Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengancara membeli dari Udin seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah) dengan maksud shabu tersebut akan digunakan bagi dirinyasendiri;Bahwa meskipun oknum Penyidik tidak melakukan test ataupemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukanpemeriksaan urine tetapi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoriumtidak dilampirkan dalam berkas perkara a quo, demikian pula halnyadengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat(1) huruf

Bahwa pihak II tergugat adalah dalam hal ini berlindung kepada oknum oknumsebagian kecil masyarakat Rantau Keminting yang mengaku danmengatasnamakan perwakilan masyarakat Rantau Keminting yang terlibatdalam pengelolaan Kubah Datu Dayan saat ini, tidak mengakui pihak I sebagaipenggugat sebagai ahli waris juriat Datu Dayan.b.

Sedang tentang pengelolaan makambukan wewenang Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 160 R.Bg dan Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasan pasal 49 tersebut;Bahwa posita dalam surat gugatan menyatakan pihak I Tergugat berlindungkepada oknum dan sebagian kecil masyarakat Rantau Keminting, sedangkanpetitum dalam surat gugatan pada intinya memohon agar menetapkan ahli warisKubah Datu Dayan kepada H.

secara formal dapat diterima;Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 41/PDT/2018/PTBJMMenimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknyasebagai berikut:1.Bahwa Pembanding sebagai Pendeta telah menempatkan diri sebagai pelayandan gembala bagi jemaat di Gereja GKE Eben Ezer Banjarmasin, ketikapermasalahan yang sangat rumit terjadi dipicu oleh perbuatan zinah yangdilakukan berkalikali terhadap banyak perempuan oleh oknum

Bahwa Pembanding dipaksa nilai oleh oknum oknum BPH MJ GKE Eben EzerBanjarmasin seperti berpihak, akibat sikap menjalankan tugas dan kewajibanyang benar sebagai Pendeta, konsekuensi sikap atas permasalahan yangharus Pembanding pikul dengan sikap menjalankan tugas dan pelayanansebagaimana diatur dalam Peraturan GKE dan Tata Gereja GKE, telahberakibat Pembanding dihakimi tanpa dasar dan menyadari pemutasian keMajelis Resort GKE Kuala Kapuas adalah tindakan awal dari Terbanding dalamrangka memberangus

danTermohon dikarenakan Termohon keras kepala dan Termohon sering pergi tanpa pamit kepadaPemohon, disamping itu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalahTermohon diduga menjalin hubungan asmara / pereselingkuhan dengan seorang Pria Idaman Lain(PIL);5 Bahwa puncaknya pada tanggal 28 November 2009 kecurigaan Pemohon ternyata benar, sesuaipengakuan Termohon bahwa benar Termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon dan ternyataTermohon pergi dengan laki laki lain yang diduga oknum

atas ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian baikmelalui upaya mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, makaperkara ini harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena antara Pemohondan Termohon sering bertengkar dengan sebab Termohon susah diatur dan sering pergi dengan tanpapamit karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki laki seorang oknum

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatbelum memberikan jawaban dan meminta waktu kepada Majelis Hakimdengan alasan akan melakukan perdamaian dengan Penggugat;Menimbang, bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan, ternyataperdamaian dimaksud belum juga diajukan kedua pihak, yang oleh Tergugatditerangkan alasan belum terlaksana perdamaian tersebut dikarenakanbelum adanya kesepakatan mengenai besaran penggantian uang gadaiHal. 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.SngTergugat dengan oknum

MOHAMMAD SOFYAN seluas lebih kurang 6.452 m2 masihdikuasai Tergugat Sampai dengan sekarang sehingga bagian 2.500 m2yang akan diberikan kepada Penggugat juga belum diserahterimakan; Bahwa setahu saksi, Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun2016, sebab ketika tanah tersebut masih dalam sengketa pernahdititipkan di desa dan oleh oknum desa yang bernama CARWITA,tanah tersebut digadaikan kepada Tergugat sebesar Rp. 55.000.000.

baru diterima Penggugat hanya2.500 m2 yang diberikan oleh Mohammad Harun sedangkan 2.500 m2dari Mohammad Sofyan belum diberikan karena masih dikuasaiTergugat;Bahwa saksi pernah disuruh Penggugat untuk menggadaikan tanahempang milik Penggugat, yang kata Penggugat untuk membiayaieksekusi tanah Mohammad Harun dan Mohammad Sofyan;Bahwa yang saksi ketahui tanah bagian mutlak Mohammad Sofyanluas 6.452 m2 masih dikuasai Tergugat sampai dengan sekarang;Bahwa Tergugat mendapat gadai tanah tersebut dari oknum

Penggugat sebagaimana diuraikan di atas akantetapi kenyataannya dilapangan tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugatyang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan ataumengusahakan tanah tersebut, termasuk dalam pengurusan administrasipertanahannya (vide keterangan saksisaksi dan hasil PemeriksaanSetempat pada tanggal 4 Juli 2019, bukti surat P13, P14);Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan secara lisan olehTergugat dipersidangan mengenai hak Tergugat yang menggadai tanahtersebut dari oknum

No24/Pid.Sus/2019/PT.MTR.Daerah Mataram dengan menulis katakata melalui media social Facebookdengan sebuah Link Berita yang berjudul OKNUM POLISI LALU LINTASLOMBOK BARAT YANG GAGAL MELAKUKAN AKSI PUNGLINYA SETELAHDILIHAT OLEH ATASANNYA .

Dan dengan katakata MOHON IJIN DANMAAF KPD BPK KAPOLRI.KAPOLDA DAN KHUSUSNYA BPK KAPOLDALOMBOK BARAT AGAR SEGERA MENGUSUT ANAK BUAHNYA KARENATELAH GAGAL DALAM MELAKUKAN AKSI PUNGLINYA SETELAHDIKETAHUI OLEH ATASANNYA PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA PADAJAM 07.30 DI JALAN BYPAS BARATNYA PATUNG SAMPI UNTUK SEGERADIMUSNAHKAN DEMI MENJAGA ATRIBUT KEPOLISIAN YANGTERHORMAT TOLONG DENGAN HORMAT BPK KAPOLRES UNTUKSEGERA MENINDAK LANJUTI OKNUM SEPERTI INI .Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WAYAN

Shabu diperoleh Terdakwa dengan caramembeli dari Anmad Yani (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan bagi dirinyasendiri: Bahwa meskipun oknum penyidik sengaja tidak melakukanHal. 5 dari 8 hal. Put.

No. 2997 K/Pid.Sus/2018pemeriksaan urine Terdakwa atau pun jika dilakukan pemeriksaanurine Terdakwa tetapi berita acara hasil pemeriksaannya tidakdilampirkan dalam berkas, demikian pula oknum Penuntut Umumsengaja tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa.

Sus/2019mereka gunakan bagi dirinya sendiri, yaitu dengan cara masingmasing shabu tersebut mereka bagi dua;Bahwa meskipun oknum Penyidik telah mengambil sampel urinePemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk diperiksa, namunoknum tersebut sengaja tidak melakukan test atau pemeriksaanurine terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, ataupunjika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acarahasilpemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkaraa quo.

Demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum jugatidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 terhadap Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana.

sengaja menyerang kehormatanatau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnyaterang supaya hal itu diketahui umum, hal itu dilakukan dengan tulisan ataugambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara sadar dan sengajamengatakan dihadapan wartawan harian LUWUK POST bahwa anggaran BOSsebesar Rp. 32.000.000, diduga digelapkan oknum

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara sadar dan sengajamengatakan dihadapan wartawan harian LUWUK POST, dan juga disaksikan olehsaksi HERMANSYAH alias HERMAN, saksi ASRUN, saksi SURTATI, saksiHASNAWIA, dan saksi TAKARI, bahwa anggaran BOS sebesar Rp.32.000.000,diduga digelapkan oknum Kepala Sekolah SDN Inpres Bobolon, yang telahbekerjasama dengan bendahara sekolah.

