Bahwa Para Pembanding keberatan dengan amar putusan pengadilantingkat pertama, yang telah menolak Eksepsi, Rekonpensi yangdiajukan oleh Para Pembanding /dahulu Para Tergugat, serta justrumengabulkan sebagian Gugatan Terbanding/dahulu Penggugatdikarenakan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan12perkara aquo adalah tidak tepat, tidak adil, dan tidak mencerminkanrasa keadilan.;.

Kit. pada tanggal 6 Januari 2014, adalah sudahbenar, demikian pula pertimbanganpertimbangan hukum yangdisampaikan dalam mendasari putusannya adalah sudah tepat danmemenuhi rasa keadilan.e Bahwa Penggugat / Terbanding juga sependapat bahwa majelishakim Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan putusan selatanggal 30 Mei 2013 atas Vrijwaring yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dengan menolak Vrijwaring tersebut yang mana putusantersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar.Menimbang

dan Termohon adalah suami isteri sah yang masih terikatperkawinan yang sah;Menimbang, pertamatama bahwa yang menjadi hal pokok dalamperkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama XXXXX yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Slawi memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikah lagidengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harus mempertimbangkanalasan yang mendasari

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, incasu bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kelebihandalam pemenuhan kebutuhan biologis sedangkan Termohon sudah tidak dapatmelayani Pemohon sebagaimana biasa akan tetapi tidak dapat maksimalmelayani Pemohon dalam berhubungan badan (intim);Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas Termohon tidak bisadidengar jawabanya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadirsehingga majlis hakim

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama HADI WISONO BIN RESO UTOMO, dan MUSTOFA BIN HASAMI,,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Akan tetapi berdasarkan faktahukum sebenarnya yang mendasari gugatan para Penggugat bermuladari perbuatan wanprestasi para Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan Tergugat;2. Bahwa dikarenakan para Penggugat telah wanprestasi maka Tergugatmelakukan Parate Ekskusi terhadap tanah obyek sengketa perkara aquo. Pelaksanaan Parate Ekskusi tersebut telah sesuai dengan prosedurdan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukanPerbuatan Melawan Hukum;3.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka halini menunjukkan bahwa dalam menyusun gugatan, para Penggugat telahtidak cermat, tidak jelas dan rancu (obscuur libel);Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjaditidak jelas/kabur, karena hal yang mendasari gugatan adalah bermulamengenai suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit dan para Penggugat telahwanprestasi terhadap Perjanjian Kredit tersebut;4.

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 1984 tentang besarnya pembayaran ganti rugi kepadabekas pemilik atau kepada pemegang hak penguasaan atas tanah yangbersangkutan;Bahwa sesuai fakta hukum yang mendasari terjadinya kasus ini karenaTergugat Il Badan Pertanahan Kabupaten Bone dan Tergugat selakuHal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753 K/Pdt/2012Pemohon tanah untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Dra. Hj.

lain yang lebih dahulumemohon ke Kantor Agraria/Badan Pertanahan untuk memperoleh SertifikatHak Milik atas nama Rajja Alias Jaksa yakni orang tua Penggugat.Sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan Pelepasan Hak atas hakpenguasaan atas tanah sengketa dan membayarkan ganti rugi kepadapemegang hak penguasaan yang terdahulu yakni kepada Rajja Alias Jaksaatau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya sesuai ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri DalamNegeri yang mendasari

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan dan saat itu terdakwamengatakan bahwa bellum dilakukan pembayaran dikarenakan konsumen tersebutmenyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa. Setelah mendengar hal itu, saksiRizky Octaviani Putri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan saat itu terdakwa mengatakanbahwa belum disetorkannya pembayaran dikarenakan konsumen tersebut belum menyerahkanuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu, saksi Rizky OctavianiPutri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah BintiBasiran Tri Purwo kemudian menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saatitu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Pkbuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Rizky BintiAbu Bastian kemudian menanyakan apa yang mendasari sehingga terdakwabelum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saat ituterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Rizky Octaviani Putri Als.

., tanggal 27 Juni 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016;Membaca memori banding dari Pembanding yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2016 yang padapokoknya keberatan atas pertimbangan yang mendasari dikabulkannya CeraiGugat Terbanding dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor3180/Pdt.G/2015/ PA.Tgrs., dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandinguntuk menyatakan gugatan penggugat

hakasasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian halnyadengan perceraian yang pada dasarnya diperbolehkan/dihalalkan dalam ajaranIslam, dengan demikian maka perceraian bukanlah suatu hal yang terlarangsepanjang syaratsyarat untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa beradasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, makagugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dapat dipertimbangkanlebih lanjut tentang alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimanadikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV19 Ambonmelimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III18Ambon dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita AcaraPemeriksaan terhadap Terdakwa.Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saat persidanganPengadilan Militer IIl18 Ambon yang bersidang di Ambon, ternyataTerdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militerkepada Terdakwa sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan OditurMiliter yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXXXXtanggal 14 November 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan namaPemohon , dimana tertulis dalam buku nikah, XXXXX, padahal yangsebenarnya, PEMOHON , yang mendasari surat dari KUA KecamatanXXXXX Kabupaten Tegal, Nomor :XXXXXX, tertanggal 18 Juni 2019;4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan namaPemohon tersebut untuk untuk menyesuaikan dengan KTP,KartuKeluarga,serta dokumen lainya;5.

saksiuntuk keluar rumah ;Bahwa mendengar panggilan terdakwa tersebut, saksi keluar dari dalamrumah untuk menemui terdakwa, pada saat tersebut terdakwa langsungmenarik kerah baju saksi menggunakan tangan kanan lalu memukulsaksi menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu)kali mengenai pelipis kanan saksi ;Bahwa kemudian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dileraikanoleh Abdul Syukur, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

