Ditemukan 8555 data
47 — 5
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal O1Juni 2014 sampaidengan tanggal 10 Juli 2014.Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27Juli 2014.Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 22 Juli 2014sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 21Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014.Halaman dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2014/PN.LIg Terdakwa menyatakan didepan persidangan akan menghadapi sendiripersidangan
81 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 114/BDL/1988 oleh Notaris/PPATMarudin Pasaribu;Maka berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan yang berbunyi : Mengenai harta bersama suami dan istridapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;Juncto Yurisprudensi MA RI tanggal 31 Januari 1989 Nomor 2804K/Pdt/1986 dalam pertimbangannya menyatakan : pemindahan tangan hartabersama oleh suami tanpa persetujuan secara tegas dari istri, tidak sah ataubatal demi hukum;Juncto Putusan MA Nomor Register: 701
123 — 61
Sementara jelas bahwaantara penggugat dan Tergugat 2 terikat perjanjian sewamenyewa;Bahwa mendasarkan Mahkamah Agung, dalam Putusan No 701 K/Pdt.1977,menyatakan bahwa: Jual beli tanah yang merupakan harla bersama disetujuipihak isti atau suami, harla bersama berupa tanah yang dijual suami tanpapersetujuan ister adalah tada sah dan batal demi hukum.
83 — 7
dari fotokopi, Bukti T1adalah Akta jual Beli antara Sufanir ( penjual ) dengan M.Dahlan Majid ( pembeli ), dimanasufanir adalah adalah Suami dari Tergugat dan harta tersebut adalah harta bersama antaraSufanir dengan Tergugat selama dalam perkawinan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 36 ayat ( 1 ) Undangundang No.1 tahun1974, tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan2425suami isteri tersebut, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.701
68 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwamenurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/SIP/1974tertanggal 14 April 1976 dalam perkara Ny Ong Hwie Liang melawan Goenardidan PEMDA DKI Jakarta eg Kepala Direkktorat Agraria DKI Jakarta egPendaftaran tanah yang menerangkan bahwa "fotokopi surat sebagai buktiperdata sah jika dinyatakan telah sesuai dengan aslinya oleh pejabat".
74 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 301 RBg, bandingkan puladengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, PutusanMahkamah Agung, tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974,Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsuratbukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakansesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh keduabelah pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara iniberdasarkan buktibukti yang tidak
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang batasbatasnya:Utara berbatasan dengan berbatasan dengan Persil Nomor 701 PI;Selatan berbatasan dengan tanah milik Sudiono;Timur berbatasan dengan Jalan Pedukuhan Karanganyar;Barat berbatasan dengan parit;Adalah sah hak milik Suharyadi alias Hohok alias Agustinus Suharyadi;Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 3406 K/Pdt/20167. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp2.005.000,00 (dua juta imaribu rupiah);8.
151 — 46
belah pihak adalahdalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeteraicukup kecuali bukti tertanda P.3, P.4, lampiran dari bukti surat tertanda T.24 berupalampiran tertanda T.24.L8, T.24.L11, T.24.L27, T.24.L28.1, T.24.L28.2, T.24.L29 yang tidak dapat diajukan aslinya di depan persidangan;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dipertimbangkan bahwa olehkarena bukti tersebut tidak dapat diajukan aslinya, maka sesuai YurisprudensiMahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701
43 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
13)(15)(10) TaRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 312.00 544.00 Tm/F12 1 TE(67) 2(23) 1(7) 2(17) 2(10) 609(12) 2(4) 2(10) 609(622) 2(65) 1(4) 1(10) 609(62) 2(314) 1(4) 1((((((((((((2275) 14) 157) 214) 110) 609254751363436)))))))60)(10) 609(14) 1(2) 2(314) 1(7) 2(ALS) 2(15) 2(15) 2(7) 2(16) 1(10) TaRTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 312.00 522.00 Tm/F12 1 TE(40) 24534) 24535) 240) 210) 701574242336010142) 2314) 17) 2L3)12)7) 2((((10)(57)(42)(42)(33)(60)(10)(14)(((((((10) 701
57 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
copy dan diparaf pihak Pengusaha/ TermohonKasasi, namun asli bukti T10 tersebut ada pada pihak pengusaha.Seharusnya Judex Facti mempertimbangkan secara sempurna bahwa buktiT10 tersebut tidak berdiri sendiri namun sudah terakomodir di dalam buktiasli T15 tentang Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial tertanggal 1 Februari 2010;Dengan demikian pertimbangan Judex Facti tersebut telah keliru danbertentangan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 14April 1976 Nomor : 701
60 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976bukti P.11 tersebut bukan yang sah, dan harus tidak dipercayakebenaran hukumnya serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti,namun demikian dalam pertimbangan hukum Hakimmempertimbangkan bukti P.11 tersebut cukup bernilai pembuktiandan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bahwa objeksengketa merupakan milik Penggugat, dengan demikian Hakim telahkhilaf/keliru dalam mempertimbangkan hasil pembuktian, maka untukitu mohon tersebut dibatalkan ;e.