Namun belum sempatdigunakan, Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian;Bahwa meskipun oknum Penyidik tidak melakukan tes atau pemeriksaanterhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapiBerita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium tidak dilampirkan dalamberkas perkara a quo, demikian pula halnya dengan oknum PenuntutUmum yang tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa,namun berdasarkan fakta hukum yang relevan

Bahwatindakan melawan hokum tergugattersebut berlanjut dengan caramenghalang halangi penggugat pada wakitu penggugat melakukanpenimbunan di lokasi tanah milik penggugattersebut, demikian juga padasaat penggugat mengurus sertifikat tanah milik penggugat tersebut,oknum oknum dari Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara,dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menghalang halangipenggugat dalam melakukan kegiatan dan pengurusan surat suratterhadap tanah obyek sengketa tersebut.Bahwa berdasarkan alasanalasan

Bahwa Pemerintah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat tidakpernah punya niat untuk melakukan perbuatan menghaianghalangimasyarakat dalam mengurus hakhaknya sebagai warga negara tetapidalam gugatan penggugat mengatakan oknum dari Pemda menghalanghalangi penggugat, hal ini tidak perlu dipertimbangkan yang Mulia MajelisHakim karena berbicara Oknum itu tidak mewakili Pemerintah tetapisifatnya pribadi.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tergugat mohonkepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan

Nomor 2440 K/Pid.Sus/2020 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saatpara Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di Pintu MasukTerminal Peti Kemas Surabaya, ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil shabu beratnetto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram dalam kantong saku Terdakwa I.Shabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli secara patunganpada Bandi (DPO) dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri secarabersamasama; Bahwa meskipun oknum

Penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan urineterhadap para Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi beritaacara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara aquo, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidakmendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika terhadap para Terdakwa.

ListiadiPrabowo tentang kasus pencurian Sepeda MotorSuzuki Shogun warna hitam nopol K5370 YE miliknyayang terjadi pada tanggal 9 Juli 2009 sekira pukul20.30 Wib di pertigaan Pasar Induk Blora tepatnyadi depan kios Kurnia Seluler Blora yang didugadilakukan oleh oknum anggota INI yang kemudiandibuatkan Laporan Polisi selain itu SubdenpomIV/3 1 Blora juga menerima penyerahan barang buktiberupa 2 (dua) unit Sepeda motor masing masing SPMSuzuki Shogun warna hitam nopol K5370 YE dan SPMHonda Supra X 125

warna biru metalik nopol K2206KE dari Polres Blora sesuai dengan Surat KapolresBlora nomor R/33/VII/2009/Res Blora tanggal 15Juli 2009 tentang pelimpahan barang bukti 2 (dua)unit sepeda motor hasil curian yang di dugadilakukan oleh oknum = anggota INI selanjutnyaTerdakwa mempelajari Laporan Polisi Sdr.

ListiadiPrabowo dan pelimpahan perkara dari Polres' Blorakarena dirasa masih kurang bukti bukti kemudianTerdakwa memerintahkan anggota Subdenpom IV/3 1Blora untuk mencari informasi yang lebih lengkapsetelah mendapatkan informasi' ternyata menurutTerdakwa tidak ada keterlibatan oknum anggota INI.c.

Sabu tersebutmerupakan sisa dari sabu yang sebelumnya sudah dipakai Terdakwa,dan diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Angga sehargaRp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakanTerdakwa bagi dirinya sendiri;Bahwa meskipun oknum penyidik dalam perkara a quo tidak melakukanpemeriksaan urine Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urineTerdakwa tetapi hasil pemeriksaan laboratorium dimaksud tidakdilampirkan dalam berkas, dan oknum Penuntut Umum juga sengajatidak mengajukan

No. 213 K/PID.SUS/2019cara membeli dari Yanti seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dengan maksud untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri bersamasamadengan Ros;Bahwa meskipun oknum Penyidik dalam perakra a quo tidak melakukanpemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukanpemeriksaan urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium tidakdilampirkan dalam berkas perkara a quo, dan oknum Penuntut Umumjuga sengaja tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009

Bahwa seiring berjalannya waktu beberapa oknum Pastor Paroki Lavernadan oknum Suster kepala OSF Sibolga berusaha terus dengan berbagaicara ingin mengambil alin bangunanbangunan yang telah dikelola dandipercayakan kepada Penggugat oleh Dana Kemanusiaan Kompas danRotary Internasional Jakarta tanpa alasan yang jelas;15.

