleh biksu Budha.Bahwa Saksi mengetahui Bom adalah barang berbahaya dan dapatmengakibatkan korban jiwa, dan Saksi juga tahu bahwa warga sipilyang menyimpan, memiliki Bom telah dilarang oleh undang undang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
276 — 267
  • Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 28-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 20-K/PMT-I/AD/XI/2019
Tanggal 20 Februari 2020 —
361 — 666
  • Menurut Pasal 89Ayat (1) KUHAP bahwa apabila suatu peristiwa pidanadilakukan secara bersamasama oleh orangorang sipilyang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dengananggota TNI yang tunduk pada Peradilan Militer, dalamtindak pidana seperti itu terdapat koneksi antar orang sipildan anggota TNI.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 58/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
CORNELIUS BERNARD ROBERT
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
210 — 306
  • 1974, begituHalaman 36 Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUN.SMDpula diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Undangundang No. 43Tahun 1999 serta Undangundang No. 5 Tahun 2014 danPeraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;Bahwa surat Kepala BKN tersebut ditindaklanjutidengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri No. 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 danKepala Badan Kepegawaian Negara No. 153 KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PA TANJUNG PANDAN Perdata Agama
Register : 28-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN
Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
  • Penduduk (KTP) atasnama pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Ilyang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)dan (P.11) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihadapan majelis hakim yangsaling bersesuaian yang menerangkan bahwa para pemohon telah memelukagama Islam dan calon anak angkatnya telah beragama Islam sebagaimanaagama orang tua kandungnya, sebagaimana Pasal 1 ayat 13 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Sipilyang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 22/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
Nusirwan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
293 — 119
  • Negara; Yang bunyinya adalah : Pasal 53 Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Bertentangan dengan , Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
74 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kaitan ini, Rektor tidakmenaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Akuntabilitas, sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 Huruf i, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
    Dalam kaitan ini, Dekantidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas, AzasAzasHukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwasetiap tindakan pejabat administrasi negara tidak bolehmelanggar hukum.