Ditemukan 10545 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
negarawan
negaraan
negaramas
nagarawan
negarabin
negarabadan
negaradaha
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286 K/TUN/2020 Tanggal 28 Juli 2020 — Dr. HAPOSAN SIAHAAN, M.Kes VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemberhentianPenggugat sebagai PNS telah memenuhi syarat yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan, yaitu Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tertanggal 13September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99 tertanggal 26 Desember 2018 Perihal: Tindak lanjut KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/37/12/SJTentang Penegasan Pelaksanaan
Register : 02-07-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN MALANG Nomor 242/Pdt.P/2015/PN Mlg Tanggal 8 Juli 2015 — MI LI
17 — 1
17 — 1
Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, inwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 273/Pdt/2014/PT SMG Tanggal 19 Agustus 2014 —
33 — 10
33 — 10
Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Semarang beralamat kantor diGedung Keuangan Negara Lt. 2 A Jl. Imam Bonjol No.1 D Semarang Jawa Tengah :Hal 1 dari 10 hal. putusan. No. 273/Pdt/2014/PT.Smg.3. PURWANTO, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.003,Desa Tlogorejo Kec. Tegowanu Kab. Grobogan ;Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERLAWAN I, Il danTURUT TERLAWAN ; 777" Pengadilan Tinggi tersebut ;Tela mMe@Mmbaca
Register : 03-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 109/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 1 Juni 2016 — WIDODO melawan 1. PT BANK MEGA Tbk., KANTOR CABANG PEMALANG
56 — 15
56 — 15
DIRJEN KEKAYAAN NEGARA c.q.KEPALA KPKNL (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG)) ; === beralamat di Jalan KS.
Register : 26-01-2011 — Putus : 12-04-2011 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 16/B/2011/PT.TUN.JKT. Tanggal 12 April 2011 — B U D I O N O;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;
242 — 0
242 — 0
., Pelaksana pada Kantor WilayahVII Direktorat Jenderal, Kekayaan Negara, KementerianKeuangan.DARYANTI, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan lelang Jakarta I, Kantor Wilayah VII, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keuangan.MULYADI, Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan lelang Jakarta I, Kantor Wilayah VII, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keuangan.BUDI SULISTYAWAN, S.H., Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor
Putus : 09-04-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 587 K/Pdt/2020 Tanggal 9 April 2020 — SUPRAPTO TJIOE, selaku Pemilik Indocentral Megah Garment VS PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dahulu BANK BUMI DAYA, dkk.
189 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN)~= Qgq.DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARADan SISTEM INFORMASI (Dit. PKNSI), berkedudukan diJalan Lapangan Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat, ;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) = Qgq.Halaman 17 dari 10 hal Put. Nomor 587 K/Pdt/2020KEMENTERIAN KEUANGAN RI. Qq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Qq. KANTORWILAYAH (KANWIL) DJKN DKI JAKARTA Qq.
KANTORWILAYAH (KANWIL) VIII DJKN DKI JAKARTA Qgq.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAdan LELANG BEKASI, berkedudukan di Jalan SersanAswan Nomor 8D Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat,ketiganya diwakili oleh Menteri Keuangan R.I., yang dalamhal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H.
Register : 02-02-2011 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 29-07-2011
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Ngr Tanggal 4 April 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
22 — 7
22 — 7
tinggal di Negara,lalu. pindah dan menetap di Kasongan KalimantanTengah; Bahwa selama hidup berumah tangga, baik di Negaramaupun di Kasongan Kalimantan Tengah, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat rukun rukun saja; Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah bekerja sebagaiburuh di kebun salak di Kasongan selama 1 bulan, danpernah dipanggil oleh Tergugat untuk menyaksikantalaknya yang dijatuhkan terhadap Penggugat; Bahwa saksi tahu, setelah Tergugat menjatuhkan talakterhadap Penggugat, lalu) Penggugat pulang ke Negaradan
Putus : 28-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — HJ. SAINAB
melawan
KANTOR PENGURUSAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PARE-PARE, dan kawan
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu Terlawan I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkaraperdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya dan instansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan I di atas, terbukti bahwaperlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Parepare tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat, sehingga gugatantersebut kurang sempurna
tidak mempunyaikekuatan selain mengharapkan Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkaraini sebagai pelabuhan terakhir Pemohon Kasasi berlabuh, hendaknya dapatmemeriksa perkara ini secara teliti dan menjatuhkan putusan yang seadiladilnya;b Bahwa Majelis Hakim Negeri Polewali maupun Pengadilan Tinggi Makassarselaku Judex Facti telah keliru dalam menerapkan Hukum Acara Perdata,dimana seharusnya pembuktian bahwa pihak Termohon Kasasi/TermohonBanding/Semula Terlawan 1 dan 2 (Kantor Pengurusan Kekayaan Negaradan
Register : 07-01-2014 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 12/PID.B/2014/PN.BDG Tanggal 21 Januari 2014 — ST Aston Master Panjaitan ; Muhamad Syukur Saragih ; Welman Siagian ; Togihon Maruba Simamora ; Toman Situmorang
57 — 4
57 — 4
terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;Memerintahkan barang bukti berupa : uang taruhan sebesar Rp.62.000.( enam puluhdua ribu rupiah ) , uang taruhan sebesar Rp.53.000, ( lima puluh tiga ribu rupiah ) ,uang taruhan sebesar Rp. 121.000. ( seratus dua puluh satu ribu rupiah ) , uangtaruhan sebesar Rp.220.000. ( dua ratus dua puluh ribu rupiah ) , uang taruhansebesar Rp. 223.000. ( dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) , dirampas untuk Negaradan
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN MALANG Nomor 380/Pdt.P/2015/PN Mlg Tanggal 22 Oktober 2015 — JIE WAN JON
17 — 3
17 — 3
Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan : Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, inwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Putus : 31-01-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN MALANG Nomor 899/Pid.B/2011/PN.Mlg Tanggal 31 Januari 2012 — HENY BASUKI
19 — 2
19 — 2
Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negaradan 2 lembar kertas yang bertuliskan nomor judi togel dan 1 bolpoin dirampas untukdimusnahkan ;4.
secara sah dan meyakinkan bersalahdengan tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umumuntuk melakukan permainan judi ;e = Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HENY BASUKI dengan pidana penjara selama4 (empat) bulan ;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;e Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;e Memerintahkan barang bukti berupa :e Uang tunai sebesar Rp. 35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negaradan
Register : 07-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 183/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 28 Agustus 2014 — NURMAN JAFAR, S.E.;
HASSAN ABUD, S.H., MAP.;
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI R.I.;
37 — 16
37 — 16
., Jabatan Kepala bagianHukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi ;2 Sri Rahayu Tjandra Dewi, S.H., Jabatan Kepala BidangPenyiapan Pembinaan Integritas Sumber Daya ManusiaAparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi;3 Nanik Wulandari Sudiastuti, S.H., Jabatan KepalaSubbagian Pertimbangan dan Bantuan HukumKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi;Arie Nur Rochmat, S.H., Jabatan Kepala SubbagianPeraturan PerundangUndangan
Register : 23-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 384/Pdt.G/2019/PN Bdg Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 14
47 — 14
,BANK BTPN Kantor Cab.Pembantu (KCP) JalanAstanaanyar No.116 A Kota Bandung ;Untuk kepentingan Turut Tergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RITAMARTINI,dan untuk Turut Tergugat II hadir prinsipalnya Dra.RITA SUHARINI, S.H.
,BANK BTPN Kantor Cab.Pembantu (KCP) JalanAstanaanyar No.116 A Kota Bandung ;Untuk kepentingan Turut Tergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Bandung, hadir diwakili oleh kKuasanya RITA SUMARTINI,sebagai Pelaksana pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)Bandung, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST73/MKN.08/KNL,01/2016 tanggal20 Mei 2016 surat kuasa sedang dalam proses belum turun dari pimpinan,Untuk kepentingan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun sudah dipanggilsecara
Putus : 30-04-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PT DENPASAR Nomor 38/Pdt/2013/PT.Dps Tanggal 30 April 2013 — LOW TZE SENG (WILLIAM) sebagai Pembanding Melawan
1. PT. BANK SWADESI Tbk, Terbanding I
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DENPASAR,sebagai Terbanding II
3. PT. DUTA BALAI LELANG, sebagai Terbanding III
4. SUGIARTO RAHARJO sebagai Terbanding IV
5. PT. RATU KHARISMA,sebagai Turut Terbanding
86 — 49
86 — 49
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG DENPASAR, yang berkeduduklan di Jalan Dr.Kusuma Atmaja (GKN 1) Renon, Dalam Hal ini memberikankuasa kepada Dr. Indra Surya SH.LLM DKK berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : SKU 161 / MK.1/2011 tanggal17 Juni 2011 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding IISemula Tergugat II . PT. DUTA BALAI LELANG, yang berlamat di Jalan Pemuda1/4X, Renon, Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :Terbanding II Semula Tergugat Ill ; .