Penggugatprihatin dan mengambil keputusan untuk bertahan apapun konsekuensinya;Bahwa lagi pula Dana Kemanusiaan Kompas dan Rotary InternasionalJakarta tidak bersedia apabila orang lain yang mengelola kegiatan sosialyang telah dipercayakan kepada Penggugat, membuat para Tergugat emosiHal. 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 201/PDT/2017/PT MDN22.23.24.25.26.dan marah serta mencari cara bagaimana menyingkirkan Penggugat,termasuk ancaman terhadap keselamatan Penggugat yang didugadilakukan oleh oknum

Jelas bahwa jika dibandingkan kedua dasar gugatan diatas maka Para Tergugat adalah beberapa oknum Pastor ParokiLaverna dan oknum Suster kepala OSF Sibolga, berbeda denganidentitas keempat tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugatdalam gugatan a quo.c.

Bahwa lagi pula Dana Kemanusiaan Kompas dan RotaryInternasional Jakarta tidak bersedia apabila orang lain yangmengelola kegiatan sosial yang telah dipercayakan kepadaPenggugat, membuat para tergugat emosi dan marah sertamencari cara bagaimana menyingkirkan Penggugat, termasukancaman terhadap keselamatan Penggugat yang diduga dilakukanoleh oknum Biarawati yang adalah rekanrekan Penggugat sendiridi dalam Biara;2.4.

Media online Kabar One,http://kabarone.com/hukum/merasaterhinaatasulahketigaoknumpastorsr.klaraduhatuntutkerugian10millyarlebih/pada tanggal 15 September 2016 mempublikasikan berita online dengan judul MerasaTerhina Atas Ulah Ketiga Oknum Pastor, Sr.

Terbukti pada saat Penggugat melakukanklarifikasi pemberitaan media massa Solo Pos. diPoltabes Surakarta mengenai pencemaran namabaiknya/fitnah terhadap diri Penggugat, secara tibatiba Tergugat I, II dan III bersama sama ikutmendatangi Poltabes Surakarta dengan cara mengancam,meneror, dan paksaan dengan melibatkan oknum Polisi( melakukan konspirasi dengan oknum polisi), secbabpada saat itu antara Tergugat I, III dan III denganPenggugat tidak ada laporan perkara pidana selanjutnyaPenggugat dipaksa

Sus/2021Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledahpetugas kepolisian tidak sedang menggunakan shabu bagi dirinyasendiri atau bersamasama dengan orang lain, dan oknum penyidiktidak melakukan test atau pemeriksaan urine terhadap para Terdakwaataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasilpemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara aquo, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidakmendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang

kesimpulan danpertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuaidengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitupada saat Terdakwa bersama Saksi Yulius Panju ditangkap dandigeledah oleh petugas Kepolisian dalam kamar kost Terdakwa,ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil shabushabu bekas pakai beratnetto 0,01 (nol koma nol satu) gram;Bahwa meskipun oknum

Penyidik tidak melakukan test ataupemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukanpemeriksaan urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium tidakdilampirkan dalam berkas perkara a quo, dan oknum Penuntut Umumjuga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, namun berdasarkan faktaHal. 5 dari 8 hal.

Dan Jaminan atas NAMA H.NURWACHID.Tersebut dengan segala konsekwensi tetap pada atas tanggungjawab nama debitur dan yang bersangkutan adalah tetap akan membayarHalaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Unr.11hak miliknya akibat utang atau pinjamanya.Maka dengan adanya tindakanyang dilakukan oleh oknum dan pegawai Bank merupakan perbuatanmelawan Hukum terhadap Penggugat mengakibatkan cedera administrasicacad Hukum maka harus di batalkan melalui majlis Hakim dalam perkaraaquo..Bahwa

putusanpengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan(dilaksanakan) terlebin dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun adaupaya hukum verset,banding dan kasasi.17.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugatbaik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis danjumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari;18.Bahwa oleh Tergugat,denagn cara menekan dan mengancam penggugatmelalui oknum