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1418 K/Pid/2012bahwa judex facti tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya denganmenerima bukti foto copy sebagai alat bukti sah menurut hukum.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/Sip/1974,bahwa surat bukti berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinyakepada persidangan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Semarang tidak memberikanpertimbangan yang cukup terhadap kekeliruan dalam pertimbangan hukumtentang penerapan
98 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terdapat bukti atau keadaan baru yang belum pernahdiajukan dalam pemeriksaan perkara ini pada tahap pembuktian dipersidangan yaitu: Surat dari Badan Pertanahan Nasional JakartaPusat Nomor 701/31.1HAT tertanggal 27 Juni 2003, Perihal:Permohonan untuk mendapatkan hak atas bidang tanah danmembeli bangunan P3MB/Prk.5 terletak di Jalan Pintu Air RayaHalaman 35 dari 58 Putusan Nomor 292 PK/Pdt/2015Nomor 33 E, Rt.013/002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan SawahBesar Jakarta Pusat atas nama Lalpari Lachand
Bahwa dengan demikian, foto copyfoto copy tersebut tidak mempunyaikekuatan pembuktian, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1888KUHPerdata yang berbunyi: Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisanadalah pada akta aslinya., dan sebagaimana dimaksud di dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April1974 yang berbunyi Karena Judex Facti mendasarkan putusannyamelulu atas suratsurat bukti yang terdiri foto kopifoto kopi yang tidaksecara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya
38 — 9
diajukan Penggugat hanyaada satu surat bukti bertanda P. 2 yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan buktibertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P. 9 tidak dapat ditunjukkan aslinya, akantetapi untuk bukti bertanda P. 4 dan P. 6 ternyata sama dengan bukti bertanda T. 3 danT. 2 yang sudah disesuaikan dengan aslinya, sehingga majelis berpendapat buktibuktiPenggugat yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah hanyalah bukti P. 2, P. 4dan P. 6, (sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701
82 — 40
keberatan atas pertimbangan Judex Factie TingkatPertama pada halaman 31 paragraf 7 dan halaman 32 paragraf 9 yangmenyebutkan bukti T1 dan T2 tersebut adalah bukti yang menguatkan,padahalkedua alat bukti tersebut hanyalah fotocopybelaka tanpa dinazegel di Kantor Posserta aslinya pada saat pembuktian tidak dapat diperlinatkanoleh Terbanding s/dVI dahulu Tergugat s/d VI dan bukti ini tidak sesuai dengan YurisprudensiHalaman 16 dari 25 halaman Perkara Nomor 46/Pdt/2018/PT MDNMahkamah Agung Nomor : 701
26 — 6
Perkara Nomor 701/Pid.Sus/2014/PN TBT atas nama TerdakwaSUJONO Alias AHOK, dengan barang bukti 1 (satu) paket shabuseberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, tuntutan pidana 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, diputus oleh Majelis Hakimpemeriksa perkara dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;.
112 — 22
(Sertifikat berada di1914.59.14.60.14.61.14.62.14.63.14.64.Bank BRI (Persero) Tbk kantor Cabang Demak)sebagai jaminan hutang;Sebidang tanah SHM Nomor 701 luas + 1348 M atasnama Koco Suseno, terletak di Desa KarangtowoKecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yangdiperoleh pada tahun 2010 dengan taksiran harga pasarsebesar + Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);Sebidang tanah SHM Nomor 1103 luas + 2120 M?
14 — 0
pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh parapemohon rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO fOfs24expnd0expndtw2insrsid8458755 .rtlchfcslafO ItrchfcsO fOfs24expndOexpndtw2insrsid7608503par rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO fOfs24expnd4expndtw22insrsid8458755 Menimbang,bahwa dalildalil permohonan para pemohon di rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO fOfs24expnd1expndtw6insrsid8458755persidangan telah didukung oleh buktibukti berupa bukti surat dan bukti saksi yang telahmemenuhi maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor: 701
117 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Keduatanggal 30 Mei 1996 No.115/H/1996 Jo Akta Pemberian Hak Hipotiktanggal 23 Desember 1995 Nomor: 701/151/1995;c. Sertifikat Hipotik Peringkat Pertama Nomor: 542/1997 tanggal 16 Juni1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya BogorJo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 112/Bogor Utara/1997tanggal 30 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Terbantah IV;d. Sertifikat Hipotik Peringkat Pertama Nomor: 79/H/1995 tanggal 9 Oktober1995 Jo.
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi dalam kenyataan sudah tidak terhitung betapa banyak sertifikatdibatalkan oleh Mahkamah Agung lihat saja: Putusan Mahkamah AgungNomor 701 K/Pdt/1977, tanggal 24 Maret 1999" Sertifikat hak atas tanahyang dibuat atas dasar jualbeli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatanHukum. Lain pula halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 23PK/TUN/2001, tanggal 29 Mei 2002.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal24 Maret 1999 menyatakan "'sertifikat hak atas tanah yang dibuat atasdasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kKekuatan hukum;2.