Putus : 18-04-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 Tanggal 18 April 2018 — BUDIANTO VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
99 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka ditegaskan lebih lanjut dalamundangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusihyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap EksekusiHak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriKisaran) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan
Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang/KPKNL Kisaran);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258RBG.
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
45 — 27
45 — 27
BuktiT 4Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor : R.0129/D.1/PANRB/P/04/2015, tanggal 30 April 2015, HalPermohonan Pembatalan Surat Keputusan MenteriPendidikan No. 9.0818/ICI.C3/C.98, ditujukankepada Irjen Kementerian Pendidikan Dasar DanMenengah, (fotokopi dari foto kopi) ;Surat dari Plt. Asisten Deputi KoordinasiPenanganan Pengaduan Masyarakat Dan AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.
Bukti T 7Kementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.l. Nomor : B/16/D.I.PANRB/PL/09/2015, September 2015, HalPermohonan Pembatalan Surat KeputusanMendikbud No. 9.0818/ICI.C3/C.98, ditujukankepada Rifianti, (fotokopi dari foto kopi) ;Surat dari A.N.
Menteri Pendidikan Nasional R.I.Koordinator Urusan Administrasi Kantor WilayahDepdiknas Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor :9.0818/ICI.C3/C.98, Oktober 1998, atas namaRifianti, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari a.n Deputi Bidang SDM Aparatur AsistenDeputi Penegakan Integritas SDM AparaturKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi R.I.
Nomor 31Tahun 2013, Tentang Organisasi Dan Tata KerjaKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Pedoman Umum Penanganan PengaduanMasyarakat Bagi Instansi Pemerintah dariKementerian Negara Pendayagunaan AparaturNegara R.l. (Per. Menag. PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi R.l.
Nomor 64Tahun 2011, Tentang Petunjuk PelaksanaanPengelolaan Pengaduan Masyarakat di LingkunganKementerian Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Tugas dari Sekretaris KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi R.I, (fotokopi darifotokopi) ;SOP Penanganan Dumas Di Kementerian NegaraPAN (TP 5000), (fotokopi dari fotokopi) ;54Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak
Register : 05-05-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN MALANG Nomor 144/Pdt.P/2014/PN.Mlg Tanggal 12 Mei 2014 — KWAN SIOE HWA alias SHANTY KAWILARANG
18 — 0
18 — 0
Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan :Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Register : 01-04-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 106/Pdt.P/2014/PN.Mlg Tanggal 10 April 2014 — M E L A N I
20 — 0
20 — 0
Peraturan pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976,dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini ;Bahwa menurut Penjelasan Umum UU No.12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia, antara lain disebutkan :Bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwalkewarganegaraan diatur dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan
Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan DigunakannyaKetentuanketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negaradan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk MenetapkanKewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat ;5.
Register : 14-11-2011 — Putus : 26-06-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 77/PDT/2011/PTY Tanggal 26 Juni 2012 — SUGIARTI DKK>< MARYATI DKK
82 — 45
82 — 45
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il/Pembanding II; #+"*=+++ Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL),beralamat di JL. Kusumanegara No.11.Yogyakarta, yang diwakilikuasanya :1.2.Ischak Ismail,SH.MHum. :Marhaeni Rumiasih, SHKPKNL YogyakartaSarjana, SH. E. Sutriningsih, SHJuli Estiningsih, SH. Endang Budiyati, SH.
Putus : 29-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 Tanggal 29 Juli 2020 — PT. BANK PERMATA, Tbk TERHADAP TIM KURATOR dari PT. MULTI GRAHA PRATAMA (Dalam Pailit), ERIC PRIHARTONO, S.H., dan MULIA SATIA PUTRA, S.H., , DK
514 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
514 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAdan LELANG MALANG, berkedudukan di Jalan S.Supriadi, Nomor 157, Malang;3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTORAL JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAdan LELANG DENPASAR, berkedudukan di Jalan Dr.Kusumaatmaja, Renon, Denpasar;4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARACq.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARAdan LELANG BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran,Nomor 45, Bogor;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan lainlain di depan persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikanputusan yang pada pokoknya sebagai berikut