Mau Bereyang pada kesimpulannya ditemukan bengkak pada pelipis kanandengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei2016sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Kelurahan Bardao KecamatanAtambua Barat Kabupaten Belu ; Bahwa masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut

danketerangan dua saksi, yang memberikan dengan sumpah, yang bernama SAKSI I dan SAKSIII, menurut hakim bukti bukti pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan hukumformal yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan tersebut;Menimbang bahwa, meskipun hakim dalam persidangan telah menerima bukti suratdan saksi sebagaimana tersebut diatas, namun secara materiil hakim dapat mempertimbangkantentang bukti bukti yang berhungan dengan pokok permohonan pemohon;Menimbang bahwa mendasari

memeliharanya dengan baik, mendidik dan mengasuhnyadengan baik serta memperlakukan Calon anak angkatnya seperti anaknya sendiri;6 Pemohon suami isteri dengan sepakatnya dipersidangan dalam keterangannya sanggupmemperlakukan calon anak angkatnya, seperti anak kandungnya sendiri dan benardalam penggangkatan ini tidak semata oleh kepentingan atau keinginan pemohonsemata, tetapi karena niat dan tekadnya pemohon menolong dan demi kepentingankesejakteraan anaknya sendiri dimasa depannya;Menimbang bahwa, mendasari

Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan Penggugat tidak memenuhiazas jelas dan tegas sangat kabur, tidak menjelaskan dasar hukum(Rechtsgrond) yang jelas mendasari Gugatan.

Tidak menjelaskanHubungan dan Hak menyangkut Kejadian yang mendasari gugatan,gugatan Penggugat Campur aduk dimana dalam Posita disatu sisimempermasalahkan adanya suatu proses dalam Kesepakatan Jual Beliantara Penggugat dan fTergugat yang menimbulkan kelalaian(Wanprestasi) disisi lain adanya Perbuatan Melawan Hukum yang salingCcampur aduk sehingga sangat bertentangan dengan Tertib beracarasebagaimana adanya Putusan MARI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29April 1986;b.

Keterangan Terdakwa LABOLONG bin AMBO DALLE, menerangkanbahwa Terdakwa memiliki lahan tersebut karena milik orang tua nya danyang mendasari kepemilikan lahan tersebut adalah Surat pemberitahuanpajak terutang (SPPT) dan menurut Terdakwa sendiri bahwa dirinyapernah mendapat ganti rugi dari PT.

UndangUndang No. 12 Tahuni985 yang menegaskan dan mengaturbahwa : Pajak Bumi/Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu buktimutlak hanya tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah tersebut;Dari yurisprudensi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan paraTerdakwa yang menerangkan bahwa yang mendasari kepemilikan lahantersebut adalah Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), menurut Jaksa/Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebutbukanlah merupakan alas hak karena

JUDEX FACTI KELIRU MENILAI BUKTI TAMBAHAN.1.Bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam penerapanhukum dengan mendasari pada bukti Termohon kasasi bukti P22 dan P23 yang merupakan bukti tambahan diajukan Termohon kasasi padasaat mengajukan banding;. Bahwa pengajuan bukti tambahan tersebut adalah sangat janggal karenabukti tersebut jelas dibuat belakangan menurut versi Termohon kasasi,setelah mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerangtersebut;.

Bahwa dengan mendasari pada bukti tambahan P.22 yang hanyalahberupa catatan pembelian kendaraan antara Termohon kasasi denganPemohon kasasi, judex facti telah mengaburkan bukti Pemohon kasasi(T.1 dan T.2) yang jelasjelas sah dan meyakinkan adanya aliranpembayaran dana dari Pemohon kasasi kepada Termohon kasasi untukpembayaran harga jual beli Mobil Suzuki Carry, sehingga judex factitelah melakukan penafsiran yang keliru, sehingga berakibat salah dalammenerapkan hukum;.

Karenanya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganmembacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan sebagai berikut:e Bahwa, alasan yang mendasari permohonan Pemohon tersebut benar, karena Pemohonkurang bertanggung terhadap keluarga, nafkah tidak mencukupi dan apabila dimintaselalu marahmarah; e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon

Akan tetapi ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalahantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkankarena Termohon sering melawan kepada Pemohon/tidak patuh pada nasehat Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban padapokoknya Termohon membantah

Halaman 5mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon sering pergi dijemput orang

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonislagi, maka

Bahwa mendasari akte Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2015Tergugat melakukan Perjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kavling denganbeberapa customer Penggugat yang diberi tanda dan didaftar dalam register TurutTergugat IV. Atas perjanjian tersebut, Penggugat sebagai pihak yang menyetujuiPerjanjian Pengikatan Pemesanan Unit Kaviing tersebut dikarenakan proses JualBeli tanah antara Penggugat dan Tergugat masih belum PPJB dan atau AJB dinotaris.5.

Bahwa mendasari hal tersebut, perbuatan Tergugat dengan merubahharga yang tertuang dalam kesepatakan secara sepihak merupakan perbuatanwanprestasi karena tidak Sesuai dengan isi kesepakatan.12.

denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai seorang anakbernama ANAKyang sekarang dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sepupu Tergugat dan IBU TIRITERGUGAT, ibu tiri Tergugat, untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugatbisa kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, dan dua orang saksi yang diajukan olehTergugat masingmasing bernama SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

XXXXXX Kota Probolinggo pada tanggal 31Desember 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 31Desember 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 0492/Pdt.G/2016/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan